Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.05/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN www.djpp.kemenkumham.go.id
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN............................................................................
A.
LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM.....................................................
B.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP...................................................
C.
ACUAN PENYUSUNAN ..................................................................
D.
GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN...........
E.
KETENTUAN LAIN-LAIN............................................................................................
BAB II LAPORAN KEUANGAN .................................................................
A.
KERANGKA DASAR .......................................................................
B.
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN .................................................................
C.
KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN.......................................................
D.
FORMAT LAPORAN KEUANGAN...................................................
BAB III BAGAN AKUN STANDAR .............................................................
A.
PENDAHULUAN.............................................................................
B.
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN .............................................
C.
PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL..............................................................................................................................
D.
BAGAN AKUN STANDAR UNTUK PEMERINTAH PUSAT....................
E.
BAGAN AKUN STANDAR UNTUK PEMERINTAH DAERAH...............
F.
BAGAN AKUN STANDAR UNTUK KONSOLIDASI....................................
BAB IV KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH......................
A.
LATAR BELAKANG ........................................................................
B.
KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UNTUK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL........................................................................
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (2) UU 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17 Tahun 2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:
Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Ketentuan Peralihan dalam UU 17 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat
(1) menyatakan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 UNDANG-UNDANG ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA)
2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangkan dari BPK.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 2 Tahun 2005 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2009. Hasil kerja KSAP berupa naskah Standar Akuntansi Pemerintahan telah mendapatkan pertimbangan BPK dan telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menyusun laporan www.djpp.kemenkumham.go.id
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan.
SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas.
Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual; basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (cash towards accrual).
Pemerintah sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2004 dengan pendekatan berbasis cash toward accrual. Dengan pendekatan ini, neraca disusun berdasarkan accrual basis, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan cash basis.
UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Bab X Ketentuan Peralihan, pasal 36 secara implisit mengamanatkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa dalam LKPP tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual.
Namun dalam kenyataannya pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan action sesuai dengan kewenangan dan peran masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Di samping itu, adanya tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang semakin luas terutama di negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang penggunaannya diyakini sebagai bagian integral dari kiat-kiat reformasi manajemen keuangan publik dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan.
Dengan terbitnya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP No.24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan Pasal 6 PP 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).
PUSAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (2) PP No.71/2010 tentang SAP, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan penyusunan PUSAP lebih difukuskan kepada panduan penyusunan Bagan Akun Standar (BAS) bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
1. Tujuan Tujuan dari penyusunan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) antara lain adalah:
a. Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum tidak menghalangi masing-masing entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas
b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah.
2. Ruang Lingkup PUSAP berlaku untuk penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).
C. ACUAN PENYUSUNAN Penyusunan PUSAP didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu:
1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.
4. Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah.
D. GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam MENETAPKAN sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sedangkan sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/Walikota yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
E. KETENTUAN LAIN-LAIN PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB II LAPORAN KEUANGAN A. KERANGKA DASAR
1. Tujuan laporan keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
2. Tanggung jawab atas laporan keuangan Pimpinan entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Komponen laporan keuangan Laporan keuangan pemerintah yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan catatan atas laporan keuangan.
Untuk laporan arus kas hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan laporan perubahan SAL dibuat pada tingkat konsolidasian baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Bahasa laporan keuangan Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa INDONESIA. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa INDONESIA, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa INDONESIA.
5. Mata uang pelaporan Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Dalam rangka penyajian neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP.
6. Kebijakan akuntansi Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Apabila PSAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pemerintah harus MENETAPKAN kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:
a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4) dapat diverifikasi;
5) mencerminkan kehati-hatian; dan 6) mencakup semua hal yang material.
Pemerintah menggunakan pertimbangannya untuk MENETAPKAN kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.
Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah memperhatikan:
a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan www.djpp.kemenkumham.go.id
penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.
7. Penyajian
a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Perubahan estimasi akuntansi Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.
2) Perubahan kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau www.djpp.kemenkumham.go.id
b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
3) Terdapat kesalahan mendasar Koreksi kesalahan mendasar tidak perlu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian namun perlu dilaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian serta diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Pada setiap lembar neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
8. Konsistensi
a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar-periode harus konsisten, kecuali:
1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan;
atau 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
9. Materialitas dan agregasi
a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
www.djpp.kemenkumham.go.id
10. Periode pelaporan Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal suatu entitas baru terbentuk, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim.
11. Informasi komparatif
a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sedangkan untuk laporan operasional interim harus mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
12. Laporan keuangan interim
a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan.
Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.
13. Laporan keuangan konsolidasi Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan entitas yang digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Negara/Daerah dan Kementerian/SKPD dieliminasi.
b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah pada dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan Kementerian/SKPD.
c. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
www.djpp.kemenkumham.go.id
B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:
1. Neraca;
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber- sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
3. Laporan Operasional (LO);
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Arus Kas (LAK);
LAK merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
CALK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis antar pemerintahan.
D. FORMAT LAPORAN KEUANGAN D.1. Contoh Format Neraca Format Neraca untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format neraca untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang format Neraca mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan www.djpp.kemenkumham.go.id
ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
D.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Transfer;
d) Surplus/Defisit-LRA;
e) Penerimaan pembiayaan;
f) Pengeluaran pembiayaan;
g) Pembiayaan neto;
h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
Format Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang format Laporan Realisasi Anggaran mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
D.3.
Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit- LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional mencakup pos-pos informasi berikut:
a) Pendapatan-LO;
b) Beban;
c) Surplus/Defisit dari operasi;
d) Kegiatan Non Operasional;
e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f) Pos Luar Biasa;
g) Surplus/Defisit-LO.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Format Laporan Operasional untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Operasional untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang format Laporan Operasional mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
D.4. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Format Laporan Arus Kas untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Arus Kas untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang format Laporan Arus Kas mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
D.5. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.
Format Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang format Perubahan Ekuitas mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
D.6. Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:
a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d) Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
e) Lain-Lain;
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Format Laporan Perubahan SAL untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Perubahan SAL untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang format Perubahan SAL mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
D.7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya memuat:
I.Penjelasan Umum A.1.
Dasar Hukum A.2.
Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro A.3.
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4.
Kebijakan Akuntansi II.Penjelasan Atas Pos-Pos LRA B.1.
Penjelasan Umum LRA B.2.
Penjelasan Per Pos LRA B.3.
Catatan Penting Lainnya III.Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca C.1.
Penjelasan Umum Neraca www.djpp.kemenkumham.go.id
C.2.
Penjelasan Per Pos Neraca C.3.
Catatan Penting Lainnya IV.Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas D.1.
Ikhtisar Laporan Arus Kas D.2.
Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas D.3.
Catatan Penting Lainnya V.Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional E.1 Penjelasan Umum LO E.2 Penjelasan Per Pos LO E.3 Catatan Penting Lainnya VI.Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas F.1 Penjelasan Umum F.2 Catatan Penting Lainnya VII.Penjelasan Atas Laporan Perubahan SAL G.1 Penjelasan Umum G.2 Catatan Penting Lainnya www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB III BAGAN AKUN STANDAR A. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan pada UU No 17 Tahun 2003, APBN/APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.
Sedangkan pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara belanja menurut UU No 17 Tahun 2003 baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Pada saat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/D pemerintah pusat/daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CaLK.
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja negara yang mengacu pada UU No.
17 tahun 2003 dan menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai dengan prinsip- prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (best practices).
Klasifikasi belanja negara/belanja daerah tersebut dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama.
Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja.
Dari pelaksanaan anggaran ini kementerian negara/lembaga dituntut menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Di samping itu Bendahara Umum Negara/Daerah juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas.
Adanya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara dan langkah-langkah pemerintah yang harus diambil dalam penataan kembali terhadap klasifikasi anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca, pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas.
Untuk memenuhi amanat UU No. 17 tahun 2003 tersebut di atas, maka perlu dibuat bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun www.djpp.kemenkumham.go.id
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS yang efektif harus dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:
1. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial.
2. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan interface mengalir.
3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini.
4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan ‘framing’ kepada struktur pelaporan.
5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif.
B.
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN
1. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Organisasi Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi di tingkat pemerintah pusat disusun berdasarkan struktur organisasi kementerian/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan perubahan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat.
Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja.
Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi di tingkat pemerintah daerah disusun berdasarkan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini juga tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan perubahan susunan SKPD.
2. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Fungsi dan Urusan Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi sesuai dengan penjelasan UU No.17 tahun 2003 terdiri dari 11 fungsi utama yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Untuk pemerintah daerah, pembagian ini didasarkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan berdasarkan ekonomi (jenis belanja) Klasifikasi berdasarkan ekonomi menekankan kepada jenis belanja/beban.
Jenis belanja menurut Penjelasan UU 17 tahun 2003 terdiri dari Belanja www.djpp.kemenkumham.go.id
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja lain-lain, dan Transfer.
Sementara berdasarkan paragraf 35 PSAP 02 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subdsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
Dengan demikian klasifikasi belanja dalam Bagan Akun Standar merupakan struktur akun yang digunakan oleh entitas untuk melakukan perencanaan/penganggaran, perekaman transaksi, dan pelaporan keuangan.
C.
PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL Berdasarkan Integrated Financial Management in Least Developed Countries, pendekatan pengelolaan keuangan Negara secara menyeluruh dapat digambarkan dengan adanya proses bisnis dan siklus yang saling terhubung dan terkait satu sama lain.
Siklus tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan serta audit. Dari tahapan-tahapan tersebut dijabarkan dalam prosedur dan kewenangan yang menghubungkannya. Untuk menjamin terintegrasinya sistem dan pentahapan tersebut diperlukan adanya komunikasi data di antaranya untuk memastikan konsistensi dan tidak terjadinya pengulangan. Integrasi ini seharusnya didukung dengan kemajuan teknologi informasi.
Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar (Chart of Accounts).
BAS antara lain mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi.
Kode perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
BAS merupakan tools untuk mensinkronkan proses perencanaan dan penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan. Diharapkan dengan adanya BAS, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya peran kode BAS tersebut maka diperlukan standardisasi kode akun sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAS seyogianya disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif.
Untuk itu setidaknya perlu dipertimbangkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Memungkinkan adanya analisa “multi dimensional level” dalam penyusunan BAS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat;
3. Menyederhanakan proses manual sehingga dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan reviu analitis dan pengembangan/perbaikan proses bisnis;
4. Kombinasi yang tepat antara orang, proses dan teknologi.
Tujuan pembakuan kode perkiraan akuntansi adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh:
1. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional;
2. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel;
dan
3. Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengkuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam Laporan Keuangan.
BAS berbasis akrual yang diatur pada pedoman ini membedakan antara BAS untuk pemerintah pusat, BAS untuk pemerintah daerah, dan BAS Nasional untuk tujuan konsolidasi akuntansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Panduan penyusunan BAS untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah dicantumkan sampai dengan level 3, sedangkan untuk pengembangan lebih detilnya, BAS untuk pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Hal ini untuk memberikan keseragaman pada level tertentu sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
D.
BAGAN AKUN STANDAR UNTUK PEMERINTAH PUSAT
1. Akun Neraca -Pemerintah Pusat Kodefikasi Uraian Akun 1 Aset 11 Aset Lancar 111 Kas dan Setara Kas Digunakan untuk mencatat Kas pemerintah yang ada pada Rekening Pemerintah di Bank INDONESIA dalam Rupiah, Rekening Pemerintah di Bank INDONESIA dalam Valuta Asing, Rekening Pemerintah lainnya, Rekening kas di KPPN, Kas dalam Transito, Setara Kas, Kas pada Badan Layanan Umum, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya.
112 Uang Muka Rekening BUN Digunakan untuk mencatat antara lain Uang Muka dari Rekening KUN yang digunakan untuk menalangi belanja yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka Rekening Khusus.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Investasi Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek pemerintah sesuai dengan SAP. Termasuk dalam akun ini yaitu Investasi dalam deposito, Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara, Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum, Investasi Jangka Pendek Lainnya, dan Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Non Permanen.
114 Beban dibayar di muka (Prepaid) dan Uang Muka Belanja (Prepayment) Digunakan untuk mencatat beban dibayar di muka dan uang muka belanja.
115 Piutang Digunakan untuk mencatat piutang pemerintah yang timbul berdasarkan pungutan pendapatan negara, piutang yang timbul berdasarkan perikatan, piutang transfer antar pemerintahan, dan piutang yang timbul karena tuntutan ganti rugi sesuai dengan SAP. Termasuk ke dalam akun ini Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum, Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum, Piutang Transfer ke Daaerah, Piutang karena pinjaman termasuk penerusan pinjaman.
116 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang tidak tertagih sehingga saldo piutang dapat mengggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Sedapat mungkin pengembangan akun penyisihan piutang tidak tertagih sama dengan pengembangan jenis akun piutangnya.
117 Persediaan Digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SAP dan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN). Termasuk dalam akun ini antara lain Persediaan yang meliputi Persediaan Bahan untuk Operasional, Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Bahan untuk Proses Produksi, Persediaan Bahan Lainnya, dan Persediaan Badan Layanan Umum, 12 Investasi Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non www.djpp.kemenkumham.go.id
Permanen sesuai dengan SAP antara lain Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan, Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Non Permanen Lainnya.
122 Investasi Jangka Panjang Permanen Digunakan untuk mencatat Investasi Permanen sesuai dengan SAP seperti Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya.
13 Aset Tetap Digunakan untuk mencatat Aset Tetap sesuai dengan SAP.
131 Tanah Digunakan untuk mencatat Tanah milik pemerintah sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN).
132 Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin milik pemerintah sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) seperti Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat-alat Persenjataan/Keamanan.
133 Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat Gedung dan bangunan pemerintah sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) seperti Gedung Kantor, Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Bersejarah, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan.
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan Digunakan untuk mencatat Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Instalasi Listrik dan Telepon sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN).
135 Aset Tetap Lainnya Digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya sesuai dengan SAP dan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN), antara lain Barang Koleksi Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan www.djpp.kemenkumham.go.id
Kebudayaan seperti lukisan, patung, hasil karya seni lainnya atau barang antik, dan koleksi-koleksi seni lainnya.
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang nantinya akan menjadi salah satu di antara Aset Tetap Definitif (Gedung/bangunan, Perlatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan.
137 Akumulasi Penyusutan Digunakan untuk mencatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang menurut ketentuan harus disusutkan. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dibagi menurut klasifikasi aset tetapnya.
14 Dana Cadangan 141 Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat dana cadangan yang merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15 Piutang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat piutang pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
151 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Digunakan untuk mencatat Tagihan Piutang Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan termasuk Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum.
152 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Digunakan untuk mencatat Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
153 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Pemerintah.
154 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah.
155 Piutang Jangka Panjang lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun piutang jangka panjang tersebut di atas.
156 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tak Tertagih Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang jangka panjang tak tertagih sehingga saldo piutang jangka panjang dapat mengggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Sedapat mungkin www.djpp.kemenkumham.go.id
pengembangan akun penyisihan piutang jangka panjang tak tertagih sama dengan pengembangan jenis akun piutang jangka panjangnya.
16 Aset Lainnya 161 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan SAP. Terdiri dari Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerjasama Operasi dll.
162 Aset Tidak Berwujud Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud pemerintah sesuai dengan SAP.
163 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Digunakan untuk mencatat Saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan spesifik yang telah ditentukan.
164 Dana Penjaminan Digunakan untuk mencatat saldo dana yang berasal dari APBN yang dijadikan sebagai jaminan pemerintah.
165 Dana Kelolaan BLU Digunakan untuk mencatat saldo dana kelolaan BLU.
166 Aset Lain-lain Digunakan untuk mencatat Aset Lain-Lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
2 Kewajiban/Utang Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah sesuai dengan SAP.
21 Kewajiban Jangka Pendek 211 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Taspen dan Taperum.
Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes.
212 Utang Kepada Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat berasal dari antara lain kontrak/perolehan barang-jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
213 Utang Bunga Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga www.djpp.kemenkumham.go.id
yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.
214 Utang Subsidi Digunakan untuk mencatat utang subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi.
215 Utang Transfer Digunakan untuk mencatat Utang perhitungan Transfer ke daerah.
216 Bagian lancar Utang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
217 Utang Surat Berharga Negara Digunakan untuk mencatat Utang atas Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah.
219 Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan. dan utang jangka pendek lainnya.
22 Kewajiban Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sesuai SAP.
221 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Pusat.
222 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat.
