Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 15 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dipedomani oleh satuan dibawahnya. 2. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 6. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemhan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. 7. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. 8. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. 9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. 10. Indikator Kinerja Program Kerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Kemhan. 11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kemhan. 12. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap sebagai prioritas yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. 13. Prioritas Nasional adalah program, kegiatan, atau proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan PRESIDEN lainnya. 14. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. 15. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas. 16. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan. 17. Proyek Prioritas Strategis adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam 1 (satu) Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional. 18. Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kemhan. 19. Program Spesifik adalah Program yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja eselon I Kemhan. 20. Program Lintas Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program Lintas K/L adalah Program yang bersifat lintas antar kementerian/ lembaga. 21. Program Lintas Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut Program Lintas UKE I adalah Program yang bersifat lintas antar unit kerja eselon I Kemhan. 22. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemhan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. 23. Kegiatan Spesifik adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja eselon II. 24. Kegiatan Lintas adalah Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih unit kerja eselon II dan/atau satuan kerja. 25. Keluaran Kegiatan adalah Output berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon II atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan. 26. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kemhan yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu. 27. Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis. 28. Lokasi adalah lokasi dihasilkannya Keluaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat Keluaran Kegiatan dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya. 29. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemhan dalam rangka pencapaian Keluaran Kegiatan. 30. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja Kemhan yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kemhan. 31. Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada Kemhan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja. 32. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kemhan dalam rangka penyusunan RKA. 33. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 34. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja. 35. Sistem Informasi KRISNA-RENJA adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja. 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 37. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran. 38. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 40. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 41. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang mencakup UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Udara. 42. Unit Organisasi Angkatan yang selanjutnya disingkat UO Angkatan adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Angkatan Udara. 43. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan Kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 44. Satuan Kerja Angkatan yang selanjutnya disebut Satker Angkatan adalah unit organisasi lini Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara yang melaksanakan Kegiatan Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 45. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Kerja kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL.

BAB 1

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pertahanan

Pasal 5

Koreksi

(1) Tahapan penyusunan Renja Kemhan meliputi: a. penyusunan rancangan awal Renja Kemhan; b. penyusunan rancangan Renja Kemhan; dan c. pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan. (2) Dalam rangka Penyusunan rancangan Renja Kemhan dan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan penelaahan rancangan Renja Kemhan. (3) Penelaahan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 6

(1) Kemhan menyusun rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (3) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada konsep rancangan awal RKP dan mempertimbangkan masukan dari Renstra Kemhan. (4) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam enyusunan rancangan Renja Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan rancangan awal Renja TNI dan UO Kemhan. (5) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Kemhan tahun pelaksanaan; d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Kemhan tahun perencanaan; dan e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan. (6) Kemhan mengikuti penyusunan rancangan awal renja yang dilaksanakan oleh Kementerian perencanaan dalam pertemuan dua pihak. (7) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 7

Kemhan menerima dan memedomani tema, sasaran, arah kebijakan, serta Prioritas Pembangunan dari Menteri Perencanaan yang telah disetujui PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Kemhan sesuai dengan hasil pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

BAB 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kementerian Pertahanan

Pasal 6

Koreksi

(1) Kemhan menyusun rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (3) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada konsep rancangan awal RKP dan mempertimbangkan masukan dari Renstra Kemhan. (4) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam enyusunan rancangan Renja Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan rancangan awal Renja TNI dan UO Kemhan. (5) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Kemhan tahun pelaksanaan; d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Kemhan tahun perencanaan; dan e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan. (6) Kemhan mengikuti penyusunan rancangan awal renja yang dilaksanakan oleh Kementerian perencanaan dalam pertemuan dua pihak. (7) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 7

Kemhan menerima dan memedomani tema, sasaran, arah kebijakan, serta Prioritas Pembangunan dari Menteri Perencanaan yang telah disetujui PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Kemhan sesuai dengan hasil pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Pasal 9

(1) Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan menjadi rancangan Renja Kemhan setelah rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga. (2) Rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Renstra Kemhan; b. Rancangan awal RKP; c. Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan d. Peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga. (3) Dalam hal diperlukan, Kemhan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah kementerian/ lembaga untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja Kemhan. (4) Kemhan menyampaikan rancangan Renja Kemhan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan. (5) Rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran.

BAB 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja

Pasal 10

Koreksi

(1) Kemhan melakukan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran. (2) Pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan PRESIDEN tentang RKP. (3) Pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 11

(1) Kemhan mengikuti Pertemuan Tiga Pihak yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Renja Kemhan. (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pertemuan Tiga Pihak I dilaksanakan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan; dan b. Pertemuan Tiga Pihak II dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan. (3) Hasil pertemuan Tiga Pihak dituangkan dalam catatan Pertemuan Tiga Pihak. (4) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagimana ayat (1) Kemhan memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan (5) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante) atas Renja Kemhan.

Pasal 12

(1) Kemhan melakukan perbaikan rancangan Renja Kemhan berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan mengenai rancangan RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 14

(1) Renja Kemhan merupakan rancangan Renja Kemhan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (2) Muatan Renja Kemhan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja Kemhan.

