Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2025 tentang TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 31 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara INDONESIA di luar negeri serta atas permintaan sendiri. 2. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain intansi induknya dalam jangka waktu tertentu. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. PNS Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 9. Instansi Asal adalah Instansi induk pemohon Mutasi atau Penugasan. 10. Instansi Penerima adalah instansi yang dituju oleh pemohon Mutasi atau Penugasan. 11. Satuan Asal adalah satuan induk pemohon Mutasi atau Penugasan yang berasal dari Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Unit Organisasi Angkatan. 12. Satuan Penerima adalah satuan yang dituju oleh pemohon Mutasi/Penugasan yang terdiri dari Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Unit Organisasi Angkatan. 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 14. Unit Organisasi selanjutnya disingkat dengan UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA terdiri atas UO Kementerian Pertahanan, UO Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, UO Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, UO Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, dan UO Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara. 15. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Mabes TNI adalah pusat komando tertinggi yang mengatur seluruh kegiatan militer di INDONESIA. 16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

MUTASI DAN PENUGASAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Mutasi dan Penugasan PNS dilaksanakan melalui perencanaan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. (3) Mutasi dan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Mutasi dan Penugasan PNS antar kementerian/ lembaga; b. Mutasi dan Penugasan PNS antar provinsi/ kabupaten/kota ke Kemhan atau Mutasi dan Penugasan PNS Kemhan ke provinsi/kabupaten/ kota; atau c. Mutasi dan Penugasan PNS Kemhan antar UO.

Pasal 4

(1) Seleksi Mutasi dan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh PPK. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Menteri. (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 5

(1) Seleksi Mutasi dan Penugasan terdiri atas: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi kompetensi. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen persyaratan serta kualifikasi pemohon Mutasi dan Penugasan. (3) Pemohon Mutasi dan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi. (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. uji kompetensi manajerial dan sosio kultural melalui metode computerized test; dan b. uji kompetensi teknis melalui metode wawancara.

Pasal 6

(1) PNS Kemhan dapat mengajukan Mutasi ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah setelah memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun. (2) PNS Kemhan dapat mengajukan Mutasi antar UO setelah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun. (3) PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. PNS UO Kemhan; b. PNS UO Mabes TNI; c. PNS UO Mabes TNI Angkatan Darat; d. PNS UO Mabes TNI Angkatan Laut; dan e. PNS UO Mabes TNI Angkatan Udara.

BAB Kedua

Mutasi

Pasal 6

Koreksi

(1) PNS Kemhan dapat mengajukan Mutasi ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah setelah memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun. (2) PNS Kemhan dapat mengajukan Mutasi antar UO setelah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun. (3) PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. PNS UO Kemhan; b. PNS UO Mabes TNI; c. PNS UO Mabes TNI Angkatan Darat; d. PNS UO Mabes TNI Angkatan Laut; dan e. PNS UO Mabes TNI Angkatan Udara.

Pasal 7

(1) PNS Kemhan yang mengajukan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi; c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan; d. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. surat pernyataan dari Instansi Asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; dan j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan persyaratan: a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir; b. salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir; dan c. melampirkan daftar riwayat hidup.

BAB 1

Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Pasal 7

Koreksi

(1) PNS Kemhan yang mengajukan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi; c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan; d. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. surat pernyataan dari Instansi Asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; dan j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan persyaratan: a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir; b. salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir; dan c. melampirkan daftar riwayat hidup.

Pasal 8

(1) Mekanisme Mutasi PNS Kemhan menjadi PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. PPK Kemhan menerima usulan administrasi Mutasi dari Satuan Asal; b. PPK Kemhan melakukan seleksi administrasi Mutasi; c. PPK Kemhan membuat surat permohonan persetujuan Mutasi berdasarkan hasil seleksi administrasi Mutasi kepada PPK Instansi Penerima; d. Menerima surat jawaban persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Penerima; e. PPK Kemhan membuat surat persetujuan Mutasi berdasarkan dari surat jawaban persetujuan PPK Instansi Penerima; f. PPK Instansi Penerima mengunggah data ke dalam aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara; g. berdasarkan keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan MENETAPKAN keputusan Menteri; dan h. berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah tentang Mutasi. (2) Dalam hal Instansi Penerima tidak menyetujui proses mutasi, PPK Kemhan membuat surat jawaban kepada Satuan Asal.

BAB 2

Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan ke Instansi Pusat/Daerah

Pasal 8

Koreksi

(1) Mekanisme Mutasi PNS Kemhan menjadi PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. PPK Kemhan menerima usulan administrasi Mutasi dari Satuan Asal; b. PPK Kemhan melakukan seleksi administrasi Mutasi; c. PPK Kemhan membuat surat permohonan persetujuan Mutasi berdasarkan hasil seleksi administrasi Mutasi kepada PPK Instansi Penerima; d. Menerima surat jawaban persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Penerima; e. PPK Kemhan membuat surat persetujuan Mutasi berdasarkan dari surat jawaban persetujuan PPK Instansi Penerima; f. PPK Instansi Penerima mengunggah data ke dalam aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara; g. berdasarkan keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan MENETAPKAN keputusan Menteri; dan h. berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah tentang Mutasi. (2) Dalam hal Instansi Penerima tidak menyetujui proses mutasi, PPK Kemhan membuat surat jawaban kepada Satuan Asal.

