Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBINAAN RUMAH SUSUN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 27 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan: 1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tempat hunian. 2. Rumah Susun Jabatan adalah bangunan yang dimiliki negara yang peruntukan bagi personel aktif pemegang jabatan tertentu dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian serta sarana pembinaan keluarga untuk menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 3. Pembinaan adalah kegiatan penatausahaan barang milik negara berupa Rumah Susun dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. 4. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Rumah Susun yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar-menukar, hibah dan/atau perolehan lain yang sah. 5. Penetapan adalah keputusan yang MENETAPKAN status penggunaan Rumah Susun yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. 6. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Susun sesuai dengan fungsi dan statusnya. 7. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara berupa Rumah Susun dari daftar barang milik negara dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang kuasa pengguna barang dan/atau pembantu pengguna barang eselon I dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik negara Rumah Susun yang berada dalam penguasaannya. 8. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi. 9. Perawatan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara. 11. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 12. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 13. Pembantu Pengguna Barang Eselon-I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA pada unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Pengguna Barang melalui Panglima Tentara Nasional INDONESIA untuk menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA pada wilayah yang mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan. 16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 17. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional INDONESIA terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 18. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 19. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

BAB II

PEMBINAAN RUMAH SUSUN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Rumah Susun meliputi: a. penggolongan Rumah Susun; b. Pengadaan Rumah Susun; c. Penetapan status penggunaan Rumah Susun; d. Penghunian Rumah Susun; e. Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun; f. pembiayaan Rumah Susun; dan g. Penghapusan Rumah Susun. (2) Penyelenggaraan Pembinaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika kontingensi penyelenggaraan Pembinaan Rumah Susun.

Pasal 4

(1) Penggolongan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan penempatan jabatan dan letak Rumah Susun, yaitu: a. Rumah Susun golongan I; dan b. Rumah Susun golongan II. (2) Penetapan status penggolongan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh KPB atau PPB-E1 melalui surat keputusan. (3) Rumah Susun golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Rumah Susun yang digunakan oleh pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah Susun tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tersebut; b. Rumah Susun yang berfungsi secara langsung melayani dan terletak di dalam dan/atau di luar lingkungan asrama/kesatriaan diperuntukkan bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan pangkat dan jabatannya; dan c. penggunaan Rumah Susun golongan I diatur oleh pimpinan/komandan kesatuan. (4) Rumah Susun golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Rumah Susun yang disediakan hanya untuk dihuni oleh Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan Kemhan dan TNI dan harus dikembalikan hak penghuniannya setelah berhenti atau pensiun; dan b. Rumah Susun golongan II terletak di luar asrama/kesatriaan dan penggunaannya diatur oleh PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

Pasal 5

Tipe Rumah Susun golongan I dan golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari: a. Rumah Susun Jabatan tipe A diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, serta pejabat lain yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI; b. Rumah Susun Jabatan tipe B diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon III serta pejabat lain yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI; c. Rumah Susun Jabatan tipe C diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon IV serta pejabat lain yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI; d. Rumah Susun Jabatan tipe D diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Perwira Pertama serta pejabat lain yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI; dan e. Rumah Susun Jabatan tipe E diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Bintara dan Tamtama serta pejabat lain yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 6

Pengadaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara: a. pembangunan; b. pembelian; c. tukar-menukar; d. hibah; dan e. perolehan lainnya yang sah.

Pasal 7

(1) Program pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui: a. surat berharga syariah negara; b. bantuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan c. anggaran pendapatan dan belanja negara pada masing-masing UO dan Angkatan. (2) Pengadaan Rumah Susun melalui program surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara bertahap dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (3) Pengadaan Rumah Susun melalui program bantuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara bertahap dan dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (4) Pengadaan Rumah Susun melalui program anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing UO dan Angkatan.

