Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 1. Dokumen Utama adalah dokumen perencanaan atau kebijakan yang dibuat oleh unsur perencanaan dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan atau kebijakan pada strata dibawahnya. 2. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dibuat oleh unsur di luar unsur perencanaan dan digunakan sebagai pedoman atau masukan dalam penyusunan dokumen utama. 3. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 4. Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 5. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 7. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik INDONESIA dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 8. Pembangunan Pertahanan Negara adalah upaya yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan dan TNI serta komponen lainnya dalam rangka mencapai tujuan Pertahanan Negara. 9. Panitia Anggaran Dephan dan TNI adalah kepanitiaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan terdiri dari unsur-unsur perencanaan Dephan dan TNI yang bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran tahunan. 10. Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Departemen dan LPND serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI. 11. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah. 14. Rencana Pembangunan Jangka Pendek adalah dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang juga disebut Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Tahunan untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah. 15. Rancangan adalah Konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. 16. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. 17. Satker adalah Satuan setingkat Kotama; dan 18. Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara adalah satu kesatuan Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pertahanan negara dalam hal ini Departemen Pertahanan dan TNI. 19. Menteri adalah Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Koreksi

Dalam perumusan Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut : a. asas keterpaduan, yaitu kesatuan sasaran, keterpaduan dalam kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara horizontal maupun vertikal dari satuan paling bawah sampai satuan tingkat pengambil keputusan. Keterpaduan diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pencapaian sasaran. b. asas prioritas, yaitu pemilihan sasaran perencanaan pembangunan pertahanan negara harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Pertahanan Negara dan kepentingan nasional, Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia; c. asas fleksibilitas, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara harus luwes dan terkendali serta berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemungkinan perkembangan keadaan dan perkiraan ancaman dimasa depan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang timbul tanpa mengganggu konsistensi pembangunan; d. asas “bottom up top down”, yaitu penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara menampung aspirasi satuan bawah kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan bidang Pertahanan Negara dan selanjutnya pengendalian berada pada setiap strata; e. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu pembinaan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara harus seimbang dan serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang disediakan. Keseimbangan dan keserasian harus terwujud dalam penyusunan perencanaan dan perumusan program; f. asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab, yaitu sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara membedakan antara penentu kebijakan umum pertahanan negara dengan kewenangan pengambilan keputusan politik dan strategi, pembinaan dan penggunaan kekuatan serta tingkat dan tanggung jawab pelaksanaannya berdasarkan fungsi sehingga dapat dicegah adanya duplikasi atau ketidakpastian wewenang dan tanggung jawab; dan g. asas manfaat, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan prajurit maupun kebutuhan operasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Proses Perencanaan sebagai berikut : a. UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara, proses perencanaan pembangunan pertahanan negara didasarkan pada prosedur dan mekanisme dalam sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan; b. sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara merupakan rangkaian kegiatan perencanaan secara periodik setiap 20 (dua puluh) tahun yang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pertahanan Negara (RPJP Hanneg), yang selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen 5 (lima) tahunan disebut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstra Bang Hanneg), serta dijabarkan menjadi dokumen rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara (Renja Bang Hanneg); c. dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara disusun mengalir sesuai strata lembaga yang menyusun dokumen yaitu Dephan, TNI, Unit Organisasi (UO) Dephan/Mabes TNI/Angkatan dan Kotama/Satker dengan sistem perencanaan terpadu, dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/instansi yang lebih rendah, sebaliknya rancangan dokumen yang disusun oleh lembaga/instansi yang lebih rendah, menjadi masukan bagi penyusunan dokumen lembaga/instansi yang lebih tinggi; dan d. proses penyusunan dokumen yang mempunyai masa berlakunya sama oleh strata penyusun yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa harus menunggu sampai dokumen dari level atas ditetapkan, setelah dokumen dari level atas ditetapkan, menjadi pedoman untuk penyempurnaan penyusunan dokumen dibawahnya. (2) Metode Perencanaan sebagai berikut : a. paralel, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara dilaksanakan secara bersamaan oleh dua atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda, dengan catatan disertai koordinasi yang intensif; b. berurutan, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara dilaksanakan mengikuti urutan dan strata perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan strata diatasnya disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan c. tetap atau fixed plan, yaitu hasil perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk perencanaan jangka pendek, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB Ketiga

