Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

PERMEN Nomor 9 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 20

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN dan RKBMN PB untuk pengadaan BMN. (2) Penyusunan RKBMN dan RKBMN PB untuk pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. PPB-W melakukan konsolidasi dan penelitian atas usulan RKBMN dan RKBMN PB untuk pengadaan Kuasa Pengguna Barang pada wilayah kerjanya; b. PPB-E1 melakukan konsolidasi dan penelitian atas usulan RKBMN dan RKBMN PB untuk pengadaan tingkat PPB-W; dan c. Pengguna Barang melakukan konsolidasi dan penelitian atas RKBMN dan RKBMN PB untuk pengadaan tingkat PPB-E1. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 14 dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan RKBMN dan RKBMN PB untuk pengadaan BMN dengan paling sedikit mempertimbangkan: a. kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran berupa BMN dengan rencana strategis Kementerian; dan b. ketersediaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang dalam hal: 1. sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian sebelum berakhirnya tahun ketiga dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak tahun yang direncanakan; 2. selain tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian; atau 3. jangka waktu pemanfaatan BMN berakhir paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun yang direncanakan. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan peta jalan pengelolaan untuk pengadaan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang sepanjang tidak melebihi SBSK untuk penyusunan RKBMN dan Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah untuk penyusunan RKBMN PB. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada APIP untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) Hasil penelitian RKBMN PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Pengguna Barang untuk ditetapkan. (7) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (8) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

BAB Ketujuh

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36