3 Ekuitas Digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah sesuai dengan SAP.
2. Akun Laporan Realisasi Anggaran
a. Akun Pendapatan-LRA Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Kas Umum Negara dan dicatat dengan azas bruto, atau nilai kotor tanpa dikurangi dengan pengurang pendapatan.
Untuk pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan pasal 11 ayat (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, www.djpp.kemenkumham.go.id
pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Hal ini kemudian tercermin dalam Akun Pendapatan-LRA yang dimulai dengan kodefikasi angka 4 sebagaimana tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan 41 Pendapatan Perpajakan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan, kepabeanan dan cukai.
Akun pendapatan perpajakan
(41) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan cukai yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pendapatan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini antara lain adalah PPh Migas, PPh Non-Migas, PPh Non-Migas Lainnya, PPh Fiskal, PPN, PPnBM, Cukai, Pajak Lainnya seperti Bea Meterai.
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan internasional sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan kepabeanan.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar.
42 Pendapatan Bukan Pajak Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Akun pendapatan bukan pajak (42) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
421 Pendapatan Sumber Daya Alam Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA).
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Alam, Pendapatan Pertambangan Umum, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan IIUPH (IHPH), Pendapatan Perikanan, Pendapatan Pertambangan Panas Bumi.
422 Pendapatan Bagian Laba BUMN Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMN.
423 Pendapatan PNBP Lainnya Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan www.djpp.kemenkumham.go.id
pajak lainnya.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran, Denda dan Pendapatan lain-lain.
424 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari BLU.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat, Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu, Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan pendapatan BLU lainnya.
43 Pendapatan Hibah Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat.
Akun pendapatan hibah (43) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat.
Untuk pendapatan hibah dalam negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga.
Untuk pendapatan hibah luar negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Luar Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga, dan pendapatan hibah luar negeri yang langsung diterushibahkan.
b. Akun Belanja-LRA Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara, kecuali pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, dengan mekanisme uang persediaan, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Hal ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh BLU.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Sebagaimana amanat pasal 11 ayat (5) dan pasal 16 ayat (4) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan paragraf 34 PSAP 02-Lampiran I PP 71/2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja negara/daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Selanjutnya paragraf 35 PSAP 02- Lampiran I PP 71/2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan lebih lanjut bahwa Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Klasifikasi belanja pada pemerintah pusat dapat dikelompokkan sebagaimana tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 5 Belanja 51 Belanja Pegawai Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja pegawai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat.
Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah:
a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/PRESIDEN/Pemerintah Daerah.
b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.
c. Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode- kode akun belanja pegawai lainnya agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang:
1. gaji dan upah dalam bentuk uang maupun barang;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kontribusi sosial yang dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana social security, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen skema asuransi sosial, meliputi unit pemerintah umum yang mengoperasikan dana pensiun non mandiri;
3. kontribusi sosial secara langsung untuk pegawai, mantan pegawai, atau tanggungan dari sumber daya sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi atau dana pensiun mandiri/non mandiri.
Akun Belanja Pegawai
(51) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
511 Belanja Gaji dan Tunjangan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat.
Akun Belanja Gaji dan Tunjangan (511) digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, baik diberikan kepada Pejabat Negara, PNS maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS.
Termasuk dalam akun ini adalah
(1) Belanja Gaji PNS yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Belanja Pembulatan Gaji PNS. (2) Belanja Tunjangan-tunjangan PNS terdiri dari Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Kemahalan PNS, Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS, Belanja Uang Makan PNS. (3) Belanja Tunjangan PNS lainnya terdiri dari Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS, Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi, Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, Belanja Tunjangan SAR PNS, Tunjangan Perumahan, Uang Duka Wafat, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tunjangan Kominikasi Intensif Pejabat Negara, Belanja Penunjang Operasional Pejabat Negara, Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara, Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara, www.djpp.kemenkumham.go.id
dan Tunjangan lainnya untuk Pejabat Negara termasuk uang duka Pejabat Negara.
512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Belanja Pegawai Transito Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj.
khusus & belanja pegawai transito sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat.
Yang termasuk Akun ini antara lain Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Belanja Pegawai Transito digunakan untuk membayar honorarium, lembur, vakasi, tunj. Khusus dan belanja pegawai transito.
Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Uang Honor Tetap, Belanja Uang Lembur, Belanja Vakasi.
513 Belanja Kontribusi Sosial Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja kontribusi sosial sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat yaitu berupa skema asuransi sosial untuk memperoleh hak atas sosial benefit untuk pegawainya, meliputi pensiun dan manfaat pensiun lainnya.
Termasuk dalam akun ini adalah: Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara, Belanja Tunjangan Hari Tua, Iuran Asuransi Kesehatan PNS dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun, serta cadangan perubahan sharing.
52 Belanja Barang dan Jasa Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja barang dan jasa pemerintah pusat.
Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan.
b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id
(KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Pembuat/Penguji SPM).
c. Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
1) Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
2) Belanja pemeliharaan aset tetap dan aset lainnya yang tidak menambah masa manfaat/umur ekonomis, peningkatan kapasitas atau standar kinerja;
3) Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang habis pakai.
e. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).
Akun Belanja barang dan Jasa (52) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
521 Belanja Barang Akun Belanja Barang
(521) digunakan untuk alokasi belanja barang untuk kebutuhan operasional kantor seperti bahan habis pakai, ATK, honor pengelola keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi. Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Barang Transito dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
522 Belanja Jasa Akun Belanja Jasa (522) digunakan untuk alokasi belanja jasa yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi seperti langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya. Termasuk dalam akun ini yaitu:
Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor, Belanja Jasa Profesi, Biaya Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Lainnya.
523 Belanja Pemeliharaan Akun Belanja Pemeliharaan (523) digunakan untuk alokasi belanja pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik www.djpp.kemenkumham.go.id
suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, pemeliharaan Aset lainnya sehingga Aset tersebut dapat berada dalam kondisi normalnya. Secara umum Belanja pemeliharaan diperuntukan bagi pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditure) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap dan Aset lainnya. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor, Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan, dan Biaya Pemeliharaan Lainnya.
524 Belanja Perjalanan Dinas Akun Belanja Perjalanan Dinas
(524) digunakan untuk alokasi belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tusi utama suatu instansi. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
525 Belanja Barang BLU Akun Belanja Barang BLU digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Belanja Barang BLU, Belanja Jasa BLU, Belanja Pemeliharaan BLU, Belanja Perjalanan BLU, Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya.
526 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526) digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya adalah untuk pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dijual kepada masyarakat/pemda.
53 Belanja Modal Akun Belanja Modal
(53) digunakan untuk alokasi Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari dua belas bulan serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari- hari suatu satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Akun Belanja Modal (53) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Belanja Modal Pengadaan Tanah Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah (531) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah, Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor.
532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (532) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat, Air, Udara baik Bermotor maupun tidak Bermotor, Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lainnya, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai peralatan dan mesin).
533 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Akun Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
(533) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah) atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor, Belanja Modal Pengadaan www.djpp.kemenkumham.go.id
Konstruksi/Pembeliaan Rumah Jabatan, dan pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Gedung dan Bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Gedung dan Bangunan).
534 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akun Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
(534) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Irigasi, Belanja Modal Bahan Baku Irigasi, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi, Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi, Belanja Modal Perijinan Irigasi, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi, Belanja Modal Perjalanan Irigasi, Belanja Modal Jaringan, Belanja Modal Bahan Baku Jaringan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan, Belanja Modal Perijinan Jaringan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan, Belanja Modal Perjalanan Jaringan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, dan Pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan).
535 Belanja Modal Lainnya Akun Belanja Modal Lainnya
(535) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya pemerintah) selain dari belanja modal tersebut di atas), termasuk Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya BLU/BLUD, dan Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi (menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Belanja Modal BLU Akun Belanja Modal BLU (536) digunakan untuk alokasi belanja modal BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Tanah-BLU, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU serta Belanja Modal Lainnya BLU.
54 Belanja Bunga Akun Belanja Bunga
(54) digunakan untuk alokasi Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, termasuk belanja pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Pengembangan 3 (tiga) digit kode akun Belanja Bunga dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
55 Belanja Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.
Akun Belanja Subsidi (55) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
551 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Negara Akun Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Negara (551) digunakan untuk alokasi belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara.
552 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Swasta Akun Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Swasta (552) digunakan untuk alokasi belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan swasta.