Asas-Asas

Pasal 4

Koreksi

BAB Keempat

Proses dan Metode Perencanaan

Pasal 5

Koreksi

BAB II

DOKUMEN-DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 8

Koreksi

Dokumen jangka panjang dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara terdiri dari : a. di tingkat Dephan : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan RPJP Hanneg; dan b) RPJP Hanneg. 2. dokumen pendukung terdiri dari : a) produk strategis Hanneg; dan b RUTR Kawasan b. di tingkat TNI : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan RPJP TNI; b) RPJP TNI; dan c) Postur TNI. 2. dokumen pendukung terdiri dari : Kir Intel Jangka Panjang. c. di tingkat UO : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan RPJP UO; b) RPJP UO; dan c) Postur UO. 2. dokumen pendukung terdiri dari : a) Kir Intel Jangka Panjang; b) RTRW Han Kotama/Satker.

Pasal 9

Dokumen jangka menengah dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara terdiri dari : a. di tingkat Dephan : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan Renstra Bang Hanneg; dan b) Renstra Bang Hanneg. 2. dokumen pendukung. - Jakgara Hanneg b. di tingkat TNI : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan Renstra TNI; b) Renstra TNI; dan c) Jakstra TNI. 2. dokumen pendukung : - Kir intel jangka menengah c. di tingkat UO : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan Renstra UO; b) Renstra UO; dan c) Jakstra UO. 2. dokumen pendukung. - Kir intel jangka menengah d. di tingkat Kotama/Satker/PTF Dephan : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Rancangan Renstra Kotama/Satker/PTF Dephan; b) Renstra Kotama/Satker/PTF Dephan; dan 2. dokumen pendukung terdiri dari : a) Jakstra Kotama/Satker/PTF Dephan; b) RTRW Han kotama; dan c) Anpotwil/Mar/Dirga.

Pasal 10

Dokumen jangka pendek dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara terdiri dari : a. di tingkat Dephan : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Jakren Hanneg; b) Rancangan Renja Hanneg; c) Renja Hanneg; d) RKA Hanneg; dan e) Amanat Anggaran Menhan. 2. dokumen pendukung : - Renbutgar tahunan b. di tingkat TNI : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Jak Ren TNI; b) Rancangan Renja TNI; c) Renja TNI; d) RKA TNI; dan e) PPPA TNI. 2. dokumen pendukung terdiri dari : a) Kir intel; b) Ren Yudha; dan c) Renkon. c. di tingkat UO : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Jak Ren UO; b) Rancangan Renja UO; c) Renja UO; d) RKA UO; dan e) PPPA UO. 2. dokumen pendukung : Kir intel/lingstra. d. di tingkat Kotama/Satker/PTF Dephan : 1. dokumen utama terdiri dari : a) Jukcan Kotama/Satker/PTF Dephan; b) Rancangan Renja Kotama/Satker/PTF Dephan; c) Renja Kotama/Satker/PTF Dephan; d) RKA Kotama/Satker/PTF Dephan; dan e) Progja Kotama/Satker/PTF Dephan. 2. dokumen pendukung : - Renkon.

Pasal 11

Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara disusun dengan jangka waktu sebagai berikut : a. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka panjang (RPJP Bang Hanneg) dengan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan revisi setiap 5 (lima) tahun; b. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah (Renstra Bang Hanneg) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan revisi setiap 2 (dua) tahun; dan c. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka pendek (Renja Bang Hanneg) dengan kurun waktu 1 (satu) tahun dan dilakukan revisi hanya dalam situasi yang sangat mendesak.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 12

