Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 542), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, disediakan dana Subsidi Pupuk. (2) Tata cara penyediaan dana Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana Subsidi Pupuk dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (3) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana Subsidi Pupuk. 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

Subsidi Pupuk disalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani dan pembudi daya ikan dan/atau kelompok pembudi daya ikan melalui Pelaksana Subsidi Pupuk. 5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Koreksi

(1) Pembayaran Subsidi Pupuk dapat diberikan kepada Pelaksana Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku dengan menyampaikan jaminan atas pembayaran pengadaan bahan baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembayaran Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dan target pada DIPA BUN. (3) Penentuan komponen biaya pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 5B

Koreksi

(1) Pembayaran Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku diberikan kepada Pelaksana Subsidi Pupuk sebelum realisasi pengadaan sesuai dengan rencana pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi yang telah disesuaikan dengan produksi pupuk bersubsidi dengan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (2) Pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. untuk kebutuhan bahan baku selama 1 (satu) tahun dan dilakukan paling lambat pada triwulan pertama tahun berjalan; dan b. terlebih dahulu direviu oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. (3) Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk mengajukan tagihan pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk dengan melampirkan: a. penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; b. rencana pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan c. jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1). (4) Berdasarkan pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara melakukan pengujian atas hak tagih dan penerbitan permintaan pembayaran. (5) Berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran melakukan pengujian tagihan dan penerbitan perintah pembayaran. (6) Pengujian dan penerbitan permintaan/perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (7) Perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melakukan pengujian terhadap perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pencairan dana Subsidi Pupuk kepada pihak yang ditunjuk dalam perintah pembayaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 5C

Koreksi

(1) Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk secara triwulanan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk melakukan evaluasi atas realisasi pembayaran keperluan bahan baku terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. (3) Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pembayaran bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk menyusun proyeksi penyaluran pupuk bersubsidi tahun berkenaan pada akhir triwulan ketiga. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian target penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan hasil proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk memperhitungkan pembayaran keperluan pengadaan bahan baku dalam pembayaran Subsidi Pupuk periode berikutnya pada tahun berjalan. (5) Dalam hal hasil proyeksi atas realisasi pembayaran bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan akhir tahun, Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk melakukan penyetoran dana sisa pengadaan bahan baku sampai dengan akhir tahun ke rekening kas negara paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (6) Tata cara penyetoran dana sisa pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk mengajukan tagihan pembayaran Subsidi Pupuk kepada kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk setelah pupuk bersubsidi disalurkan. (2) Pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan dana subsidi untuk pengadaan bahan baku yang telah diberikan kepada Pelaksana Subsidi Pupuk sebelum realisasi pengadaan. (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam setiap pengajuan penagihan, berupa pengurangan nilai pembayaran Subsidi Pupuk yang telah disalurkan pada periode berkenaan dengan nilai penggunaan bahan bakunya. (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Pupuk untuk kebutuhan bahan baku belum dibayarkan. (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan sejak tagihan pembayaran Subsidi Pupuk diajukan pertama kali setelah pembayaran Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku. 7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada kuasa pengguna anggaran Subsidi Pupuk, dengan melampirkan: a. berita acara realisasi penyaluran, penebusan dan verifikasi; dan b. perhitungan proporsi penggunaan bahan baku atas pupuk bersubsidi yang telah disalurkan. (2) Berdasarkan pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara melakukan pengujian atas hak tagih dan penerbitan permintaan pembayaran. (3) Berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran melakukan pengujian tagihan dan penerbitan perintah pembayaran. (4) Pengujian dan penerbitan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta pengujian dan penerbitan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (5) Perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melakukan pengujian terhadap pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pencairan dana subsidi kepada pihak yang ditunjuk dalam perintah pembayaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (7) Berdasarkan pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) dapat dikurangi secara proposional sesuai dengan nilai sisa bahan baku yang belum disalurkan. 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Tata cara perhitungan dan penagihan pengadaan bahan baku serta penghitungan pengadaan dan penyaluran Subsidi Pupuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal II

Koreksi

1. Perhitungan Subsidi Pupuk dan pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Pupuk yang diajukan kepada kuasa pengguna anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. 2. Tagihan pembayaran Subsidi Pupuk yang telah diajukan sebagaimana dimaksud angka 1 harus diperhitungkan dengan pembayaran tagihan Subsidi Pupuk untuk pengadaan bahan baku tahun 2026. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2026… TAHUN … TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor ………………(1)……………………… Yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama : ……………(2)…………………………. 2. NIP : ……………(3)…………………………. 3. Jabatan : ……………(4)…………………………. 4. Satuan Kerja : …………...(5)...(nama dan kode)…. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 1. bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima berdasarkan DIPA Nomor ……(6)……Tanggal……(7)….. dengan perincian sebagai berikut: Nomor Akun Penerima Uraian Bukti Jumlah Tanggal Nomor (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Jumlah (15) 2. Bukti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja ……(5)...... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 3. Perhitungan dana subsidi sebesar Rp……(15)…(dengan angka dan huruf)…….. telah dihitung dengan benar. 4. Perhitungan sebesar …(15)…… untuk penyaluran subsidi telah diverifikasi sesuai dengan berita acara verifikasi tanggal …(16)…… nomor …(17)……. 5. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran dana subsidi tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ……(18)………, …………………….. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (19) Nama lengkap NIP Materai PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (2) Diisi dengan nama penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (3) Diisi dengan NIP penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (4) Diisi dengan nama jabatan KPA/PPK (5) Diisi dengan nama dan kode satuan kerja bersangkutan (6) Diisi dengan nomor DIPA (7) Diisi dengan tanggal DIPA (8) Diisi dengan nomor urut (9) Diisi dengan kode akun pengeluarsn sebagaimana yang tercantum dalam DIPA (10) Diisi dengan pihak yang berhak menerima pembayaran (11) Diisi dengan uraian singkat kegiatan pengeluaran negara (12) Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan (13) Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan (14) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan (15) Diisi dengan akumulasi jumlah uang yang dibayarkan (16) Diisi dengan nomor Berita Acara Verifikasi (17) Diisi dengan tanggal Berita Acara Verifikasi (18) Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (19) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 5C

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal II