Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang PEMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BARU

PERMEN Nomor p-17-menhut-ii-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan menyetujui atau menolak permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya saran dan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

Koreksi

(1) Apabila Menteri mendisposisi menolak permohonan, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan surat penolakan kepada pemohon. (2) Apabila Menteri memberikan surat persetujuan untuk proses lebih lanjut atas permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat persetujuan Menteri, memberitahukan kepada pemohon untuk: a. menyusun Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru yang dilengkapi dengan Rencana Tapak (Site Plan); b. menyusun Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) untuk areal permohonan paling tinggi 1.000 (seribu) hektar, atau AMDAL untuk areal permohonan paling rendah 1.000 (seribu) hektar; c. memberi tanda batas kawasan yang akan dibebani izin pengusahaan taman buru dengan biaya pemohon; d. membayar pungutan izin pengusahaan taman buru. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diterima pemohon.

Pasal 8

(1) Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru, UKL dan UPL atau AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan huruf b, harus diserahkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal. (2) Dalam penilaian Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru tersebut apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh instansi struktural yang terkait. (3) Hasil penilaian Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru, UKL dan UPL atau AMDAL disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru, UKL dan UPL atau AMDAL dari pemohon.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Menteri memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian tersebut. (2) Apabila Menteri memberikan surat persetujuan, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan diterimanya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Izin Pengusahaan (SP3IP) Taman Buru sebagai pengganti nilai instrinsik atas areal yang diusahakan.

Pasal 10

(1) Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya SP3IP Taman Buru tersebut. (2) Ketentuan mengenai besarnya pungutan izin pengusahaan taman buru dan tata cara pembayaran pemungutan izin pengusahaan taman buru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan bukti pelunasan pembayaran pungutan izin pengusahaan taman buru Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian Izin Pengusahaan Taman Buru dan peta lampirannya serta menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya bukti pelunasan pembayaran pungutan izin pengusahaan taman buru tersebut dari pemohon. (2) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep Keputusan Menteri dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Menteri menerbitkan Keputusan Izin Pengusahaan Taman Buru tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan dari Sekretaris Jenderal. (4) Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

TATA CARA PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN

Pasal 19

Koreksi

Pencabutan izin pengusahaan dilakukan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan setelah diberi peringatan oleh Kepala UPT KSDA.

Pasal 20

Koreksi

(1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali oleh Kepala UPT KSDA dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, dan Direktur Jenderal. (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi oleh pemegang izin dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka Kepala UPT KSDA mengusulkan pencabutan izin pengusahaan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan Kepala UPT KSDA meneruskan usulan pencabutan tesebut kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan saran dan konsep keputusan Menteri Kehutanan tentang pencabutan izin pengusahaan. (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usulan pencabutan izin pengusahaan dari Direktur Jenderal mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang pencabutan izin pengusahaan.

Pasal 21

(1) Berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja MENETAPKAN Keputusan Menteri tentang pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru. (2) Menteri dapat memerintahkan diadakan peninjauan lapangan sebelum MENETAPKAN keputusan tentang pencabutan.

Pasal 22

(1) Sarana dan prasarana yang tidak bergerak yang terdapat dalam eks areal Izin Pengusahaan Taman Buru menjadi milik Negara tanpa ganti rugi, sedangkan sarana dan prasarana yang bergerak yang ada di dalam eks areal Izin Pengusahaan Taman Buru menjadi milik pengusaha. (2) Sarana dan prasarana yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditahan untuk dijadikan jaminan apabila pengusaha taman buru masih mempunyai tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Negara.

Pasal 23

(1) Tindak lanjut keputusan pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksankan dan diselesaikan oleh Kepala UPT KSDA dengan Pengusaha Taman Buru. (2) Pelaksanaan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan kewajiban pengusaha Taman Buru Terhadap Pemerintah yang belum tuntas; b. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pengusaha Taman Buru yang berada di dalam kawasan hutan yang dibebani izin tersebut. (3) Kepala UPT KSDA melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

BAB VIII

PENGENAAN SANKSI

Pasal 24

Koreksi

Sanksi dapat dikenakan baik terhadap Pemohon atau Pengusaha Taman Buru.

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemohon dikenakan sanksi pembatalan persetujuan oleh Menteri, karena tidak memenuhi kewajiban: a. menyusun Rencana Karya Pengusahaan yang dilampiri Rencana Tapak; b. menyusun UKL dan UPL atau AMDAL; c. memberi tanda batas pada kawasan hutan yang dibebani izin pengusahaan hutan; dan/atau d. membayar pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru. (2) Pengenaan sanksi pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah diberikan peringatan oleh Direktur Jenderal. (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, dan Kepala UPT KSDA.

Pasal 26

(1) Pengusaha Taman Buru dikenakan sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berupa : a. penghentian pelayanan administrasi; b. penghentian kegiatan di lapangan untuk jangka waktu tertentu; c. pencabutan izin pengusahaan taman buru.

Pasal 27

(1) Pengusaha Taman Buru diberikan sanksi penghentian pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan/atau huruf n. (2) Pengusaha Taman Buru diberikan sanksi penghentian kegiatan di lapangan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf g, dan /atau huruf j.

Pasal 28

(1) Sanksi administratif berupa penghentian pelayanan administrasi dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan untuk selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dijatuhkan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah diberikan peringatan oleh Kepala UPT KSDA. (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin telah memenuhi kewajibannya dalam jangka wakyu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi. (4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi, pemegang izin masih diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan. (5) Izin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 29

(1) Pengusaha Taman Buru diberikan sanksi pencabutan izin pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf m. (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah diberikan peringatan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha taman buru melaksanakan kewajibannya, sebelum izin pengusahaan taman buru dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 31

Apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan taman buru, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Pasal 32

Tembusan surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disampaikan kepada: a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; b. Direktur Jenderal; c. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; d. Gubernur atau Bupati/Walikota atau sesuai kewenangannya; e. Kepala UPT KSDA.

Pasal 33

(1) Pengusaha Taman Buru yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya sanksi kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberatan pengenaan sanksi yang dajukan oleh Pengusaha Taman Buru. (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mengubah atau memperkuat sanksi tersebut. (4) Dalam hal Direktur Jenderal memperkuat sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan tentang pencabutan pengusahaan Taman Buru dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang PEMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BARU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 35