Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 tentang PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 38 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan atau yang disepakati antara Kementerian Pertahanan dengan mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama. 2. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Pertahanan. 3. Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan kesepakatan. 4. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan dan Mitra Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan para pihak serta akibat hukum. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 7. Satuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut Satker Kemhan adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. 8. Subsatuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut Subsatker Kemhan adalah bagian dari Satker unit organisasi pada Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. 9. Kepala Satker Pejabat setingkat Eselon I yang memimpin Satker Kemhan. 10. Kepala Subsatker adalah pejabat setingkat Eselon II yang memimpin Subsatker Kemhan. 11. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 12. Pemrakarsa adalah Satker di lingkungan Kemhan yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

Koreksi

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat menggunakan istilah nota kesepakatan, nota Kesepakatan Bersama, nota kesepahaman, nota kesepahaman bersama, memorandum of understanding, atau istilah lain yang mempunyai makna sama.

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri mempunyai kewenangan menyusun, MENETAPKAN, dan menandatangani Kesepakatan Bersama. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Menteri atau Kepala Satker sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Pendelegasian kewenangan kepada Wakil Menteri atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Keputusan Menteri. (4) Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker dan/atau Subsatker Kemhan lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Markas Besar TNI dan Angkatan. (2) Kepala Satker yang akan membuat Kesepakatan Bersama terlebih dahulu mengajukan permohonan secata tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. urgensi; b. nama Mitra Kerja Sama yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama; c. maksud dan tujuan; d. sasaran; dan e. rancangan Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

(1) Apabila Menteri memberikan persetujuan untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker atau Subsatker Kemhan dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan. (2) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan draf Kesepakatan Bersama tidak dapat dilanjutkan. (3) Format Kesepakatan Bersama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan para pihak. (5) Format Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

Pasal 8

(1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan pejabat yang diberi wewenang atau di tempat lain yang disetujui bersama. (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

Pasal 9

(1) Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh para pihak. (2) Kesepakatan Bersama dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih sesuai dengan jumlah para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

(1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara digital atau tanda tangan elektronik. (2) Tanda tangan secara digital atau tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

(1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak. (2) Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, apabila jangka waktunya berakhir tidak perlu di perpanjang, kecuali atas permintaan para pihak atau salah satu pihak. (3) Kesepakatan Bersama yang tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, apabila jangka waktunya berakhir dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan para pihak.

Pasal 13

Tahapan penyusunan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri atau Wakil Menteri sebagai berikut: a. Satker Pemrakarsa menyusun draf Kesepakatan Bersama; b. draf Kesepakatan Bersama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; c. draf Kesepakatan Bersama dibahas bersama Mitra Kerja Sama; d. hasil pembahasan draf Kesepakatan Bersama diparaf oleh Kepala Satker dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; e. draf Kesepakatan Bersama disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan untuk mendapatkan persetujuan; f. Sekretaris Jenderal Kemhan memberikan paraf persetujuan terhadap draf Kesepakatan Bersama; g. draf Kesepakatan Bersama yang telah diparaf Sekretaris Jenderal Kemhan disampaikan kepada Menteri; h. draf Kesepakatan Bersama ditindaklanjuti dengan penandatanganan oleh para pihak apabila Menteri menyetujui; i. dalam hal Menteri menyetujui, namun Wakil Menteri yang menandatangani Kesepakatan Bersama, maka berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (3); j. Kesepakatan Bersama diberi nomor oleh Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan; dan k. salinan Kesepakatan Bersama diberikan kepada Satker Pemrakarsa dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 14

