Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai N…

Pasal 2

(1) Tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan b. Pejabat Lain. (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara. (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 4

Koreksi

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Unit Utama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian; c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. Perhitungan Ex Officio; dan/atau g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dan bukti fisik uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara. (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: a. penjelasan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang hilang atau berkurang; dan b. informasi atau dokumen pendukung lainnya. (4) Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk aparatur sipil negara pada Satuan Kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut: a. melaporkan kepada Menteri; dan b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya. (6) Dalam hal Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja. (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan informasi Kerugian Negara bersifat benar apabila informasi Kerugian Negara terbukti benar/terkonfirmasi. (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan informasi Kerugian Negara tidak benar apabila informasi Kerugian Negara terbukti tidak benar/ tidak terkonfirmasi.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

(1) Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh. (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data sebagai berikut: a. nama dan kode Satuan Kerja; b. sumber informasi Kerugian Negara dan lokasi kejadian; dan c. nama atasan langsung/Kepala Satuan Kerja pada saat terjadinya kejadian.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. (2) Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pimpinan Unit Utama selaku pelaksana kewenangan PPKN Unit Utama, dalam hal Kerugian Negara terjadi dan/atau dilakukan oleh pejabat/pegawai pada Unit Utama yang bersangkutan; b. Kepala Kantor Wilayah selaku pelaksana kewenangan PPKN, dalam hal Kerugian Negara terjadi dan/atau dilakukan oleh pejabat/pegawai Satuan Kerja dan/atau Kantor Wilayah yang bersangkutan; c. Direktur Jenderal selaku pelaksana kewenangan PPKN, dalam hal Kerugian Negara terjadi dan/atau dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah; atau d. Menteri, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama. (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja. (4) Pelaksana kewenangan PPKN melekat kepada jabatan manajerial yang diemban.

Pasal 10

(1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diperoleh melalui: a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan. (2) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi dan identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan di mana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara. (3) Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan. (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemanggilan secara langsung kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau b. pengiriman surat melalui jasa pengiriman yang memiliki bukti pengiriman dan fasilitas pelacakan ke alamat terakhir Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara. (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. (4) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan. (5) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima. (6) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan tersebut dan klarifikasi penolakan atas tanggapan tersebut dalam hasil pemeriksaan. (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. (8) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (6), dan (7) kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Pasal 12

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; b. kronologis terjadinya Kerugian Negara; c. jumlah Kerugian Negara; d. hasil inventarisasi barang yang dapat dijaminkan; e. jenis perbuatan melanggar hukum baik lalai atau sengaja; dan f. identitas Ahli Waris. (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

Pasal 13

(1) Pelaksana Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) berupa: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara. (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaksana Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian dan kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui. (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaksana Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima oleh PPKN. (4) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui. (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan ulang dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui. (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan ulang.

Pasal 14

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. berada dalam pengampuan; b. melarikan diri; atau c. meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM. (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan: a. daftar barang yang menjadi jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa menjual. (6) Pelaksana kewenangan PPKN menyimpan dan mengamankan bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. (7) Dalam hal terjadi pergantian Pelaksana Kewenangan PPKN, pelaksana kewenangan PPKN yang digantikan tersebut membuat berita acara serah terima penyimpanan dan pengamanan bukti kepemilikan barang jaminan yang sah dan menyerahkannya kepada pelaksana kewenangan PPKN yang menggantikan.

Pasal 15

(1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. (4) Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN; b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dapat menjamin menyetujui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut; dan/atau c. jumlah Kerugian Negara lebih besar dari atau sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

(1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri. (2) Dalam hal permohonan disetujui, pelaksana kewenangan PPKN harus mengupayakan penyelesaian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) beserta dokumen pendukung. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pihak Yang Merugikan menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 17

(1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sampai lunas; (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan pelaksana kewenangan PPKN mengupayakan pengembalian Kerugian Negara paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pensiun yang diterima setiap bulannya sampai lunas; (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara meninggal dunia dan SKTJM yang telah ditandatangani belum lunas, pelaksana kewenangan PPKN memberitahukan kepada Ahli Waris yang bersangkutan untuk menyelesaikan penggantian Kerugian Negara.