Koreksi

(1) Rancangan RPJP Hanneg dan RPJP Hanneg : a. penyusun : Ditjen Renhan Dephan; b. pengesah : Menteri Pertahanan; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan RPJP Hanneg : 8 (delapan) bulan sebelum masa RPJP Hanneg periode berjalan berakhir; dan 2. RPJP Hanneg : 1 (satu) bulan setelah RPJPN ditetapkan. (2) Rancangan RPJP TNI dan RPJP TNI : a. penyusun : Srenum TNI; b. pengesah : Panglima TNI; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan RPJP TNI : 10 (sepuluh) bulan sebelum masa RPJP TNI periode berjalan berakhir; dan 2. RPJP TNI : 1 (satu) bulan setelah RPJP Hanneg ditetapkan. (3) Rancangan RPJP Unit Organisasi dan RPJP Unit Organisasi : a. penyusun : 1. Staf perencana Unit Organisasi Mabes TNI ; 2. Staf perencana Unit Organisasi Angkatan; dan 3. Staf perencana Unit Organisasi Dephan. b. pengesah : Kepala Unit Organisasi; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan RPJP UO : 1 (satu) tahun sebelum masa RPJP UO periode berjalan berakhir; dan 2. RPJP UO : 1 (satu) bulan setelah RPJP TNI/HANNEG ditetapkan.

Pasal 13

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara Jangka Menengah : (1) Rancangan dan Rencana Strategis Pertahanan Negara : a. penyusun : Ditjen Renhan Dephan; b. pengesah : Menteri Pertahanan; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan Rencana Strategis disiapkan 1 (satu) minggu setelah Rancangan Awal RPJMN ditetapkan; dan 2. Rencana Strategis disiapkan 2 (dua) minggu setelah Jakum Hanneg ditetapkan; (2) Rancangan dan Rencana Strategis TNI : a. penyusun : Srenum TNI; b. pengesah : Panglima TNI; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan Rencana Strategis disiapkan 3 (tiga) minggu setelah Rancangan Awal RPJMN ditetapkan; dan 2. Rencana Strategis disiapkan 1 (satu) minggu setelah Rencana Strategis Pertahanan Negara ditetapkan. (3) Rancangan dan Rencana Strategis Unit Organisasi : a. penyusun : 1. Staf Perencana Unit Organisasi Mabes TNI; 2. Staf Perencana Unit Organisasi Angkatan; dan 3. Staf Perencana Unit Organisasi Dephan. b. pengesah : Ka Unit Organisasi; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan Rencana Strategis UO disiapkan 2 (dua) minggu setelah Rancangan Awal RPJMN ditetapkan; dan 2. Rencana Strategis UO disiapkan 1 (satu) minggu setelah Renstra TNI dan 2 (dua) minggu setelah Renstra Hanneg ditetapkan. (4) Rancangan dan Rencana Strategis Kotama/Satker/PTF Dephan : a. penyusun : Sren Kotama/Satker; b. pengesah : Pangkotama/Kasatker; dan c. waktu penyiapan : 1. Rancangan Rencana Strategis Kotama/Satker/PTF Dephan disiapkan 1 (satu) minggu setelah Rancangan Awal RPJMN ditetapkan; dan 2. Rencana Strategis disiapkan 1 (satu) minggu setelah Rencana Strategis Unit Organisasi ditetapkan.

