Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada …

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan: 1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisa risiko setiap kegiatan usaha. 4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

MENETAPKAN standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertahanan dan keamanan sub sektor Industri Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) PB UMKU sektor pertahanan dan keamanan subsektor Industri Pertahanan merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka: a. peredaran produk; b. kelayakan operasi; c. standardisasi produk/jasa; dan/atau d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka peredaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. izin pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan b. izin usaha pendistribusian bahan peledak dan bahan peledak aksesoris. (3) Perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka kelayakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. izin pendirian pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; b. izin pendirian pabrik badan usaha bahan peledak; c. izin penetapan Industri Pertahanan; d. sertifikat persetujuan kelaikan fasilitas produksi pertahanan (certificate of approval facility worthiness of defence production); e. sertifikat persetujuan kelaikan fasilitas pemeliharaan pertahanan (certificate of approval facility worthiness of defence maintenance); dan f. izin produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. (4) Perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka standardisasi produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi izin penetapan badan usaha untuk kegiatan jasa peledakan termasuk juga kegiatan produksi di lapangan. (5) Perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka kelancaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. izin usaha penelitian dan pengembangan bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris; dan/atau b. izin usaha pergudangan bahan baku bahan peledak dan bahan peledak akseoris. (6) Persyaratan dan jangka waktu PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR.

Pasal 4

Koreksi

(1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berkaitan dengan Industri Pertahanan yang menjalankan kegiatan usaha: a. industri alat utama; b. industri komponen utama dan/atau penunjang; c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan d. industri bahan baku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Industri Pertahanan. (2) Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. industri senjata dan amunisi; b. industri pesawat terbang; c. industri kendaraan perang; d. industri kapal perang; dan e. industri radar pertahanan.

Pasal 5

Koreksi

(1) PB UMKU meliputi pengaturan kelompok Industri Pertahanan, nomenklatur PB UMKU, tujuan, istilah dan definisi, ketentuan persyaratan, ketentuan verifikasi, dan ketentuan kewajiban. (2) Pengaturan kelompok Industri Pertahanan, nomenklatur PB UMKU, tujuan, istilah dan definisi, ketentuan persyaratan, ketentuan verifikasi, dan ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Penerbitan rekomendasi penanaman modal asing industri alat utama, rekomendasi pendirian pabrik senjata dan amunisi, serta rekomendasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris dilaksanakan di luar laman sistem Online Single Submission.

Pasal 7

Koreksi

(1) Terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan rutin. (2) Ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap PB UMKU di subsektor Industri Pertahanan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengawasan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap PB UMKU di subsektor Industri Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan perangkat kerja pengawasan melalui sistem Online Single Submission sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Koreksi

Pelaku usaha yang memperoleh PB UMKU sektor pertahanan dan keamanan subsektor Industri Pertahanan: a. penetapan sebagai Industri Pertahanan; b. produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; c. kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; d. pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan e. industri bahan peledak, yang tidak memenuhi dan/atau melanggar PB dan/atau PB UMKU pada subsektor Industri Pertahanan dikenai sanksi administratif peringatan dan pencabutan PB UMKU.

Pasal 10

Koreksi

(1) Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa: a. peringatan pertama; b. peringatan kedua; dan c. peringatan ketiga. (2) Pelaku usaha yang mendapatkan peringatan pertama, wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam catatan yang harus dipenuhi pada peringatan pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan peringatan pertama. (3) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi administratif peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur. (4) Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif peringatan kedua. (5) Pelaku usaha yang mendapatkan peringatan kedua, wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam catatan yang harus dipenuhi pada peringatan kedua paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan peringatan kedua. (6) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan gugur. (7) Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif peringatan ketiga. (8) Pelaku usaha yang mendapatkan peringatan ketiga, wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam catatan yang harus dipenuhi pada peringatan ketiga paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan peringatan ketiga. (9) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sanksi administratif peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyatakan gugur. (10) Format sanksi administrasi peringatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Koreksi

(1) Sanksi administratif pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa: a. pencabutan penetapan sebagai Industri Pertahanan; b. pencabutan sertifikat kelaikan fasilitas produksi atau fasilitas pemeliharaan pertahanan; c. pencabutan izin produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan/atau d. pencabutan penetapan badan usaha di bidang industri bahan peledak. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam catatan yang harus dipenuhi pada pencabutan PB UMKU paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (3) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif pencabutan PB UMKU yang telah dikenakan dinyatakan gugur. (4) Format pencabutan PB UMKU tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dinotifikasi melalui laman sistem Online Single Submission.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan tentang: 1. izin penjualan, ekspor, dan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan ke luar negeri; dan 2. izin pembelian dan impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pertahanan dan keamanan sub sektor Industri Pertahanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. b. ketentuan tentang: 1. rekomendasi penanaman modal asing industri alat utama; 2. rekomendasi pendirian pabrik senjata dan amunisi; 3. rekomendasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris; 4. izin pendirian pabrik senjata dan amunisi; 5. izin pendirian pabrik bahan baku bahan peledak dan pabrik bahan peledak aksesoris; 6. izin penetapan Industri Pertahanan; 7. sertifikasi kelaikan fasilitas Industri Pertahanan; 8. izin produksi Alat Pertahanan dan Keamanan; dan 9. izin pemasaran Alat Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pertahanan dan keamanan subsektor Industri Pertahanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2025 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 752 Paraf: - Karo Turdang:

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SUBSEKTOR INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14