Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara — PERMEN Nomor 9 Tahun 2022

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa INDONESIA dan Negara dari berbagai ancaman. 2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan mengenai kader bela negara dan fasilitator bela negara dalam PKBN digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya.

Pasal 3

Koreksi

Kader bela negara merupakan warga negara Republik INDONESIA yang telah mengikuti PKBN melalui sosialisasi dan diseminasi atau pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki sertifikat kader bela negara.

Pasal 4

(1) Kader bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan menjadi : a. kader bela negara lingkup pendidikan; b. kader bela negara lingkup masyarakat; dan c. kader bela negara lingkup pekerjaan. (2) Kader bela negara lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan kader bela negara yang mampu menyebarluaskan nilai dasar bela negara di lingkup pendidikan. (3) Kader bela negara lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kader bela negara yang mampu menyebarluaskan nilai dasar bela negara di lingkup masyarakat. (4) Kader bela negara lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan kader bela negara yang mampu menyebarluaskan nilai dasar bela negara di lingkup pekerjaan.

Pasal 5

(1) Kader bela negara yang memiliki prestasi pada bidang keahliannya atau publik figur yang memiliki sikap mental dan karakter yang merepresentasikan nilai dasar bela negara serta mengharumkan nama bangsa INDONESIA di dalam maupun di luar negeri dapat diangkat menjadi duta bela negara. (2) Duta bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Koreksi

(1) Fasilitator bela negara merupakan kader bela negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan fasilitator bela negara dan mendapatkan sertifikat fasilitator bela negara. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan fasilitator bela negara berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembentukan fasilitator bela negara. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. materi; b. strategi pembelajaran; dan c. waktu. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang KADER BELA NEGARA DAN FASILITATOR BELA NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8