Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadang Beras Pemerintah

PERMEN Nomor 19 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 2. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras dan/atau gabah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 3. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RIBUN adalah rekening tempat penampungan dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah. 6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 7. Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah. 8. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri. 9. Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PKIP adalah dokumen yang disusun oleh KIP yang berisi pedoman umum antara lain mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya dan risiko. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYALURAN DAN/ATAU PELEPASAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Pasal 9

Koreksi

(1) Perum BULOG melaksanakan pengadaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cadangan pangan pemerintah. (2) Nilai pengadaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: a. harga pembelian pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan b. realisasi volume pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Perum BULOG.

Pasal 10

(1) Berdasarkan pelaksanaan pengadaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perum BULOG melakukan penyaluran dan/atau pelepasan CBP. (2) Nilai penerimaan dari penyaluran dan/atau pelepasan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan nilai pengadaan CBP yang dilakukan. (3) Penerimaan dari penyaluran dan/atau pelepasan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kembali (revolving fund) untuk pengadaan CBP oleh Perum BULOG.

Pasal 11

Pengadaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penyaluran dan/atau pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 12

(1) Nilai Investasi Pemerintah pada Perum BULOG meliputi: a. nilai CBP sesuai dengan nilai pengadaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); b. saldo pokok dana Investasi Pemerintah yang belum disalurkan untuk pengadaan CBP termasuk penerimaan berupa kas dari hasil penyaluran dan/atau pelepasan CBP; dan c. penerimaan berupa piutang dari penyaluran dan/atau pelepasan CBP. (2) Perum BULOG melakukan langkah pencegahan terjadinya penurunan atas nilai Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi penurunan atas nilai Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum BULOG memulihkan nilai Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadang Beras Pemerintah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21