56 Belanja Hibah Akun Belanja Hibah digunakan untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah.
Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah pusat/daerah, dan organisasi internasional, Lebih lanjut pengaturan dan pengalokasian www.djpp.kemenkumham.go.id
belanja hibah agar berpedoman kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai hibah serta peraturan perundangan terkait dengan belanja hibah.
Akun Belanja Hibah (56) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
561 Belanja Hibah kepada pemerintah negara lain (luar negeri) Digunakan mencatat untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain.
562 Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional Digunakan mencatat untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada Organisasi Internasional 563 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Digunakan mencatat untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah.
57 Belanja Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
58 Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga Pengeluaran/belanja pemerintah pusat/daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos- pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
c. Akun Transfer-LRA Kodefikasi Uraian Akun 6 Transfer Digunakan untuk mencatat semua pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta otonomi dan dana penyesuaian.
61 Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.djpp.kemenkumham.go.id
Undang yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
62 Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.
63 Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
64 Transfer Dana Otonomi Khusus Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi tertentu.
65 Transfer Dana Penyesuaian Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.
d. Surplus/Defisit Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode.
Penghitungan Surplus/Defisit tidak diberikan kode akun tersendiri. Angka ini merupakan selisih lebih/kurang antara Total Pendapatan dikurangi dengan total belanja plus transfer [S/D = ∑Pendapatan – (∑Belanja + ∑Transfer)].
e. Akun Pembiayaan Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UNDANG-UNDANG tentang APBN.
Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan alokasi www.djpp.kemenkumham.go.id
pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam UNDANG-UNDANG tentang APBN.
a) Akun Penerimaan Pembiayaan Akun Penerimaan Pembiayaan pemerintah pusat diklasikasikan sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 71 Penerimaan Pembiayaan Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN Untuk pengembangan lebih lanjut kode akun penerimaan pembiayaan, pemerintah pusat dapat menyusun lebih lanjut detil penyusunan dan struktur penerimaan pembiayaan.
b) Akun Pengeluaran Pembiayaan Akun Pengeluaran Pembiayaan pemerintah diklasikasikan sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 72 Pengeluaran Pembiayaan Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN Untuk pengembangan lebih lanjut kode akun pengeluaran pembiayaan, pemerintah pusat dapat menyusun lebih lanjut detil penyusunan dan struktur pengeluaran pembiayaan.
f. SILPA/SIKPA Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
3. Akun Transitoris Untuk mencatat arus kas dari aktivitas nonanggaran pada Laporan Arus Kas diperlukan akun transitoris yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.
PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya www.djpp.kemenkumham.go.id
potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
Akun non anggaran dikembangkan menjadi sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 8 Non Anggaran 81 Penerimaan Non Anggaran 82 Pengeluaran Non Anggaran
4. Akun Laporan Operasional (LO)
a. Akun Pendapatan-LO Pendapatan LO adalah semua hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan pasal 11 ayat (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pada prinsipnya akun pendapatan-LO menggunakan kodefikasi yang sama dengan akun pendapatan-LRA. Hal ini kemudian tercermin dalam Akun Pendapatan-LO yang dimulai dengan kodefikasi angka 4 sebagaimana tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan-LO 41 Pendapatan Perpajakan-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan, kepabeanan dan cukai.
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan cukai yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pendapatan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini antara lain adalah PPh Migas, PPh Non-Migas, PPh Non-Migas Lainnya, PPh Fiskal, PPN, PPnBM, Cukai, Pajak Lainnya seperti Bea Meterai.
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan internasional sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan kepabeanan.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar.
42 Pendapatan Bukan Pajak-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan www.djpp.kemenkumham.go.id
bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
421 Pendapatan Sumber Daya Alam-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA).
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Alam, Pendapatan Pertambangan Umum, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan IIUPH (IHPH), Pendapatan Perikanan, Pendapatan Pertambangan Panas Bumi.
422 Pendapatan Bagian Laba BUMN-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMN.
423 Pendapatan PNBP Lainnya-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak lainnya.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran, Denda dan Pendapatan lain-lain.
424 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari BLU.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat, Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu, Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan pendapatan BLU lainnya.
43 Pendapatan Hibah-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat.
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri - LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat.
Untuk pendapatan hibah dalam negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Untuk pendapatan hibah luar negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Luar Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga, dan pendapatanhibah luar negeri yang langsung diterushibahkan.
49 Pendapatan Murni Akrual-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan akrual yang hanya ada pada Laporan Operasional (LO), tidak akan ada pada LRA seperti pendapatan untung selisih kurs unrealized.
b. Akun Beban-LO Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau potensi jasa.
Pada prinsipnya akun beban-LO menggunakan kodefikasi yang sama dengan akun belanja-LRA. Hal ini kemudian tercermin dalam Akun Beban-LO yang dimulai dengan kodefikasi angka 5 sebagaimana tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 5 Beban 51 Beban Pegawai Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban pegawai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Beban merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah:
a. Beban Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/PRESIDEN/Pemerintah Daerah.
b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Beban Pegawai” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti www.djpp.kemenkumham.go.id
jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.
Akun Beban Pegawai
(51) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
511 Beban Gaji dan Tunjangan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban gaji dan tunjangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Akun Beban Gaji dan Tunjangan (511) digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, baik diberikan kepada Pejabat Negara, PNS maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Termasuk dalam akun ini adalah (1) Beban Gaji PNS yang terdiri dari Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Beban Pembulatan Gaji PNS. (2) Beban Tunjangan-tunjangan PNS terdiri dari Beban Tunjangan Suami/Istri PNS, Beban Tunjangan Struktural PNS, Beban Tunjangan Fungsional PNS, Beban Tunjangan Umum PNS, Beban Tunjangan PPh PNS, Beban Tunjangan Beras PNS, Beban Tunjangan Kemahalan PNS, Beban Tunjangan Lauk Pauk PNS, Beban Uang Makan PNS. (3) Beban Tunjangan PNS lainnya terdiri dari Beban Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Beban Tunjangan Khusus Peralihan PNS, Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Beban Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi, Beban Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS, Beban Tunjangan Khusus Papua PNS, Beban Tunjangan SAR PNS, Tunjangan Perumahan, Uang Duka Wafat, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tunjangan Kominikasi Intensif Pejabat Negara, Beban Penunjang Operasional Pejabat Negara, Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara, Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara, dan Tunjangan lainnya untuk Pejabat Negara termasuk uang duka Pejabat Negara.
512 Beban Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Beban Pegawai Transito Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban honorarium/lembur/vakasi/tunj.
khusus & beban pegawai transito sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat.
Yang termasuk Akun ini adalah Beban Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Beban www.djpp.kemenkumham.go.id
Pegawai Transito digunakan untuk membayar honorarium, lembur, vakasi, tunj. Khusus dan belanja pegawai transito, Beban Uang Honor Tetap, Beban Uang Lembur, Beban Vakasi.
513 Beban Kontribusi Sosial Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban kontribusi sosial sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat yaitu berupa skema asuransi sosial untuk memperoleh hak atas sosial benefit untuk pegawainya, meliputi pensiun dan manfaat pensiun lainnya.
Termasuk dalam akun ini adalah: Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS, Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara, Beban Tunjangan Hari Tua, Iuran Asuransi Kesehatan PNS dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun, serta cadangan perubahan sharing.
52 Beban Barang dan Jasa Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban barang dan jasa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai beban barang dan jasa pemerintah pusat.
Beban barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan beban perjalanan.
Beban ini terdiri dari beban barang dan jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Beban Barang adalah sebagai berikut:
a. Beban Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan.
b. Disamping itu, beban barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Pembuat/Penguji SPM).
c. Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
d. Selain itu, Beban Barang juga meliputi hal-hal :
1) Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2) Belanja pemeliharaan aset tetap dan aset lainnya yang tidak menambah masa manfaat/umur ekonomis, peningkatan kapasitas atau standar kinerja;
3) Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang habis pakai.
e. Disamping itu, beban barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).
Akun Beban barang dan Jasa (52) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
521 Beban Barang Akun Beban Barang
(521) digunakan untuk alokasi beban barang untuk kebutuhan operasional kantor seperti bahan habis pakai, ATK, honor pengelola keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi. Termasuk dalam akun ini yaitu:
Beban Bahan Pakai Habis, Beban Bahan/Material, Beban Pengiriman surat dinas pos pusat, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Makanan dan Minuman, Beban Barang Operasional Lainnya, Beban Barang Transito dan Beban Barang Non Operasional Lainnya.
