Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya

PERMEN Nomor 2 Tahun 2026

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 965) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan Ditandatangani secara elektronik Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2026. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAU dukungan bidang pendidikan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pendidikan. Khusus untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung yang didanai dari DAU dukungan bidang pendidikan disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Unit Sekolah Baru 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan konten digital untuk pendidikan 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Kelas Baru 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Unit Sekolah Baru 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Sekolah Menengah Kejuruan 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Kelas Baru 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 51 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Unit Sekolah Baru 52 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 53 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 54 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 55 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 56 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 57 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 58 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 59 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 60 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 61 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk Pendidikan 62 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengembangan konten digital untuk pendidikan 63 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 64 Pengelolaan Pendidikan Khusus Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 65 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 66 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 67 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 68 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 69 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 70 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 71 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 72 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 73 Pengelolaan Pendidikan Khusus Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 74 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 75 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 76 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Asrama Sekolah 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Fasilitas Parkir 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Kantin Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Mebel Sekolah 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Sekolah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Mebel 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penataan Ruang/Sudut Baca 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Laboratorium 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Asrama Sekolah 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Fasilitas Parkir 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Kantin Sekolah 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Laboratorium 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Mebel Sekolah 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Mebel 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula 52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penataan Ruang/Sudut Baca 54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 55 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 58 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 59 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi 62 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 63 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 64 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 66 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah 67 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir 68 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Kantin Sekolah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 69 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium 70 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 71 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 72 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 73 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 74 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 75 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Laboratorium 76 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 77 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 78 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 79 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 80 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 81 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 82 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah 83 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 84 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah 85 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 86 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 87 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 88 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Mebel 89 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus 90 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 91 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penataan Ruang/Sudut Baca 92 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 93 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 94 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 95 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 96 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 97 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 98 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 99 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 100 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 101 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 102 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus 103 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 104 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah 105 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 106 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 107 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah 108 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah 109 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 110 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus 111 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 112 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 113 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus 114 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus 115 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 116 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 117 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 118 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 119 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 120 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 121 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi 122 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi 123 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Fasilitasi media publik berbahasa daerah 124 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah 125 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah 126 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Kebijakan Strategis 127 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi 128 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah 129 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 130 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 131 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 132 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 133 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 134 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 135 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 136 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 137 Pengelolaan Pendidikan Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 138 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren 139 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma''had Aly No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 140 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma''had Aly 141 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian 142 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 143 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah 144 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi 145 Pengelolaan Pendidikan Dayah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 146 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh 147 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh 148 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh 149 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 150 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh 151 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh 152 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan NonFormal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh 153 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 154 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 155 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah 156 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami 157 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah 158 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan 159 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi 160 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 161 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh 162 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 163 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 5 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 7 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 8 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 9 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat 10 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK 11 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 12 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi 13 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 14 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 15 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 16 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 17 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 18 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Seleksi Atlet Daerah 19 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 20 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 21 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 22 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan Provinsi 23 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 24 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 25 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 26 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 27 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 28 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 29 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 30 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 31 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 32 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 33 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 34 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 35 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 36 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 37 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 38 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 39 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 40 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 41 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya 42 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya 43 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengembangan Cagar Budaya 44 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pemanfaatan Cagar Budaya 45 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 46 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 47 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 48 Pengelolaan Museum Provinsi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu 49 Pengelolaan Museum Provinsi Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 50 Pengelolaan Museum Provinsi Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 51 Pengelolaan Museum Provinsi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 52 Pengelolaan Museum Provinsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 53 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional 54 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 55 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Sosialisasi Adat Istiadat No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 56 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan 57 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh 58 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang 59 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pelatihan Peradilan Adat 60 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 61 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Mediasi Adat 62 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat 63 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Kapasitas Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dan Perwakilan 64 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 65 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja Majelis Adat Aceh 66 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat 67 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat 68 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat 69 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat 70 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 71 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 72 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 73 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kesultanan dan Kadipaten 74 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 75 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 76 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pembangunan Ekosistem Kultural Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Digital 77 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 78 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 79 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 80 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 81 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 82 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Lumbung Mataraman 83 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 84 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Industri Kreatif 85 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 86 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Budaya Bahari No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 87 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 88 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 89 Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal 90 Pendidikan Berbasis Budaya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 91 Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan 92 Pendidikan Berbasis Budaya Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 93 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Pemerintahan Desa Adat 94 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat 95 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat 96 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat 97 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat 98 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga 99 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan 100 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan 101 