Pasal 18

(1) Pelaksana kewenangan PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. (2) Pelaksana kewenangan PPKN harus melaporkan pemantauan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian paling sedikit setiap periode triwulan. (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan surat teguran tertulis.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan Wanprestasi. (2) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan atas pernyataan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berjenjang untuk selanjutnya diteruskan kepada Majelis. (3) Laporan atas Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi.

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada pelaksana kewenangan PPKN. (2) Pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN. (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (4) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (5) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat tanda terima. (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan SKP2KS pada alamat domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai dengan surat tanda terima dan surat keterangan yang menerangkan keberadaan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari ketua RT/RW/kepala desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pelaksana kewenangan PPKN dengan disertai bukti. (4) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau pengajuan keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berjenjang untuk diteruskan kepada Majelis. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 24

(1) Menteri selaku PPKN melakukan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b; b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Kerugian Negara secara damai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau c. penerimaan atau pengajuan keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 25

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang. (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal Kementerian/kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian selaku ketua; b. Inspektur Jenderal Kementerian/Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian selaku wakil ketua; c. kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pembinaan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Kementerian selaku anggota; d. kepala biro yang menyelenggarakan fungsi pengendalian dan penegakan disiplin pada Kementerian selaku anggota; dan e. sekretaris Unit Utama sesuai Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara, selaku anggota. (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim administrasi Penyelesaian Kerugian Negara. (4) Tim administrasi Penyelesaian Kerugian Negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 26

(1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas: a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi; dan c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara. (3) Hasil atas sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 27

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan: a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang Majelis. (3) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN. (5) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana kewenangan PPKN mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum baik lalai atau sengaja oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali. (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali. (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis. (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum baik lalai atau sengaja oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 29

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Majelis MENETAPKAN putusan pernyataan Kerugian Negara dalam hal: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali. (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN. (3) Menteri selaku PPKN memerintahkan pelaksana kewenangan PPKN untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian berdasarkan perintah Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memerintahkan kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara untuk menyampaikan surat yang berisi tindak lanjut putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana kewenangan PPKN tempat terjadinya Kerugian Negara. (5) Pelaksana kewenangan PPKN menindaklanjuti putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 30

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, Majelis MENETAPKAN putusan berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN. (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan: a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan; b. MEMUTUSKAN penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Kerugian Negara; dan/atau c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 32

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis MENETAPKAN putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan; d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Kerugian Negara; dan e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Kerugian Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) SKP2K disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; d. Unit Utama yang bersangkutan; e. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan f. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 33

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan: a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis MENETAPKAN putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 34

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan: a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); c. memeriksa bukti keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris, dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis MEMUTUSKAN: a. menolak seluruhnya; b. menerima seluruhnya; atau c. menerima atau menolak sebagian. (3) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi. (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

Pasal 35

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk menerbitkan SKP2K. (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan; g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Unit Utama yang bersangkutan; d. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan e. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (5) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 36

