Peraturan Menteri Nomor pm-70 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm-70 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur di Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat. 3. Infrastruktur adalah prasarana dan sarana fisik transportasi untuk menunjang sosial ekonomi masyarakat. 4. Penganggur adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 5. Setengah Penganggur adalah masyarakat yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 (kurang dari tiga puluh lima) jam seminggu), masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. 6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 7. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur, dan miskin di sekitar lokasi atau dari tempat lain pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 11. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 12. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Keikutsertaan masyarakat sebagai tenaga kerja pada program Padat Karya harus memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi. (2) dalam hal masyarakat sekitar proyek Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, dapat menggunakan masyarakat dari lokasi lain untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.

Pasal 10

Koreksi

(1) Jenis kegiatan program Padat Karya berupa pembangunan, perawatan, dan pelayanan angkutan yang meliputi: a. prasarana dan sarana di bidang transportasi darat; b. prasarana dan sarana di bidang transportasi laut; c. prasarana dan sarana di bidang transportasi udara; d. prasarana dan sarana di bidang perkeretaapian; e. prasarana dan sarana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan f. prasarana dan sarana di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (2) Jenis kegiatan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) KPA pada unit pelaksana teknis melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui program Padat Karya dan melaporkan kepada Pejabat Eselon I untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. (2) Kegiatan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pagu/target anggaran kegiatan; b. target anggaran untuk upah; c. jenis pekerjaan; d. lokasi pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan; dan f. penyerapan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan.

Pasal 12

Penyerapan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dengan mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi: a. tenaga kerja yang digunakan merupakan Masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur, dan masyarakat miskin; b. peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan sederhana; c. jam kerja efektif untuk pekerja diperhitungkan selama 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu; d. volume pekerjaan ditentukan melalui hasil pengukuran lapangan yang telah disetujui; dan e. besaran harga dasar upah tenaga kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Masyarakat yang diikutsertakan dalam program Padat Karya diberikan upah. (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara harian. (3) Dalam hal upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, diberikan upah secara mingguan atau bulanan.

Pasal 14

Tenaga kerja yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, diberikan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Menteri memberikan arahan teknis pelaksanaan kebijakan Padat Karya kepada Pejabat Eselon I. (2) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Menteri dalam melakukan pembinaan keseluruhan pelaksanaan Padat Karya yang bersumber dari anggaran Kementerian. (3) Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi lintas Eselon I, dalam melakukan pengelolaan teknis program/kegiatan, pengawalan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan Padat Karya.

Pasal 16

(1) Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian melaksanakan pembinaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pengendalian; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. sosialisasi.

Pasal 17

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan pengarahan, persetujuan dan penetapan program Padat Karya; (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme kegiatan berjalan efektif; b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai waktu dan standar prosedur yang ditetapkan; c. terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja; d. pelaporan yang terstruktur; dan e. media pengujian kepatuhan atas sistem dan prosedur. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran sebagai berikut: a. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan; b. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan; c. memastikan bahwa semua alat, sosialisasi dan materi (petunjuk teknis) yang tersebar di pemangku kepentingan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan kegiatan Padat Karya; d. memastikan bahwa personel memiliki kualitas dan kinerja yang baik; e. mengelola jadwal kegiatan dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai kebutuhan implementasi kegiatan; dan f. memastikan ketersediaan data terbaru dan informasi kegiatan yang lengkap agar sesuai kualitas data yang diharapkan.

Pasal 18

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan melalui cara pemantauan baik langsung maupun tidak langsung di lapangan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah- langkah operasional, yang meliputi: a. koreksi atas setiap penyimpangan kegiatan; b. akselerasi atas setiap keterlambatan; dan c. klarifikasi ketidakjelasan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan konstruksi. (3) Pemantauan dilakukan dengan mekanisme monitoring yang terdiri atas: a. pemeriksaan oleh unit eselon I; dan b. pemantauan berjenjang kepada seluruh aparatur terkait pelaksanaan kegiatan dan pihak konsultan selaku fasilitator yang akan berkoordinasi dengan aparat terkait melakukan pemantauan secara berjenjang.

Pasal 19

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan laporan, hasil pemantauan, dan pengaduan dari berbagai pihak. (2) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya. (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan.

Pasal 20

Evaluasi program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi komponen ketepatan sasaran, dengan indikator: a. penentuan lokasi; b. target sosialisasi; c. pengidentifikasian masalah; dan d. perencanaan kegiatan; 1. manajemen proyek, dengan indikator: a) kesesuaian biaya; b) kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan c) proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu; dan 2. partisipasi masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil kegiatan.

Pasal 21

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan kepada pemerintah daerah setempat.

Peraturan Menteri Nomor pm-70 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28