Peraturan Menteri Nomor pm11 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah bentuk pertanggungjawaban penyedia barang/jasa kepada pejabat pembuat komitmen atas hasil pekerjaan yang telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) serta dituangkan di dalam berita acara. 3. Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari serah terima pekerjaan untuk yang akan dioperasionalkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dan pihak lain serta dituangkan di dalam berita acara. 4. Serah Terima Sementara adalah serah terima dengan kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan kepentingan umum dari kuasa pengguna anggaran kepada unit kerja yang mengoperasionalkan terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau pinjaman hibah luar negeri yang secara fisik telah selesai 100% (seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, serta dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku 6 (enam) bulan. 5. Serah Terima Aset adalah bentuk Serah Terima sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan skema pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Penghapusan. 6. Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan adalah biaya yang timbul mulai dari proses perencanaan hingga barang tersebut siap untuk dioperasionalkan yang mencakup dan tidak terbatas pada biaya perencanaan, biaya pengadaan, biaya pengawasan, biaya konstruksi, pengembalian kelebihan biaya. 7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perhubungan. 10. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala kantor/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 12. Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah sub sistem dari sistem akutansi instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan sumber daya manusia dan/atau manajemen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. Pejabat Pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 15. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 16. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 17. Pejabat Eselon I adalah sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala badan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 18. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Perhubungan dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penggunaan anggaran. 19. Satker Sementara adalah Satker yang dibentuk untuk mempercepat suatu pekerjaan yang mempunyai DIPA dan dipimpin oleh seorang KPA tetapi bukan pejabat definitif. 20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 21. Kepala Satker adalah pimpinan UPT dan pimpinan eselon II di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. 22. Pimpinan UPT adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. 23. Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat adalah Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris KNKT, dan Ketua Mahkamah Pelayaran. 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah selesai pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak. (2) PPK setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang memuat paling sedikit pernyataan bahwa hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak. (3) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, PPK menyusun dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama dengan Penyedia. (4) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan memuat paling sedikit hak dan kewajiban penyedia dan PPK.

Pasal 5

(1) PPK setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA. (2) KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif atas hasil pekerjaan. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif yang memuat paling sedikit kelengkapan data dukung pengadaan. (4) PjPHP/PPHP melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPA untuk dicatat ke dalam daftar inventaris barang oleh Pejabat Pengelola BMN.

Pasal 6

(1) Serah Terima Sementara dilaksanakan setelah proses pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan. (2) Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan mendesak. (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. keadaan bencana alam maupun non alam; b. hari besar keagamaan; dan/atau c. penugasan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA/KPB mengajukan permohonan persetujuan kepada Pimpinan eselon 1. (2) Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana di bidang transportasi, Pimpinan eselon 1 meminta kepada direktorat teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kelaikan teknis atas BMN.

Pasal 8

(1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), KPB atau KPA selaku KPB melakukan Serah Terima Sementara kepada unit kerja yang diberi tugas untuk mengoperasikan BMN. (2) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara tertuang dalam format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Serah terima operasional dilaksanakan setelah proses pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan.

Pasal 10

(1) KPA/KPB mengajukan permohonan Serah Terima Operasional kepada Pimpinan eselon I. (2) Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana di bidang transportasi, Pimpinan eselon I meminta kepada unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kelaikkan teknis atas BMN.

Pasal 11

Pasal 12

Berita Acara serah terima operasional ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak, yaitu: a. Pihak Pertama dalam hal ini KPA/KPB sebagai pemilik barang; b. Pihak Kedua dalam hal ini Pimpinan eselon I sebagai pihak yang menyerahkan BMN; dan c. Pihak Ketiga dalam hal ini Pimpinan Badan Usaha Milik Negara sebagai penerima atau yang mengoperasikan.

Pasal 13

(1) Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan setelah proses pencatatan BMN dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan. (2) KPA/KPB mengajukan usulan serah terima aset kepada Pimpinan eselon I. (3) Pimpinan eselon I membentuk tim internal yang ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan eselon I. (4) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan Fisik. (5) Dalam hal usulan Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, KPB menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dengan KPB penerima yang tertuang dalam format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Serah terima aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah adanya permohonan pengalihan status penggunaan dari pengguna barang lain kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal. (2) Menteri c.q Sekretaris Jenderal menugaskan KPB untuk mengusulkan permohonan pengalihan status penggunaan kepada Pimpinan eselon I. (3) Pimpinan eselon I membentuk tim internal yang ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan eselon I. (4) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas: a. penelitian dan evaluasi pertimbangan pengalihan status; dan b. melaksanakan Inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik; (5) Pimpinan eselon I mengusulkan permohonan pengalihan status penggunaan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal. (6) Menteri c.q Sekretaris Jenderal mengajukan usulan kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas kewenangan. (7) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Sekretaris Jenderal menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan Calon Pengguna Barang Baru yang tertuang dalam format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) terdiri atas wakil dari: a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN pada eselon II di tingkat eselon I masing-masing; b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN; c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan d. UPT/Pejabat eselon II/Kepala Satker terkait.

