Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMEN Nomor 214-pmk-01-2011 Tahun 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat TKPKN, adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja. 4. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, tanpa Alasan yang sah. (2) Pegawai tidak dinyatakan melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ketidakhadiran, keterlambatan masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dengan menggunakan Alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh: a. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II; b. Pejabat Eselon II di kantor pusat, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungannya masing- masing; c. Pejabat Eselon II di kantor vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III, dan pejabat Eselon IV serta pejabat fungsional di lingkungannya masing-masing; d. Pejabat Eselon III di kantor pusat, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Pelaksana; atau e. Pejabat Eselon III di kantor vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV, pejabat Eselon V, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungannya masing-masing. (4) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Jam Kerja.

Pasal 5

(1) Pegawai yang melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk bekerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja; c. tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dan/atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya selama 3¾ (tiga tiga per empat) jam; dan e. bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan penghitungan kumulatif didasarkan pada waktu keterlambatan. (2) Penghitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja. (3) Terhadap Pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Pejabat yang menangani daftar hadir elektronik menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PEMOTONGAN TKPKN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemotongan TKPKN diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari; b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja; c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan; e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).

Pasal 8

(1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari. (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Khusus bagi Pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berlaku ketentuan sebagai berikut: a. kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; www.djpp.kemenkumham.go.id b. kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa Tingkat Keterlambatan 1 (TL 1) diwajibkan untuk mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutan.

Pasal 10

Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bagi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena: a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus); b. menjalani cuti karena alasan penting, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus); c. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) dan 2,5% (dua koma lima perseratus); atau d. menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) dan 2,5% (dua koma lima perseratus).

Pasal 12

(1) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya diberikan bagi Pegawai yang mengajukan cuti karena alasan penting dengan alasan orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu meninggal dunia. (2) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia; atau b. paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia. (3) Bagi Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari berikutnya dikenakan pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

(1) Kepada Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang sakit dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama 2 (dua) hari kerja, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus). c. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus). d. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 5 (lima) hari kerja, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

(1) Kepada Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d untuk melaksanakan persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) selama 5 (lima) hari kerja dan untuk hari berikutnya diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus). (2) Kepada Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan potongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Kepada Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 100% (seratus perseratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, TKPKN Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali. Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Finnish (Finland) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Finnish (Finland) www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB V

PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TKPKN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan ayat (4) diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. (2) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan. (3) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. (4) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3 diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan; dan b. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal, diberlakukan terhitung mulai: 1. bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan; atau 2. bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. (5) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 4 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke- 15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin. (6) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan TKPKN berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan TKPKN berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam www.djpp.kemenkumham.go.id Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011........... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN*) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Bekerja/Izin Pulang Sebelum Waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Bekerja/……………………………………….*) selama…………hari/jam/menit*), pada hari………………………, tanggal………………............ karena alasan penting, yaitu…………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …… Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. Menyetujui/Tidak Menyetujui*) Hormat kami *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR…214.2/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN …………………………………..... .......................................................... NIP ................................................ ................................................. ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT KETERANGAN SURAT KETERANGAN NOMOR: KET-............................. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini menerangkan bahwa Pegawai: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari…………………, tanggal………………......., antara Pukul..............s.d. ................ Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan: 1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan 2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR….. 214 /PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN ……………………,………. (Atasan langsung) ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) WAKTU MASUK BEKERJA PERSENTASE POTONGAN TL 1 07.31 s.d. < 08.01 0,5 % TL 2 08.01 s.d. < 08.31 1 % TL 3 08.31 s.d. < 09.01 1,25 % TL 4 ≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRANIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR….214 /PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIANKEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) WAKTU PULANG BEKERJA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 16.31 s.d. < 17.00 0,5 % PSW 2 16.01 s.d. < 16.31 1 % PSW 3 15.31 s.d. < 16.01 1,25 % PSW 4 < 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR…214./PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) WAKTU MASUK BEKERJA PERSENTASE POTONGAN TL 1 07.31 s.d. < 08.01 0 % dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan TL 2 08.01 s.d. < 08.31 1 % TL 3 08.31 s.d. < 09.01 1,25 % TL 4 ≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) WAKTU PULANG BEKERJA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 17.00 s.d. < 17.30 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan 0,5 % 16.31 s.d. < 17.00 PSW 2 16.31 s.d. < 17.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 1 % 16.01 s.d. < 16.31 PSW 3 16.01 s.d. < 16.31 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 1,25 % 15.31 s.d. < 16.01 PSW 4 < 16.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 2,5 % < 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif, dikenakan pemotongan TKPKN secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman disiplin ringan: 1. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran teguran lisan; 2. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran teguran tertulis; dan 3. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang: 1. Sebesar 5050% (lima lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat: 1. Sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Sebesar 100% (seratus perseratus), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administratif tidak dikenakan pemotongan TKPKN. (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pemotongan TKPKN apabila pelanggaran terkait administratif yang dilakukan berupa pelanggaran: a. jam kerja yang merupakan perbuatan berulang-ulang dengan kesengajaan; b. pencapaian sasaran kerja dikarenakan murni kesalahan Pegawai yang bersangkutan; c. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure) yang memiliki unsur merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain; d. proses perceraian tanpa izin murni kesengajaan Pegawai yang bersangkutan; dan/atau e. melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin (poligami). (4) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TKPKN Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

(1) Pelanggaran terkait non administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan pelanggaran kedisiplinan yang terkait dengan: a. penyalahgunaan wewenang; b. terdapat indikasi terjadinya tindak pidana/kejahatan; Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Indonesian (INDONESIA) www.djpp.kemenkumham.go.id c. melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang langsung/tidak langsung menyebabkan kerugian Negara; d. melakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; e. melakukan tindakan yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; f. tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila terdapat indikasi kerugian negara yang akan terjadi; atau g. melakukan tindakan yang terkait dengan pemberian dukungan terhadap calon PRESIDEN/Wakil PRESIDEN, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (2) Pelanggaran terkait administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan pelanggaran kedisiplinan yang terkait dengan: a. jam kerja; b. pencapaian sasaran kerja; c. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure) yang tidak memiliki unsur merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain; d. prosedur laporan perkawinan dan izin perceraian; e. prosedur izin berpoligami; f. prosedur izin usaha; g. prosedur izin ke luar negeri; atau h. prosedur izin menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.

Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22