Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang KRITERIA PERTIMBANGAN TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON

PERMEN Nomor 22 Tahun 2021

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari: a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan kardiologi; c. pelayanan rawat inap; d. pelayanan gawat darurat; e. pelayanan laboratorium; f. pelayanan radiologi; g. pelayanan kemoterapi; h. pelayanan tindakan operasi bedah sentral; i. pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah; j. pelayanan ambulans; k. pelayanan pendidikan dan pelatihan; l. pelayanan tindakan medical check-up; dan m. pelayanan lain-lain. (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan: a. karcis dan registrasi pasien; b. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/psikologi; c. konsultasi; dan/atau d. tindakan medik dan terapi rawat jalan. (3) Pelayanan kardiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan: a. poliklinik jantung; b. cath-lab; dan/atau c. tindakan intensive care di ruang Intensive Care Unit (ICU) dan Intensive Cardiac Care Unit (ICCU). (4) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan: a. akomodasi; b. jasa visite dokter spesialis dan sub-spesialis; c. tindakan keperawatan; d. konsultasi; e. tindakan medik rawat inap; f. persalinan rawat inap; dan/atau g. tindakan intensive care lainnya. (5) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelayanan: a. tindakan kecil; b. tindakan sedang; c. tindakan besar; dan/atau d. tindakan khusus. (6) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi laboratorium: a. patologi klinik; dan/atau b. patologi anatomi. (7) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelayanan: a. pemeriksaan Magnetig Resonance Imaging (MRI); b. pemeriksaan Ultrasonografi (USG); c. pemeriksaan Multislice Computed Tomography (MSCT) 128 slice; d. pemeriksaan radiologi lainnya untuk penegakan diagnostik; dan/atau e. pelayanan radioterapi. (8) Pelayanan kemoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi pelayanan: a. pencampuran obat sitostatika; dan/atau b. kemoterapi. (9) Pelayanan tindakan operasi bedah sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pelayanan: a. tindakan operasi bedah digestif; b. tindakan operasi bedah anak; c. tindakan operasi bedah obstetri dan ginekologi; d. tindakan operasi bedah mata; e. tindakan operasi bedah onkologi; f. tindakan operasi bedah ortopedi; g. tindakan operasi bedah plastik; h. tindakan operasi bedah Telinga Hidung Tenggorokan (THT); i. tindakan operasi bedah urologi; j. tindakan operasi bedah vaskuler; k. tindakan operasi bedah paru/thorax; l. tindakan operasi bedah saraf; m. tindakan operasi bedah gigi dan mulut; dan/atau n. tindakan operasi bedah jantung. (10) Pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pelayanan: a. pemeriksaan forensik dan pemulasaraan jenazah; b. pemeriksaan laboratorium; dan/atau c. pemeriksaan kasus kekerasan seksual. (11) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi pelayanan: a. ambulans pasien; dan/atau b. ambulans jenazah. (12) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi pelayanan: a. pelatihan; b. penelitian; c. magang/latihan kerja; d. kunjungan/studi banding/field trip; e. diklat (in house) yang dijual; f. tanda pengenal; g. studi pendahuluan; dan/atau h. tenaga penelusuran data untuk paling banyak 2 (dua) kali konsultasi. (13) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi: a. surat keterangan; b. jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit; dan/atau c. jasa pelayanan lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang KRITERIA PERTIMBANGAN TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13