Pasal 14

BAB Ketiga

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek

Pasal 14

Koreksi

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara Jangka Pendek : a. Rancangan & Rencana Kerja Pertahanan Negara : 1. penyusun : Ditjen Renhan Dephan; 2. pengesah : Menteri Pertahanan; dan 3. waktu penyiapan : a) Rancangan Rencana Kerja disiapkan pada Medio Maret TAB -1; dan b) Rencana Kerja disiapkan pada Awal Juni TAB-1. b. Rencana Kerja dan Anggaran Pertahanan Negara : 1. penyusun : Ditjen Renhan Dephan; 2. pengesah : Menteri Pertahanan; dan 3 waktu penyiapan : Akhir Juli TAB -1. c. Amanat Anggaran Menteri Pertahanan : 1. penyusun : Ditjen Renhan Dephan; 2. pengesah : Menteri Pertahanan; dan 3. waktu penyiapan : Akhir Desember TAB -1. d. Rancangan & Rencana Kerja TNI : 1. penyusun : Srenum TNI; 2. pengesah : Panglima TNI; dan 3. waktu penyiapan : a) Rancangan Rencana Kerja disiapkan pada Medio Maret TAB -1; dan b) Rencana Kerja disiapkan pada Medio Juni TAB-1. e. Rencana Kerja dan Anggaran TNI : 1. penyusun : Srenum TNI; 2. pengesah : Panglima TNI; dan 3. waktu penyiapan : Medio Juli TAB -1. f. PPPA TNI : 1. penyusun : Srenum TNI; 2. pengesah : Panglima TNI; dan 3. waktu penyiapan : Akhir Desember TAB -1. g. Rancangan dan Rencana Kerja Unit Organisasi : 1. penyusun : a) Staf Perencana Unit Organisasi Mabes TNI; b) Staf Perencana Unit Organisasi Angkatan; dan c) Staf Perencana Unit Organisasi Dephan. 2. pengesah : Ka Unit Organisasi; dan 3. waktu penyiapan : a) Rancangan Rencana Kerja disiapkan pada Awal Maret TAB -1; dan b) Rencana Kerja disiapkan pada bulan Medio Juni TAB-1. h. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi : 1. penyusun : a) Staf Perencana Unit Organisasi Mabes TNI; b) Staf Perencana Unit Organisasi Angkatan; dan c) Staf Perencana Unit Organisasi Dephan. 2. pengesah : Ka Unit Organisasi; dan 3. waktu penyiapan : Medio Juli TAB -1. i. PPPA Unit Organisasi : 1. penyusun : a) Staf Perencana Unit Organisasi Mabes TNI; b) Staf Perencana Unit Organisasi Angkatan; dan c) Staf Perencana Unit Organisasi Dephan. 2. pengesah : Ka Unit Organisasi; dan 3. waktu penyiapan : Akhir Desember TAB -1. j. Rancangan dan Rencana Kerja Kotama/Satker/PTF Dephan : 1. penyusun : Sren Kotama/Proglap Satker; 2. pengesah : Pang Kotama/Kasatker; dan 3. waktu penyiapan : a) Rancangan Rencana Kerja disiapkan pada Awal Maret TAB -1; dan b) Rencana Kerja disiapkan pada Akhir Juni TAB-1. k. Rencana Kerja dan Anggaran Kotama/Satker/PTF Dephan : 1. penyusun : Sren Kotama/Proglap Satker; 2. pengesah : Pang Kotama/Kasatker; dan 3. waktu penyiapan : Awal Juli TAB -1. l. Program Kerja Kotama/Satker/PTF Dephan : 1. penyusun : Sren Kotama/Proglap Satker; 2. pengesah : Pang Kotama/Kasatker; dan 3. waktu penyiapan : Akhir Desember TAB -1.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 15

Koreksi

(1) Produk Strategis Pertahanan Negara : a. penyusun : Ditjen Strahan Dephan; b. pengesah : Menhan; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) tahun sebelum produk Strategis Hanneg berakhir. (2) Postur TNI : a. penyusun : Srenum Panglima TNI; b. pengesah : Panglima TNI; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) tahun sebelum Postur TNI berakhir. (3) Postur Angkatan : a. penyusun : Srena Angkatan; b. pengesah : Kas Angkatan; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) tahun sebelum Postur Angkatan berakhir.

Pasal 16

(1) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara : a. penyusun : Ditjen Strahan Dephan; b. pengesah : Menhan; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Jakum Hanneg ditetapkan (2) Kebijakan Strategis TNI : a. penyusun : Srenum Panglima TNI; b. pengesah : Panglima TNI; dan c. waktu penyiapan : 1. kebijakan Strategis Panglima TNI disiapkan secara paralel dengan penyusunan Jakgara Hanneg; dan 2. pengesahan Kebijakan Strategis Panglima TNI 1 (satu) minggu setelah Jakgara Hanneg ditetapkan; (3) Kebijakan Strategis UO : a. penyusun : Srenum Panglima TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Dephan b. pengesah : Ka Unit Organisasi c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Jakstra TNI dan 2 (dua) minggu setelah Jakgara Hanneg ditetapkan. (4) Kebijakan Strategis Kotama/Satker/PTF Dephan : a. penyusu : Sren Kotama/Satker/PTF Dephan; b. pengesah : Pang/Kotama/Satker/PTF Dephan;dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Jakstra UO ditetapkan

