Peraturan Menteri Nomor p-7-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-7-menhut-ii-2011 Tahun 2011

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 9

Informasi publik yang tersedia setiap saat diantaranya meliputi : a. Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tingkat Nasional, Rencana Strategis dan Rencana makro bidang kehutanan. b. Kawasan hutan dan konservasi perairan antara lain informasi luas dan penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan. c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. d. Daftar nama dan sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman (HT) / Restorasi Ekosistem (RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Jatah Penebangan Tahunan dan Izin Usaha Wisata Alam. e. Penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur. f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). g. Produksi dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu. h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan. i. Kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk izin usaha pemanfaatan. j. Data pelepasan kawasan hutan masing-masing Provinsi. k. Gangguan terhadap kawasan hutan. l. Rehabilitasi hutan dan lahan. m. Daerah Aliran Sungai. n. Perbenihan tanaman hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id o. Rencana dan hasil penelitian. p. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). q. Rencana dan hasil pendidikan dan latihan. r. Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar. s. Pengadaan barang dan jasa. t. Produk hukum bidang kehutanan. u. Kerjasama bidang kehutanan. v. Komitmen internasional. w. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari. x. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Nomor p-7-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19