Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembalian Prajurit Siswa yang Diberhentikan Tidak dengan Hormat ke Daerah Asal Penerimaan

PERMEN Nomor 19 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 2. Prajurit Siswa adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit. 3. Diberhentikan Tidak Dengan Hormat adalah pengakhiran prajurit siswa dari pendidikan pertama oleh pejabat yang berwenang karena sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak diberikan rawatan kecuali pengembalian ke daerah asal penerimaan. 4. Daerah Asal Penerimaan adalah kota/kabupaten prajurit siswa mendaftar menjadi calon prajurit. 5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik INDONESIA untuk kepentingan negara. 6. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. 7. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 10. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara. 11. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI. 12. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kemhan dan TNI. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. 16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 19. Kota adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di INDONESIA di bawah Provinsi. 20. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Koreksi

(1) Perjalanan dinas bagi Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan b. perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. (2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi kesatuan wilayah: a. Jakarta Pusat; b. Jakarta Timur; c. Jakarta Utara; d. Jakarta Barat; dan e. Jakarta Selatan.

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama dilaksanakan sesuai dengan perintah atasan yang tertuang dalam surat perintah. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala satuan kerja Prajurit Siswa. (3) Kewenangan penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. (4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut: a. pemberi perintah; b. pelaksana perintah; c. waktu pelaksanaan perintah; dan d. tempat pelaksanaan tugas. (5) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD. (6) Ketentuan mengenai format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kewenangan penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diatur oleh masing-masing UO.

Pasal 9

(1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk MENETAPKAN tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan sesuai dengan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. (2) Pejabat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kemhan dan TNI diatur oleh masing-masing UO.

Pasal 10

Komponen biaya Perjalanan Dinas bagi Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat terdiri atas: a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau e. biaya mengantar jenazah. Pasal 11 Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. uang makan; b. biaya transpor lokal; dan c. uang saku.

Pasal 12

Uang transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. biaya Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Pasal 13

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di: a. hotel; atau b. tempat menginap lainnya. (2) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai dengan Standar Biaya yang ditentukan; dan b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 14

(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan di Tempat Tujuan. (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Pasal 15

Biaya mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi: a. biaya bagi pengantar; b. biaya pemetian; dan c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 16

(1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat. (2) Ketentuan mengenai format rincian biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan untuk Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat. (2) Ketentuan mengenai format komponen biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan untuk tingkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama. (2) Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan: a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Standar Biaya yang ditentukan; b. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Biaya yang ditentukan; c. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; d. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan e. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transpor. (3) Ketentuan mengenai format fasilitas transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat menggunakan kapal laut/sungai paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Perjalanan Dinas. (2) Selama dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat hanya diberikan uang harian.

Pasal 20

(1) Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dan pengantar dibayarkan sebelum dilaksanakan Perjalanan Dinas Prajurit Siswa tersebut. (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dan pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja penerbit SPD.

BAB Kedua

Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Biaya mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi: a. biaya bagi pengantar; b. biaya pemetian; dan c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja penerbit SPD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

Koreksi

(1) Pertanggungjawaban pelaksana SPD dalam Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen: a. Surat Perintah yang sah dari atasan pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan f. daftar pengeluaran riil. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil. (4) Ketentuan mengenai format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dan disampaikan kepada Pekas/Bendahara Pengeluaran. (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil. (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pekas/Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggung- jawaban atau bukti pengesahan Surat Permintaan Pembayaran Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 27

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat bagi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 28

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen surat Perjalanan Dinas untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, pihak yang melakukan pemalsuan dokumen bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Paraf : 1. Sekjen Kemhan: 2. Irjen Kemhan : LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor : Tanggal : NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. JUMLAH Rp. Terbilang ........, tanggal, bulan, tahun Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp ............................. Rp ............................. Bendahara Pengeluaran Yang Menerima ( ) ( ) NIP. NRP/NIP. PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah : Rp ............................... Yang telah dibayar semula : Rp ............................... Sisa kurang/ lebih : Rp ............................... Pejabat Pembuat Komitmen (...............................) NRP/NIP. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN FORMAT KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS MELEWATI BATAS KOTA Jenis Perjalanan Dinas Prajurit Siswa Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transpor Pegawai Jumlah Hari yang Dibayarkan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah a. Perjalanan Dinas Prajurit Siswa dalam rangka dikembalikan ke daerah asal penerimaan V V V Sesuai dengan kebutuhan _ b. Perjalanan Dinas untuk mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Prajurit Siswa V V V Paling lama 3 (tiga) hari V Keterangan: Jenis Perjalanan Dinas untuk mengantar ke tempat pemakaman jenazah Prajurit Siswa meliputi: uang harian, biaya transpor pegawai, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. 22. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Jenis Perjalanan Dinas Prajurit Siswa Uang Harian Biaya Penginapan Biaya Transpor Pegawai Jumlah Hari yang Dibayarkan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah a. Perjalanan Dinas Prajurit Siswa dalam rangka dikembalikan ke daerah asal penerimaan V V V Sesuai dengan kebutuhan _ b. Perjalanan Dinas untuk mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Prajurit Siswa V V V Paling lama 3 (tiga) hari V Keterangan: 1. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai dengan Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara Lumpsum sesuai dengan Standar Biaya. 2. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 3. Jenis Perjalanan Dinas mengantar ke tempat pemakaman Prajurit Siswa meliputi: uang harian, biaya transpor pegawai, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM Jenis Perjalanan Dinas Prajurit Siswa Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Jumlah yang Dibayarkan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah a. Perjalanan Dinas Biasa V Sesuai dengan kebutuhan _ b. Perjalanan Dinas untuk mengantar pemakaman jenazah Prajurit Siswa V Dibayar 1 (satu) kali V Keterangan: 1. Biaya Transpor Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai dengan Standar Biaya. 2. Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 3. Jenis Perjalanan Dinas mengantar ke tempat pemakaman Prajurit Siswa diberikan biaya transpor pegawai paling banyak 4 (empat) orang. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Paraf : 1. Dirjen Strahan : 2. Dirjen Kuathan : 3. Dirjen Renhan : LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN FORMAT FASILITAS TRANSPOR FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD NO PEJABAT TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS MODA TRANSPORTASI PESAWA T UDARA KAPAL LAUT KERETA API/BUS LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 1. Pejabat Eselon III/ Perwira Menengah/PNS Kemhan golongan IV, pejabat Eselon IV/PNS Kemhan golongan III, Bintara/PNS Kemhan golongan II dan Tamtama/ PNS Kemhan golongan I. C Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai dengan kenyataan MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP/NRP : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor.....tanggal......., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi: No Uraian Jumlah Jumlah 2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/ Menyetujui: ....., tanggal, bulan, tahun Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana SPD, NRP/NIP NRP/NIP MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembalian Prajurit Siswa yang Diberhentikan Tidak dengan Hormat ke Daerah Asal Penerimaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30