Pasal 9

Mekanisme Mutasi PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah menjadi PNS Kemhan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. PPK Kemhan menerima usulan administrasi Mutasi dari Satuan Penerima; b. PPK Kemhan melakukan seleksi Mutasi bagi pemohon Mutasi sebagai bahan pertimbangan untuk proses Mutasi lebih lanjut; c. PPK Kemhan membuat surat permohonan persetujuan Mutasi ke PPK Instansi Asal; d. PPK Kemhan menerima jawaban surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal; e. PPK Kemhan memberikan surat persetujuan Mutasi kepada PPK Instansi Asal; f. PPK Kemhan mengunggah data ke dalam aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara; g. berdasarkan keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan MENETAPKAN keputusan Menteri; dan h. berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah tentang Mutasi.

BAB 1

Umum

Pasal 11

Koreksi

Penugasan PNS Kemhan terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penugasan PNS Kemhan diberikan atas dasar: a. permintaan instansi yang membutuhkan; dan b. Penugasan dari Kemhan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri dan ditandatangani oleh PPK Kemhan. (3) Penugasan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Kemhan atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal PNS Kemhan yang melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) PNS Kemhan yang melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS Kemhan. (6) Ketentuan ayat (5) dikecualikan bagi PNS Kemhan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang bersifat melekat dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) PNS Kemhan yang telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan di lingkungan Kemhan dengan mempertimbangkan ketersediaan jabatan.

Pasal 13

(1) PNS Kemhan yang melaksanakan Penugasan ke Instansi Pusat lain atau Instansi Daerah, diajukan dengan harus memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. surat permintaan Penugasan dari Instansi Penerima; b. surat persetujuan Penugasan dari Instansi Asal; c. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. uraian urgensi Penugasan dari Instansi yang membutuhkan; e. Peta jabatan yang berisikan kebutuhan dan bezetting dari Instansi Asal dan Instansi Penerima yang telah ditetapkan oleh PPK/pejabat yang berwenang; dan f. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Selain persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan: a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir; b. salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir; c. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; d. salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir; e. kartu pegawai yang telah dilegalisir; f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar; g. surat pernyataan tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Kepala Satker; dan h. daftar riwayat hidup.

BAB 2

Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Pasal 13

Koreksi

(1) PNS Kemhan yang melaksanakan Penugasan ke Instansi Pusat lain atau Instansi Daerah, diajukan dengan harus memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. surat permintaan Penugasan dari Instansi Penerima; b. surat persetujuan Penugasan dari Instansi Asal; c. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. uraian urgensi Penugasan dari Instansi yang membutuhkan; e. Peta jabatan yang berisikan kebutuhan dan bezetting dari Instansi Asal dan Instansi Penerima yang telah ditetapkan oleh PPK/pejabat yang berwenang; dan f. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Selain persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan: a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir; b. salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir; c. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; d. salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir; e. kartu pegawai yang telah dilegalisir; f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar; g. surat pernyataan tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Kepala Satker; dan h. daftar riwayat hidup.

Pasal 14

Mekanisme Penugasan PNS Kemhan pada Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah, diatur sebagai berikut: a. PPK Kemhan menerima usulan administrasi Penugasan dari Satuan Asal; b. PPK Kemhan melakukan seleksi penugasan untuk memberikan surat permohonan persetujuan Penugasan; c. apabila Seleksi administrasi penugasan sesuai dengan kualifikasi, PPK Kemhan mengirimkan surat permohonan persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. PPK Kemhan menerima jawaban persetujuan penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengunggah data ke aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara; e. setelah mendapatkan nota pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan MENETAPKAN keputusan Menteri; dan f. Setelah ditetapkan Keputusan Menteri, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah Penugasan.

BAB 3

Mekanisme Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan pada Instansi Pemerintah/Luar Pemerintah

Pasal 14

Koreksi

Mekanisme Penugasan PNS Kemhan pada Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah, diatur sebagai berikut: a. PPK Kemhan menerima usulan administrasi Penugasan dari Satuan Asal; b. PPK Kemhan melakukan seleksi penugasan untuk memberikan surat permohonan persetujuan Penugasan; c. apabila Seleksi administrasi penugasan sesuai dengan kualifikasi, PPK Kemhan mengirimkan surat permohonan persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. PPK Kemhan menerima jawaban persetujuan penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengunggah data ke aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara; e. setelah mendapatkan nota pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan MENETAPKAN keputusan Menteri; dan f. Setelah ditetapkan Keputusan Menteri, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah Penugasan.

Pasal 15

Mekanisme Penugasan PNS Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah ke Kemhan, diatur sebagai berikut: a. PPK Kemhan menerima usulan administrasi Penugasan dari Satuan Penerima; b. PPK Kemhan melakukan seleksi Penugasan bagi pemohon Penugasan sebagai bahan pertimbangan untuk proses Penugasan lebih lanjut; c. PPK Kemhan mengirimkan surat persetujuan Penugasan kepada Instansi Asal; d. Instansi Asal mengunggah surat persetujuan Penugasan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara; e. setelah mendapatkan rekomendasi Penugasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Satuan Asal mengunggah data ke aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara; f. setelah mendapatkan nota pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan MENETAPKAN keputusan Menteri; dan g. setelah ditetapkan Keputusan Menteri, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah Penugasan.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2025 tentang TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18