Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 71 Tahun 2020

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keempat

Direktur

Pasal 10

Koreksi

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes.

Pasal 11

Koreksi

Susunan organisasi direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. direktur dan wakil direktur; b. bagian dan/atau subbagian; c. jurusan; d. pusat; dan e. unit.

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; e. pelaksanaan kerja sama; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Pasal 14

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. wakil direktur bidang akademik; b. wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan c. wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 15

(1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi. (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

BAB 1

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 12

Koreksi

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; e. pelaksanaan kerja sama; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Pasal 14

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. wakil direktur bidang akademik; b. wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan c. wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 15

(1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi. (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 16

(1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes. (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh kepala.

Pasal 17

(1) Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian administrasi akademik dan umum. (2) Bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi akademik dan umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Poltekkes Kemenkes; b. penyiapan bahan administrasi akademik; c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama; d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; e. pengelolaan data dan informasi; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pelaksanaan urusan keuangan; h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa; i. penataan organisasi dan tata laksana; j. pelaksanaan urusan kepegawaian; k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Pasal 18

Susunan organisasi bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas: a. subbagian administrasi akademik; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama Poltekkes Kemenkes kelas I.

Pasal 20

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 21

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas II.

Pasal 22

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, oganisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas III.

BAB 2

Bagian dan/atau Subbagian

Pasal 16

Koreksi

(1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes. (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh kepala.

Pasal 17

(1) Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian administrasi akademik dan umum. (2) Bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi akademik dan umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Poltekkes Kemenkes; b. penyiapan bahan administrasi akademik; c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama; d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; e. pengelolaan data dan informasi; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pelaksanaan urusan keuangan; h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa; i. penataan organisasi dan tata laksana; j. pelaksanaan urusan kepegawaian; k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Pasal 18

Susunan organisasi bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas: a. subbagian administrasi akademik; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama Poltekkes Kemenkes kelas I.

Pasal 20

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 21

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas II.

Pasal 22

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, oganisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas III.

Pasal 24

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. program studi; d. laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan e. kelompok jabatan fungsional dosen. (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan jurusan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 26

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi. (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua program studi. (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang ditetapkan oleh direktur. (4) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berdasarkan usulan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala Badan yang disertai dengan kajian kebutuhan.

Pasal 27

(1) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. (2) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

BAB 3

Jurusan

Pasal 24

Koreksi

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. program studi; d. laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan e. kelompok jabatan fungsional dosen. (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan jurusan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 26

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi. (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua program studi. (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang ditetapkan oleh direktur. (4) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berdasarkan usulan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala Badan yang disertai dengan kajian kebutuhan.

Pasal 27

(1) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. (2) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 28

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 29

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas I dan Poltekkes Kemenkes kelas II terdiri atas: a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pusat pengembangan pendidikan; dan c. pusat penjaminan mutu. (2) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas III terdiri atas: a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 4

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 5

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kelima

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34