522 Beban Jasa Akun Beban Jasa (522) digunakan untuk alokasi beban jasa yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi seperti langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya. Termasuk dalam akun ini yaitu: Beban Langganan Daya dan Jasa, Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor, Beban Jasa Konsultan, Beban Jasa Profesi, dan Beban Jasa Lainnya.
523 Beban Pemeliharaan Akun Beban Pemeliharaan
(523) digunakan untuk alokasi beban pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, pemeliharaan Aset lainnya sehingga Aset tersebut dapat berada dalam kondisi normalnya. Secara umum Beban pemeliharaan diperuntukan bagi pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditure) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap dan Aset www.djpp.kemenkumham.go.id
lainnya. Termasuk dalam akun ini adalah Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Beban Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor, Beban Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan, dan Beban Pemeliharaan Lainnya.
524 Beban Perjalanan Dinas Akun Beban Perjalanan Dinas
(524) digunakan untuk alokasi beban perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tusi utama suatu instansi.
Termasuk dalam akun ini adalah Beban Perjalanan Dalam Negeri, Beban Perjalanan Luar Negeri.
525 Beban Barang BLU Akun Beban Barang BLU digunakan untuk alokasi beban yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Beban Barang BLU, Beban Jasa BLU, Beban Pemeliharaan BLU, Beban Perjalanan BLU, Beban Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya.
526 Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Akun Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526) digunakan untuk alokasi beban yang maksud penggunaannya adalah untuk pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dijual kepada masyarakat/pemda.
54 Beban Bunga Akun Beban Bunga
(54) digunakan untuk alokasi Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Pengembangan 3 (tiga) digit kode akun Beban Bunga dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
55 Beban Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Beban ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.
Akun Beban Subsidi
(55) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
551 Beban Subsidi Kepada Perusahaan Negara Akun Beban Subsidi Kepada Perusahaan Negara (551) digunakan untuk alokasi beban subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara.
552 Beban Subsidi Kepada Perusahaan Swasta Akun Beban Subsidi Kepada Perusahaan Swasta (552) digunakan untuk alokasi beban subsidi yang diberikan kepada perusahaan swasta.
56 Beban Hibah Akun Beban Hibah digunakan untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, dan kepada Perusahaan atau kepada perusahaan negara/daerah.
Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah pusat/daerah, dan organisasi internasional, Lebih lanjut pengaturan dan pengalokasian belanja hibah agar berpedoman kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai hibah serta peraturan perundangan terkait dengan belanja hibah.
Akun Beban Hibah (56) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
561 Beban Hibah kepada pemerintah negara lain (luar negeri) Digunakan mencatat untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain.
562 Beban Hibah kepada Organisasi Internasional Digunakan mencatat untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada Organisasi Internasional.
563 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Digunakan mencatat untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah 57 Beban Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam Beban Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana Buletin www.djpp.kemenkumham.go.id
Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
58 Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga Pengeluaran/beban pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
59 Beban Murni Akrual Digunakan untuk mencatat beban-beban murni akrual yang hanya digunakan pada Laporan Operasional (LO) dan tidak akan ada pada LRA seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tidak tertagih, beban amortisasi, beban deplesi, beban kerugian selisih kurs.
c. Akun Transfer-LO Kodefikasi Uraian Akun 6 Beban Transfer Digunakan untuk mencatat semua beban pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, otonomi khusus dan dana penyesuaian.
61 Beban Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
62 Beban Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.
63 Beban Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
64 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi tertentu.
65 Beban Transfer Dana Penyesuaian Digunakan untuk mencatat dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.
E. BAGAN AKUN STANDAR UNTUK PEMERINTAH DAERAH
1. Akun Neraca
a. Akun Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 1 Aset 11 Aset Lancar Merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
111 Kas Digunakan untuk mencatat kas yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD.
112 Investasi Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan pemerintah daerah yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan hingga dua belas bulan yang bertujuan dalam rangka manajemen kas, yang artinya pemerintah daerah www.djpp.kemenkumham.go.id
dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
Investasi Jangka Pendek mencakup antara lain Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi.
113 Piutang Pendapatan Digunakan untuk mencatat piutang akan pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain: Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Piutang Bantuan Keuangan, dan Piutang Hibah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
114 Piutang Lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah, antara lain Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
115 Penyisihan Piutang Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Penyisihan Piutang mencakup antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya.
116 Beban Dibayar Dimuka Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan.
117 Persediaan Digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya persediaan untuk diserahkan ke masyarakat dan/atau pihak ketiga.
Persediaan mencakup antara lain: Persediaan Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat Listrik, Persediaan Material/Bahan, Persediaan Benda Pos, Persediaan Bahan Bakar, dan Persediaan Bahan Makanan Pokok.
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain RK SKPD.
12 Investasi Jangka Panjang Merupakan Aset non Lancar berupa Investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Investasi Jangka Panjang Non Permanen mencakup antara lain: Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Investasi dalam Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, dan Investasi Non Permanen Lainnya.
122 Investasi Jangka Panjang Permanen Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Investasi Jangka Panjang Permanen mencakup antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.
13 Aset Tetap Merupakan Aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
131 Tanah Digunakan untuk mencatat kepemilikan tanah pemerintah daerah, yang mencakup antara lain: Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial Panti Jompo, Tanah Sarana Umum Terminal, Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah, Tanah Sarana Stadion Olahraga, Tanah Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah Perkampungan, Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku.
132 Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang mencakup antar lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, www.djpp.kemenkumham.go.id
Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat- alat Persenjataan/Keamanan.
133 Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan milik pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Gedung Kantor, Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan.
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mencakup antara lain: Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, dan Instalasi Listrik dan Telepon.
135 Aset Tetap Lainya Digunakan untuk mencatat kepemilikan Aset Tetap Lainnya yang mencakup antara lain:
Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tanaman.
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan Digunakan untuk mencatat aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
137 Akumulasi Penyusutan Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah.
14 Dana Cadangan Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
141 Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat penyisihan dana untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15 Aset Lainnya Merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya.
151 Tagihan Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Tagihan Jangka Panjang pemerintah yang mencakup antara lain Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi.
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang mencakup antara lain: Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Aset Tidak Berwujud Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud yang mencakup antara lain goodwill, lisensi dan frenchise, hak cipta, paten, dan aset tidak berwujud lainnya.
154 Aset Lain-lain Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebelumnya.
b. Akun Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 2 Kewajiban 21 Kewajiban Jangka Pendek Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya yang mencakup antara lain:
Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
212 Utang Bunga Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang Bunga Luar Negeri.
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, dan Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
214 Pendapatan Diterima Dimuka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka yang mencakup antara lain: Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan, dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
215 Utang Beban Digunakan untuk mencatat utang karena belum www.djpp.kemenkumham.go.id
dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Utang Beban mencakup antara lain:
Utang Beban Pegawai, Utang Beban Barang, Utang Beban Bunga, Utang Beban Subsidi, Utang Beban Hibah, Utang Beban Lain-lain, dan Utang Beban Transfer.
216 Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.
22 Kewajiban Jangka Panjang Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
221 Utang Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium (Diskonto) Obligasi.
223 Utang Luar Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri yang diperoleh pemerintah daerah.
224 Utang Jangka Panjang Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.
c. Akun Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
Klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 3 Ekuitas 31 Ekuitas Adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
311 Ekuitas Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit–LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
312 Ekuitas SAL Digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Angaran www.djpp.kemenkumham.go.id
dan Laporan Perubahan SAL, yang mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dan Estimasi Perubahan SAL.
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.
2. Akun Laporan Realisasi Anggaran
a. Akun Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan-LRA 41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok untuk Pendapatan Pajak Provinsi dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain:
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan www.djpp.kemenkumham.go.id
daerah yang dipisahkan, antara lain: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta.
414 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah, antara lain: antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Zakat, dan Pendapatan BLUD, dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan.
42 Pendapatan Transfer – LRA Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK.
422 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Dana Darurat.
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, antara lain: Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
424 Bantuan Keuangan Digunakan untuk mencatat pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
43 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.
431 Pendapatan Hibah Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain:
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan www.djpp.kemenkumham.go.id
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.
432 Pendapatan Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya selain Pendapatan Hibah.
b. Akun Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Klasifikasi akun belanja pada pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 5 Belanja 51 Belanja Operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.
511 Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, serta Belanja Pegawai BLUD (dari APBD).
512 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai, pemberian www.djpp.kemenkumham.go.id
hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan.
Belanja Barang dan Jasa mencakup antara lain: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Pembayaran honorarium kepada non pegawai dan pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
513 Belanja Bunga Akun Belanja Bunga digunakan untuk alokasi Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk belanja pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah daerah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Belanja Bunga mencakup antara lain Bunga Utang Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi.
514 Belanja Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
Belanja Subsidi mencakup antara lain: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
515 Belanja Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
Belanja Hibah mencakup antara lain: Belanja Hibah www.djpp.kemenkumham.go.id
kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah, Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa, Belanja Hibah kepada Masyarakat, Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Hibah untuk Satuan Pendidikan Dasar.
516 Belanja Bantuan Sosial Pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan / atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Belanja Bantuan Sosial mencakup antara lain: Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.
52 Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (Satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
521 Belanja Modal Tanah Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah digunakan untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah).
Belanja Modal Tanah mencakup pengadaan berbagai jenis tanah antara lain: Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial Panti Jompo, Tanah Sarana Umum Terminal, Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum www.djpp.kemenkumham.go.id
Ibadah, Tanah Sarana Stadion Olahraga, Tanah Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah Perkampungan, Tanah Pergudangan / Tempat Penimbunan Material Bahan Baku, dan Belanja modal Tanah BLUD.
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah daerah).
Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencakup pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin antara lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat- alat Persenjataan/Keamanan, serta Peralatan dan Mesin BLUD.
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi Aset Tetap pemerintah daerah).
Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencakup pengadaan berbagai gedung pemerintah daerah antara lain: Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan, dan Gedung dan Bangunan BLUD.
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi Aset Tetap pemerintah daerah).
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup pengadaan aset antara lain: Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota, Instalasi Listrik & Telepon, Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD.
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi Aset Tetap Lainnya pemerintah daerah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup antara lain:
Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tanaman, serta Aset Tetap Lainnya BLUD.
53 Belanja Tak Terduga Pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
c. Akun Transfer-LRA Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain.
Pada Pemerintah Daerah, transfer dapat diklasifikasikan ke dalam tabel berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 6 Transfer 61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.
611 Transfer Bagi Hasil Pajak Merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah.
612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan lainnya.
62 Transfer Bantuan Keuangan Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang mencakup antara lain Bantuan Keuangan kepada Propinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa.
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Bantuan Keuangan yang diberikan di luar entitas pelaporan/pemerintahan seperti Bantuan Keuangn kepada Partai Politik.
d. Surplus/Defisit Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode. Penghitungan Surplus/Defisit tidak diberikan kode akun tersendiri. Angka ini merupakan selisih lebih/kurang antara Total Pendapatan dikurangi dengan total belanja plus transfer [S/D = ∑Pendapatan – (∑Belanja + ∑Transfer)].
e. Akun Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
a) Akun Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit.
Akun Penerimaan Pembiayaan bagi pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 71 Penerimaan Pembiayaan Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit.
711 Penggunaan SILPA Digunakan untuk mencatat penggunaan SILPA dari tahun sebelumnya.
712 Pencairan Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat Pencairan Aset Dana Cadangan yang akan digunakan pada tahun berjalan.
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencakup antara lain Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pinjaman Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat penerimaan Pinjaman Dalam Negeri yang mencakup antara lain:
Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari Bank, Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Penerbitan Obligasi Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah lainnya.
715 Penerimaan Kembali Piutang Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Piutang yang mencakup antara lain Piutang kepada Perusahaan Negara, Piutang kepada Perusahaan Daerah, Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir b) Akun Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
Akun Pengaluaran Pembiayaan Pemerintah diklasifikasikan sebagi berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 72 Pengeluaran Pembiayaan Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
721 Pembentukan Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang mencakup antara lain: Penyertaan Modal Pada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta termasuk investasi non permanen.
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri yang mencakup antara lain: Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah.
724 Pemberian Pinjaman Daerah Digunakan untuk mencatat Pemberian Pinjaman Daerah yang mencakup antara lain Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. SILPA/SIKPA Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
3. Akun Laporan Operasional (LO)
a. Akun Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Klasifikasi Akun Pendapatan-LO sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 8 Pendapatan-LO 81 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
811 Pendapatan Pajak Daerah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok untuk Pendapatan Pajak Provinsi dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain:
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
819 Lain-Lain PAD yang Sah-LO Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah, www.djpp.kemenkumham.go.id
antara lain: Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Pendapatan Zakat, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan BLUD.
82 Pendapatan Transfer – LO Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK.
822 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Dana Darurat.
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
824 Bantuan Keuangan Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
83 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.
831 Pendapatan Hibah Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain:
Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.
832 Pendapatan Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya selain Pendapatan Hibah.
84 Pendapatan Non Operasional-LO Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain www.djpp.kemenkumham.go.id
Suprlus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
85 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
b. Akun Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Menurut SAP, Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.
Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 9 Beban 91 Beban Operasi Merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
911 Beban Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah daerah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Beban pegawai mencakup antara lain: Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan Beban Pegawai BLUD (dari APBD).
912 Beban Barang Akun Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non www.djpp.kemenkumham.go.id
pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
Beban Barang mencakup antara lain: Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
913 Beban Bunga Akun Beban Bunga digunakan untuk alokasi Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya- biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Beban Bunga mencakup antara lain Bunga Utang Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi.
914 Beban Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat.
Beban Subsidi mencakup antara lain: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
915 Beban Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Beban Hibah mencakup antara lain: Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Masyarakat, Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Beban Hibah untuk Satuan Pendidikan Dasar.
916 Beban Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang www.djpp.kemenkumham.go.id
pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam Beban Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Beban Bantuan Sosial.
Beban Bantuan Sosial mencakup antara lain:
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.
917 Beban Penyusutan Digunakan untuk mencatat penyusutan akan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.
Beban penyusutan mencakup antara lain: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Beban Penyusutan Aset Lainnya.
918 Beban Penyisihan Piutang Digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
919 Beban Lain-lain Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
c. Akun Beban Transfer-LO Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Beban Transfer sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 92 Beban Transfer 921 Bagi Hasil Pajak Merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah.
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang mencakup antara lain Bantuan Keuangan kepada Propinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa.
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Bantuan Keuangan yang diberikan di luar entitas pelaporan/pemerintahan yaitu Bantuan Partai Politik.
d. Akun Beban Non Operasional Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin.
Kodefikasi Uraian Akun 93 Beban Non Operasional Non Operasional mencakup antara lain Defisit Penjualan Aset Nonlancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
e. Akun Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa.
Kodefikasi Uraian Akun 94 Beban Luar Biasa Digunakan untuk mencatat kejadian luar biasa, yakni kejadian yang: (1) tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
(2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
(3) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
F.
BAGAN AKUN STANDAR UNTUK KONSOLIDASI
1. Akun Neraca -KONSOLIDASI Kodefikasi Uraian Akun 1 Aset 11 Aset Lancar Digunakan untuk mencatat Aset Lancar yang ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP.
111 Kas dan Setara Kas Digunakan untuk mencatat Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Pusat dan Kas pada Pemerintah Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Kas dan Setara Kas merupakan penjumlahan dari:
Akun Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Kas Pemerintah yang ada pada Rekening Pemerintah di Bank INDONESIA dalam Rupiah, Rekening Pemerintah di Bank INDONESIA dalam Valuta Asing, Rekening Pemerintah lainnya, Rekening kas di KPPN, Kas dalam Transito, Setara Kas, Kas pada Badan Layanan Umum, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya, dengan Akun Kas pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Kas di Kas Daerah, Kas di Bendaharan Penerimaan, Kas di BendaharanPengeluaran serta Kas di BLUD.
112 Uang Muka Rekening BUN – khusus pusat Digunakan untuk mencatat Uang Muka dari Rekening KUN yang digunakan untuk menalangi belanja yang harus dilakukan pemerintah dari Rekening Khusus.
113 Investasi Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Pusat dan Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Daerah.
Akun Investasi Jangka Pendek merupakan penjumlahan dari:
Akun Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
investasi dalam bentuk instrumen keuangan selain saham, Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum, Investasi Jangka Pendek Lainnya, Investasi dalam Saham, dengan Akun Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi.
