Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja diberikan kepada: a. Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan b. pegawai lainnya. (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan kinerja juga diberikan kepada: a. Menteri; dan b. Wakil Menteri. (4) Besaran tunjangan kinerja bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan berdasarkan capaian kinerja setiap bulan. (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghitungan terhadap komponen: a. capaian kerja; dan b. kehadiran. (3) Capaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan realisasi beban kerja setiap bulan yang dihitung secara proporsional dari target Sasaran Kinerja Pegawai tahunan yang telah ditetapkan sebagai kontrak kerja. (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Komponen capaian kerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen). (6) Komponen kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen). (7) Besarnya tunjangan kinerja yang dibayarkan merupakan jumlah kumulatif persentase dari komponen capaian kerja dan kehadiran setiap bulan.

Pasal 4

(1) Besaran tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengurangan dan pemotongan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan fleksibilitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada: a. pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. pegawai yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan e. pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 6

(1) Tunjangan kinerja bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan yang diduduki. (2) Tunjangan kinerja bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 7

(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam kelas jabatan yang diduduki. (2) Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan keputusan Tugas Belajar. (3) Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pemberiannya pada bulan berikutnya apabila yang bersangkutan tidak mengaktifkan kembali status Pegawai Aparatur Sipil Negara aktif. (4) Penghentian pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar. (5) Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak keputusan pengaktifan yang bersangkutan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan.

Pasal 8

(1) Pemberian tunjangan kinerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN untuk dan atas nama Menteri. (2) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Sekretaris Jenderal Kementerian untuk pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional jenjang ahli utama; atau b. kepala biro yang membidangi pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional jenjang ahli madya, jenjang ahli muda, jenjang ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. (3) Tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dibayarkan melalui rekening Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Hari Kerja Kementerian sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Hari Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 10

(1) Jam Kerja Kementerian dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (2) Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat. (3) Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hari Senin sampai dengan hari Kamis selesai pukul 16.00 zona waktu setempat. (4) Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hari Jumat selesai pukul 16.30 zona waktu setempat. (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit. (6) Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara fleksibel oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Jam Kerja Kementerian dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (2) Jam Kerja Kementerian di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat. (3) Jam Kerja Kementerian di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hari Senin sampai dengan hari Kamis selesai pukul 15.00 zona waktu setempat. (4) Jam Kerja Kementerian di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hari Jumat selesai pukul 15.30 zona waktu setempat. (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit. (6) Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara fleksibel oleh Menteri.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Hari Kerja Kementerian, Jam Kerja Kementerian, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tidak berlaku untuk hari libur nasional dan Cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

Hari Kerja Kementerian, Jam Kerja Kementerian, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 bagi Pegawai yang sedang menjalani pelatihan disesuaikan dengan pelaksanaan pelatihan yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, atau kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 14

Koreksi

(1) Realisasi capaian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dinilai oleh atasan langsung pada setiap akhir bulan. (2) Dalam menilai capaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan wajib: a. membuat laporan harian pelaksanaan tugas jabatan; dan b. menyampaikan laporan harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a setiap akhir minggu dalam bulan berjalan kepada atasan langsung.

Pasal 15

Kehadiran dihitung berdasarkan: a. Hari Kerja Kementerian, Jam Kerja Kementerian, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11; dan/atau b. hari penugasan di luar unit organisasi atau unit pelaksana teknis.

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai wajib: a. hadir masuk kerja; dan b. menaati ketentuan Hari Kerja Kementerian, Jam Kerja Kementerian, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. (2) Untuk membuktikan kehadiran masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan wajib melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik pada setiap kehadiran. (3) Dalam hal rekam kehadiran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan, setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan wajib melakukan rekam kehadiran secara manual. (4) Rekam kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: a. perangkat dan/atau sistem elektronik rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan belum terdaftar dalam sistem elektronik rekam kehadiran; c. dimensi anggota tubuh berupa sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya tidak terbaca dalam rekam kehadiran sistem elektronik; d. terjadi keadaan kahar (force majeure); atau e. kondisi lain yang disetujui atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi atau kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekam kehadiran ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dapat diberikan toleransi keterlambatan waktu kedatangan masuk kerja dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan kerja dengan besaran waktu yang sama dan dalam hari yang sama. (2) Toleransi waktu kedatangan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) menit dari waktu yang ditentukan untuk kedatangan masuk kerja. (3) Waktu kedatangan masuk kerja diakui paling cepat pukul 07.00 dengan jam kepulangan kerja paling cepat pukul 15.30 zona waktu setempat. (4) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang tidak melaksanakan kewajiban penggantian waktu kerja setelah waktu kepulangan kerja dan dalam hari yang sama dikenai pengurangan tunjangan kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang melakukan pelanggaran ketentuan Hari Kerja Kementerian, Jam Kerja Kementerian, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tanpa Alasan yang Sah dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. (2) Pelanggaran Hari Kerja Kementerian, Jam Kerja Kementerian, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tanpa Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik pada waktu kedatangan dan/atau kepulangan kerja; atau d. tidak masuk kerja. (3) Toleransi waktu kedatangan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 19

