Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 15TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DANPEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian, dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 844), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mekanisme adalah interaksi bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan. 2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disebut BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin. 3. Pencocokan dan Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP sesuai dokumen penyerahan BMP dari Penyedia Jasa atas penggunaan BMP oleh satuan pemakai. 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM bertanggung jawab secara formil atau administrasif untuk menguji surat perintah pembayaran dan lampirannya yang diajukan oleh PPK. 8. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 9. Kuantum BMP adalah jumlah besaran/banyaknya BMP yang dapat dihitung/diukur atau ditimbang dan digunakan untuk alat utama/alat peralatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 10. Surat Perintah Penyaluran BMP yang selanjutnya disingkat SP2M adalah dokumen penyaluran BMP dari satuan pemakai I sebagai dasar satuan pemakai II untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP. 11. Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP yang selanjutnya disingkat SP3M adalah dokumen pengurusan pengambilan BMP satuan pemakai III ke depot penyedia jasa BMP. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari daftar isian pelaksanaan anggaran. 13. Satuan pemakai BMP Tingkat I yang selanjutnya disebut Satkai I adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Badan Pelaksana Pusat yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan atau instansi penerbit SP2M. 14. Satuan pemakai BMP Tingkat II yang selanjutnya disebut Satkai II adalah Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat atau kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan dan TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan/atau penerbit SP3M. 15. Satuan pemakai BMP Tingkat III yang selanjutnya disebut Satkai III adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP ke unit/instalasi Penyedia Jasa BMP untuk mendukung pelayanan BMP kepada satuan pemakai BMP. 16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Negara. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 18. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggara- kan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 19. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 20. Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UO adalah salah satu tingkatan dalam pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama. 21. Kepala Unit Organisasi Kemhan yang selanjutnya disebut Ka UO Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan. 22. Kepala Unit Organisasi TNI yang selanjutnya disebut Ka UO Mabes TNI adalah Panglima TNI. 23. Kepala Unit Organisasi TNI Angkatan yang selanjutnya disebut Ka UO Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan. 24. Marketing Operation Region yang selanjutnya disingkat MOR adalah unit organisasi yang berada di bawah Direktur Pemasaran Korporat penyedia jasa BMP yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan produk penyedia jasa BMP kepada pelanggan, yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi instalasi/terminal bahan bakar minyak penyedia jasa BMP/terminal transit. 25. Surat Alokasi yang selanjutnya disingkat SA adalah penjabaran administrasi dari mekanisme pendistribusian BMP yang menentukan banyak- nya dukungan BMP untuk masing-masing unit organisasi. 26. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data penyimpanan digital atau file yang berisi data transaksi dan mutasi Barang Milik Negara. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 15TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DANPEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 17

Pasal II