114 Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada Pemerintah Pusat dan Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada Pemerintah Daerah.
Akun Beban dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja merupakan penjumlahan dari:
Akun beban dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada Pemerintah Pusat, dengan Akun beban dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada Pemerintah Daerah.
115 Piutang Digunakan untuk mencatat Piutang pada Pemerintah Pusat dan Piutang pada Pemerintah Daerah.
Akun Piutang merupakan penjumlahan dari:
Akun Piutang pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan www.djpp.kemenkumham.go.id
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Non Permanen, Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum, Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum, Piutang Tranfer ke Daerah, Piutang karena pinjaman termasuk penerusan pinjaman, dengan Akun Piutang pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Piutang Pendapatan terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain- lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Piutang Bantuan Keuangan, dan Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan lainnya;
Piutang Lainnya terdiri atas Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
116 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Pemerintah Pusat dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Pemerinta Daerah.
Akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan penjumlahan dari:
Akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Pemerintah Pusat, dengan Akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Pemerintah Daerah yang mencakup antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya 117 Persediaan Digunakan untuk mencatat Persediaan pada Pemerintah Pusat dan Persediaan pada Pemerintah Daerah.
Akun Persediaan merupakan penjumlahan dari:
Akun Persediaan pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Persediaan Bahan untuk Operasional, Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Bahan untuk Proses Produksi, Persediaan Bahan Lainnya, dan Persediaan Badan Layanan Umum, dengan Akun Persediaan pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Persediaan Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat Listrik, Persediaan Material/Bahan, Persediaan Benda Pos, Persediaan Bahan Bakar, dan Persediaan Bahan Makanan Pokok.
12 Investasi Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang www.djpp.kemenkumham.go.id
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari satu periode akuntansi.
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Pusat dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Daerah.
Akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan penjumlahan dari:
Akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, Penyertaan Modal pemerintah dalam Proyek Pembangunan, Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Non Permanen Lainnya, dengan Akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Investasi dalam Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, dan Investasi Non Permanen Lainnya.
122 Investasi Jangka Panjang Permanen Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Pusat dan Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Daerah.
Akun Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan penjumlahan dari:
Akun Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya, dengan Akun Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.
13 Aset Tetap Digunakan untuk mencatat Aset Tetap pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP.
131 Tanah Digunakan untuk mencatat Tanah pada Pemerintah Pusat dan Tanah pada Pemerintah Daerah.
Akun Tanah merupakan penjumlahan dari:
Akun Tanah pada Pemerintah Pusat, dengan Akun Tanah pada Pemerintah Daerah 132 Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Pusat dan Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Peralatan dan Mesin merupakan penjumlahan dari:
Akun Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Pusat dengan Akun Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Daerah 133 Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Pusat dan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Daerah.
Akun Gedung dan Bangunan merupakan penjumlahan dari:
Akun Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Pusat dengan Akun Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Daerah.
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Pusat dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Daerah.
Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan penjumlahan dari:
Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Pusat, dengan Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Daerah.
135 Aset Tetap Lainnya Digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Pusat dan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Daerah.
Akun Aset Tetap Lainnya merupakan penjumlahan dari:
Akun Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Pusat, dengan Akun Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Daerah 136 Konstruksi Dalam Pengerjaan Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Pusat dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Daerah yang nantinya akan menjadi salah satu di antara Aset Tetap Definitif (Gedung/bangunan, Perlatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan) dan untuk mencatat aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
137 Akumulasi Penyusutan Digunakan untuk mencatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan harus disusutkan.
Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dibagi menurut klasifikasi aset tetapnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat Dana Cadangan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP.
141 Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat penyisihan dana pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15 Piutang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat piutang pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan untuk mencatat Tagihan Jangka Panjang pemerintah yang mencakup antara lain Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi.
151 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Digunakan untuk mencatat Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Pemerintah Pusat dan Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemerintah Daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
152 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Digunakan untuk mencatat Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Pusat dan Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
153 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman pada Pemerintah Pusat.
154 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah.
155 Piutang Jangka Panjang Lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang yang tidak termasuk ke dalam kategori-kategori sebelumnya.
156 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang jangka panjang tak tertagih sehingga saldo piutang jangka panjang dapat mengggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Sedapat mungkin pengembangan akun penyisihan piutang jangka panjang tak tertagih sama dengan pengembangan jenis akun piutang jangka panjangnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Aset Lainnya 161 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Pusat dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP. Terdiri dari Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun serah guna (Build, Tranfer and Operate/BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO), dll 162 Aset Tidak Berwujud Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Pusat dan Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Daerah.
Akun Aset Tidak Berwujud merupakan pejumlahan dari:
Akun Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Pusat dengan Akun Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Daerah.
166 Aset Lain-lain Digunakan untuk mencatat Aset Lain-Lain milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset sebagaimana tersebut di atas dan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori sebelumnya.
2 Kewajiban/Utang Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP.
21 Kewajiban Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat Kewajiban Jangka Pendek pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
211 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Akun Utang Perhitungan Fihak Ketiga digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan kedudukan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya yang mencakup antara lain: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
212 Utang Kepada Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat utang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
213 Utang Bunga Digunakan untuk mencatat Utang Bunga pada Pemerintah Pusat dan Utang Bunga pada Pemerintah Daerah.
Akun Utang Bunga merupakan penjumlahan dari:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Utang Bunga pada Pemerintah Pusat yang meliputi: SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya, utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur, dengan Akun Utang Bunga pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang Bunga Luar Negeri.
214 Utang Subsidi Digunakan untuk mencatat Utang Subsidi pada Pemerintah Pusat dan Utang Beban Subsidi pada Pemerintah Daerah.
216 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Pusat dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah.
Akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan penjumlahan dari:
Akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Pusat yang meliputi: pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, dengan Akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, dan Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
217 Utang Surat Perbendaharaan Negara Digunakan untuk mencatat Utang atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diterbitkan Pemerintah Pusat.
219 Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pemerintah Pusat dan Utang Jangka Pendek pada Pemerintah Daerah seperti pendapatan diterima di muka, utang biaya, dan kewajiban kepada pihak lain dan Utang Jangka Pendek yan tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.
22 Kewajiban Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Kewajiban Jangka Panjang pada Pemerintah Pusat dan Kewajiban Jangka Panjang www.djpp.kemenkumham.go.id
pada Pemerintah Daerah yaitu kelompok kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sesuai SAP.
221 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
223 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
224 Utang Jangka Panjang Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.
2. Akun Laporan Realisasi Anggaran
a. Akun Pendapatan-LRA Akun Pendapatan-LRA yang dimulai dengan kodefikasi angka 4 sebagaimana tabel sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan-Konsolidasi 41 Pendapatan Perpajakan-Konsolidasi Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan yang berasal dari pendapatan perpajakan pemerintah pusat maupun pendapatan pajak daerah.
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Dalam Negeri pada Pemerintah Pusat dan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah.
Akun Pendapatan Pajak Dalam Negeri merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan Pajak Dalam Negeri pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pendapatan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini antara lain adalah PPh Migas, PPh Non- Migas, PPh Non-Migas Lainnya, PPh Fiskal, PPN, PPnBM, Cukai, Pajak Lainnya seperti Bea Meterai, dengan Akun Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok untuk Pendapatan Pajak Provinsi dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, www.djpp.kemenkumham.go.id
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan internasional sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan kepabeanan.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar.
42 Pendapatan Bukan Pajak Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pemerintah pusat dan pendapatan bukan pajak pemerintah daerah (retribusi, dll.) Akun pendapatan bukan pajak
(42) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
421 Pendapatan Sumber Daya Alam Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pemerintah pusat.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Alam, Pendapatan Pertambangan Umum, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan IIUPH (IHPH), Pendapatan Perikanan, Pendapatan Pertambangan Panas Bumi.
422 Pendapatan Bagian Laba BUMN/BUMD Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMN untuk pemerintah pusat dan pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMD untuk pemerintah daerah.
Akun Pendapatan Bagian Laba BUMN/BUMD merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan Bagian Laba BUMN pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, dengan Akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, dan Bagian Laba www.djpp.kemenkumham.go.id
atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
423 Pendapatan PNBP Lainnya Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak lainnya yang berasal dari pendapatan bukan pajak lainnya pemerintah pusat dan Lain-lain PAD yang sah bagi pemerintah daerah.
