Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Koreksi

Jenis Kerja Sama pada Kementerian terdiri atas: a. Kerja Sama dalam negeri; dan b. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Kerja Sama utama; dan b. Kerja Sama teknis. (2) Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk dalam Kerja Sama teknis. (3) Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dan dapat merupakan penjabaran dari Kerja Sama utama. (4) Mitra Kerja Sama dalam penyelenggaraan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga negara; b. lembaga pemerintah; c. lembaga nonpemerintah; dan d. pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; dan c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2) Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. pimpinan Unit Eselon I; dan b. kepala UPT Kementerian. (3) Kerja Sama utama yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah. (4) Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan: a. Pimpinan Unit Eselon I sesuai substansi kerja sama; dan b. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

Pasal 5

(1) Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dengan bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama utama.

Pasal 7

(1) Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan Kerja Sama utama dalam hal: a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan/atau b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I. (2) Pertimbangan pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan telaahan dari: a. Eselon II Pusat; b. Kantor Wilayah; dan/atau c. UPT Kementerian.

Pasal 8

(1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian; dan b. Unit Eselon I. (2) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pelaksanaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga terhadap Kerja Sama antar Unit Eselon I Kementerian dengan Mitra Kerja Sama luar negeri yang setara. (4) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Mitra Kerja Sama luar negeri yang setara dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 9

Mitra Kerja Sama dalam penyelenggaraan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. lembaga pemerintah negara asing; b. organisasi internasional; c. organisasi internasional nonpemerintah; dan d. subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 10

(1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerja Sama luar negeri perlu dilakukan melalui perjanjian internasional, Kerja Sama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.

BAB Kedua

Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama utama.

Pasal 7

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 11

Koreksi

Penyelenggaraan Kerja Sama dalam negeri dilakukan berdasarkan tahapan: a. perencanaan; b. penjajakan; c. perumusan naskah; d. penandatanganan; dan e. pelaksanaan.

Pasal 12

Koreksi

Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian; b. Unit Eselon I; c. Kantor Wilayah; dan d. UPT Kementerian.

Pasal 13

(1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama. (2) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikoordinasikan oleh pimpinan Unit Eselon I. (3) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah. (4) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat UPT Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dikoordinasikan oleh pimpinan Unit Eselon I. (5) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pemrakarsa menyampaikan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada: a. Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian, untuk Kerja Sama tingkat Kementerian; b. pimpinan Unit Eselon I melalui sekretaris Unit Eselon I, untuk Kerja Sama tingkat Unit Eselon I; dan c. Sekretaris Jenderal Kementerian, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, dan Kepala Kantor Wilayah secara berjenjang, untuk Kerja Sama tingkat Kantor Wilayah dan UPT Kementerian.

Pasal 15

Usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat: a. urgensi Kerja Sama; b. bentuk Kerja Sama; c. substansi Kerja Sama; dan d. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 16

(1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penyelarasan dengan rencana strategis Kementerian. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan Kerja Sama dalam negeri diterima.

Pasal 17

Hasil penyelarasan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada: a. pimpinan Unit Eselon I; b. Kepala Kantor Wilayah; dan/atau c. Kepala UPT Kementerian.

Pasal 18

(1) Penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mengidentifikasi Kerja Sama dalam negeri yang akan dilakukan di tingkat: a. Kementerian; b. Unit Eselon I; c. Kantor Wilayah; dan d. UPT Kementerian. (2) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang. (3) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Unit Eselon I disampaikan oleh Pemrakarsa kepada pimpinan Unit Eselon I melalui sekretaris Unit Eselon I. (4) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah dan UPT Kementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, dan Kepala Kantor Wilayah secara berjenjang. (5) Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan Unit Eselon I terkait untuk dibahas bersama Sekretaris Jenderal Kementerian. (6) Format laporan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemrakarsa di tingkat Kementerian atau tingkat Kantor Wilayah dapat mengikutsertakan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemrakarsa di tingkat UPT Kementerian dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah.

