Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2026
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
RAJA JULI ANTONI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN
A.
SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN
B.
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO PERENCANAAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA BAGIAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN
1. Susunan Organisasi Biro Perencanaan
2. Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO HUKUM SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN EVALUASI DAN PERIZINAN BAGIAN ADVOKASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Susunan Organisasi Biro Keuangan
4. Susunan Organisasi Biro Hukum
5. Susunan Organisasi Biro Umum
6. Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK C.
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEHUTANAN DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN SUBDIREKTORAT INVENTARISASI SUMBER DAYA HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I SUBDIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II
2. Susunan Organisasi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
3. Susunan Organisasi Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN KEWAJIBAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN
4. Susunan Organisasi Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
5. Susunan Organisasi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK D.
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI DAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASAN SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN
2. Susunan Organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi
3. Susunan Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGAWETAN SPESIES DAN GENETIK SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN SPESIES DAN GENETIK DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR, PANAS MATAHARI, ANGIN, PANAS BUMI, DAN KARBON DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
4. Susunan Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
5. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM SUBDIREKTORAT BINA AREAL PRESERVASI DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
6. Susunan Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
E.
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SUBDIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Susunan Organisasi Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGHIJAUAN SUBDIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DIREKTORAT PENGHIJAUAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT REBOISASI SUBDIREKTORAT PENGUATAN KELEMBAGAAN REHABILITASI HUTAN DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN
3. Susunan Organisasi Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan
4. Susunan Organisasi Direktorat Rehabilitasi Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT TEKNIK KONSERVASI TANAH SUBDIREKTORAT REKLAMASI HUTAN DAN REHABILITASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN REKLAMASI HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT REHABILITASI HUTAN MANGROVE SUBDIREKTORAT PENGUATAN KELEMBAGAAN REHABILITASI MANGROVE DIREKTORAT REHABILITASI MANGROVE
5. Susunan Organisasi Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan
6. Susunan Organisasi Direktorat Rehabilitasi Magrove
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK F.
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMOLAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
2. Susunan Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
3. Susunan Organisasi Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT RENCANA KERJA USAHA SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA USAHA DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PEMANFAATAN HUTAN DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
4. Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
5. Susunan Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMOLAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
6. Susunan Organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
G.
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMOLAAN KAWASAN KELOLA PERHUTANAN SOSIAL SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Susunan Organisasi Direktorat Penyiapan Kawasan Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENETAPAN HUTAN ADAT DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL SUBDIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL SUBDIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
3. Susunan Organisasi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
4. Susunan Organisasi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PELEMBAGAAN PERHUTANAN SOSIAL SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PERHUTANAN SOSIAL DIREKTORAT PENGENDALIAN PERHUTANAN SOSIAL
5. Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial
H.
SUSUNAN ORGANISASI JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN ANCAMAN DAN GANGGUAN HUTAN DAN HASIL HUTAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN
1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Susunan Organisasi Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEHUTANAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SUBDIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN DIREKTORAT PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN KEHUTANAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN KEJAHATAN KEBAKARAN HUTAN SUBDIREKTORAT PENINDAKAN KEJAHATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR, KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILEGAL DIREKTORAT PENINDAKAN PIDANA KEHUTANAN
3. Susunan Organisasi Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan
4. Susunan Organisasi Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN SUBDIREKTORAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PENGAMANAN HUTAN DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PENGAMANAN HUTAN
5. Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
6. Susunan Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN RENCANA DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN BAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL I.
SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
1. Susunan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT I JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT II
2. Susunan Organisasi Inspektorat I
3. Susunan Organisasi Inspektorat II
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT II JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT INVESTIGASI
4. Susunan Organisasi Inspektorat III
5. Susunan Organisasi Inspektorat Investigasi
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT BADAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK J.
