Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 28 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyusun perangkat lunak, dokumen, peraturan dan/atau naskah lebih lanjut; b. kebutuhan UO dan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI terhadap suatu perangkat, dokumen, peraturan dan/atau naskah; c. penyempurnaan perangkat lunak, dokumen, peraturan dan/atau naskah disesuaikan dengan kebijakan terbaru dan/atau hasil temuan/rekomendasi tim pemeriksa; d. kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau e. kegiatan yang sudah dan/atau akan teralokasi dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

(1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I; b. Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II; c. Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III; dan d. Pokja Pemilihan. (2) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I, tingkat II, dan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memiliki susunan: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan/atau f. anggota. (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai keputusan atau surat perintah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

(1) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menyusun produk dalam bentuk: a. perangkat lunak; b. rancangan produk; c. dokumen; d. rancangan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. naskah. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. PRESIDEN; b. Menteri; dan/atau c. Panglima TNI. (3) Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan: a. kementerian/lembaga; b. UO; c. Satker; dan/atau d. institusi lainnya. (4) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I dibentuk berdasarkan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang. (5) Penyusunan produk dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan: a. tercantum dalam program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. usulan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di luar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan minimal UO dan/atau kementerian/lembaga. (7) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang. (8) Dalam hal keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari lintas kementerian/lembaga, keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I dapat berjumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, dengan tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menyusun produk dalam bentuk: a. perangkat lunak; b. rancangan produk; c. dokumen; d. rancangan peraturan internal; dan/atau e. naskah. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA setingkat pejabat eselon I di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Kegiatan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan: a. UO; dan/atau b. Satker. (4) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II dibentuk berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh KPA setingkat pejabat eselon I di lingkungan Kemhan dan TNI. (5) Penyusunan produk dalam bentuk rancangan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi ketentuan: a. tercantum dalam program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. usulan penyusunan rancangan peraturan internal di luar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 7

(1) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menyusun produk dalam bentuk: a. perangkat lunak; b. rancangan produk; c. dokumen; dan/atau d. naskah. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA selaku kepala Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Kegiatan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anggota Satker tersebut. (4) Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III dibentuk berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh kepala Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. (5) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 8

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala UKPBJ. (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang. (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sepanjang berjumlah gasal. (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. (5) Anggota Pokja Pemilihan wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 (satu) di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif Tim Pelaksana Kegiatan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dibentuk sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13