BAB 5

Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Pertahanan

Pasal 11

Koreksi

(1) Kemhan mengikuti Pertemuan Tiga Pihak yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Renja Kemhan. (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pertemuan Tiga Pihak I dilaksanakan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan; dan b. Pertemuan Tiga Pihak II dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan. (3) Hasil pertemuan Tiga Pihak dituangkan dalam catatan Pertemuan Tiga Pihak. (4) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagimana ayat (1) Kemhan memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan (5) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante) atas Renja Kemhan.

Pasal 12

(1) Kemhan melakukan perbaikan rancangan Renja Kemhan berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan mengenai rancangan RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 14

(1) Renja Kemhan merupakan rancangan Renja Kemhan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (2) Muatan Renja Kemhan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja Kemhan.

Pasal 15

Penyusunan dan penelaahan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 pada tahun transisi pemerintah dilakukan dengan memastikan: a. kesinambungan kebijakan perencanaan dan penganggaran; b. kesesuaian dengan Visi, Misi, dan program PRESIDEN untuk pemerintah baru; dan c. keselarasan kebijakan berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.

BAB 1

Penyusunan Rencana Kerja Tentara Nasional INDONESIA

Pasal 17

Koreksi

(1) Tahapan penyusunan Renja TNI meliputi: a. penyusunan rancangan awal Renja TNI; b. penyusunan rancangan Renja TNI; dan c. pemutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI. (2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Pasal 18

(1) TNI menyusun rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan. (2) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja Kemhan. (3) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra TNI dan sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja TNI. (4) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. (5) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (6) Penyusunan rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. Renstra TNI; c. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; d. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja TNI tahun pelaksanaan; e. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja TNI tahun perencanaan; dan f. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan. (7) TNI mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen. (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan

Pasal 19

(1) TNI melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja TNI berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

BAB 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tentara Nasional INDONESIA

Pasal 18

Koreksi

(1) TNI menyusun rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan. (2) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja Kemhan. (3) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra TNI dan sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja TNI. (4) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. (5) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (6) Penyusunan rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. Renstra TNI; c. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; d. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja TNI tahun pelaksanaan; e. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja TNI tahun perencanaan; dan f. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan. (7) TNI mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen. (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan

Pasal 19

(1) TNI melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja TNI berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Pasal 20

(1) TNI melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja TNI menjadi rancangan Renja TNI setelah Kemhan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Renstra TNI; b. rancangan Renja Kemhan; c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga. (3) Dalam hal diperlukan, TNI dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja TNI. (4) TNI menyampaikan rancangan Renja TNI kepada: b. Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan c. kepala UO Angkatan. (5) Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

BAB 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran. (2) Pemutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 22

(1) TNI mengikuti Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen. (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan: a. tugas dan fungsi TNI; b. arah Prioritas Pembangunan; c. kebijakan dan/atau instruksi PRESIDEN; d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan TNI; dan/atau e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga. (3) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan. (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan atas Renja Kemhan.

Pasal 23

(1) TNI melakukan perbaikan rancangan Renja TNI berdasarkan perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Perbaikan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

(1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 25

(1) Renja TNI merupakan rancangan Renja TNI yang telah disesuaikan dengan Renja Kemhan. (2) Muatan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renja UO Markas Besar TNI dan Renja UO Angkatan.

BAB 5

Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Tentara Nasional INDONESIA

Pasal 22

Koreksi

(1) TNI mengikuti Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen. (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan: a. tugas dan fungsi TNI; b. arah Prioritas Pembangunan; c. kebijakan dan/atau instruksi PRESIDEN; d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan TNI; dan/atau e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga. (3) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan. (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan atas Renja Kemhan.

Pasal 23

(1) TNI melakukan perbaikan rancangan Renja TNI berdasarkan perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Perbaikan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

(1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 25

(1) Renja TNI merupakan rancangan Renja TNI yang telah disesuaikan dengan Renja Kemhan. (2) Muatan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renja UO Markas Besar TNI dan Renja UO Angkatan.

BAB 1

Penyusunan Rencana Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 27

Koreksi

(1) Tahapan penyusunan Renja UO Kemhan meliputi: a. penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan; b. penyusunan rancangan Renja UO Kemhan; dan c. pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan. (2) Penyusunan rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Pasal 28

(1) UO Kemhan menyusun rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan. (2) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja Kemhan. (3) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Kemhan serta sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja UO Kemhan. (4) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan. (5) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (6) Penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Renstra UO Kemhan; b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja UO Kemhan tahun pelaksanaan; d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja UO Kemhan tahun perencanaan; dan e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan. (7) UO Kemhan mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen. (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 29

(1) UO Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja UO Kemhan berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

BAB 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 28

Koreksi

(1) UO Kemhan menyusun rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan. (2) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja Kemhan. (3) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Kemhan serta sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja UO Kemhan. (4) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan. (5) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (6) Penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Renstra UO Kemhan; b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja UO Kemhan tahun pelaksanaan; d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja UO Kemhan tahun perencanaan; dan e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan. (7) UO Kemhan mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen. (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 29

(1) UO Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja UO Kemhan berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Pasal 30

(1) UO Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja UO Kemhan menjadi rancangan Renja UO Kemhan setelah Kemhan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Renstra UO Kemhan; b. rancangan Renja Kemhan; c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga. (3) Dalam hal diperlukan, UO Kemhan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja UO Kemhan. (4) UO Kemhan menyampaikan rancangan Renja UO Kemhan kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan b. kepala Satker UO Kemhan. (5) Rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 16

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 6

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

BAB 4