Pasal 17

(1) Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara : a. penyusun : Ditjen Renhan Dephan; b. pengesah : Menhan; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif dikeluarkan. (2) Kebijakan Perencanaan TNI : a. penyusun : Srenum Panglima TNI; b. pengesah : Panglima TNI; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Jakren Hanneg dikeluarkan. (3) Kebijakan Perencanaan UO : a. penyusun : Srenum Panglima TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Dephan; b. pengesah : Ka Unit Organisasi; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Jakren TNI dan 2 (dua) minggu setelah Jakren Hanneg ditetapkan. (4) Petunjuk Perencanaan Kotama/Satker/PTF Dephan : a. penyusun : Sren Kotama/Satker/PTF Dephan; b. pengesah : Pang/Ka/Kotama/Satker/PTF Dephan; dan c. waktu penyiapan : 1 (satu) minggu setelah Jakren UO ditetapkan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2009 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tangga 29 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 10 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Juni 2009 MATRIK DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA NO JENIS DOKUMEN PENANGGUNG JAWAB PENGESAHAN WAKTU PENYUSUN DOKUMEN PENYIAPAN 1 2 3 4 5 JANGKA PANJANG 1 RANC RPJP UO STAF REN UO MABES TNI KA UO 1 TH SBL MASA RPJP UO STAF REN UO ANGKATAN PERIODE BERJALAN STAF REN UO DEPHAN BERAKHIR 2 RANC RPJP TNI SRENUM TNI PANGLIMA 10 BLN SBL MASA RPJP TNI TNI PERIODE BERJALAN BERAKHIR 3 RANC RPJP HANNEG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN 8 BLN SBL MASA RPJP H PERIODE BERJALAN BERAKHIR 4 POSTUR HANNEG DITJEN STRAHAN DEPHAN MENHAN 1 TH SBL POSTUR HANNEG BERAKHIR 5 POSTUR TNI SRENUM TNI PANGLIMA 1 TH SBL POSTUR TNI TNI BERAKHIR 6 POSTUR UO STAF REN UO MABES TNI KA UO 1 TH SBL POSTUR STAF REN UO ANGKATAN ANGKATAN BERAKHIR 7 RPJP HANNEG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN 1 BLN STL RPJPN DITETAPKAN 8 RPJP TNI SRENUM TNI PANGLIMA 1 BLN STL RPJP H TNI DITETAPKAN 9 RPJP UO STAF REN UO MABES TNI KA UO 1 BLN STL RPJP TNI STAF REN UO ANGKATAN DITETAPKAN STAF REN UO DEPHAN 1 BLN STL RPJP HANNEG DITETAPKAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 10 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Juni 2009 1 2 3 4 5 JANGKA MENENGAH 1 RANC RENSTRA SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA 1 MINGGU STL RANC KOTAMA/SATKER/ DEPHAN KOTAMA AWAL RPJMN PTF DEPHAN KA SATKER DITETAPKAN 2 RANC RENSTRA UO STAF REN UO MABES ANGKATAN KA UO 2 MINGGU STL RANC STAF REN UO MABES TNI AWAL RPJMN STAF REN UO DEPHAN DITETAPKAN 3 RANC RENSTRA TNI SRENUM TNI PANGLIMA 3 MINGGU STL RANC TNI AWAL RPJMN DITETAPKAN 4 RANC RENSTRA BANG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN 4 MINGGU STL RANC HANNEG AWAL RPJMN DITETAPKAN 5 JAKGARA HANNEG DITJEN STRAHAN DEPHAN MENHAN 1 MINGGU STL JAKUM DITETAPKAN 6 JAKSTRA TNI SRENUM TNI PANGLIMA 1 MINGGU STL JAKGARA TNI HANNEG DITETAPKAN 7 JAKSTRA UO STAF REN UO MABES TNI KA UO 1 MINGGU STL JAKSTRA STAF REN UO ANGKATAN TNI DITETAPKAN STAF REN UO DEPHAN 2 MINGGU STL JAKGARA HANNEG DITETAPKAN 8 JAKSTRA SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA 1 MINGGU STL JAKSTRA