(1) Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan wajib melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik pada waktu kepulangan kerja sesuai dengan ketentuan Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (4). (2) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik pada waktu kepulangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan tunjangan kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja dikenakan pengurangan tunjangan kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang mendapat penugasan di unit organisasi atau unit pelaksana teknis di dalam Jam Kerja Kementerian dan/atau di luar Jam Kerja Kementerian wajib hadir dan melaksanakan tugas pada lokasi sesuai penugasan. (2) Penugasan di luar unit organisasi atau unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi dengan instansi luar; b. konsultasi, mediasi, negosiasi, dan tugas nonlitigasi; c. sosialisasi; d. supervisi; e. peliputan; f. mengikuti persidangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. rapat, seminar, ceramah, atau workshop; i. menjadi narasumber; dan/atau j. tugas kedinasan lainnya. (3) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan unit organisasi atau unit pelaksana teknis.

Pasal 21

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang mendapat fleksibilitas kerja sif yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi atau unit pelaksana teknis dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sepanjang jumlah jam kumulatif pelaksanaan tugas pekerjaan tidak kurang dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

Pasal 22

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai pengurangan tunjangan kinerja: a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk keterlambatan masuk kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit apabila tidak melakukan kewajiban penggantian Jam Kerja Kementerian di hari yang sama; b. sebesar 1% (satu persen) untuk keterlambatan masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit apabila tidak melakukan kewajiban penggantian Jam Kerja Kementerian di hari yang sama; c. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan masuk kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit apabila tidak melakukan kewajiban penggantian Jam Kerja Kementerian di hari yang sama; d. sebesar 2% (dua persen) untuk keterlambatan masuk kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit; dan e. sebesar 2.5% (dua koma lima persen) untuk keterlambatan masuk kerja lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit.

Pasal 23

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang tanpa Alasan yang Sah pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenai pengurangan tunjangan kinerja: a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) apabila pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit; b. sebesar 1% (satu persen) apabila pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit; c. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) apabila pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; d. sebesar 2% (dua persen) apabila pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit; dan e. sebesar 2.5% (dua koma lima persen) apabila pulang sebelum waktunya lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit.

Pasal 24

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik pada waktu kedatangan dan/atau kepulangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali tidak melakukan rekam kehadiran.

Pasal 25

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dikenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari.

Pasal 26

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dinyatakan tidak melanggar ketentuan Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dokumen berupa: a. surat izin datang terlambat; b. surat keterangan penugasan; c. surat keterangan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang lupa melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik pada waktu kedatangan kerja; atau d. surat pernyataan atasan langsung bagi yang lupa melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik pada waktu kepulangan kerja. (2) Izin datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. (3) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang lupa melakukan rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan surat pernyataan atasan langsung paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keterlambatan masuk kerja, penugasan, atau lupa tidak melakukan rekam kehadiran melalui sistem elektronik. (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan unit organisasi atau unit pelaksana teknis menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengelola rekam kehadiran melalui sistem elektronik. (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat administrator atau pengawas yang menangani bidang kepegawaian. (3) Dalam hal pada unit organisasi atau unit pelaksana teknis tidak terdapat pejabat administrator atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit organisasi atau kepala unit pelaksana teknis dapat menunjuk pejabat atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lain. (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengelola rekam kehadiran melalui sistem elektronik. (5) Pejabat yang bertanggung jawab mengelola rekam kehadiran melalui sistem elektronik pada setiap akhir bulan menyampaikan rekapitulasi kehadiran Pegawai, besaran pengurangan tunjangan kinerja, dan rekapitulasi pengurangan tunjangan kinerja kepada masing-masing atasan langsung. (6) Masing-masing atasan langsung melakukan verifikasi berdasarkan rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Hasil verifikasi oleh atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi atau unit pelaksana teknis untuk dilakukan validasi.

