Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN TINGKAT KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 8 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 3. Wakil Menteri selanjutnya disebut Wamen adalah pejabat yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang kepegawaian. 6. Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Kasubsatker adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan. 7. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan. 8. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri. 9. Tim Penilai Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil pertimbangan komisi kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan PRESIDEN. 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. jabatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Pangkat adalah tingkat keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki kepegawaian yang didasarkan atas kualifikasi yang dimiliki seorang Pegawai. 12. Pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terencana dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai melalui lembaga pendidikan. 13. Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi pegawai dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan/kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan serta pemindahan dan giliran penugasan. 14. Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan pegawai berupa pemberian kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan, memperoleh pendidikan atau memperkaya pengalaman untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat bagi pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi. 15. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai. 16. Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon I dan eselon II terdiri atas: a. Sekjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap; b. Karopeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id c. anggota tetap terdiri atas: 1. Irjen Kemhan; 2. Rektor Unhan; 3. Dirjen Kemhan; 4. Kabadan Kemhan; dan 5. Karoum Setjen Kemhan. d. anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. (3) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon III terdiri atas: a. Sekjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap; b. Karopeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; c. anggota tetap terdiri atas: 1. Sesitjen Kemhan; 2. Sesditjen Kemhan; 3. Sesbadan Kemhan; 4. Kapus Kemhan; 5. Karoum Setjen Kemhan; dan 6. Karoum Unhan. d. anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. (4) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon IV terdiri atas: a. Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap; b. Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; c. anggota tetap terdiri atas: 1. Sesitjen Kemhan; 2. Sesditjen Kemhan; 3. Sesbadan Kemhan; 4. Kapus Kemhan; 5. Karo Setjen Kemhan; dan 6. Karoum Unhan. d. anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Sidang Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan paling sedikit dihadiri oleh ketua, 3 (tiga) orang anggota dan sekretaris.

Pasal 8

(1) Keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan TNI dan PNS terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan TNI terdiri atas: a. Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap; b. Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; c. anggota tetap terdiri atas: 1. Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan; 2. Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan 3. Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan; d. anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat TNI dari satuan kerja di Kemhan dan kebutuhan instansi terkait. (3) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan PNS golongan IV/a ke atas terdiri atas: a. Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap; b. Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; c. anggota tetap terdiri atas: 1. Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan; 2. Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan; 3. Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan 4. Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan; d. anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat dari satuan kerja di Kemhan, Paban VI/Binpers PNS Spers TNI dan kebutuhan instansi terkait. (4) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan PNS golongan III/d ke bawah terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap; b. Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; c. anggota tetap terdiri atas: 1. Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan; 2. Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan; 3. Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan 4. Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan; d. anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat dari satuan kerja di Kemhan dan kebutuhan instansi terkait.