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan 102 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Prajuru Desa Adat 103 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Pendidikan Pasraman 104 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Adat 105 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 106 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 107 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 108 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 109 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 110 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan Deposit 111 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 112 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 113 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 114 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi 115 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 116 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 117 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 118 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 119 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi 120 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 121 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Katalog Induk Daerah 122 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Bibliografi Daerah 123 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 124 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 125 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 126 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 127 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 128 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 129 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 130 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 131 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 132 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 133 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 134 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 135 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 136 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 137 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 138 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 139 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 140 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 141 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 142 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 143 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 144 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 145 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 146 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 147 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 148 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 149 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 150 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 151 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 152 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pelatihan Mawaris 153 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas 154 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam 155 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru`yat 156 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Seminar Problematika Syariat Islam 157 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat 158 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran 159 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran 160 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pembinaan Imam Hafid pada Masjid 161 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pelaksanaan MTQ 162 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional 163 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional 164 Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 165 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam 166 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil 167 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan 168 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 169 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid Seluruh Aceh 170 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam 171 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Gampong Percontohan Syariat 172 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penyelenggaraan Pengajian di Gampong 173 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman 174 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam 175 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah 176 Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam Penyuluhan Regulasi Syariat Islam 177 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman 178 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Bimbingan Teknis Petugasan Informasi dan Teknologi Masjid Raya Baiturahman 179 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pelatihan Tutor Pendidikan Al-Quran di Masjid Raya Baiturrahman 180 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh 181 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama 182 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama 183 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya 184 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Nadwah/Mubahasah Ilmiah 185 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam 186 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Kajian Pedoman Keagamaan 187 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) 188 Silaturahmi Ulama-Ulama Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah 189 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf 190 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota 191 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim 192 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe 193 Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga- Lembaga Adat No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 194 Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri 195 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Unit Sekolah Baru No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 47 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini 48 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 49 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 50 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini 51 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini 52 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 53 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 54 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 55 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 56 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 57 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Kelas Baru 58 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 59 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Unit Sekolah Baru 60 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 61 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 62 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini 63 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 64 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 66 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 67 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 68 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 69 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 70 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 71 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 72 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 73 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 74 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 75 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 76 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Kelas Baru 77 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 78 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 79 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Unit Sekolah Baru 80 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 81 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 82 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 83 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 84 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 85 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 86 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 87 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Mebel Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Sekolah 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Mebel Sekolah No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penataan Ruang/Sudut Baca 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Perpustakaan Sekolah 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Laboratorium 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Asrama Sekolah 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Fasilitas Parkir 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Kantin Sekolah 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Mebel Sekolah 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Sekolah 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Mebel Sekolah 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penataan Ruang/Sudut Baca 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 51 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Mebel Pendidikan Anak Usia Dini 52 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Anak Usia Dini 53 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini 54 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini 55 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini 56 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemeliharaan Mebel Sekolah 57 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 58 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 59 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 60 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 61 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penataan Ruang/Sudut Baca 62 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Perpustakaan Sekolah 63 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 64 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 65 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 66 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 67 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 68 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 69 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 70 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 71 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 72 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 73 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 74 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 75 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 76 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 77 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 78 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 79 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 80 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 81 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 82 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Ruang/Sudut Baca 83 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 84 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 85 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 86 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 87 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 88 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Laboratorium 89 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Mebel Sekolah 90 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 91 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 92 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 93 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 94 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat 95 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat 96 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 97 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 98 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 99 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 101 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 102 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 103 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 104 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 105 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 106 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 107 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 108 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 109 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 110 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 111 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 112 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 113 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 114 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 115 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 116 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 117 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 118 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kamus Bahasa Daerah 119 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kabupaten/kota 120 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi media publik berbahasa daerah 121 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah 122 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 123 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 124 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 125 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 126 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 127 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 128 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 129 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 130 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 131 Pengelolaan Pendidikan Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 132 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren 133 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian 134 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 135 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah 136 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi 137 Pengelolaan Pendidikan Dayah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 138 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh 139 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh 140 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh 141 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh 142 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh 143 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 144 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 145 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah 146 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami 147 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 148 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan 149 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi 150 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 151 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh 152 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 153 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 4 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Komunitas Adat Terpencil 5 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 8 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 9 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 10 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 11 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 12 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 13 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 14 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 15 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi 16 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 18 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 