Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENYALURAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG AKAN MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyaluran Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Yang Akan Memasuki Masa Persiapan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1375) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyaluran Prajurit TNI yang kembali ke masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan pola sebagai berikut: a. wirausaha mandiri melalui bantuan modal kerja padat karya antara lain usaha perdagangan, perbengkelan, pertanian, perikanan dengan cara: 1. diberi bantuan modal dan bimbingan usaha; dan 2. diberikan bimbingan usaha berupa: a) keterampilan teknis sesuai usahanya; b) manajemen usaha/pemasaran; dan c) pembentukan koperasi. b. transmigrasi. (2) Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pola diusahakan lapangan kerja di BUMN/BUMD. (3) Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke Badan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan pola diusahakan lapangan kerja di perusahaan swasta. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diarahkan pada penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat. (2) Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan kementerian yang membidangi transmigrasi. 3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Persyaratan Prajurit TNI yang akan disalurkan: a. usia bagi Perwira paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, usia bagi Bintara/Tamtama paling rendah 38 (tiga puluh delapan) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan; d. bersedia untuk disalurkan dan disetujui oleh pimpinan; dan e. memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh pihak yang membutuhkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2025 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 983

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.