Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 tentang PERSYARATAN, KULIAFIKASI, DAN SERTFIKASI ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor 16 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kualifikasi adalah keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai Asesor. 2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 3. Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. 4. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 5. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 6. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 7. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 8. Buku Sertifikat adalah bukti kecakapan dan/atau Keahlian sumber daya manusia Perkeretaapian berupa buku. 9. Tanda Pengenal adalah bukti kecakapan dan/atau Keahlian sumber daya manusia Perkeretaapian berupa kartu. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan perkeretaapian. 11. Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan perkeretaapian. 12. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan perkeretaapian. 13. Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi dan kompetensi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI ASESOR

Pasal 3

Koreksi

(1) Standar Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kemampuan menguasai dan memahami: a. ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perkeretaapian; b. pengetahuan di bidang Perkeretaapian; c. perencanaan aktivitas dan proses asesmen; d. pelaksanaan asesmen; dan e. pemberian kontribusi dalam validasi asesmen. (2) Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (3) Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: a. memiliki surat keterangan bekerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Perkeretaapian; b. memiliki sertifikat kecakapan atau Keahlian sesuai bidangnya; dan c. memiliki surat tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Asesor.

Pasal 5

(1) Asesor dapat menambahkan Kompetensi lebih dari satu bidang. (2) Untuk penambahan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asesor mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang Kompetensi serta dilakukan pemutakhiran Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor. (3) Pemutakhiran Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. salinan kartu tanda penduduk; c. Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal yang masih berlaku; dan d. tanda bukti telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi teknis Perkeretaapian sesuai bidangnya.

Pasal 6

Untuk menjamin Kompetensi Asesor dalam melaksanakan tugasnya, Asesor harus: a. melakukan asesmen uji praktek dan/atau uji wawancara paling sedikit 2 (dua) kali pada uji Kompetensi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau b. mengikuti pelatihan, penyegaran, seminar, atau lokakarya di bidang Perkeretaapian atau kegiatan sejenis lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1) Pendidikan dan Pelatihan Asesor diselenggarakan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang diakreditasi oleh Menteri. (2) Ketentuan mengenai akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

BUKU SERTIFIKAT DAN TANDA PENGENAL ASESOR

Pasal 10

Koreksi

Untuk memperoleh Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor, unit kerja tempat pemohon bekerja atau badan hukum atau lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. salinan ijazah; b. salinan kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instansi yang berwenang; c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah berukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar; d. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan; e. salinan tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis Perkeretaapian sesuai bidangnya; f. salinan sertifikat kecakapan atau sertifikat Kompetensi teknis Perkeretaapian sesuai bidangnya; g. salinan tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Asesor yang dimohon; h. surat keterangan pengalaman bekerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Perkeretaapian dari unit kerja tempat pemohon bekerja.

Pasal 11

Pemegang Buku Sertifikat Asesor dalam melaksanakan tugas wajib: a. membawa Buku Sertifikat sebagai Asesor; b. melakukan asesmen uji praktek dan/atau uji wawancara pada pelaksaan uji Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. mengenakan Tanda Pengenal.

Pasal 12

(1) Pemegang Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal; dan c. pencabutan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut. (2) Dalam hal pemegang Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor paling lama untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Dalam hal pemegang Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal tidak melakukan upaya perbaikan setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor dicabut.

Pasal 14

Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor dibekukan tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dalam hal: a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; dan/atau b. terkena pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Pasal 15

Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor dicabut tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dan pembekuan dalam hal: a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak; b. diperoleh dengan cara tidak sah; c. Asesor dijatuhi hukuman disiplin pegawai atau karyawan dengan hukuman disiplin berat; d. Asesor diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai atau karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. Asesor tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen.

Pasal 16

Permohonan perpanjangan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum masa berlaku Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor berakhir dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. salinan kartu tanda penduduk; c. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan; d. Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal yang masih berlaku; dan e. tanda bukti telah mengikuti penyegaran, seminar, dan/atau loka karya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Permohonan penggantian Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor yang mengalami kerusakan atau hilang diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. salinan kartu tanda penduduk; dan c. Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor yang rusak untuk permohonan penggantian sertifikat yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk permohonan penggantian Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor yang hilang. (2) Penerbitan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor yang mengalami kerusakan atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

(1) Buku Sertifikat Asesor ditulis dengan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris berisikan: a. logo Kementerian Perhubungan; b. nomor dan kodifikasi sertifikat untuk Asesor; c. nama pemegang Buku Sertifikat; d. tempat dan tanggal lahir; e. jenis kelamin; f. kebangsaan; g. alamat tempat tinggal; h. penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; i. tanda tangan pemegang Buku Sertifikat; j. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 2 x 3 centimeter; k. bidang Keahlian; l. tanggal pengeluaran Buku Sertifikat; m. masa berlaku; n. tanda tangan pejabat yang berwenang; o. perpanjangan masa berlaku Buku Sertifikat; p. perhatian; dan q. catatan. (2) Tanda Pengenal Asesor berisikan: a. logo Kementerian Perhubungan; b. tulisan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan; c. tulisan Tanda Pengenal Asesor; d. tulisan kodefikasi Asesor; e. nama; f. tempat dan tanggal lahir; g. kategori; h. unit kerja; i. tanggal berlaku; j. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 2 x 3 centimeter; k. kode batang (barcode); dan l. tanda tangan pejabat berwenang.

Pasal 19

Bentuk dan format Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 437); b. ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 438); c. ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 439); d. ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 440); e. ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 314) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 441); f. ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 315) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 442); g. ketentuan Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1289); h. ketentuan Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5) sampai dengan ayat (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1290), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2024 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 tentang PERSYARATAN, KULIAFIKASI, DAN SERTFIKASI ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22