Pasal 16

(1) Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan setelah adanya: a. Persetujuan Hibah; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Keputusan Pemanfaatan; atau d. Keputusan Penghapusan. (2) Dalam hal telah terdapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA/KPB melakukan serah terima aset yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset yang terdapat pada format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Prosedur Serah Terima BMN terdapat pada format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Serah Terima Aset

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Prosedur Serah Terima BMN terdapat pada format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

AKUNTANSI BARANG ATAS HASIL PEKERJAAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Setiap hasil pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) secara fisik di lingkungan Kementerian Perhubungan harus dilakukan serah terima hasil pekerjaan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pekerjaan. (2) Berita Acara Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pencatatan akuntansi barang dan dasar pengajuan biaya operasional serta pemeliharaan atas hasil pekerjaan.

Pasal 19

(1) Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima kepada UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, UPT yang menerima BMN tersebut mencatat ke dalam daftar inventaris barang. (2) Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima ke Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, UPT mencatat ke dalam Daftar Inventaris Barang hingga terbitnya Berita Acara Serah Terima Aset. (3) Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima Operasional ke BUMN yang akan ditindaklanjuti dengan penyertaan modal pemerintah pusat maka: a. pelaksanaan pencatatan aset dilakukan oleh BUMN yang menerima hasil pekerjaan tersebut; b. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke dalam Daftar Inventaris Barang pada Aplikasi SIMAK BMN akun Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya; dan c. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mengungkapkan ke dalam catatan atas laporan BMN.

Pasal 20

(1) Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima Operasional ke BUMN yang tanpa tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat, Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke dalam Daftar Inventaris Barang dan mengungkapkan ke dalam catatan atas laporan BMN. (2) Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan Kementerian Perhubungan kepada BUMN terkait. (3) Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat dituangkan melalui berita acara Serah Terima Operasional dengan ketentuan: a. untuk fungsi penugasan; dan b. tidak memuat Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1917), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 20195 Maret 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN A. FORMAT BASTO KEPADA BUMN DITINDAKLANJUTI PENYERTAAN MODAL NEGARA BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA HASIL PEKERJAAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL NOMOR : .............................. Pada hari ini.................Tanggal.............Bulan............Tahun..............(....-....-....) kami yang bertandatangan dibawah ini: I. KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) Satuan Kerja ............................................... yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ........ Tahun........ tanggal.................., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) berdasarkan .............., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA. Yang selanjutnya disebut …………….PARA PIHAK

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara …............................. tahun anggaran............... sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pengelolaan yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mencatat Barang Milik Negara tersebut ke dalam daftar inventarisasi barang miliknya dan mengungkapkan Barang Milik Negara tersebut kedalam Catatan atas Barang Milik Negara serta melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, selanjutnya mengusulkan Berita Acara Serah Terima Operasional paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Lampiran Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan ini. Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA ( ) ( ) ( ) NIP NIP B. ALUR PROSES SERAH TERIMA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

(1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan eselon I membentuk tim internal yang ditetapkan oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan eselon I. (2) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari: a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN pada eselon II di tingkat eselon I masing- masing; b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN; c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan d. UPT/Pejabat eselon II/Kepala Satker terkait. (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik. (4) KPA/KPB mengajukan usulan persetujuan Serah Terima Operasional kepada Pimpinan eselon I. (5) Usulan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan dokumen sebagai berikut: a. kontrak dan/atau perubahannya; b. berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; c. tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dinyatakan tuntas; d. berita acara administrasi dan fisik; e. foto barang yang akan dilakukan Serah Terima Operasional; f. fotocopy bukti pencairan APBN; dan g. hasil perekaman dalam aplikasi SIMAK-BMN. (6) Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf f tidak dapat dipenuhi, KPB atau KPA selaku KPB harus membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan memuat ketentuan paling sedikit: a. pertimbangan atau justifikasi atas tidak dapat dipenuhinya dokumen pendukung; dan b. pernyataan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat dokumen yang tidak dapat ditemukan. (7) Dalam hal usulan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, dilakukan Serah Terima Operasional kepada unit kerja yang diberi tugas untuk mengoperasikan BMN dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Operasional terdapat dalam format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm11 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4