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1. Susunan Organisasi Sekretariat Badan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG KETENAGAAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2. Susunan Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan
3. Susunan Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PEMBINAAN PERILAKU GENERASI PEDULI CINTA ALAM BIDANG PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN KREATIF KEHUTANAN PUSAT PENGEMBANGAN GENERASI PELESTARIAN HUTAN
4. Susunan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
5. Susunan Organisasi Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUSAT DATA DAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG FASILITASI KEBIJAKAN STRATEGIS PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS K.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI
L.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN BIDANG FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI BIDANG FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI M.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN
N.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEROLOGI KEHUTANAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN BIDANG FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN RAWA DAN KERANGAS O.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN
P.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN RAWA DAN KERANGAS
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MONSOON JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN PEGUNUNGAN Q.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MONSOON
R.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN PEGUNUNGAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DAN PESISIR S.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS
T.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DAN PESISIR
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN SAVANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN WALLACEA U.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN SAVANA
V.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN WALLACEA
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN DATARAN RENDAH DAN DIPTEROKARPA W.
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN DATARAN RENDAH DAN DIPTEROKARPA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RAJA JULI ANTONI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN
A.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Riau Pekanbaru, Provinsi Riau Ekosistem Hutan pada DAS Indragiri dan DAS Rokan pada Provinsi Riau
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Bangka Belitung Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung Ekosistem Hutan pada DAS Cerucuk, DAS Baturusa-Rangkui, dan DAS Lenggang-Padang pada Provinsi Bangka Belitung
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Jambi Jambi, Provinsi Jambi Ekosistem Hutan pada DAS Batanghari pada Provinsi Jambi
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Sumatera Selatan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Musi, DAS Ogan, dan DAS Komering pada Provinsi Sumatera Selatan
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Kalimantan Selatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Barito dan DAS Satui pada Provinsi Kalimantan Selatan
B.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Moonsoon
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon Jawa Tengah Yogyakarta, Provinsi DIY Ekosistem Hutan pada DAS Serayu Opak Progo, DAS Pemali Jratun, dan DAS Bodri pada Provinsi Jawa Tengah dan DIY
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon Jawa Timur Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Ekosistem Hutan pada DAS Brantas, DAS Solo, dan DAS Sampean pada Provinsi Jawa Timur
C.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Aceh Banda Aceh, Provinsi Aceh Ekosistem Hutan pada DAS Krueng Aceh dan DAS Krueng Tamiang pada Provinsi Aceh
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Sumatera Utara Medan, Provinsi Sumatera Utara Ekosistem Hutan pada DAS Deli, DAS Belawan, DAS Asahan, DAS Alas- Singkil, dan DAS Wampu pada Provinsi Sumatera Utara
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Sumatera Barat Padang, Provinsi Sumatera Barat Ekosistem Hutan pada DAS Silaut Tarusan, DAS Masang Pasaman, DAS Kuranji, DAS Batanghari, dan DAS Anai pada Provinsi Sumatera Barat
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Lampung Bandar Lampung, Provinsi Lampung Ekosistem Hutan pada DAS Way Sekampung, DAS Way Seputih, DAS Way Mesuji, dan DAS Way Tulang Bawang pada Provinsi Lampung
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Jawa Barat Bandung, Provinsi Jawa Barat Ekosistem Hutan pada DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cimanuk, DAS Citanduy, dan DAS Ciasem-Cikapundung pada Provinsi Jawa Barat
6. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Banten Bogor, Jawa Barat Ekosistem Hutan pada DAS Ciliwung dan DAS Citarum pada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten
7. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Maluku Utara Ternate, Provinsi Maluku Utara Ekosistem Hutan pada DAS Aha, DAS Berebe, DAS Bobo, DAS Cao, DAS Sagea, DAS Goal, DAS Gagapok, dan DAS Wiayana pada Provinsi Maluku Utara
8. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Papua Tengah Nabire, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Ekosistem Hutan pada DAS Warenai, DAS Wapoga, DAS Tabai, DAS Van Daalen, DAS Mimika, DAS Baliem, dan DAS Mamberamo (bagian hulu) pada Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan
D.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Bengkulu Bengkulu, Provinsi Bengkulu Ekosistem Hutan pada DAS Bengkulu, DAS Ketahun, DAS Nasal, dan DAS Teramang Muar pada Provinsi Bengkulu
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Nusa Tenggara Barat Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Ekosistem Hutan pada DAS Jangkok, DAS Dodokan, DAS Menange, DAS Putik, DAS Jelateng, DAS Brang Biji, dan DAS Brang Moyo pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Kalimantan Tengah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Ekosistem Hutan pada DAS Kapuas, DAS Barito, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Mentaya, dan DAS Seruyan pada Provinsi Kalimantan Tengah
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Maluku Ambon, Provinsi Maluku Ekosistem Hutan pada DAS Apu, DAS Eti, DAS Masiwang, DAS Salawai, dan DAS Gosoma pada Provinsi Maluku
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Papua Barat Manokwari, Provinsi Papua Barat Ekosistem Hutan pada DAS Pami, DAS Aimau/Wiriagar, DAS Wai Omba, DAS Kamundan, DAS Muturi, DAS Seremuk, dan DAS Klawoguk pada Provinsi Papua Barat
6. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Papua Jayapura, Provinsi Papua Ekosistem Hutan pada DAS Memberamo, DAS Lorents, DAS Tami, DAS Sepik, dan DAS Warmi pada Provinsi Papua
E.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Kepulauan Riau Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Ekosistem Hutan pada DAS Jang Duriangkang pada Provinsi Kepulauan Riau
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Bali Denpasar, Provinsi Bali Ekosistem Hutan pada DAS Ayung, DAS Unda, DAS Oos, DAS Petanu, dan DAS Pakerisan pada Provinsi Bali
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Kalimantan Utara Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara Ekosistem Hutan pada DAS Kayan, DAS Sesayap, DAS Sembakung, DAS Bahau, dan DAS Sebuku pada Provinsi Kalimantan Utara
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Papua Barat Daya Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Ekosistem Hutan pada Sungai Klasop, Sungai Seremuk, Sungai Warswai, dan Sungai Wowei pada Provinsi Papua Barat Daya
F.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana Nusa Tenggara Timur Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Ekosistem Hutan pada DAS Noelmina, DAS Benain, DAS Kambaniru, dan DAS Aesesa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana Papua Selatan Merauke, Provinsi Papua Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Bian, DAS Digul, DAS Mapi/Mappi, DAS Maro, DAS Kumbe, DAS Bulaka, dan DAS Wildeman pada Provinsi Papua Selatan
G.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Utara Manado, Provinsi Sulawesi Utara Ekosistem Hutan pada DAS Tondano dan DAS Dumoga Sangkub pada Provinsi Sulawesi Utara
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Gorontalo Gorontalo, Provinsi Gorontalo Ekosistem Hutan pada DAS Limboto, DAS Bone, dan DAS Bolango pada Provinsi Gorontalo
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Tengah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Ekosistem Hutan pada DAS Palu, DAS Poso, DAS Lariang, DAS Bongka, dan DAS Laa pada Provinsi Sulawesi Tengah
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Barat Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Ekosistem Hutan pada DAS Saddang, DAS Mapilli, DAS Mandar, DAS Karama, DAS Lariang, dan DAS Mamassa pada Provinsi Sulawesi Barat
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Selatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Bila, DAS Maros, dan DAS Pangkajene pada Provinsi Sulawesi Selatan
6. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Tenggara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Ekosistem Hutan pada DAS Konawe, DAS Lasolo, DAS Mekongga, DAS Labalano, dan DAS Kaongkuongkea pada Provinsi Sulawesi Tenggara
H.
Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa
No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja 1 Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa Kalimantan Barat Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Ekosistem Hutan pada DAS Kapuas, DAS Melawi, DAS Landak, DAS Sambas, DAS Pawan, dan DAS Jelai pada Provinsi Kalimantan Barat 2 Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa Kalimantan Timur Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Ekosistem Hutan pada DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS Berau, DAS Sesayap, DAS Telake, DAS Riko, DAS Sembakung, DAS Bahau, dan DAS Sebuku pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RAJA JULI ANTONI