(1) SKP2K mempunyai hak mendahulu. (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya. (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris memiliki utang kepada pihak lain, Kerugian Negara menjadi prioritas pelunasan berdasarkan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam menyelesaikan Kerugian Negara, pelaksana kewenangan PPKN membentuk TPKN. (2) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbentuknya TPKN. (3) TPKN memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara; b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara; c. menghitung jumlah Kerugian Negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN yang membentuknya. (4) Anggota TPKN yang dibentuk pada Unit Utama berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: a. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara sebagai ketua; b. Kepala Bagian Keuangan pada Unit Utama sebagai sekretaris; c. 1 (satu) orang pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai anggota; d. 1 (satu) orang pejabat yang mengelola barang milik negara sebagai anggota; dan e. unsur lain yang dibutuhkan. (5) Anggota TPKN yang dibentuk pada Kantor Wilayah berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas: a. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai ketua; b. Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal/Kepala Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal/Kepala Bidang Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal/dan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan sebagai sekretaris; c. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara sebagai anggota; d. pejabat yang membidangi sumber daya manusia sebagai anggota; dan e. pejabat/pegawai yang membidangi administrasi pengelolaaan barang milik negara/keuangan sebagai anggota. (6) Dalam hal tertentu, tim TPKN Unit Utama dan tim TPKN Kantor Wilayah dapat melibatkan: a. pejabat/pegawai dari biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian; dan/atau b. auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya: a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Selain penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya: a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara; dan/atau b. surat berharga milik negara. (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. nilai buku; atau b. nilai wajar atas barang yang sejenis. (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada nilai nominal. (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada: a. nilai nominal; b. nilai perolehan; atau c. nilai wajar. (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh TPKN dengan prinsip seadil- adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terjadinya Kerugian Negara. (7) Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan maka nilai yang paling tinggi digunakan di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 39

(1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai. (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada penilaian/penaksiran. (3) Nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) huruf a merupakan nilai uang atau surat berharga. (4) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu aset pada saat perolehan. (5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 40

Koreksi

(1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan atas dasar: a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); atau c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan. (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dilakukan melalui surat baik secara elektronik maupun nonelektronik disertai bukti penerimaan/surat tanda terima. (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja; dan c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang. (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak melakukan pembayaran Piutang Kerugian Negara sama sekali, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan dan menyampaikan surat penagihan kedua. (7) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penagihan kedua, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak melunasi seluruh Piutang Kerugian Negara, pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan dan menyampaikan surat penagihan ketiga dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja. (8) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penagihan ketiga, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak melunasi seluruh Piutang Kerugian Negara: a. pelaksana kewenangan PPKN memerintahkan Kepala Satuan Kerja dimana pencatatan piutang Kerugian Negara diakui, untuk menyampaikan surat permohonan penyerahan pengurusan piutang macet secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal; dan b. Sekretaris Jenderal menyerahkan kewajiban pengurusan piutang negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. (9) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal satu rumah dengan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai surat tanda terima. (10) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, surat penagihan disampaikan kepada Ketua RT/RW/kepala desa/lurah atau nama lain yang sejenis dimana Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui berdomisili terakhir disertai surat tanda terima dan surat keterangan yang menerangkan keberadaan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (11) Penyerahan pengurusan piutang negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara: a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji; b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja; dan/atau c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan. (3) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah Kerugian Negara. (4) Dalam hal penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa hasil penjualan maka sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (5) Dalam hal hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 42

(1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL. (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara; d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. (3) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. (4) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. (5) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian secara berjenjang; b. Badan Pemeriksa Keuangan; c. Majelis; d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan e. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 43

(1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara. (2) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana kewenangan PPKN beserta bukti dukung. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana kewenangan PPKN melakukan pemeriksaaan atas permohonan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, pelaksana kewenangan PPKN melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan. (2) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana kewenangan PPKN beserta bukti dukung. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana kewenangan PPKN melakukan pemeriksaan atas permohonan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetor lebih besar dari yang seharusnya, pelaksana kewenangan PPKN melakukan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Koreksi

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Koreksi

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 47

Koreksi

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 48

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Koreksi

(1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi Kedaluwarsa jika: a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Kerugian Negara dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); atau b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. (2) Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

Pasal 50

Koreksi

Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 51

Koreksi

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai standar akuntasi pemerintahan.

Pasal 52

Koreksi

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 53

Koreksi

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 54

Koreksi

(1) Terhadap berkas penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penatausahaan secara tertib, teratur, dan kronologis. (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala Kantor Wilayah dimana terjadinya Kerugian Negara menugaskan pejabat yang membidangi keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan kerjanya; b. Pimpinan Unit Utama dimana terjadi Kerugian Negara menugaskan pejabat yang membidangi keuangan; c. Sekretaris Jenderal Kementerian melalui kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara yang ditugaskan oleh Menteri.

