Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Lalu Lintas Kereta Api

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. 4. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. 5. Blok tetap (fixed block) adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu dimana hanya satu kereta dalam satu blok. 6. Blok bergerak (moving block) adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang didepannya. 7. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. 8. Petugas pengatur perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya. 9. Petugas pengendali perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya. 10. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dan melakukan pengendalian perjalanan kereta api secara langsung dan terpusat sesuai dengan wilayahnya. 11. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. 12. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. 13. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. (2) Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara sarana perkeretaapian sistem pengoperasian manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b harus: a. menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya; b. menyiapkan awak sarana perkeretaapian; c. memeriksa sarana perkeretaapian; d. menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal; e. memasang tanda; dan f. menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. (3) Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara sarana perkeretaapian sistem otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e harus: a. menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya; b. menyiapkan awak sarana perkeretaapian apabila ada; dan c. memeriksa sarana perkeretaapian. (4) Penyiapan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan: a. menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan penggerak sendiri, atau peralatan khusus yang telah dinyatakan laik operasi dan dibuktikan dengan sertifikat kelaikan; dan b. menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapian untuk dirangkai oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. (5) Penyiapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b, paling sedikit meliputi kegiatan: a. memeriksa sertifikat kecakapan; b. memeriksa kesehatan; dan c. memberi surat tugas. (6) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c, paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap: a. perangkat pengereman; b. peralatan keselamatan; c. peralatan perangkai; dan d. kelistrikan.