Peraturan Menteri Nomor 05-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

PERMEN Nomor 05-pmk-08-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. 2. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 4. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. 5. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai SBSN, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. 6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 7. Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri. 8. Bank adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 9. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. 10. Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Bank INDONESIA, atau Lembaga Penjamin Simpanan. 11. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai LPS. 12. Agen Lelang adalah pihak yang melakukan lelang sesuai dengan ketentuan mengenai lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri. 13. Lelang adalah lelang SBSN dan lelang SBSN tambahan. 14. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh Peserta Lelang, Bank INDONESIA, dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka pendek, atau Peserta Lelang dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN. 15. Lelang SBSN Tambahan (Green Shoe Option) selanjutnya disebut Lelang SBSN Tambahan adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN. 16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN. 17. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. 18. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan: a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran Imbalan tetap (fixed coupon) atau pembayaran Imbalan secara diskonto; atau b. volume dan harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan Imbalan mengambang (floating coupon). 19. Penawaran Pembelian Non Kompetitif (Non Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan: a. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan tetap atau pembayaran Imbalan secara diskonto; atau b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan mengambang. 20. Harga Beragam (Multiple Price) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran pembelian yang diajukannya. 21. Harga Seragam (Uniform Price) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang. 22. Harga Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Price) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah perkalian masing-masing volume SBSN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SBSN yang terjual. 23. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai SBSN. 24. Harga Setelmen adalah: a. harga yang dibayarkan atas Lelang yang dimenangkan, sebesar harga bersih (clean price) atau Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang pembelian SBSN dengan memperhitungkan Imbalan berjalan (accrued return), dalam hal Lelang dengan Imbalan berupa kupon; atau b. harga yang dibayarkan atas Lelang yang dimenangkan, sebesar Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang pembelian SBSN, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan secara diskonto. 25. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank INDONESIA.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri dapat menunjuk Bank INDONESIA sebagai Agen Lelang untuk melaksanakan Lelang. (2) Agen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengumumkan rencana Lelang SBSN yang memuat paling kurang nama Peserta Lelang, waktu pelaksanaan Lelang SBSN, jumlah indikatif SBSN yang ditawarkan, jangka waktu SBSN, tanggal penerbitan, tanggal Setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman hasil Lelang SBSN kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang SBSN; b. melaksanakan Lelang SBSN; c. menyampaikan data penawaran pembelian Lelang SBSN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan d. mengumumkan hasil ketetapan Lelang SBSN kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang. (3) Dalam hal Bank INDONESIA bertindak sebagai Agen Lelang, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang mengikuti Peraturan Bank INDONESIA.

Pasal 4

(1) Setiap Pihak dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN. (2) Pembelian SBSN secara Lelang di pasar perdana oleh Pihak selain Bank INDONESIA dan LPS dilakukan melalui Peserta Lelang.

Pasal 5

(1) Bank INDONESIA dapat membeli SBSN di pasar perdana hanya untuk SBSN Jangka Pendek. (2) Pembelian SBSN Jangka Pendek oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dan atas nama Bank INDONESIA sendiri.

Pasal 6

(1) LPS dapat membeli SBSN di pasar perdana untuk SBSN Jangka Pendek maupun SBSN Jangka Panjang. (2) Pembelian SBSN oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dan atas nama LPS sendiri.

Pasal 7

(1) Bank dan Perusahaan Efek mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 8

Bank dan Perusahaan Efek yang telah menjadi Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Dealer Utama dapat mengikuti Lelang dengan mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan melampirkan surat penunjukan sebagai Dealer Utama.

Pasal 9

Bank yang akan menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang; b. memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berdasarkan Peraturan Bank INDONESIA; dan c. menjadi peserta Bank INDONESIA Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Pasal 10

Perusahaan Efek yang akan menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek; b. memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan minimal rata-rata harian selama satu bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); c. menjadi peserta BI-SSSS.

Pasal 11

Peserta Lelang harus menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SBSN.

