Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 35 Tahun 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 53

Koreksi

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan sebagai berikut: a. Menteri: 1. merumuskan kebijakan umum mengenai pelaksanaan Hibah; 2. menentukan kebijakan pelaksanaan Hibah; 3. mengajukan usulan Hibah kepada Menkeu dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan 4. MEMUTUSKAN untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah. b. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan: 1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah barang/jasa; 2. mengajukan rekomendasi persetujuan Hibah kepada Menteri; dan 3. menyiapkan dan menandatangani perjanjian Hibah. c. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan: 1. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan usulan pemberian atau penerimaan dari atau ke luar negeri dengan pihak penerima atau Pemberi Hibah; dan 2. mengajukan permintaan surat kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. d. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan: 1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah uang untuk kegiatan; dan 2. mengajukan rekomendasi persetujuan Hibah uang untuk kegiatan kepada Menteri. e. Badan Logistik Pertahanan Kemhan: 1. melaksanakan penatausahaan hasil Hibah barang/jasa dari luar negeri yang meliputi permohonan registrasi, pengesahan, memo pencatatan, dan pembebasan bea masuk barang import serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hasil Hibah barang/jasa; 2. melaksanakan konfirmasi pendapatan Hibah barang/jasa dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, setiap semester; dan 3. melaksanakan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran. f. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan: 1. melaksanakan pengelolaan Hibah uang untuk kegiatan; 2. melaksanakan konfirmasi pendapatan Hibah uang dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu setiap semester; 3. melaksanakan laporan keuangan yang terkait dengan Hibah berupa Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dan Perubahan Ekuitas; dan 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi sampai tingkat UO dan melaksanakan rekonsiliasi terpadu dengan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kemhan. g. Kepala UO Kemhan: 1. merumuskan kebijakan teknis Hibah; 2. mengusulkan rencana Hibah kepada Menteri; 3. MEMUTUSKAN untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah; 4. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hibah; 5. melaksanakan konfirmasi Hibah; dan 6. melaksanakan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1. 13. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1265 Paraf : - Karo Turdang : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SJAFRIE SJAMSOEDDIN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN YANG DALAM PROSES HIBAH MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DPR 1. Kendaran Tempur/Taktis: a. tank; b. panser; dan c. kendaraan taktis (Rantis) bersenjata dan/atau anti peluru. 2. Senjata: a. senjata infanteri ringan (perorangan) (jumlah > 20 (dua puluh) pucuk); b. senjata infanteri berat (kelompok); c. senjata artileri; d. senjata kavaleri; e. senjata peluru kendali; f. sistem senjata pesawat udara; g. sistem senjata kapal; h. sistem senjata pertahanan udara; dan i. sistem senjata roket. 3. Amunisi: a. munisi kaliber kecil (MKK), munisi kaliber besar (MKB), dan munisi khusus (musus); b. ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; c. bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; dan d. torpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus. 4. Pesawat Terbang: a. fixed wings; b. rotary wings; dan c. pesawat terbang tanpa awak dengan bobot lebih dari 150 (seratus lima puluh) kg. 5. Radar: a. radar darat, radar laut dan radar udara; dan b. radar perlengkapan bermesin. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 6. Kapal: a. kapal atas air bersenjata dengan atau bobot > 100 (seratus) ton; dan b. kapal bawah air. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal I

Pasal 16

Pasal I

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 42

Pasal 46

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 53

Pasal II