Pasal 8

(1) Pengadaan Rumah Susun melalui program bantuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Menteri berdasarkan surat permohonan bantuan pembangunan Rumah Susun yang disampaikan oleh KPB atau PPB-E1. (2) Pengadaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui usulan pembangunan Rumah Susun pada rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahunan masing-masing UO dan Angkatan. (3) Permohonan bantuan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Kemhan. (4) Permohonan bantuan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 9

(1) Permohonan bantuan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) harus melampirkan: a. proposal yang memuat penjelasan mengenai urgensi kebutuhan Rumah Susun dan kesiapan lokasi; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; c. surat dukungan pemerintah daerah; d. surat keterangan kesesuaian rencana tata ruang wilayah; dan e. bukti kepemilikan tanah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

(1) Penetapan status penggunaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan Rumah Susun sebagai aset barang milik negara. (2) Penetapan status penggunaan Rumah Susun ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 11

(1) Penetapan status penggunaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan oleh Menteri setelah menerima permohonan dari KPB dan/atau PPB-E1. (2) Permohonan Penetapan status penggunaan Rumah Susun sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara. (3) Dalam hal penetapan status penggunaan Rumah Susun telah memperoleh surat keputusan dari Pengelola Barang, Menteri selaku Pengguna Barang menerbitkan surat pemberitahuan kepada KPB dan/atau PPK-E1 untuk dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Negara.

Pasal 12

(1) Penghunian Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada: a. Prajurit TNI; dan b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Setiap Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menempati 1 (satu) unit Rumah Susun. (3) Penghunian Rumah Susun di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing.

Pasal 13

(1) Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil berstatus suami/istri bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang sama maka hanya berhak menghuni 1 (satu) unit Rumah Susun. (2) Dalam hal Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil berstatus suami/istri bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berbeda karena jabatannya, dapat menempati Rumah Susun. (3) Penghunian Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. calon penghuni mengajukan permohonan Penghunian Rumah Susun kepada PPB-W dan/atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan: 1) foto kopi surat keputusan pengangkatan sebagai Prajurit TNI dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI; 2) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 3) foto kopi kartu keluarga; dan 4) foto kopi kartu tanda anggota Kemhan dan/atau TNI. b. PPB-W atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap calon penghuni yang berpedoman kepada kriteria faktor kepangkatan dan golongan kedinasan. (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPB-W atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat izin Penghunian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Surat izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama yang bersangkutan masih memegang jabatan dan berdinas aktif di lingkungan Kemhan dan/atau TNI.

Pasal 14

(1) Pemeliharaan dan Perawatan bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. usia bangunan; b. penyusutan nilai bangunan; dan c. tingkat kerusakan bangunan. (2) Usia bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jangka waktu bangunan gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan selama 50 (lima puluh) tahun. (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penurunan nilai atau depresiasi bangunan Rumah Susun yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu usia bangunan, dengan indeks penyusutan bangunan gedung negara ditetapkan sebesar 2% (dua persen) pertahun. (4) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh: a. penyusutan atau berakhirnya usia bangunan; b. kelalaian manusia; atau c. bencana alam.

Pasal 15

(1) Tingkat kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diklasifikasikan menjadi: a. kerusakan ringan; b. kerusakan sedang; dan c. kerusakan berat. (2) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerusakan terutama pada komponen non struktural. (3) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural dan sebagian komponen struktural. (4) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. (5) Penetapan tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kedinasan yang membidangi konstruksi di masing-masing UO dan Angkatan yang bertanggung jawab atas pembinaan bangunan.

Pasal 16

(1) Perawatan bangunan Rumah Susun digolongkan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan, yang terdiri atas: a. Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan; b. Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; dan c. Perawatan untuk tingkat kerusakan berat. (2) Biaya perawatan untuk tingkat kerusakan ringan ditetapkan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai perolehan bangunan (3) Biaya perawatan untuk tingkat kerusakan sedang ditetapkan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai perolehan bangunan. (4) Biaya perawatan untuk tingkat kerusakan berat ditetapkan paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai perolehan bangunan. (5) Untuk perawatan bangunan Rumah Susun yang memerlukan penanganan khusus besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata.

Pasal 17

Pembiayaan atas Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f beserta sarana dan prasarana pendukungnya dianggarkan oleh masing-masing UO dan Angkatan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Penghapusan Rumah Susun golongan I dan golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dari daftar barang pengguna dapat dilaksanakan dengan alasan: a. pemindahtanganan; b. tidak layak huni; c. terkena bencana; dan/atau d. terkena rencana tata ruang. (2) Penghapusan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang berupa surat persetujuan Penghapusan. (3) Pelaksanaan Penghapusan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Penggolongan Rumah Susun

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB Ketiga

Pengadaan Rumah Susun

Pasal 6

Koreksi

Pengadaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara: a. pembangunan; b. pembelian; c. tukar-menukar; d. hibah; dan e. perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBINAAN RUMAH SUSUN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB Kedelapan

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20