Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha …

Pasal 2

(1) IJP-KUR bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR dalam bentuk subsidi pemerintah kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Tanpa Kerja INDONESIA. (2) Subsidi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana IJP-KUR dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. (2) Menteri selaku Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi MENETAPKAN pejabat setingkat eselon I pada KementerianTeknis sebagai KPA. (3) Dalam penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.

Pasal 4

Koreksi

Penjaminan KUR dilaksanakan melalui kerjasama penjaminan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara kpa dengan Perusahaan Penjamin.

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap awal tahun anggaran, Perusahaan Penjamin menyampaikan RPT-KUR untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA berdasarkan: a. penjaminan KUR yang masih berjalan pada tahun anggaran berikutnya; dan b. target penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. (2) RPT-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Perusahaan Penjamin kepada KPA paling lambat minggu pertama bulan Januari. (3) KPA menyusun rencana alokasi dana IJP-KUR berdasarkan: a. RPT-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. IJP-KUR yang belum dibayar pada periode sebelumnya. (4) KPA menyampaikan Rencana Alokasi Dana IJP-KUR kepada pejabat setingkat eslon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi paling lambat akhir bulan Januari. (5) Penyusunan alokasi dana IJP-KUR dalam APBN dan penyusunan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Target penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan penjaminan KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dari perhitungan pembayaran IJP-KUR. (2) Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui target penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan IJP-KUR.

Pasal 7

Koreksi

(1) Besaran IJP-KUR ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan besaran IJP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. laporan keuangan Perusahaan Penjamin yang telah diaudit; b. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau c. data dan informasi pendukung lainnya. (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk tim evaluasi. (5) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan dari konsultan independen. (6) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta informasi dan/atau data serta laporan terkait pelaksanaan penjaminan KUR kepada Perusahaan Penjamin, Bank Pelaksana, Kementerian Teknik, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Koreksi

(1) Perhitungan pembayaran IJP-KUR dikurangi jumlah KUR yang dijamin oleh Pemerintah. (2) Perhitungan IJP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tahunan kepada Perusahaan Penjamin sampai dengan selesainya jangka waktu KUR. (3) Dalam hal terjadi klaim risiko oleh Bank Pelaksana atas pelunasan sebelum jangka waktu KUR berakhir, maka IJP-KUR dibayarkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggungan, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.

Pasal 9

Koreksi

(1) Perusahaan Penjamin mengajukan permohonan pembayaran IJP-KUR kepada KPA setiap: a. bulan April, untuk penjaminan yang diterbitkan periode bulan Oktober sampai dengan bulan Maret; b. bulan Oktober, untuk penjaminan yang diterbitkan periode bulan April sampai dengan bulan September. (2) Permohonan pembayaran IJP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendukung: a. Surat Permohonan Pembayaran IJP-KUR sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Rincian tagihan IJP-KUR per sector usaha per bank penyalur per jenis kredit sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Perusahaan Penjamin; d. Salinan Sertifikat Penjaminan; e. Arsip data computer Penjaminan; dan f. Daftar Calon Debitur dari Kementerian Teknis. (3) Penyampaian data pendukung berupa Daftar Calon Debitur dari Kementerian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku mulai Tahun Anggaran 2015. (4) Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Perusahaan Penjamin.

Pasal 10

Koreksi

(1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-KUR yang diajukanoleh Perusahaan Penjamin. (2) KPA dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi atas tagihan IJP-KUR. (3) Hasil verifikasi atas tagihan IJP-KUR yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh BPKP dan Perusahaan Penjamin. (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA. (5) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh BPKP, pelaksanaan verifikasi mengacu pada kriteria yang disepakati antara KPA dan BPKPdan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 11

Koreksi

Tata cara pencairan dana IJP-KUR oleh KPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

KPA dapat meminta laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan penjaminan KUR kepada Perusahaan Penjamin untuk keperluan pengawasan.

Pasal 13

Koreksi

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Tagihan IJP-KUR yang telah diajukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA sebelum serah terima pejabat KPA dan dalam proses verifikasi, penyelesaian pembayarannya dilakukan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 15

Koreksi

Peralihan KPA dari Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada pejabat setingkat esclon 1 pada Kementerian Teknis dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 16

Koreksi

(1) Terhadap Perjanjian Kerjasama Penjaminan yang dibuat sebelum peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pembauran perjanjian oleh KPA dan Perusahaan Penjamin. (2) Pembauran Perjanjian Kerjasama Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 17

Koreksi

Sertifikat penjaminan KUR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tertuang dalam sertifikat penjaminan KUR.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat kecuali ketentuan mengenai besaran JJP-KUR sampai dengan ditetapkannya besaran JJP-KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 201kan MENTERI KEUANGAN, REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP-KUR Kop Surat Perusahaan Penjamin Kredit Nomor .................................................{tempat}, .....(tanggal)..... Lampiran 1 (satu) berkas Hal Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP-KUR) Kepada Yth. .....(diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran)..... .....(diisi alamat Kuasa Pengguna Anggaran)..... Sehubungan dengan pelaksanaan program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh .....(diisi nama Perusahaan Penjamin Kredit)....., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP-KUR) sebagai berikut: .....(diisi periode tagihan IJP-KUR) Sebesar .....(diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf) Pencairan atas tagihan tersebut mohon ditransfer ke rekening kami di: Nama Pemilik Rekening .....(diisi nama Perusahaan Penjamin Kredit) NPWP .....(diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin Kredit) Bank .....(diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin Kredit) Nomor Rekening .....(diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin Kredit) Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. ......(diisi nama Perusahaan Penjamin Kredit)...... Direksi, (tanda tangan) .....(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin Kredit)..... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Rincian Tagihan Inbal Jasa Penjaminan Kredit Unibra Bakti (LIP-KUR) | No | Nama debitur | Tgl & No. Nomor Dokumen Calon Kreditmuster Teknis | Tanggal/Bulan/Tahun Akad Kredit | Jumlah Plafon Kredit | Jumlah Kredit Terbayar | Sisa Kredit | Coverage Penjaminan | Tanggal LIP-KUR | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 2 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 3 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 4 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 5 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 6 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 7 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 8 | Berdik Sean | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 9 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 10 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 11 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 12 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 13 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 14 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 15 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 16 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 17 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 18 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 19 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 20 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 21 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 22 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 23 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 24 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 25 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 26 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 27 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 28 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 29 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 30 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 31 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 32 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 33 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 34 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 35 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 36 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 37 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 38 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 39 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 40 | Berdig Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 41 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 42 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 43 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 44 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 45 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 46 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 47 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 48 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 49 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 50 | Berdik Unibra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Jumlah: Keterangan: 1. Total LIP-KUR (Jumlah LIP-KUR per grup) Berdagang 2. Injekslan (Jumlah (per grup) Berdagang 3. Sertifikat (Jumlah (per grup) Berdagang 4. Komisi Tgl & Nomor Dokumen Calon Debitur (Jumlah Sisa Tagihan Agustus 2015 Ditetap kan di Perusahaan Penjaminan Kredit....... Direksi, Ditetapkan di Perusahaan Penjaminan Kredit....... Tanggal:........................... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATHI BARRI

Peraturan Menteri Nomor 190-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19