Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

PERMEN Nomor 32 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum. 4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 6. Badan Usaha Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri. 7. Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang selanjutnya disingkat PSO adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan PSO. (2) PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk penetapan tarif angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi. (3) Tarif angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif yang ditetapkan berdasarkan selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. (4) Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

(1) Direktur Jenderal mengusulkan kebutuhan dana penyelenggaraan PSO kepada Direktur Jenderal Anggaran pada awal tahun anggaran berjalan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan. (2) Dana penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penyusunan kebutuhan dana penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal dalam mengusulkan kebutuhan dana penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan. (2) Reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan kebutuhan dengan dokumen pendukung. (3) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

BAB III

PENYELENGGARAAN PSO

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemilihan penyelenggara PSO dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan sarana perkeretaapian pada prasarana perkeretaapian milik negara yang baru dibangun berupa: a. prasarana perkeretaapian dengan jaringan jalur baru; b. pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah ada pada prasarana perkeretaapian yang bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan; atau c. prasarana perkeretaapian yang sudah dibangun namun belum dioperasikan, dilaksanakan melalui tender. (2) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah. (3) Menteri MENETAPKAN Badan Usaha pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyelenggara PSO berdasarkan hasil usulan panitia pelaksana tender. (4) Dalam hal tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Menteri menunjuk BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan PSO melalui penugasan. (5) Dalam melaksanakan penugasan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat bekerjasama dengan Badan Usaha lain. (6) Penugasan penyelenggaraan PSO ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Menteri menugaskan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapiaan untuk menyelenggarakan PSO pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan Badan Usaha lain. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran. (4) Dalam hal terdapat usulan pelayanan baru pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pelayanan baru tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. (5) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima oleh BUMN pcnyelenggara sarana perkeretaapian, pemilihan penyelenggara sarana perkeretaapian dilaksanakan melalui tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 7

(1) Kontrak penyelenggaraan PSO dilaksanakan berdasarkan DIPA PSO Perkeretaapian yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA PSO Perkeretaapian dengan Direktur Utama Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, segera setelah DIPA diterbitkan. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri. (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. kinerja angkutan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM); b. jangka waktu pelaksanaan; c. tata cara pembayaran; d. kelengkapan administrasi untuk penagihan; e. mekanisme hasil verifikasi; f. hak dan kewajiban para pihak; g. sanksi dan penyelesaian perselisihan; h. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan i. para pihak yang menandatangani kontrak.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19