Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu …

Pasal 2

Pemburu yang akan melakukan kegiatan berburu, harus memiliki surat izin berburu yang diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA setempat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Koreksi

(1) Surat izin berburu, dibedakan menjadi : a. Surat izin berburu burung; b. Surat izin berburu satwa kecil; c. Surat izin berburu satwa besar. (2) Surat izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain: a. Nomor dan tanggal surat izin berburu; b. Nomor akta buru; c. Identitas pemburu; d. Jenis dan jatah satwa buru yang akan diburu; e. Alat berburu; f. Tempat berburu; g. Masa berlaku izin berburu; dan h. Ketentuan larangan serta sanksi bagi pemburu.

Pasal 4

(1) Surat izin berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk 1 (satu) orang pemburu dan untuk sekali berburu pada musim berburu. (2) Surat izin berburu burung dan surat izin berburu satwa kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku paling lama 3 (tiga) hari. (3) Surat izin berburu satwa besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berlaku paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 5

(1) Surat izin berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berukuran kertas folio 80 (delapan puluh) gram, memiliki nomor seri, dengan warna dasar: a. Surat izin berburu burung, dengan warna kuning (model B-1). b. Surat izin berburu satwa kecil, dengan warna hijau (model B-2). c. Surat izin berburu satwa besar, dengan warna merah (model B-3). (2) Format surat izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Pengadaan formulir surat izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin berburu kepada Kepala UPT KSDA setempat, dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat. (2) Pemohon izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan antara lain : a. mengisi formulir isian permohonan izin berburu yang telah disediakan; b. melampirkan identitas pemohon, antara lain: 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian setempat; 3. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah. c. melampirkan foto copy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asalnya bagi pemburu warga negara asing. d. membayar pungutan izin berburu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bagi pemburu tradisional tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

Pasal 7

Kepala UPT KSDA setempat atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin berburu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan terpenuhi.

Pasal 8

Formulir isian permohonan izin berburu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Koreksi

Pemegang izin berburu, berhak melakukan kegiatan berburu : a. di tempat berburu sesuai yang ditetapkan dalam surat izin berburu. b. selama jangka waktu yang ditetapkan dalam surat izin berburu. c. pada musim berburu yang telah ditetapkan. d. dengan jenis dan jatah buru sesuai yang ditetapkan dalam surat izin berburu. e. menggunakan alat berburu sesuai jenis satwa buru yang akan diburu.

Pasal 10

Koreksi

Pemegang izin berburu, dilarang : a. melakukan kegiatan berburu di luar tempat berburu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu. b. melakukan kegiatan berburu melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu. c. melakukan kegiatan berburu di luar musim berburu yang telah ditetapkan. d. melakukan kegiatan berburu tidak sesuai jenis dan melebihi jatah buru yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu. e. melakukan kegiatan berburu menggunakan alat berburu tidak sesuai dengan jenis satwa buru yang akan diburu. f. memindah-tangankan izin berburu kepada orang lain.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin berburu. (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup kemungkinan dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengawasan kepada pemegang izin berburu, dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan berburu sesuai yang ditetapkan dalam surat izin berburu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas UPT KSDA dan atau Kepala Kepolisian setempat dan atau Pemegang izin pengusaha taman buru/Pemegang izin usaha kebun buru.

Pasal 13

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 543/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 April 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.18/MENHUT-II/2010 TANGGAL : 6April 2010 FORMAT : SURAT IZIN BERBURU Model (B-1) warna kuning Model (B-2) warna hijau Model (B-3) warna merah DEPARTEMEN KEHUTANAN BALAI BESAR/BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM SURAT IZIN BERBURU Nomor : Diberikan kepada 1. N a m a : 2. Tempat/Tanggal Lahir : 3. Alamat : 4. Pekerjaan : 5. Nomor akta buru : 6. Alat berburu : Untuk melakukan kegiatan berburu 1. Di taman buru/areal buru/kebun buru : 2. Kabupaten/Propinsi : 3. Jenis satwa buru : 4. Jatah satwa buru : 5. Mulai tanggal..............................sampai dengan tanggal................................ Dengan ketentuan pemegang surat izin berburu sebelum dan sesudah melakukan kegiatan berburu, wajib melapor kepada Kepala Seksi Balai KSDA setempat dan Kepala Kepolisian setempat dan atau Pengusaha Taman/Pengusaha Kebun Buru. ...............................20....... KEPALA BALAI BESAR/BALAI KSDA Nama : ....................... NIP. : ........................ Tembusan kepada Yth : 1. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta 2. Gubernur Provinsi setempat 3. Bupati/Walikota setempat 4. Kepala Kepolisian Daerah setempat 5. Kepala Kepolisian Resort setempat 6. Kepala Seksi Balai KSDA setempat LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.18/MENHUT-II/2010 TANGGAL : 6April 2010 FORMAT : ISIAN PERMOHONAN IZIN BERBURU Model A-1 Kop Surat (apabila diurus oleh biro/jasa perjalanan) Tempat, tanggal dan tahun Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Berburu di Taman Buru/Areal Buru/Kebun Buru Kepada Yth. Kepala Balai Besar/Balai KSDA di- ........................................ Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan izin berburu di Taman Buru /Areal Buru/Kebun Buru ................Kabupaten/Kotamadya ................Propinsi ................., untuk berburu satwa buru dalam rangka kepentingan ................. , mulai tanggal ......................... sampai dengan tanggal ........................ : a. Jenis satwa buru : ............ b. Jatah satwa buru : ......... ekor c. Alat berburu : ............. Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan sebagai berikut : 1. Foto copy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asal bagi pemburu warga negara asing; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian Setempat; 4. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah. Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih. Hormat kami, (Materai Rp. 6.000,-) (Cap/stempel perusahaan) (Nama) (Jabatan dalam perusahaan) Tembusan kepada Yth : 1. Gubernur Provinsi setempat 2. Bupati/Walikota setempat 3. Kepala Kepolisian Daerah setempat 4. Kepala Kepolisian Resort setempat 5. Kepala Seksi Balai KSDA setempat LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.18/MENHUT-II/2010 TANGGAL : 6April 2010 FORMAT : ISIAN PERMOHONAN IZIN BERBURU TRADISIONAL Model A-2 Tempat, tanggal dan tahun Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Berburu di Taman Buru/Areal Buru Kepada Yth.: Kepala Seksi Balai KSDA di- ............................................... Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berburu tradisional di Taman Buru/Areal Buru ............... Kabupaten/Kotamadya .................... Propinsi ................ untuk berburu satwa buru dalam rangka untuk keperluan acara adat, mulai tanggal ....................... sampai dengan tanggal ........................ : a. Jenis satwa buru : ......... b. Jatah satwa buru : ......... ekor c. Alat berburu tradisional : ......... Sebagai kelengkapan permohonan , kami lampirkan sebagai berikut: 1. Foto copy kartu tanda penduduk; 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian setempat. Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih. Hormat kami, (Materai Rp. 6.000,-) (Cap/stempel perusahaan) (Nama) (Jabatan dalam perusahaan) Tembusan kepada Yth : 1. Bupati/Walikota setempat 2. Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat 3. Kepala Kepolisian Resort wilayah setempat.

Peraturan Menteri Nomor p-18-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang SURAT IZIN BERBURU DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN BERBURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14