Tahapan penyusunan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: a. Satker Pemrakarsa menyusun draf Kesepakatan Bersama; b. draf Kesepakatan Bersama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; c. draf Kesepakatan Bersama dibahas bersama Mitra Kerja Sama; d. hasil pembahasan draf Kesepakatan Bersama diparaf oleh Kepala Satker, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; e. draf Kesepakatan Bersama disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan untuk mendapatkan persetujuan; f. Sekretaris Jenderal Kemhan memberikan paraf persetujuan terhadap draf Kesepakatan Bersama; g. draf Kesepakatan Bersama yang telah diparaf Sekretaris Jenderal Kemhan disampaikan kepada Menteri; h. draf Kesepakatan Bersama ditindaklanjuti dengan penandatanganan apabila Menteri menyetujui; i. dalam hal Menteri menyetujui, namun Kepala Satker yang menandatangani Kesepakatan Bersama, maka berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (3); j. Kesepakatan Bersama diberi nomor oleh Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan; dan k. salinan Kesepakatan Bersama diberikan kepada Satker Pemrakarsa dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

BAB III

PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala Satker/Subsatker mempunyai kewenangan menyusun, MENETAPKAN, dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyusunan, penetapan, dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama tidak memerlukan keputusan Menteri. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama bukan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyusunan, penetapan, dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Penyusunan dan penyempurnaan draf Perjanjian Kerja Sama dilakukan Satker atau Subsatker Kemhan dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan.

Pasal 17

(1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Satker atau Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker dan/atau Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Markas Besar TNI dan Angkatan. (2) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak. (4) Format perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini

Pasal 18

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh: a. Kepala Satker/Subsatker dengan kepala Satker/Subsatker kementerian/lembaga/instansi lainnya yang setingkat; b. Kepala Satker/Subsatker Kemhan dengan kepala daerah sesuai dengan tingkatannya; c. Kepala Satker/Subsatker dengan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau d. Kepala Satker dengan pimpinan badan hukum lainnya. (2) Perjanjian Kerja Sama dengan badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Satker atau Subsatker dengan pimpinan badan hukum. (3) Dalam hal Kepala Subsatker yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satker dengan surat perintah.

Pasal 19

(1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 20

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan di tempat yang disetujui para pihak. (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara seremonial.

Pasal 21

(1) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh para pihak. (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 22

Perjanjian Kerja Sama dengan badan hukum lainnya dapat dilaksanakan di hadapan Notaris.

Pasal 23

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara digital atau tanda tangan elektronik. (2) Tanda tangan secara digital atau tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama maupun bukan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Tahapan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Satker terlebih dahulu mengajukan persetujuan tertulis kepada Menteri untuk menyusun, MENETAPKAN dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang bukan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama; b. Satker Pemrakarsa menyusun draf Perjanjian Kerja Sama; c. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; d. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas bersama Mitra Kerja Sama; e. hasil pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama diparaf oleh Kepala Subsatker dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; f. draf Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Kepala Satker untuk mendapatkan persetujuan; g. dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Kepala Satker dan Mitra Kerja Sama menandatangani Perjanjian Kerja Sama; h. Perjanjian Kerja Sama diberi nomor oleh sekretariat Satker; i. salinan Perjanjian Kerja Sama diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan j. Kepala Satker melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan atas pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 26

Tahapan Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Subsatker terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari Kepala Satker untuk menyusun, MENETAPKAN dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama; b. Kepala Satker mengajukan persetujuan tertulis kepada Menteri untuk menyusun, MENETAPKAN dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang bukan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama; c. Subsatker Pemrakarsa menyusun draf Perjanjian Kerja Sama; d. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; e. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas bersama Mitra Kerja Sama; f. hasil pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama diparaf oleh Kepala Subsatker dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; g. draf Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Kepala Satker untuk mendapatkan persetujuan; h. dalam hal Kepala Satker memberikan persetujuan, Kepala Subsatker dan Mitra Kerja Sama menandatangani Perjanjian Kerja Sama; i. Perjanjian Kerja Sama diberi nomor oleh Sekretariat Satker; j. salinan Perjanjian Kerja Sama diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan k. Kepala Subsatker melaporkan kepada Kepala Satker atas pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 tentang PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30