Pasal 12

(1) Peserta Lelang yang tidak menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan surat peringatan. (2) Menteri berwenang mencabut penunjukan Peserta Lelang dalam hal Peserta Lelang tidak menyampaikan penawaran selama 4 (empat) kali berturut-turut atau menyampaikan penawaran pembelian kurang dari 4 (empat) kali dalam 8 (delapan) kali Lelang SBSN terakhir. (3) Surat peringatan dan pencabutan penunjukan Peserta Lelang ditetapkan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri. (4) Peserta Lelang yang telah dicabut penunjukannya sebagai Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan kembali menjadi Peserta Lelang setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat pencabutan.

BAB III

PELAKSANAAN LELANG

Pasal 13

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN rencana Lelang SBSN dan rencana Lelang SBSN Tambahan sebelum tanggal pelaksanaan Lelang. (2) Penetapan rencana Lelang SBSN dilakukan sebelum pelaksanaan Lelang SBSN yang paling kurang memuat jenis akad, tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, target indikatif, metode penetapan harga SBSN, persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Non Kompetitif untuk SBSN yang akan ditawarkan, serta Barang Milik Negara (BMN) atau obyek pembiayaan SBSN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN. (3) Penetapan rencana Lelang SBSN Tambahan dilakukan pada saat penetapan hasil Lelang SBSN yang paling kurang memuat waktu pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, jangka waktu SBSN dan Imbal Hasil sebagai dasar perhitungan harga SBSN yang ditawarkan dalam Lelang SBSN Tambahan, serta Pihak yang dapat mengikuti Lelang SBSN Tambahan. (4) Penetapan rencana Lelang SBSN dan rencana Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 14

(1) Pengumuman rencana Lelang SBSN dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang SBSN. (2) Pengumuman rencana Lelang SBSN Tambahan dilakukan setelah penetapan Lelang SBSN.

Pasal 15

Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan tujuan antara lain: a. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Mekanisme Pembentukan Harga (Price Discovery); dan/atau c. Pembentukan seri benchmark (benchmark series).

Pasal 16

(1) Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam hal realisasi penerbitan SBSN lebih rendah dari target yang ditetapkan. (2) Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam hal: a. jumlah penawaran pembelian untuk suatu seri SBSN dalam Lelang SBSN memenuhi separuh atau lebih dari target indikatif penerbitan; dan b. jumlah penawaran pembelian untuk seri SBSN sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat dimenangkan dan/atau memenuhi harga acuan (owner’s estimate) kurang dari separuh jumlah penawaran pembelian. (3) Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dalam hal separuh atau lebih penawaran pembelian atas suatu seri SBSN yang akan dipersiapkan untuk menjadi seri benchmark Surat Berharga Negara tidak dapat dimenangkan dan/atau tidak memenuhi harga acuan.

Pasal 17

Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

Pasal 18

(1) Penetapan harga SBSN bagi pemenang Lelang SBSN dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dapat dilakukan dengan metode Harga Beragam atau dengan metode Harga Seragam. (2) Penetapan harga SBSN bagi pemenang Lelang SBSN dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dilakukan berdasarkan Harga Rata-Rata Tertimbang hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

Pasal 19

(1) Bank INDONESIA hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian SBSN Jangka Pendek dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif. (2) LPS hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian SBSN dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif. (3) Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk dan atas nama dirinya dan/atau melalui Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif. (4) Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN Jangka Pendek untuk dan atas nama Pihak selain Bank INDONESIA dan LPS, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif. (5) Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN Jangka Panjang untuk dan atas nama Pihak selain Bank INDONESIA dan LPS, dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

Pasal 20

(1) Menteri MENETAPKAN hasil Lelang SBSN yang meliputi nilai nominal SBSN yang dimenangkan serta tingkat Imbalan dan/atau diskonto, termasuk jenis dan nilai Aset SBSN, pada tanggal pelaksanaan Lelang SBSN. (2) Penetapan hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian Lelang SBSN yang masuk. (3) Penetapan hasil Lelang SBSN didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, waktu pengajuan penawaran pembelian, volume, dan pengelolaan risiko utang. (4) Penetapan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 21

Agen Lelang mengumumkan ketetapan hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Peserta Lelang dan/atau LPS pada hari pelaksanaan Lelang SBSN, paling kurang meliputi nama pemenang, nilai nominal, serta tingkat Imbalan dan/atau diskonto.

