Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025 tentang PENATAAN KOMPONEN PENDUKUNG

Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan d. verifikasi.

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan data terhadap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan ditetapkan menjadi Komponen Pendukung. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Menteri melalui direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

(1) Pendataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta. (2) Koordinasi dilakukan melalui sistem informasi sumber daya pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2021.

Pendataan warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari unsur warga lain untuk individu yang akan didata harus memenui persyaratan paling sedikit meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia pada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun1945; c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan d. sehat jasmani dan rohani.

Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara: a. berkoordinasi dengan Kemhan untuk mendapatkan tabel data Komponen Pendukung serta standar dan kriteria kebutuhan Komponen Pendukung; b. menentukan sumber data yang diperlukan; dan c. melaksanakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan/atau survei.

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan mengklasifikasikan data warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah diperoleh dari hasil pendataan. (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta. (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui: a. penyiapan data hasil pendataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. pengelompokan data berdasarkan klasifikasi dan kriteria kebutuhan Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Kemhan; dan c. penentuan data hasil pemilahan Komponen Pendukung.

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan menentukan pilihan atas data hasil pemilahan. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta. (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Menteri melalui direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang potensi pertahanan.

Kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan: a. penyiapan data hasil pemilahan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. menentukan pilihan data yang sesuai dengan klasifikasi dan kriteria kebutuhan Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Kemhan; c. mencatat data hasil pemilihan ke dalam tabel data Komponen Pendukung; d. tabel data Komponen Pendukung dibubuhi tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta; dan e. tabel data Komponen Pendukung diserahkan kepada Kemhan untuk dilakukan diverifikasi.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan pencocokan dan penelitian atas data hasil pemilihan dengan kondisi nyata di lapangan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. persetujuan warga negara; b. menteri/pimpinan lembaga; c. kepala daerah; d. pengelola sumber daya alam; e. pemilik dan/atau pengelola sumber daya buatan; dan f. pemilik dan/atau pengelola sarana dan prasarana nasional. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanaan bersama dengan kementerian/lembaga.

Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara: a. menyiapkan tabel data Komponen Pendukung yang telah disampaikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta; b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperoleh persetujuan warga negara, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, pengelola sumber daya alam, pemilik dan/atau pengelola sumber daya buatan, dan pemilik dan/atau pengelola sarana dan prasarana nasional; c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membentuk tim verifikasi; d. MENETAPKAN tim verifikasi oleh Menteri; e. tim verifikasi melaksanakan pencocokan dan penelitian langsung atau tidak langsung terhadap data Komponen Pendukung untuk mengetahui kebenaran data Komponen Pendukung; f. tim verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Menteri; dan g. menentukan data Komponen Pendukung dari laporan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh Menteri sebagai Komponen Pendukung.

Tabel data Komponen Pendukung dan data Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf g dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri MENETAPKAN Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Pendukung. (2) Penetapan Komponen Pendukung hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mencantumkan nomor induk komponen pendukung. (3) Nomor induk komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komponen Pendukung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 876), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1263 Paraf: Kabag Minur Arsip : LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENATAAN KOMPONEN PENDUKUNG FORMAT NOMOR INDUK KOMPONEN PENDUKUNG A. Format Nomor Induk Nomor induk terdiri atas 17 digit angka yang tersusun sebagai berikut: 1. Digit ke-1 merupakan kode angka komponen pendukung SDM, SDAB, Sarpras 2. Digit ke-2 merupakan kode angka segmen warga negara (Polisi, warga terlatih, tenaga ahli dan warga lain unsur warga negara), segmen sumber daya alam, sumber daya buatan, (logistik wilayah dan cadangan material strategis) serta sarana dan prasarana nasional (darat, laut, udara, siber dan antariksa serta lainnya) 3. Digit ke-3 sampai dengan digit ke-9 merupakan kode nomor registrasi 4. Digit ke-10 sampai dengan digit ke-11 merupakan kode bulan kelahiran 5. Digit ke-12 sampai dengan digit ke-15 merupakan kode tahun kelahiran 6. Digit ke-16 sampai dengan digit ke 17 merupakan Provinsi Tempat Sesuai dengan Domisili contoh 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 1 3 B. Kode Angka komponen pendukung SDM, SDAB, Sarpras No. Komponen Pendukung Kode 1. SDM 1 2. SDAB 2 3. Sarpras 3 C. Kode Angka Segmen Warga Negara No. Segmen Kode 1. Anggota Kepolisian 1 2. Warga Terlatih 2 3. Tenaga Ahli 3 4. Warga lain unsur warga negara 4 D. Kode Angka Segmen Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan No. Segmen Kode 1. Logistik Wilayah 1 2. Cadangan Material Strategis 2 E. Kode Angka Segmen Sarana dan Prasarana Nasional No. Segmen Kode 1. Sarana dan Prasarana Darat 1 2. Sarana dan Prasarana Laut 2 3. Sarana dan Prasarana Udara 3 4. Sarana dan Prasarana Siber dan Antariksa 4 5. Sarana dan Prasarana Lainnya 5 F. Kode Nomor Registrasi Nomor registrasi terdiri atas 7 (tujuh) digit angka yang berurutan dari 0000001 s/d 9999999 G. Kode Bulan Kelahiran No. Bulan Kode 1. Januari 01 2. Februari 02 3. Maret 03 4. April 04 5. Mei 05 6. Juni 06 7. Juli 07 8. Agustus 08 9. September 09 10. Oktober 10 11. November 11 12. Desember 12 H. Kode Tahun Kelahiran Kode tahun kelahiran terdiri atas 4 (empat) digit angka tahun kelahiran. I. Provinsi Tempat Sesuai dengan Domisili. No. Provinsi Kode 1. Nanggroe Aceh Darussalam 01 2. Sumatera Utara 02 3. Sumatera Barat 03 4. Riau 04 5. Kepulauan Riau 05 6. Jambi 06 7. Bengkulu 07 8. Sumatera Selatan 08 9. Kepulauan Bangka Belitung 09 10. Lampung 10 11. Banten 11 12. Jawa Barat 12 13. DKI Jakarta 13 14. Jawa Tengah 14 15. Yogyakarta 15 16. Jawa Timur 16 17. Bali 17 18. Nusa Tenggara Barat 18 19. Nusa Tenggara Timur 19 20. Kalimantan Barat 20 21 Kalimantan Selatan 21 22. Kalimantan Tengah 22 23. Kalimantan Timur 23 24. Kalimantan Utara 24 25. Gorontalo 25 26. Sulawesi Barat 26 27. Sulawesi Selatan 27 28. Sulawesi Tengah 28 29. Sulawesi Tenggara 29 30. Sulawesi Utara 30 31. Maluku 31 32. Maluku Utara 32 33. Papua Barat 33 34. Papua 34 35. Papua Tengah 35 36. Papua Pegunungan 36 37. Papua Selatan 37 38. Papua Barat Daya 38 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SJAFRIE SJAMSOEDDIN