Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 30 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan: 1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 3. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 4. Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer. 5. Pertahanan Nirmiliter adalah peran serta kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi. 6. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI. 7. Markas Besar TNI yang selanjutnya disebut Mabes TNI adalah organisasi yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. 8. TNI AD adalah TNI Angkatan Darat. 9. TNI AL adalah TNI Angkatan Laut. 10. TNI AU adalah TNI Angkatan Udara. 11. Pegawai Kemhan adalah Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan. 12. Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja atau ditugaskan di UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU. 13. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban. 14. Sarana Pertahanan adalah infrastruktur yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan negara. 15. INDONESIA Peace and Security Center yang selanjutnya disingkat IPSC adalah fasilitas pelatihan dan perkantoran institusi keamanan berbagai kementerian/lembaga baik sipil maupun militer.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kemhan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam memimpin Kemhan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan PRESIDEN. (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kemhan. (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kemhan; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas UO dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemhan.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kemhan.

Pasal 5

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemhan di daerah; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan; f. pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan Sarana Pertahanan; g. pemeliharaan Alpalhankam, Sarana Pertahanan serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan; h. pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; i. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; j. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; k. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan; l. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh PRESIDEN.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Koreksi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kemhan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemhan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Hukum; d. Biro Tata Usaha dan Protokol; e. Biro Umum; f. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan; g. Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan h. Biro Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan UO Kemhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengendalian pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan akuntansi dan pengendalian keuangan; d. pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender; e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan keuangan; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Anggaran; b. Bagian Perencanaan Strategis; c. Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; d. Bagian Keuangan; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran jangka pendek UO Kemhan serta fasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan Kemhan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka pendek; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran jangka pendek; c. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran jangka pendek; dan d. pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender.

Pasal 17

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran I; c. Subbagian Anggaran II; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan awal rencana kerja, rancangan rencana kerja, dan rencana kerja UO Kemhan.

Pasal 19

Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan tahun anggaran yang akan datang serta fasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan UO Kemhan.

Pasal 20

Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana jangka menengah serta evaluasi perencanaan dan tata kelola perencanaan UO Kemhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka menengah; b. penyiapan koordinasi dan evaluasi perencanaan; dan c. penyiapan penyusunan tata kelola perencanaan.

Pasal 23

Bagian Perencanaan Strategis terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Tata Kelola Perencanaan; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Subbagian Perencanaan Kebutuhan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan rencana jangka menengah serta koordinasi penyusunan proposal penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan surat berharga syariah negara UO Kemhan.

Pasal 25

Subbagian Evaluasi dan Tata Kelola Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi serta penyusunan tata kelola perencanaan UO Kemhan.

Pasal 26

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran; dan c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 28

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran atas: a. Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran serta pelaporan penggunaan produk dalam negeri UO Kemhan.

Pasal 30

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

BAB Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

Koreksi

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan UO Kemhan.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengendalian pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan akuntansi dan pengendalian keuangan; d. pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender; e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan keuangan; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Anggaran; b. Bagian Perencanaan Strategis; c. Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; d. Bagian Keuangan; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran jangka pendek UO Kemhan serta fasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan Kemhan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka pendek; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran jangka pendek; c. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran jangka pendek; dan d. pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender.

Pasal 17

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran I; c. Subbagian Anggaran II; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan awal rencana kerja, rancangan rencana kerja, dan rencana kerja UO Kemhan.

Pasal 19

Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan tahun anggaran yang akan datang serta fasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan UO Kemhan.

Pasal 20

Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana jangka menengah serta evaluasi perencanaan dan tata kelola perencanaan UO Kemhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka menengah; b. penyiapan koordinasi dan evaluasi perencanaan; dan c. penyiapan penyusunan tata kelola perencanaan.

Pasal 23

Bagian Perencanaan Strategis terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Tata Kelola Perencanaan; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Subbagian Perencanaan Kebutuhan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan rencana jangka menengah serta koordinasi penyusunan proposal penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan surat berharga syariah negara UO Kemhan.

Pasal 25

Subbagian Evaluasi dan Tata Kelola Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi serta penyusunan tata kelola perencanaan UO Kemhan.

Pasal 26

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran; dan c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 28

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran atas: a. Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran serta pelaporan penggunaan produk dalam negeri UO Kemhan.

Pasal 30

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB VI

BAB Kesatu