KOTAMA/SATKER/ DEPHAN KOTAMA UO DITETAPKAN PTF DEPHAN KA SATKER 9 RENSTRA BANG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN 2 MINGGU STL JAKUM HANNEG HANNEG DITETAPKAN 10 SRENUM TNI PANGLIMA 1 MINGGU STL RENSTRA TNI HANNEG DITETAPKAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 10 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Juni 2009 1 2 3 4 5 11 RENSTRA UO STAF REN UO MABES TNI KA UO 1 MINGGU STL RENSTRA STAF REN UO ANGKATAN TNI DITETAPKAN STAF REN UO DEPHAN 2 MINGGU STL RENSTRA HANNEG DITETAPKAN 12 RENSTRA SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA 1 MINGGU STL RENSTRA KOTAMA/SATKER/ DEPHAN KOTAMA UO DITETAPKAN PTF DEPHAN KA SATKER JANGKA PENDEK 1 JAKREN HANNEG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN 1 MINGGU STL RANC AWAL RKP DITETAPKAN 2 JAKREN TNI SRENUM TNI PANGLIMA 1 MINGGU STL JAKREN TNI HANNEG DITETAPKAN 3 JAKREN UO STAF REN UO MABES TNI KA UO 1 MINGGU STL JAKREN STAF REN UO ANGKATAN TNI DITETAPKAN STAF REN UO DEPHAN 2 MINGGU STL JAKREN HANNEG DITETAPKAN 4 JUKCAN KOTAMA/ SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA 1 MINGGU STL JAKREN SATKER/PTF DEPHAN DEPHAN KOTAMA UO DITETAPKAN KA SATKER 5 RANCANGAN SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA AWAL MARET RENJA KOTAMA/ DEPHAN KOTAMA TAB-1 SATKER/PTF DEPHAN KA SATKER 6 RANC RENJA UO STAF REN UO MABES TNI KA UO AWAL MARET STAF REN UO ANGKATAN TAB-1 STAF REN UO DEPHAN 7 RANC RENJA TNI SRENUM TNI PANGLIMA MEDIO MARET TAB-1 8 RANC RENJA BANG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN MEDIO MARET HANNEG TAB-1 9 RENJA BANG DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN AWAL JUNI HANNEG TAB-1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 10 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Juni 2009 1 2 3 4 5 10 SRENUM TNI PANGLIMA MEDIO JUNI TNI TAB-1 11 RENJA UO STAF REN UO MABES TNI KA UO MEDIO JUNI STAF REN UO ANGKATAN TAB-1 STAF REN UO DEPHAN 12 RENJA KOTAMA/ SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA AKHIR JUNI SATKER/PTF DEPHAN DEPHAN KOTAMA TAB-1 KA SATKER 13 RKA SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA AWAL JULI KOTAMA/SATKER/ DEPHAN KOTAMA TAB-1 PTF DEPHAN 14 RKA UO STAF REN UO MABES TNI KA UO MEDIO JULI STAF REN UO ANGKATAN TAB-1 STAF REN UO DEPHAN 15 RKA TNI SRENUM TNI PANGLIMA MEDIO JULI TNI TAB-1 16 RKA DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN AKHIR JULI HANNEG TAB-1 17 KONSEP DIPA UO STAF REN UO MABES TNI MENHAN AWAL DESEMBER STAF REN UO ANGKATAN MENKEU TAB-1 STAF REN UO DEPHAN 18 AA MENHAN DITJEN RENHAN DEPHAN MENHAN AKHIR DESEMBER TAB-1 19 PPPA TNI SRENUM TNI PANGLIMA AKHIR DESEMBER TNI TAB-1 20 PPPA UO STAF REN UO MABES TNI KA UO AKHIR DESEMBER STAF REN UO ANGKATAN TAB-1 STAF REN UO DEPHAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 10 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Juni 2009 1 2 3 4 5 21 PROGJA KOTAMA/ SREN KOTAMA/SATKER/PTF PANGLIMA AKHIR DESEMBER SATKER/PTF DEPHAN KOTAMA TAB-1 DEPHAN KA SATKER MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB Kelima

Pasal 6

BAB Keenam

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB V

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24