Pasal 55

(1) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a paling sedikit melakukan: a. membuat daftar Kerugian Negara; b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan c. melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya kepada pimpinan Unit Utama yang bersangkutan. (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara oleh Pimpinan Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b paling sedikit melakukan: a. membuat daftar Kerugian Negara; b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaporkannya kepada pelaksana kewenangan PPKN dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian; c. melaporkan Kerugian Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan; dan d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara. (3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara oleh Sekretaris Jenderal Kementerian melalui kepala biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit melakukan: a. melakukan pencatatan dan inventarisasi laporan kasus Kerugian Negara beserta dokumen pendukung; b. melakukan penyusunan dan penatausahaan dokumen penyelesaian Kerugian Negara; c. melakukan koordinasi penyelesaian kasus Kerugian Negara bersama lintas Unit Utama; d. melakukan konsolidasi data Kerugian Negara melalui sistem informasi Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan; dan e. melaporkan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri.

Pasal 56

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke tempat Satuan Kerja lain maka Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara dan Kepala Satuan Kerja penugasan baru melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara. (2) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara harus: a. memberitahukan kepindahan Pihak Yang Merugikan tersebut kepada pelaksana kewenangan PPKN asal untuk meneruskan kepada pelaksana kewenangan PPKN tempat penugasan baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan, dengan tembusan kepada Sekretaris Unit Utama yang bersangkutan, kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara, dan Kepala Satuan Kerja tempat penugasan baru; b. mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam lajur keterangan pada form Daftar Kerugian Negara. (3) Kepala Satuan Kerja tempat penugasan baru harus: a. membuat daftar Kerugian Negara atas nama pegawai/debitur bersangkutan; b. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada pelaksana kewenangan PPKN dengan tembusan kepada Sekretaris Unit Utama yang bersangkutan dan kepala biro yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 57

Ketentuan mengenai format dokumen penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. nilai Kerugian Negara yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan masih tetap berlaku; b. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku; dan c. Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Merugikan di lingkungan Kementerian yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2026 MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS ANDRIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Form 1 – Berita Acara Pemeriksaan BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ... tanggal .. bulan tahun … yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama / NIP : …………………................................... NIP …………. Jabatan : ………………………..…………................................... 2. Nama / NIP : …………………................................... NIP …………. Jabatan : ………………………..…………................................... 3. Nama / NIP : …………………................................... NIP …………. Jabatan : ………………………..…………................................... selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal … tentang … telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama/NIP : …………………................................... NIP …………. Pangkat/Golongan : …………………………………..................................... Jabatan : …………………………………..................................... Unit : …………………………………..................................... Atas pertanyaan TPKN, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut : 1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa? …….............………………………………………………................................... 3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang? a. Riwayat pendidikan formal …….............………………………………………………................................... NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *) b. Riwayat pendidikan kedinasan …….............………………………………………………................................... c. Riwayat pekerjaan …….............………………………………………………................................... 4. Coba jelaskan proses dan kapan uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui? …….............………………………………………………................................... 5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui? …….............………………………………………………................................... 6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan) …….............……………………………………………….................................. 7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan? …….............………………………………………………................................... 8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun. 9. dst. Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa TPKN dan yang diperiksa seperti di bawah ini: Yang diperiksa, Pemeriksa, Anggota TPKN …………………….. 1 ...........................…….. NIP. ..……………… NIP. …………………. 2 ..........................…… NIP. …………………. 3 …………………….. NIP. …………………. *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. Form 2 - Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN NOMOR: ............................... I. Pendahuluan 1. Dasar Pemeriksaan a. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor … tanggal … tentang …. 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud); b. untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); c. menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **); d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud. II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA 1. ..................................................................... 2. ..........................................…. dan seterusnya. III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1. .................................................................... 2. .........................................….……dan seterusnya. IV. Kesimpulan Pemeriksaan 1. berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara ............... NIP ........................... jabatan …………… 2. jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan …………….. (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp ………………… (sebutkan dalam huruf). 2. harta kekayaan milik Saudara ....................... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa: a. .................................................................. b. ..............................................….dan seterusnya. 3. ...............................................…dan seterusnya. Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di …………………. Pada tanggal …………. Pembuat Laporan, 1. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN ......... (Nama)................... …….(Nama).................... NIP. ................................ NIP. ............................. 1. Anggota TPKN ......... (Nama)..................... NIP. ................................. *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu Form 3 - Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN NOMOR: ............................... I. Pendahuluan 1. Dasar Pemeriksaan a. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor … tanggal … tentang … 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud); b. untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); c. menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud. II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1. .............................................................…. 2. ............................................dan seterusnya. III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1. ............................................................. 2. .........................................…. dan seterusnya. IV. Kesimpulan Pemeriksaan 1. berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara ................… NIP ..................… jabatan…………… 2. .........................................… dan seterusnya. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di …………… Pada tanggal ……………… Pembuat Laporan Anggota TPKN, 2. Ketua TPKN 2. Anggota TPKN …........ (Nama)........……. ......(Nama).................. NIP. ............................... NIP. ............................. 3. Anggota TPKN ......... (Nama)................... NIP. ................................. *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. Form 4 – Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP : .....................NIP....... Pangkat/Golongan : ............................... Jabatan : ............................... Unit : ............................... Alamat : ............................... menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp… (sebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ... (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) 1. jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ... pada tanggal ...(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini)*) atau 2. jumlah Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ... dalam jangka waktu ...***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. ... (sebutkan dengan huruf)***) dengan menyerahkan jaminan berupa ... *) Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun. .........., .................... Mengetahui: Kepala Kantor/Satuan Kerja (materai cukup) ................................... (Nama penanggung jawab kerugian negara) NIP ................................. Saksi-Saksi: 1. ........................................ 2. ....................................... *) Pilih salah satu. **) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2. ***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu. Form 5 - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………......... Alamat : …………………………......... Nomor KTP : …………………………......... Sebagai Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas: Nama/NIP : ………………………/NIP…… Pangkat/Golongan : …………………………………. Unit : ………………………………… menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp … (sebutkan dengan huruf), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan … (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud). 1. jumlah Kerugian Negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di ... pada tanggal … (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). * atau 2. jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di ... dalam jangka waktu ...