Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 37 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Veteran Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, atau warga negara INDONESIA yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang merah INDONESIA (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 3. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 4. Veteran Perdamaian adalah warga negara INDONESIA yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 5. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Inonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah INDONESIA (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 6. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 7. Veteran Anumerta Perdamaian Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang gugur dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada Veteran Republik INDONESIA. 9. Bintang Gerilya adalah sebuah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang dibidang militer yang dikeluarkan oleh PRESIDEN kepada setiap warga negara RI yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan Republik pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. 10. Legiun Veteran Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat LVRI adalah wadah dan sarana perjuangan bagi Veteran Republik INDONESIA. 11. Garnizun adalah suatu kesatuan yang berada di suatu wilayah yang salah satu fungsinya menyelenggarakan upacara pemakaman secara militer. 12. Komando Kewilayahan TNI adalah Komando Satuan Kewilayahan yang memiliki tanggung jawab terhadap upacara pemakaman secara militer bagi Veteran Republik INDONESIA. 13. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU adalah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang berada di Ibukota Negara. 14. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di provinsi atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

BAB III

PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Permohonan pemakaman jenazah Veteran Republik INDONESIA di TMPNU dan di TMPN diajukan oleh Pimpinan LVRI setempat dan/atau oleh keluarga almarhum/almarhumah kepada Garnizun setempat. (2) Dalam hal Veteran Republik INDONESIA meninggal dunia di wilayah yang tidak ada Garnizun, pengajuan permohonan pemakaman dilakukan oleh Pimpinan LVRI setempat dan/atau oleh keluarga almarhum/almarhumah kepada Komando Kewilayahan TNI setempat. (3) Dalam hal Veteran Republik INDONESIA mempunyai hak dimakamkan di TMPNU yang tidak berdomisili di Ibukota negara, dan akan dimakamkan di TMPNU, pimpinan LVRI dan/atau keluarga almarhum/almarhumah mengajukan permohonan ke Garnizun Tetap I/Jakarta melalui Komando Kewilayahan TNI setempat.

Pasal 8

(1) Permohonan pemakaman di TMPNU dan TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. Surat Keputusan Tanda Kehormatan sebagai Veteran Republik INDONESIA; dan/atau b. Piagam Bintang Gerilya untuk pemakaman di TMPNU. (2) Permohonan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat keterangan meninggal/wafat dari pejabat yang berwenang; b. surat keputusan terakhir masa dinas bagi anggota PNS/TNI; dan c. surat keterangan domisili almarhum/almarhumah. (3) Kelengkapan surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan yang asli.

Pasal 9

(1) Upacara Pemakaman jenazah Veteran yang berasal dari TNI/Polri dan pensiunan TNI/Polri dilaksanakan dengan tata upacara militer sesuai dengan ketentuan. (2) Upacara Pemakaman jenazah Veteran yang berasal bukan dari TNI/Polri dan berasal bukan dari pensiunan TNI/Polri dilaksanakan dengan tata upacara militer sesuai dengan ketentuan tambahan ketentuan sebagai berikut: a. Irup dijabat paling rendah oleh Komandan Komando Kewilayahan TNI/satuan Polri setingkat Kodim/Lanal/Lanud/Polres; b. dalam hal Irup sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada, maka Irup dapat didelegasikan kepada pejabat dengan pangkat paling tinggi di daerah tersebut. (3) Dalam hal jenazah Veteran yang beragama Hindu/Budha dapat dilaksanakan upacara perabuan.

Pasal 10

(1) Upacara perabuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan atas permintaan keluarga. (2) Upacara pemakaman secara militer dilaksanakan sebelum jenazah dimasukkan kedalam tempat pembakaran jenazah (krematorium). (3) Seluruh kegiatan perabuan dan kegiatan penyimpanan abu, pelarungan abu ke laut dan lain sebagainya dilaksanakan oleh keluarga almarhum/almarhumah.

Pasal 11

Penyelenggaraan upacara pemakaman menjadi tanggung jawab Panglima TNI, didelegasikan kepada Komandan Garnizun atau Komandan Komando Kewilayahan TNI setempat.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18