19 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 21 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 23 Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan 24 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 25 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 26 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 27 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 28 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 29 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 30 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 31 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 32 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 33 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/kota 34 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 35 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 36 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 37 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 38 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota 39 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 40 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 41 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 42 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 43 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 44 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Seleksi Atlet Daerah 45 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 46 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 47 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 48 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 49 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 50 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 51 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 52 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 53 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 54 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 55 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 56 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik 57 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 58 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 59 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 60 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 61 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 62 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 63 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 64 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 65 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 66 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 67 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 68 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 69 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 70 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 71 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 72 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 73 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 74 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 75 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 76 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 77 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 78 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya 79 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya 80 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengembangan Cagar Budaya No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 81 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Cagar Budaya 82 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 83 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 84 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu 85 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 86 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 87 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 88 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 89 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional 90 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 91 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Sosialisasi Adat Istiadat 92 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan 93 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh 94 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang 95 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Penguatan Peradilan Adat 96 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 97 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Mediasi Adat 98 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat 99 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Kapasitas MAA 100 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 101 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja MAA 102 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat 103 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat 104 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat 105 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 106 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 107 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Kewirausahaan Desa 108 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 109 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 110 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 111 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 112 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 113 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 114 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 115 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 116 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 117 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 118 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 119 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 120 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 121 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 122 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 123 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 124 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 125 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 126 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 127 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 128 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran Pelaksanaan MTQ 129 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama 130 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG KESEHATAN DAU dukungan bidang kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang kesehatan. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 4 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 6 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 7 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 9 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional 14 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Kesehatan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain) 5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 6 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 7 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 9 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 10 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Operasional Pelayanan Rumah Sakit 11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik 13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 14 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 15 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 16 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 17 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 18 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 20 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 21 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 22 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 23 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 24 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 25 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Rumah Sakit 26 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 27 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 28 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 29 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 30 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 31 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 32 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 33 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 35 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB 36 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 37 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 38 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk Wahana Pendidikan 39 Penerbitan Pengaduan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 40 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 41 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 42 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 43 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 44 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) 45 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 5 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang 7 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 8 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 10 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 11 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang 12 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Alat Bantu 13 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 14 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 15 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Permakanan 16 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Sandang 17 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 18 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyediaan Permakanan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 19 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Penyediaan Sandang 20 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 21 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Permakanan 22 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Sandang 23 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 24 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 25 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 26 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 27 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 28 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 29 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 3 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 4 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 7 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 14 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 15 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 18 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 19 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 20 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 21 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi 22 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Kesehatan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Kabupaten/Kota 3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 4 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 6 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 7 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 14 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 15 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit 17 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 18 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 19 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok 20 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 21 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 23 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 24 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 25 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 26 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 27 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 28 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 29 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 30 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 31 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 32 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 33 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas 35 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 36 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Puskesmas 37 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 38 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 39 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 40 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 41 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Rumah Sakit 42 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) 43 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 44 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 45 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 46 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 47 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 48 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas 49 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 50 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 51 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 52 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 53 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 54 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 55 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 56 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Manajemen Puskesmas 57 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya 58 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 60 Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 61 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 62 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 63 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 64 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman 65 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 66 Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota 67 Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota 68 Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota 69 Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain Kabupaten/Kota 6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 6 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 7 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Rujukan 8 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang 10 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 11 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 12 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 13 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 14 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 15 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 16 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 17 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 18 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota 19 Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 20 Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 21 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 22 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 23 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana 24 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 25 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 26 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal 27 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 28 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 29 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 30 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 31 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK 32 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 33 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 34 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 35 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 36 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 37 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 38 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 39 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 40 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 41 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 42 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 43 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 44 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 45 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 46 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 47 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan KB Pria 48 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 49 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 50 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 51 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 52 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 53 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Unit pengolahan setempat 54 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 55 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 56 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 57 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 58 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 59 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 60 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 61 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAU dukungan bidang pekerjaan umum dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas Standar Pelayanan Minimal serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pekerjaan umum. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota 10 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 12 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 13 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 14 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 15 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota 16 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 17 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pekerjaan Umum yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Akhir (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS- 3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kabupaten/Kota 2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Peningkatan TPA/TPST/SPA 3 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Optimalisasi TPA/TPST/SPA 4 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota 5 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembangunan TPA/TPST/SPA 6 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 7 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan 8 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 9 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 10 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) Kewenangan Provinsi 2 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Tanggul Sungai No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 3 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Kanal Banjir 4 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai 5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Normalisasi/Restorasi Sungai 6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 7 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 8 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi 9 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 10 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi 11 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Sungai 12 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 13 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 14 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 15 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 16 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 17 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 18 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 19 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 20 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Embung 21 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 22 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Unit Air Baku 23 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku 24 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 26 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 27 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 28 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Unit Air Baku 29 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 30 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendung Irigasi 31 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 32 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak 33 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 34 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 35 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bendung Irigasi 36 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 37 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak 38 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 39 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 40 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendung Irigasi 41 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 42 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 43 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 44 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 45 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 46 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 47 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 48 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 49 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi 50 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 51 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 52 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 53 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 54 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 55 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 56 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air 57 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi 58 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi 59 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan 60 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jembatan 61 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jembatan 62 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi 63 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jembatan 64 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jalan 65 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rekonstruksi Jalan 66 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jembatan 67 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 68 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Terowongan/Tunnel 69 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menambah Lajur 70 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penggantian Jembatan 71 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Underpass 72 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan 73 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Flyover 74 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menuju Standar 75 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 76 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jalan 77 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Survey Kondisi Jalan/Jembatan 78 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengelolaan Leger Jalan 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 12 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 13 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 14 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 15 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 16 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 17 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 18 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 19 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 20 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 21 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kabupaten/Kota 22 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 23 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 24 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 25 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 26 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 27 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 28 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 29 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa 30 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 31 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 32 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 33 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 34 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Unit pengolahan setempat 35 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 36 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pekerjaan Umum yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 3 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 4 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 5 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa 6 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 7 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 8 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendungan 3 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Tanggul Sungai 4 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Kanal Banjir 6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 7 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Polder/Kolam Retensi 8 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Breakwater 9 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 10 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendungan 11 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Rehabilitasi Tanggul Sungai No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 13 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 14 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Kanal Banjir 15 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Breakwater 16 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Tanggul Sungai 17 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 18 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kanal Banjir 19 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Revitalisasi Danau 20 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Normalisasi/Restorasi Sungai 21 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 22 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 23 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 24 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 25 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 26 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 27 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 28 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai 29 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan danau 33 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sungai 34 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 35 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 36 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 37 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 38 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 39 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 40 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 41 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 42 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 43 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 44 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 45 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 46 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 47 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 48 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 49 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 51 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 52 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 53 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 54 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 55 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 56 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R 57 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 58 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku 59 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 60 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pembangunan Unit Air Baku 61 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Rehabilitasi Unit Air Baku 62 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Rehabilitasi Embung 63 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 64 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 65 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 66 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 67 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 68 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendung Irigasi 69 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak 71 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 72 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 73 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 74 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bendung Irigasi 75 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 76 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak 77 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 78 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 79 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 80 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendung Irigasi 81 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 82 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak 83 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 84 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 85 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 86 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 87 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 88 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 89 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 90 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 91 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 92 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air 93 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 94 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa 95 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan 96 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 97 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 98 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penggantian Jembatan 99 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan 100 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rekonstruksi Jalan 101 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan 102 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Flyover 103 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 104 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menuju Standar 105 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jembatan 106 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan 107 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jembatan 108 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menambah Lajur 109 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jembatan 110 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Survey Kondisi Jalan/Jembatan 111 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 112 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Terowongan/Tunnel 113 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan 114 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Underpass 115 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jembatan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF