Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Intelijen Keimigrasian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesehjateraan masyarakat. 3. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka penyajian informasi melalui analisis guna MENETAPKAN perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. 4. Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang. 5. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. 7. Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang Keimigrasian. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi. 10. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 11. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian. 12. Perwakilan Republik INDONESIA adalah Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, dan Konsulat Republik INDONESIA. 13. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Keimigrasian. 14. Personel adalah aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang melaksanakan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal. 15. Personel Intelijen Keimigrasian adalah Personel yang melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal. 16. Desa Binaan Imigrasi adalah desa atau wilayah administratif setingkat yang telah dipilih dan memenuhi kriteria sebagai Desa Binaan Imigrasi.