Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2025 tentang PENILAIAN DAN PENGAWASAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUMFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 29 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Penilaian Kinerja adalah suatu cara untuk menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan profesionalisme. 3. Pengawasan Kinerja adalah suatu cara untuk mengawasi mutu penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU yang meliputi aspek pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, serta operasional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 5. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh sekretaris dewan pengawas yang dapat dibantu oleh sekretariat dewan pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh komite audit. 6. Indikator Kinerja adalah ukuran penilaian atas keberhasilan BLU Fasyankes dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disusun atau ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 9. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 10. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas unit organisasi Kemhan, unit organisasi Markas Besar TNI, unit organisasi TNI Angkatan Darat, unit organisasi TNI Angkatan Laut, dan unit organisasi TNI Angkatan Udara. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

BAB II

MEKANISME PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 2

Koreksi

Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan secara tahunan dan meliputi aspek pelayanan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta operasional.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan standar akuntabilitas kinerja nasional dan standar pelayanan minimal, khususnya dalam aspek keselamatan pasien, guna meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi pengelolaan, dan akuntabilitas keuangan dan layanan kesehatan. (2) Penilaian Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing- masing UO dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku pembina teknis. (3) Penilaian Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Satker terkait sesuai dengan kewenangannya yang meliputi tim penilai, auditor internal, dan unit pengelola data kinerja. (4) Penilaian Kinerja BLU Fasyankes dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan capaian Indikator Kinerja utama, mutu pelayanan, serta efisiensi pengelolaan BLU.

Pasal 4

Pasal 5

Mekanisme Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui tahap: a. perencanaan penilaian; b. pengumpulan data dan dokumen; c. verifikasi dan validasi data; d. penilaian berdasarkan indikator; e. penyusunan dan penetapan hasil penilaian; dan f. pelaporan hasil penilaian kepada pimpinan sesuai tataran kewenangan.

Pasal 6

Perencanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan proses menentukan tujuan, ruang lingkup, indikator, jadwal, serta penugasan tim penilai yang ditetapkan oleh kepala satuan atau unit kerja masing-masing UO yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 7

(1) Pengumpulan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan menghimpun data dan informasi kinerja secara periodik dan sistematis sebagai bahan verifikasi, validasi, serta Penilaian Kinerja Satker BLU Fasyankes. (2) Pengumpulan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Satker atau unit kerja masing-masing UO yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 8

(1) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan: a. proses pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran data kinerja BLU Fasyankes; dan b. upaya menjamin akurasi, keandalan, dan kelengkapan data sebagai dasar Penilaian Kinerja; dan (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai dengan melibatkan unit terkait secara independen dan objektif.

Pasal 9

(1) Penilaian berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pemberian penilaian atas pencapaian Indikator Kinerja BLU Fasyankes untuk MENETAPKAN standar pengukuran, melaksanakan evaluasi secara periodik, menyusun laporan hasil penilaian, serta melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja BLU Fasyankes. (2) Indikator Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kinerja keuangan; b. kinerja pelayanan; c. kinerja sumber daya manusia; dan d. kinerja operasional. (3) Indikator Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. efisiensi biaya operasional; b. tingkat kemandirian pendanaan; c. tingkat likuiditas; d. tingkat rentabilitas atau profitabilitas; dan e. akuntabilitas keuangan. (4) Indikator Kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kualitas pelayanan; b. aksesibilitas pelayanan; c. variasi layanan; d. waktu tunggu pelayanan; dan e. tingkat pemanfaatan fasilitas. (5) Indikator Kinerja sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kuantitas dan kualitas SDM; b. pengembangan kompetensi SDM; c. produktivitas SDM; d. tingkat kesejahteraan dan retensi SDM; dan e. disiplin dan etos kerja SDM. (6) Indikator Kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. efisiensi pengelolaan aset; b. manajemen logistik dan farmasi; c. penerapan sistem informasi manajemen; d. manajemen risiko; dan e. tata kelola. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Indikator Kinerja BLU Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penyusunan dan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penyusunan dan penetapan hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes dalam bentuk laporan resmi.

Pasal 11

Pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan penyajian hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes kepada pimpinan Kemhan dan TNI sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan kinerja.

