Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF BADAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI JDIH

Pasal 2

Koreksi

(1) Organisasi JDIH terdiri atas: a. pusat JDIH; dan b. anggota JDIH. (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi. (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Komunikasi; c. Biro Umum; d. Inspektorat; e. Pusat Data dan Informasi; f. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; g. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif; h. Sekretariat Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain; i. Sekretariat Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi; dan j. Sekretariat Deputi Bidang Kreativitas Media.

Pasal 3

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH; b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian; d. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN; e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH; f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH; g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum; h. pelaksanaan kerja sama dengan Pusat JDIHN dan pihak lainnya; i. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian; j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan k. penyampaian laporan pengelolaan JDIH kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan Pusat JDIHN.

Pasal 4

(1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung Pusat JDIH dalam pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing; b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH; c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH di unit kerja masing-masing; dan d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pusat JDIH dan pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pusat JDIH membentuk tim teknis JDIH. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pusat JDIH; b. anggota JDIH; dan c. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Koreksi

Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH mengacu pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat Dokumen Hukum berupa: a. dokumen peraturan; b. monografi hukum; c. artikel hukum; dan d. putusan pengadilan/yurisprudensi.

Pasal 8

(1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditetapkan oleh Menteri atau Sekrestaris Kementerian disimpan oleh pusat JDIH. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH dapat menyimpan naskah asli dan/atau salinan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Pusat JDIH dapat meminta naskah asli Dokumen Hukum yang disimpan oleh anggota JDIH.

Pasal 9

(1) Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis elektronik. (2) Pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui aplikasi seluler. (3) Sistem Informasi Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan laman Kementerian serta terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 10

(1) Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat. (2) Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 11

(1) Pusat JDIH melakukan pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan dan diunggah melalui sistem Informasi Hukum berbasis elektronik.

Pasal 12

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui sistem Informasi Hukum berbasis elektronik.

Pasal 13

(1) Kementerian melaksanakan peningkatan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH. (2) Sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pusat JDIH atau anggota JDIH. (3) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peningkatan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH dapat dilakukan melalui: a. rapat koordinasi; b. mengikuti atau menghadiri bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN; c. kunjungan kerja; atau d. kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas pengelolaan JDIH.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF BADAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18