Pasal 28

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan tambahan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai pelaksana tugas; b. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan c. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas merupakan pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya dengan tunjangan kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya. (2) Dalam hal pejabat ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar. (3) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan kepada pelaksana tugas oleh unit organisasi atau unit pelaksana teknis tempat melaksanakan tugasnya. (4) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

BAB IV

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN YANG MENJALANI MUTASI JABATAN DAN MENJALANI CUTI

Pasal 29

Koreksi

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang menjalani mutasi jabatan dan masuk kerja dalam jabatan yang baru, tunjangan kinerja Pegawai pada bulan berikutnya dibayarkan sesuai dengan hasil penghitungan capaian kinerja dari jabatan yang lama. (2) Penghitungan pemberian tunjangan kinerja pada jabatan yang baru dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (3) Pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan setelah: a. pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang bersangkutan membuat Sasaran Kinerja Pegawai pada jabatan yang baru; dan b. Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui oleh atasan langsung, pimpinan unit organisasi, atau kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tunjangan kinerja dibayarkan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang mengambil: a. Cuti tahunan; b. Cuti melahirkan; c. Cuti karena alasan penting; d. Cuti besar; dan e. Cuti sakit.

Pasal 31

(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang menjalankan Cuti tahunan, Cuti melahirkan, dan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf c dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang menjalankan Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dibayarkan sebesar: a. 100% (seratus persen) apabila kurang dari 2 (dua) bulan; dan b. 40% (empat puluh persen) apabila dilaksanakan dalam rentang waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan. (3) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang menjalankan Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dibayarkan: a. sebesar 100% (seratus persen) apabila menjalankan Cuti sakit dalam rentang waktu 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 1 (satu) bulan; atau b. sebesar 40% (empat puluh persen) apabila menjalankan Cuti sakit dalam rentang waktu lebih dari 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. (4) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang menjalankan Cuti sakit dalam rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan tidak dibayarkan tunjangan kinerja.

Pasal 32

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 33

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan capaian kinerja setiap bulan yang penghitungannya dilakukan pada bulan berikutnya dan dibayarkan paling lambat pada minggu ketiga bulan berikutnya. (2) Capaian kinerja setiap bulan ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi, kepala unit pelaksana teknis, atau atasan langsung Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. pegawai yang mengelola rekam kehadiran melalui sistem elektronik masing-masing unit organisasi atau unit pelaksana teknis menyiapkan rekapitulasi kehadiran setiap akhir bulan dan menyampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian pada hari kerja kesatu setiap bulan berikutnya; b. setiap pimpinan unit organisasi, kepala unit pelaksana teknis, atau atasan langsung Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menilai capaian kerja bulanan di lingkungan unit organisasi atau unit pelaksana teknis; c. pejabat yang bertanggung jawab melakukan penghitungan persentase pengurangan tunjangan kinerja dari komponen capaian kerja dan kehadiran dalam bentuk rekapitulasi dan hasilnya disampaikan secara berjenjang kepada pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan unit organisasi atau unit pelaksana teknis paling lambat pada hari kerja ketiga setiap bulan berikutnya; d. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi penghitungan besaran usulan pemberian tunjangan kinerja kepada pimpinan unit organisasi atau unit pelaksana teknis paling lambat pada hari kerja kelima setiap bulan berikutnya; e. pimpinan unit organisasi atau kepala unit pelaksana teknis mengesahkan usulan pemberian tunjangan kinerja dan menyampaikan secara berjenjang kepada pimpinan unit organisasi atau unit pelaksana teknis paling lambat pada hari kerja ketujuh setiap bulan berikutnya; dan f. pimpinan unit organisasi atau kepala unit pelaksana teknis menyampaikan usulan pemberian tunjangan kinerja kepada pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya paling lambat hari kerja kesepuluh setiap bulan berikutnya.

Pasal 35

Pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian anggaran tunjangan kinerja.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37