Pasal 9

(1) Tiap Satker di lingkungan Kemhan membentuk Baperjakat tingkat Satker. (2) Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat Satker terdiri atas: a. Kasatker sebagai ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan. (3) Apabila diperlukan Kasatker lain yang terkait.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN DAN PERSYARATAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Tata cara pengusulan pejabat struktural Kemhan dan pejabat setingkat di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sebagai berikut: a. Sekjen mengusulkan 3 (tiga) orang calon pejabat struktural eselon I Kemhan dan/atau pejabat setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kemhan kepada Menteri melalui pertimbangan Wakil Menteri, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut: 1. pejabat struktural eselon I Kemhan setelah mendapat persetujuan Menteri, dibuatkan surat usulan kepada PRESIDEN; dan 2. pejabat struktural di lingkungan Universitas Pertahanan: a) pejabat Rektor Universitas Pertahanan setelah mendapat persetujuan Menteri diusulkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat persetujuan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b) pejabat lainnya setingkat eselon I dan eselon II terdiri atas: 1) unsur TNI setelah mendapat persetujuan Menteri, dibuatkan usul kepada Panglima TNI; dan 2) unsur PNS ditetapkan oleh Menteri. b. Kasatker di lingkungan Kemhan dan Universitas Pertahanan mengusulkan kepada Sekjen Kemhan dengan tembusan Karopeg Setjen Kemhan untuk calon pejabat struktural, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut: 1. calon pejabat struktural eselon II di lingkungannya dan pejabat setingkat eselon II paling sedikit 3 (tiga) orang pada Universitas Pertahanan; 2. calon pejabat struktural eselon III di lingkungannya; dan 3. calon pejabat eselon IV yang telah disetujui sidang Baperjakat tingkat Satker, diusulkan penetapan pengangkatannya kepada Sekjen Kemhan untuk mendapatkan keputusan melalui sidang Baperjakat tingkat pusat Kemhan. c. Karopeg Setjen Kemhan mengajukan usul kepada Sekjen Kemhan tentang penggantian pejabat struktural eselon II ke bawah beserta rangkaiannya di lingkungan Kemhan dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pegawai (Tour of Duty dan Tour of Area); dan (2) Eselon jabatan struktural Kemhan bagi TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Eselon jabatan struktural Kemhan bagi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Tata cara pengusulan kenaikan pangkat TNI di lingkungan Kemhan dilaksanakan sebagai berikut: a. Kasatker/Kasubsatker Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat TNI kepada Sekjen untuk pangkat Perwira dan Karopeg untuk pangkat Bintara dan Tamtama berdasarkan keputusan hasil sidang di tingkat Satker/Subsatker Kemhan; dan b. Sekjen Kemhan menyelenggarakan sidang Baperjakat bidang kepangkatan TNI berdasarkan usulan dari seluruh Satker Kemhan, dan selanjutnya berdasarkan hasil keputusan sidang mengajukan usul kenaikan pangkat kepada Panglima TNI dengan tembusan Kas Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat PNS golongan IV/a ke atas Kemhan dilaksanakan sebagai berikut: a. Kasatker Kemhan dan Asisten Personel Mabes TNI mengusulkan kenaikan pangkat untuk ke golongan IV/c ke atas kepada Menteri dan untuk ke golongan IV/a sampai dengan golongan IV/b kepada Sekjen Kemhan berdasarkan keputusan hasil sidang di tingkat Satker/Subsatker Kemhan dan Markas Besar TNI; dan b. Sekjen menyelenggarakan sidang Baperjakat bidang kepangkatan PNS berdasarkan usulan dari seluruh Satker di Kemhan dan Markas Besar TNI selanjutnya berdasarkan hasil keputusan sidang mengajukan usul kenaikan pangkat kepada PRESIDEN untuk ke golongan IV/c ke atas dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ke golongan IV/a sampai dengan golongan IV/b. (2) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat PNS golongan III/b ke bawah Kemhan dilaksanakan sebagai berikut: a. Kasatker Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat kepada Sekjen Kemhan untuk ke golongan III/a sampai dengan golongan III/d; b. Kasatker Kemhan mengusulkan kepada Karopeg untuk ke golongan I/b sampai dengan golongan II/d berdasarkan keputusan hasil sidang di tingkat Satker/Subsatker Kemhan; dan c. Sekjen menyelenggarakan sidang Baperjakat bidang kepangkatan PNS berdasarkan usulan dari seluruh Satker Kemhan, selanjutnya berdasarkan hasil keputusan sidang mengajukan usul kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 13

Setiap pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: a. Kenaikan Pangkat TNI: 1. memiliki konduite dan prestasi kerja baik; 2. telah menduduki jabatan penuh dalam golongan jabatan sesuai dengan pangkat yang diusulkan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. bagi Perwira memiliki masa jabatan paling singkat 6 (enam) bulan terhitung mulai dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan dan memiliki masa dinas Perwira dan masa dinas dalam pangkat sesuai ketentuan dari Panglima TNI; dan 4. masa dinas Perwira fiktif bagi Perwira Dokter, beasiswa dan prajurit karier berlaku sebagai awal penghitungan masa dinas Perwira dan masa dinas dalam pangkat. b. Kenaikan Pangkat Reguler PNS: 1. tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; 2. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 3. belum melampaui pangkat atasan langsung PNS yang bersangkutan; 4. lulus ujian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. belum melampaui pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan. c. Kenaikan Pangkat Pilihan PNS: 1. menduduki jabatan struktural/fungsional; 2. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau diploma; 3. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 4. setiap unsur prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5. lulus ujian penyesuaian ijazah bagi yang pindah golongan; dan 6. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 14

Setiap calon yang diusulkan untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kemhan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS atau anggota TNI; b. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan; c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d. semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; f. sehat jasmani dan rohani; dan www.djpp.kemenkumham.go.id g. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang PRESIDEN.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN TINGKAT KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24