Pasal 20

(1) Perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Dalam melakukan perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian, Pemrakarsa mengikutsertakan: a. Unit Eselon I terkait; b. biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; dan c. kementerian/lembaga terkait. (3) Dalam melakukan perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Unit Eselon I, Pemrakarsa mengikutsertakan: a. Unit Eselon I terkait; b. biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; dan c. kementerian/lembaga terkait. (4) Dalam melakukan perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah, Pemrakarsa mengikutsertakan: a. biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; b. pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah terkait; dan/atau c. badan hukum terkait. (5) Dalam melakukan perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri pada tingkat UPT Kementerian, Pemrakarsa mengikutsertakan paling sedikit: a. pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah terkait; b. unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait; c. kementerian/lembaga terkait; dan d. badan hukum terkait.

Pasal 21

Rumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat: a. judul; b. tujuan; c. ruang lingkup Kerja Sama dalam negeri; d. kegiatan yang akan dilaksanakan; e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab; f. pendanaan; dan g. jangka waktu.

Pasal 22

Hasil perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam rancangan Naskah Kerja Sama dalam negeri.

Pasal 23

Penandatanganan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh: a. Menteri, pimpinan Unit Eselon I, dan kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama Utama; dan b. pimpinan Unit Eselon I dan kepala UPT Kementerian untuk Kerja Sama Teknis.

Pasal 24

Proses penandatanganan rancangan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi tanggung jawab Pemrakarsa pada setiap tingkat masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan rangkaian kegiatan setelah Naskah Kerja Sama dalam negeri ditandatangani. (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

BAB Kedua

Perencanaan

Pasal 12

Koreksi

Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian; b. Unit Eselon I; c. Kantor Wilayah; dan d. UPT Kementerian.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat: a. urgensi Kerja Sama; b. bentuk Kerja Sama; c. substansi Kerja Sama; dan d. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 16

Pasal 17

Hasil penyelarasan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada: a. pimpinan Unit Eselon I; b. Kepala Kantor Wilayah; dan/atau c. Kepala UPT Kementerian.

BAB IV

TAHAPAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 26

Koreksi

Penyelenggaraan Kerja Sama luar negeri dilaksanakan berdasarkan tahapan: a. penjajakan; b. penyusunan; c. penandatanganan; dan d. pelaksanaan.

Pasal 27

Koreksi

(1) Penjajakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon I selaku Pemrakarsa. (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Eselon I mengikutsertakan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama serta kementerian/lembaga terkait. (3) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 28

(1) Terhadap hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan analisis oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebutuhan Kerja Sama; b. manfaat Kerja Sama; c. ruang lingkup Kerja Sama; dan d. calon Mitra Kerja Sama. (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama harus memperhatikan: a. dasar hukum terkait Kerja Sama luar negeri; b. kesesuaian dengan rencana strategis Kementerian; c. urgensi Kerja Sama luar negeri; d. dukungan pembiayaan yang memadai; e. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I yang akan bekerja sama; dan f. risiko. (4) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama mengikutsertakan: a. Unit Eselon I yang akan bekerja sama; dan b. kementerian/lembaga terkait. (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil penjajakan diterima oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 29

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara berjenjang kepada Menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian, dan pimpinan Unit Eselon I yang akan bekerja sama sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat irisan substansi dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I lainnya, hasil analisis disampaikan juga kepada pimpinan Unit Eselon I terkait.

Pasal 30

Penyusunan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas: a. perumusan rancangan Naskah Kerja Sama; b. penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama; dan c. pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 31

(1) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Dalam melakukan perumusan rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Eselon I dapat mengikutsertakan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (3) Rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. judul; b. pembukaan; c. tujuan; d. ruang lingkup; e. subjek Kerja Sama; f. pembiayaan; dan g. jangka waktu. (4) Rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 32

(1) Penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian aspek substansi dan aspek hukum serta memberikan rekomendasi atas rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri. (2) Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Eselon I.

Pasal 33

(1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan oleh Unit Eselon I yang akan berkerja sama dengan mengikutsertakan: a. biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; b. calon Mitra Kerja Sama; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan d. kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Naskah Kerja Sama luar negeri.

Pasal 34

Penandatanganan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. pimpinan Unit Eselon I yang akan bekerja sama.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan rangkaian kegiatan setelah Naskah Kerja Sama luar negeri ditandatangani. (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28