Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2026

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENTERIAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas: a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan d. Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 4

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIH; c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN; d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian; e. pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementerian melalui media massa, media elektronik, dan/atau media sosial; f. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kementerian; g. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum; h. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum; i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kementerian; dan j. penyampaian laporan pengelolaan JDIH Kementerian kepada: 1. Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan 2. Pusat JDIHN pada bulan Desember.

Pasal 5

(1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan unit organisasinya masing-masing. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi hukum pada unit organisasi masing-masing; b. penyediaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum pada unit organisasi masing-masing; c. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan d. penyampaian laporan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c kepada Pusat JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Menteri membentuk tim pengelola JDIH Kementerian untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH Kementerian. (2) Tim pengelola JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Pusat JDIH; b. Anggota JDIH; c. Pusat Data dan Teknologi Informasi; d. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; dan e. unit organisasi lain di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan. (3) Tim pengelola JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH

Pasal 7

Koreksi

(1) Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh JDIH Kementerian meliputi: a. Dokumen Hukum peraturan perundang-undangan; dan b. Dokumen Hukum selain peraturan perundang- undangan. (2) Dokumen Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG; c. PERATURAN PEMERINTAH; d. peraturan PRESIDEN; dan e. peraturan Menteri. (3) Dokumen Hukum selain perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. keputusan PRESIDEN; b. instruksi PRESIDEN; c. keputusan Menteri; d. peraturan dan keputusan pimpinan tinggi madya; e. instruksi Menteri; f. instruksi atas nama Menteri; g. instruksi pimpinan tinggi madya; h. surat edaran Menteri; i. surat edaran atas nama Menteri; j. surat edaran pimpinan tinggi madya; k. nota kesepahaman/kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; l. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya; m. naskah akademik; n. naskah urgensi; o. monografi hukum; p. kajian hukum; q. artikel hukum; dan r. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum selain perundang-undangan lainnya. (4) Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 8

(1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditetapkan oleh Menteri disimpan oleh Pusat JDIH Kementerian. (2) Salinan naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan oleh Anggota JDIH Kementerian. (3) Naskah asli Dokumen Hukum yang berupa peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian disimpan oleh Anggota JDIH sesuai dengan unit organisasi masing-masing.

Pasal 9

(1) Pusat JDIH Kementerian membangun sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman JDIH Kementerian. (2) Pusat JDIH Kementerian melakukan pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke dalam laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Dokumen Hukum Peraturan Perundang-undangan diundangkan dan Dokumen Hukum selain perundang-undangan diterbitkan atau dikeluarkan. (3) Laman JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 10

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13