Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan

PERMEN Nomor 10 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 4. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah. 5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kehutanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Kehutanan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kehutanan. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

JENIS, BENTUK, PENERIMA, DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan meliputi: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; c. bantuan sarana/prasarana; d. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah. (2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. fasilitasi pemantauan dan pelaporan pengendalian kebakaran hutan; b. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; c. fasilitasi pengembangan masyarakat pedesaan berbasis konservasi; d. fasilitasi gerakan aksi penyelamatan sumber daya alam; e. fasilitasi pengembangan sistem informasi kehutanan; f. fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan; g. fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan; h. fasilitasi pemberdayaan masyarakat; dan i. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial. (3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga pemerintah; dan/atau d. lembaga nonpemerintah. (5) Tata cara pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian negara/lembaga. (6) Tata cara pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (7) PA menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyusun dan MENETAPKAN petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan. (2) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan akun peruntukannya. (3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam DIPA Kementerian Kehutanan.

BAB IV

PENCAIRAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pencairan dana bantuan lainnya yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan lainnya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima dana bantuan lainnya. (2) Pencairan dana bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. (3) Penentuan pencairan dana bantuan lainnya secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. (4) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada perseorangan, dilaksanakan secara sekaligus. (5) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan surat keputusan dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya dengan PPK. (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah bantuan yang diberikan; c. tata cara dan syarat penyaluran; d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati; e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; f. sanksi; dan g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara: a. kontraktual; atau b. swakelola. (2) Terhadap pengadaan barang dan/atau jasa untuk bantuan lainnya yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan lainnya, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang. (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima bantuan lainnya. (4) Pencairan dana bantuan lainnya untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme pembayaran langsung. (5) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan lainnya dilakukan oleh: a. PPK; atau b. penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 8

(1) Pencairan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk barang dan/atau jasa, dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. (2) Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. (3) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan surat keputusan. (4) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan surat keputusan dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya dengan PPK. (5) Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

(1) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dilakukan melalui penyalur. (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bank/pos penyalur dalam hal bantuan lainnya berupa uang; dan b. penyedia barang/jasa dalam hal bantuan lainnya berupa barang dan/atau jasa. (3) Penyalur bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian, tuntutan, dan/atau gugatan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menyalurkan bantuan lainnya. (4) Penyalur berkewajiban mengganti segala biaya, kerugian, atau tanggung jawab hukum yang diderita oleh pemberi bantuan lainnya akibat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. (5) Pemberi bantuan lainnya tidak bertanggung jawab atas klaim atau tuntutan yang diajukan oleh penerima bantuan lainnya yang disebabkan oleh kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyalur. (6) Dalam hal terjadi gugatan hukum, penyalur wajib menanggung segala biaya hukum, ganti rugi, serta konsekuensi hukum lainnya yang timbul dari tindakan atau kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembayaran bantuan lainnya yang ditetapkan oleh KPA yang diberikan kepada perseorangan disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan lainnya melalui mekanisme pembayaran langsung. (2) Kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah penerima bantuan lainnya mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan perjanjian kerja sama. (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara sekaligus atau tahap I dilampiri: a. dokumen rencana pengeluaran dana bantuan lainnya yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap; b. dokumen perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya; dan c. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya. (4) Pengajuan permohonan pembayaran tahap II dan selanjutnya dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK; dan b. dokumen laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan lainnya. (5) Format laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), yang meliputi: a. kelengkapan dokumen permohonan pembayaran sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya; b. kesesuaian dokumen lampiran permohonan pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya; dan c. kesesuaian data penerima bantuan lainnya dengan surat keputusan penerima bantuan lainnya. (2) PPK menandatangani perjanjian kerja sama, mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang, dan menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai. (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan petunjuk teknis, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan lainnya untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan. (4) SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap I disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri: a. dokumen perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan PPK; dan b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK. (5) SPP untuk pembayaran tahap II dan seterusnya disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK; dan b. dokumen laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan lainnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. (2) Laporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, berisi: a. berita acara serah terima, yang memuat: 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3. pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan. b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. (3) Laporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, berisi: a. berita acara serah terima yang memuat foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, dilengkapi dengan titik koordinat lokasi penempatan barang bantuan; dan b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. (4) Kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah dan perjanjian kerja sama. (5) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama. (6) PPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan perjanjian kerja sama. (7) Selain verifikasi terhadap kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan verifikasi lapangan. (8) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah sesuai dengan perjanjian kerja sama. (9) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2025 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ RAJA JULI ANTONI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KOP SURAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR ..................... (1) Pada hari ini ........... ........ (2) tanggal ................... (3) bulan…………………….(4) tahun…………(5) yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………… (6) Jabatan : Pimpinan/Ketua………………………………...(7) Alamat : ……………………………………………………….(8) Dengan ini menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ....................(9) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor .........................................(10) mendapatkan bantuan..... (11) berupa ........................ (12) dengan nilai bantuan sebesar .............(.....) (13). 1. Sampai dengan tanggal ................... (14), kemajuan penyelesaian pekerjaan ......................... (15) sebesar ....................% (16). 2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............,………………………….........(17) ………………………………………….…(18) ……………………………………………(19) Materai Rp10.000,- PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (2) Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (3) Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (4) Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (5) Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (6) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan (7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan (9) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan (10) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama (11) Diisi dengan jenis bantuan yang diterima (sarana/prasarana, rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan atau Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA) (12) Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas baru, pembangunan saluran irigasi, pengadaan bibit/pupuk, atau lainnya) (13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama (14) Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (15) Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas baru, pembangunan saluran irigasi, pengadaan bibit/pupuk, atau lainnya) (16) Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan (17) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH KOP SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR……………………. (1) Pada hari ini ........... ........ (2) tanggal ................... (3) bulan…………………….(4) tahun…………(5) yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama :......……………………………………………………………….. (6) Jabatan : Pimpinan/Ketua………………….……………….......…..... (7) Alamat : ..…………………………………………...………................…(8) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU b. Nama :.....……………………………………………………..............…(9) NIP : ………………………….………………………….…..........….(10) Jabatan : PPK satuan kerja………….……….………......………...... (11) Alamat : ………………...……..……………………………………….….(12) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa .,,,,,,,,.... (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor…………………(14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor……….....…………..(15). 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : ...................... (..........) (16) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ...................... (..........) (17) 3. Jumlah total sisa dana : ...................... (..........) (18) 4. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan ................................ (19) sebesar ..................... ( ....... ) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 5. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ......................... (21) dengan nilai ……………..(22). 6. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ......... (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*) Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ................................ (24) PPK satuan kerja ………. (26) ................................ (25) .................……………...... (27) NIP…………………………...(28) *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana. PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN No. URAIAN ISI (1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) (2) Diisi dengan hari pembuatan BAST (3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST (4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST (5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST (6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan (7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan (9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (10) Diisi dengan NIP PPK Diisi dengan nama satuan kerja pemberi bantuan (11) Diisi alamat satuan kerja pemberi bantuan (12) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan (13) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan (14) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan (15) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima (16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan (17) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan (18) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan (19) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan (20) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan (21) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan (22) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan jumlah sama seperti angka 18) (23) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan (24) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan (25) Diisi dengan nama satuan kerja pemberi bantuan (26) Diisi dengan nama PPK satuan kerja pemberi bantuan (27) Diisi dengan NIP PPK satuan kerja pemberi bantuan MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16