***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... (sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa …*) Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun. ………, ………………… Mengetahui : Kepala Kantor / Satuan Kerja (materai cukup) …………………………… (Nama penanggung jawab kerugian negara) NIP. ……………………… Saksi-saksi : 1. ……………………… 2. ……………………… *) Pilih salah satu. **) Pilih salah satu pernyataan, 1. atau 2. ***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu. Form 6 - Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN Yang bertanda tangan di bawah ini : dengan ini menyatakan : 1. bahwa sebagai tindak lanjut atas SKTJM yang saya buat tanggal……………. dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa: a. tanah (sebutkan status hak milik/adat/hak guna bangunan, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain); b. bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain); c. barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); d. tagihan piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); dan e. surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilal, bukti pemilikan dan lain- lain), sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp… (sebutkan dengan huruf) 2. bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh : Nama/NIP : ……………………../NIP……………………… Pangkat/Golongan : ……………………../Gol……………………… Jabatan : …………. (minimal Pejabat Eselon III/Kepala Satuan Kerja) Unit : ……………………..……………………..…….. Dengan disaksikan oleh : Nama/NIP : ……………………../NIP……………….......... Pangkat/Golongan : ……………………../Gol……………….......... Jabatan : ………………..……………………..…............ Unit : ……………………..……………………........... Nama/NIP : ……………………../NIP……………….......... Pangkat/Golongan : ……………………../Gol……………….......... Jabatan : ……………………..……………………........... Unit : ……………………..……………………........... 3. menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas adalah benar- benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya. Nama/NIP : ………………………../NIP ..................*) Pangkat/Golongan : ………………………../Gol ..................*) Jabatan : ………………………………………………*) Unit Kerja : ………………………………………………*) Tempat tinggal : ……………………………..……………....*) 4. apabila sampai dengan tanggal ... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud. 5. apabila hasil penjualan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Yang Memperoleh Hak atau Ahli Waris saya. 6. apabila hasil penjualan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan maka kelebihannya akan saya atau Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan. 7. bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang beriaku. Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Tempat, tanggal, …………………. Yang menerima penyerahan Jaminan, Yang menyerahkan, Materai cukup .................................. ............................. NIP ................................. NIP ......................... Saksi-saksi 1………………………… 2………………………… *) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit Kerja diisi jika yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan. Form 7 – Surat Kuasa Untuk Menjual SURAT KUASA UNTUK MENJUAL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama / NIP : ……………………............../NIP ………**) Pangkat / Golongan : ……………………………..../Gol ...........**) Jabatan : ….……………............……………………**) Unit kerja : ….………………….............………………**) Alamat : …………………........................…………... dengan ini memberi kuasa kepada : Nama / NIP : ……………………………../NIP ….............. Pangkat / Golongan : ……………………………../Gol ….............. Jabatan : ……………………………..…...................... Unit kerja : ……………………………..…...................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) dan dalam melakukan : ____ khusus ________ untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual barang- barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara. Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi. ………….., …………………. Yang menerima kuasa, Yang memberi kuasa, Materai cukup ..................................... ..................................... NIP ................................. NIP .................................. **) *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan. NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA Form 8 - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR ... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA … PEGAWAI /MANTAN PEGAWAI *) PADA ... MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor … tanggal … perihal …, dinyatakan … Saudara … pegawai/mantan pegawai*) pada ..., terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang, surat berharga, barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ...,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara …; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada … , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ...,- (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani SKTJM; c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..., (sebutkan dalam huruf ); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tanggal ... yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara … pegawai/mantan pegawai*) pada …; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355) ; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5934); 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tahun … tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakata; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ... KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp. ...,- (sebutkan dalam huruf ). KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada … mengganti Kerugian Negara sebesar Rp ...,- (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak dengan kode Satuan Kerja ... (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan. KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara … pegawai/ mantan pegawai*) pada ... adalah ... KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada PPKN. KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban … Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada ... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA. KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh PUPN yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Pimpinan eselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari satuan kerja bersangkutan; 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal; 5. dan seterusnya ... ; dan 6. Saudara ... pegawai pada ..., untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, ... Form 9 - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian bagi Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR ... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA ... MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, Menimbang : a. bahwa Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang, surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa … (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. ...,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara … bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam SKTJM tanggal ...; c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo SKTJM yaitu tanggal ..., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara ... adalah sebesar Rp. ...,- (sebutkan dalam huruf); d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp. ..., (sebutkan dalam huruf); e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran … sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... tanggal …, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu MENETAPKAN Keputusan Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara … pegawai/mantan pegawai*) pada ... . Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 20 16 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5934); 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI PADA ... KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp. ... (sebutkan dalam huruf). KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp. ... (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab saudara pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp. ...,- (sebutkan dalam huruf) KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala … (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara … pegawai/mantan pegawai*) pada ... yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Pimpinan eselon I Kementerian migrasi dan Pemasyarakatan dari Satuan Kerja bersangkutan; 4. Direktur Jenderal Inspektorat Jenderal; 5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal; 7. Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; 8. dan seterusnya ; 9. Saudara … pegawai/mantan pegawai*) pada ..., untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, ... *) Pilih salah satu. **) Diisi nama organisasi/satuan kerja termpat terjadinya Kerugian Negara MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33