Pasal 12

(1) Pengendalian Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Jenderal Kemhan untuk UO Kemhan; b. Kepala Pusat Kesehatan TNI AD untuk UO Markas Besar TNI AD; c. Kepala Pusat Kesehatan TNI AL untuk UO Markas Besar TNI AL; dan d. Kepala Pusat Kesehatan TNI AU untuk UO Markas Besar TNI AU. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Penilaian Kinerja.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 13

Koreksi

Pengawasan Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap Satker BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI harus memiliki Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan BLU Fasyankes, baik dari aspek operasional maupun keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang untuk: a. memperoleh informasi secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan terukur terkait BLU Fasyankes; b. meminta laporan pertanggungjawaban dari pimpinan BLU Fasyankes terkait pelaksanaan tugas dan wewenang; c. melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional serta kinerja keuangan secara berkala; d. menerima laporan hasil pengawasan/pemeriksaan dari satuan pengawasan intern, aparat pengawasan internal pemerintah, auditor eksternal, maupun pembina BLU Fasyankes; e. mengawasi pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran serta pencapaian target kinerja; f. memantau kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pejabat pengelola BLU Fasyankes; g. menghadirkan pejabat pengelola dalam rapat Dewan Pengawas; dan h. mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan hasil Pengawasan Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI kepada: a. Menteri; dan b. Menteri Keuangan; (2) Penyampaian laporan hasil Pengawasan Kinerja kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (3) Penyampaian laporan hasil Pengawasan Kinerja kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (4) Laporan hasil Pengawasan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; dan b. laporan khusus. (5) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun setiap 6 (enam) bulan. (6) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi penurunan kinerja atau dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Laporan hasil Pengawasan Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI oleh Dewan Pengawas digunakan sebagai dasar evaluasi, perbaikan, dan pembinaan kinerja untuk meningkatkan mutu BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 17

Laporan hasil Pengawasan Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI ditindaklanjuti oleh: a. Sekretaris Jenderal Kemhan untuk UO Kemhan; b. Kepala Pusat Kesehatan TNI AD untuk UO Markas Besar TNI AD; c. Kepala Pusat Kesehatan TNI AL untuk UO Markas Besar TNI AL; dan d. Kepala Pusat Kesehatan TNI AU untuk UO Markas Besar TNI AU.

(1) Penilaian Kinerja BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh masing-masing UO sesuai tataran kewenangan di bidang evaluasi kinerja yang terdiri atas: a. UO Kemhan; b. UO Markas Besar TNI Angkatan Darat; c. UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan d. UO Markas Besar TNI Angkatan Udara. (2) UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU aspek pelayanan terhadap Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Soedirman. (3) UO Markas Besar TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes tingkat pusat; b. Kepala Kesehatan Daerah Militer berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes tingkat II; dan c. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes tingkat III dan BLU Fasyankes tingkat IV. (4) UO Markas Besar TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Laut berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Angkatan Laut; b. Kepala Dinas Kesehatan Korps Marinir berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap rumah sakit yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLU di lingkungan Korps Marinir; c. Kepala Dinas Kesehatan Komando Daerah Angkatan Laut berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes di bawah jajarannya; d. Kepala Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes gigi dan mulut di bawah jajarannya; dan e. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Laut menerima seluruh laporan hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan BLU Fasyankes di lingkungan UO Markas Besar TNI Angkatan Laut. (5) UO Markas Besar TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes di jajaran UO Markas Besar TNI Angkatan Udara; dan b. Kepala Dinas Kesehatan Komando Daerah Angkatan Udara berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan terhadap BLU Fasyankes di jajaran Komando Daerah Angkatan Udara. c. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara menerima seluruh laporan hasil Penilaian Kinerja BLU Fasyankes aspek pelayanan BLU Fasyankes di jajaran Komando Daerah Angkatan Udara.

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk menyesuaikan dengan besaran omzet dan/atau nilai aset masing-masing BLU Fasyankes di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan salah satu anggota bertindak sebagai ketua Dewan Pengawas. (2) Besaran omzet dan/atau nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. realisasi omzet tahunan berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). (3) Untuk Satker BLU Fasyankes dengan omzet tahunan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan/atau nilai aset Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang. (4) Untuk Satker BLU Fasyankes dengan omzet tahunan lebih dari Rp60.000.000.000,00 enam puluh miliar rupiah) dan/atau nilai aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang. (5) Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila Satker BLU Fasyankes telah memenuhi kriteria minimum omzet tahunan atau nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). (6) Komposisi Dewan Pengawas dengan jumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Kemhan/TNI; b. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan c. 1 (satu) orang tenaga ahli. (7) Komposisi Dewan Pengawas dengan jumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Kemhan/TNI; b. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan c. 1 (satu) orang tenaga ahli. (8) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (9) Dalam hal omzet dan/atau aset mengalami penurunan di bawah batas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selama 2 (dua) tahun berturut- turut, jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditinjau Kembali.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2025 tentang PENILAIAN DAN PENGAWASAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUMFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19