Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 10

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui: a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien. (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes Kemhan dan TNI yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan c. skrining pada kondisi situasi khusus. (4) Setiap Fasyankes Kemhan dan TNI yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Satuan Komando Atas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui sistem informasi TBC. (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari sistem informasi TBC. (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC. (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Satuan Kesehatan dan Fasyankes Kemhan dan TNI. (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasien TBC mendapatkan: a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh petugas Fasyankes Kemhan dan TNI untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB 5

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22