Pasal 22

(1) Lelang SBSN Tambahan hanya dapat diikuti oleh : a. Bank INDONESIA; b. LPS; dan/atau c. Peserta Lelang, yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN. (2) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan oleh Bank INDONESIA, LPS dan/atau Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar penawaran pembelian masing-masing dalam Lelang SBSN untuk seri SBSN yang ditawarkan dalam Lelang SBSN Tambahan. (3) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan untuk SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank INDONESIA.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, Agen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengumumkan rencana Lelang SBSN Tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang memuat paling kurang nama peserta Lelang SBSN Tambahan, waktu pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, seri SBSN dan Imbal Hasil sebagai dasar perhitungan harga SBSN yang akan ditawarkan kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang; b. menerima penawaran pembelian dari pihak sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan; c. menyampaikan data penawaran pembelian Lelang SBSN Tambahan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan d. mengumumkan hasil ketetapan Lelang SBSN Tambahan kepada pihak sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan melalui sistem Lelang.

Pasal 24

(1) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif. (2) Harga Setelmen bagi pemenang Lelang SBSN Tambahan ditetapkan dengan metode Harga Seragam berdasarkan harga bersih yang dikonversi dari Imbal Hasil rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari Penawaran Pembelian Kompetitif yang dimenangkan dalam Lelang SBSN.

Pasal 25

(1) Menteri dapat menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian yang masuk dalam Lelang SBSN Tambahan. (2) Menteri MENETAPKAN hasil Lelang SBSN Tambahan yang meliputi nilai nominal SBSN yang dimenangkan, nama pemenang, dan rincian hasil penjatahan, termasuk jenis dan nilai Aset SBSN, pada tanggal pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan. (3) Penetapan hasil Lelang SBSN Tambahan didasarkan atas pertimbangan, antara lain volume penawaran pembelian, kebutuhan pembiayaan APBN, dan pengelolaan risiko utang. (4) Penerimaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 26

Agen Lelang mengumumkan ketetapan hasil Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada pihak sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan pada hari pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, paling kurang meliputi nama pemenang dan nilai nominal.

BAB Kedua

Pelaksanaan Lelang SBSN

Pasal 17

Koreksi

Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

DOKUMEN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Pasal 27

Koreksi

Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Lelang antara lain: a. dokumen transaksi Aset SBSN; b. perjanjian perwaliamanatan; c. ketentuan dan syarat (terms and conditions) SBSN; dan/atau d. fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

Pasal 28

Koreksi

(1) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, antara lain: a. perjanjian jual beli atau sewa menyewa BMN untuk digunakan sebagai Aset SBSN; b. perjanjian sewa menyewa Aset SBSN; c. perjanjian jual beli Aset SBSN, termasuk yang berupa obyek pembiayaan SBSN; dan/atau d. perjanjian penyertaan (partnership). (2) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Akad SBSN yang diterbitkan. (3) Akad SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Akad Ijarah, Akad Istishna’, Akad Musyarakah, Akad Mudarabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 29

(1) Dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Wali Amanat yang ditunjuk. (2) Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 30

(1) Perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b hanya diperlukan dalam hal: a. penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh Pemerintah; atau b. penerbitan SBSN dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dan selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat. (2) Dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Wali Amanat yang ditunjuk. (3) Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN dan Perusahaan Penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat, perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.

Pasal 31

Penunjukan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), serta pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

BAB V

SETELMEN

Pasal 32

Koreksi

(1) Setelmen SBSN Jangka Panjang dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T +5). (2) Setelmen SBSN Jangka Pendek dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T +2).

Pasal 33

Koreksi

(1) Setelmen dalam rangka Lelang SBSN Tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan Setelmen Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Setelmen Lelang SBSN.

Pasal 34

(1) Perhitungan Harga Setelmen per unit SBSN dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Perhitungan Harga Setelmen SBSN Jangka Pendek dengan imbalan berupa diskonto dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 35

(1) Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya (actual per actual) dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo. (2) Jumlah hari (day count) untuk perhitungan Imbalan berjalan (accrued return) menggunakan basis jumlah hari sebenarnya.

Pasal 36

Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap Setelmen seluruh penawaran pembelian masing-masing yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.

Pasal 37

(1) Peserta Lelang yang penawaran pembeliannya telah diterima oleh Pemerintah, dinyatakan batal dalam hal tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen atau saldo giro Rupiah Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar di Bank INDONESIA tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen. (2) Terhadap setiap pembatalan transaksi Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SBSN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 38

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen SBSN mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 05-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VI

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41