Akun Pendapatan PNBP Lainnya merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan PNBP Lainnya pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran, Denda dan Pendapatan lain- lain, dengan Akun Lain-Lain PAD yang Sah-LRA pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Zakat.
424 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari BLU maupun BLUD.
43 Pendapatan Hibah Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat dan pendapatan hibah pemerintah daerah.
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya dari dalam negeri baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Akun Pendapatan Hibah Dalam Negeri merupakan penjumlahan dari:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan, Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya, dengan Akun Pendapatan Hibah pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.
432 Pendapatan Hibah Luar Negeri Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya dari luar negeri baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b. Akun Belanja – LRA Kodefikasi Uraian Akun 5 Belanja 51 Belanja Pegawai Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja pegawai pemerintah pusat dan belanja pegawai pemerintah daerah.
511 Belanja Gaji dan Tunjangan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Gaji dan Tunjangan merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Gaji dan Tunjangan pada Pemerintah Pusat yang meliputi: (1) Belanja Gaji PNS yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Belanja Pembulatan Gaji PNS. (2) Belanja Tunjangan-tunjangan PNS terdiri dari Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Kemahalan PNS, Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS, Belanja Uang Makan PNS. (3) Belanja Tunjangan PNS lainnya terdiri dari Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS, Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan www.djpp.kemenkumham.go.id
Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi, Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, Belanja Tunjangan SAR PNS, Tunjangan Perumahan, Uang Duka Wafat, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tunjangan Kominikasi Intensif Pejabat Negara, Belanja Penunjang Operasional Pejabat Negara, Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara, Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara, dan Tunjangan lainnya untuk Pejabat Negara termasuk uang duka Pejabat Negara, dengan Akun Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Pegawai BLUD (dari APBD).
512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj.
khusus & belanja pegawai transito pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Belanja Pegawai Transito merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/ Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
honorarium, lembur, vakasi, tunj.
Khusus dan belanja pegawai transito.
Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Uang Honor Tetap, Belanja Uang Lembur, Belanja Vakasi, dengan Akun Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur.
513 Belanja Kontribusi Sosial Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja kontribusi sosial pemerintah pusat.
52 Belanja Barang dan Jasa Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Belanja Barang Akun Belanja Barang (521) digunakan untuk alokasi belanja barang pemerintrah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Barang merupakan penjumlahan dari:
Aku Belanja Barang pada Pemerintah Pusat yang meliputi: bahan habis pakai, ATK, honor pengelola keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi.
Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Barang Transito dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya, dengan Akun Belanja Barang dan Jasa Pada Pemerintah Daerah yang meliputi Belanja Barang yaitu: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
522 Belanja Jasa Akun Belanja Jasa (522) digunakan untuk alokasi belanja jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Jasa merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Jasa pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya.
Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor, Belanja Jasa Profesi, Biaya Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Lainnya, dengan Akun Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Belanja Jasa yaitu: Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan www.djpp.kemenkumham.go.id
Bimbingan Teknis PNS, Pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
523 Belanja Pemeliharaan Akun Belanja Pemeliharaan (523) digunakan untuk alokasi belanja pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Pemeliharaan merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor, Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan, dan Biaya Pemeliharaan Lainnya; dengan Akun Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Belanja Pemeliharaan.
524 Belanja Perjalanan Dinas Akun Belanja Perjalanan Dinas (524) digunakan untuk alokasi belanja perjalanan dinas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Perjalanan Dinas merupakan pejumlahan dari:
Akun Belanja Perjalanan Dinas pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
dengan Akun Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemulangan Pegawai.
525 Belanja Barang BLU/BLUD Akun Belanja Barang BLU digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU/BLUD Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Barang BLU/BLUD merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Barang BLU pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Belanja Barang BLU, Belanja Jasa BLU, Belanja Pemeliharaan BLU, Belanja Perjalanan BLU, Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya, dengan www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Belanja Barang dan Jasa BLUD.
526 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga, Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat dan Belanja Barang Yang Akan dijual Kepada Pihak Ketiga; dengan Akun Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
53 Belanja Modal Akun Belanja Modal (53) digunakan untuk alokasi Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari dua belas bulan serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintahuntuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
531 Belanja Modal Pengadaan Tanah Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah (531) digunakan untuk alokasi Belanja Pengadaan Tanah pada Pemerintah Pusat dan Daerah.
Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Modal Pengadaaan Tanah pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah, Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor; dengan Akun Belanja Modal Tanah pada Pemerintah Daerah yang mencakup pengadaan berbagai jenis tanah antara lain: Tanah Kantor, Tanah Sarana www.djpp.kemenkumham.go.id
Kesehatan Rumah Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik, Pendidikan Taman Kanak-kanak, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan, Belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial Panti Jompo, Tanah Sarana Umum Terminal, Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah, Tanah Sarana Stadion Olahraga, Tanah Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah Perkampungan, Tanah Pergudangan / Tempat Penimbunan Material Bahan Baku, dan Belanja modal Tanah BLUD.
532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin
(532) digunakan untuk mencatat Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat, Air, Udara baik Bermotor maupun tidak Bermotor, Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lainnya, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi www.djpp.kemenkumham.go.id
persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai peralatan dan mesin), dengan Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Daerah yang mencakup pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin antara lain:
Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Alat- alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat-alat Persenjataan/ Keamanan, dan Peralatan dan Mesin BLUD.
533 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Akun Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeliaan Rumah Jabatan, dan pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Gedung dan Bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Gedung dan Bangunan); dengan Akun Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Daerah yang mencakup pengadaan berbagai gedung pemerintah daerah antara lain: Gedung Kantor, Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Bersejarah, Bangunan Monumen, Tugu www.djpp.kemenkumham.go.id
Peringatan, dan Gedung dan Bangunan BLUD.
534 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Akun Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Irigasi, Belanja Modal Bahan Baku Irigasi, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi, Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi, Belanja Modal Perijinan Irigasi, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi, Belanja Modal Perjalanan Irigasi, Belanja Modal Jaringan, Belanja Modal Bahan Baku Jaringan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan, Belanja Modal Perijinan Jaringan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan, Belanja Modal Perjalanan Jaringan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, dan Pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan), dengan Akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Daerah yang mencakup pengadaan aset antara lain:
Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota, Pengadaan Instalasi Listrik Telepon, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD.
535 Belanja Modal Lainnya Akun Belanja Modal Lainnya (535) digunakan untuk mencatat alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan www.djpp.kemenkumham.go.id
pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (menjadi Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya pemerintah).
Akun Belanja Modal Lainnya merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Modal Lainnya pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya BLU, dan Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi (menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya), dengan Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Daerah yang mencakup antara lain:
Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Belanja modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman, dan Aset Tetap Lainnya BLUD.
536 Belanja Modal BLU Akun Belanja Modal BLU
(536) digunakan untuk alokasi belanja modal BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Tanah-BLU, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU serta Belanja Modal Lainnya BLU.
54 Belanja Bunga Digunakan untuk mencatat Belanja Bunga pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Akun Belanja Bunga (54) digunakan untuk alokasi Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, termasuk belanja pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
55 Belanja Subsidi Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat.
Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan www.djpp.kemenkumham.go.id
perusahaan swasta.
Akun Belanja Subsidi
(55) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
551 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Publik Akun Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Negara (551) digunakan untuk alokasi belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
552 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Swasta Akun Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Swasta
(552) digunakan untuk alokasi belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan swasta baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
56 Belanja Hibah Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Akun Belanja Hibah digunakan untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah pusat/daerah, dan organisasi internasional, Lebih lanjut pengaturan dan pengalokasian belanja hibah agar berpedoman kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai hibah serta peraturan perundangan terkait dengan belanja hibah.
Akun Belanja Hibah
(56) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
561 Belanja Hibah kepada pemerintah negara lain (luar negeri) Digunakan mencatat untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain.
562 Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional Digunakan mencatat untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada Organisasi Internasional.
563 Belanja Hibah kepada Lembaga Lain Digunakan mencatat untuk alokasi belanja hibah yang diberikan kepada lembaga lain selain di atas.
57 Belanja Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non www.djpp.kemenkumham.go.id
pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
58 Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga Pengeluaran/belanja pemerintah pusat/daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas.
Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
c. Surplus/Defisit Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode.
Penghitungan Surplus/Defisit tidak diberikan kode akun tersendiri. Angka ini merupakan selisih lebih/kurang antara Total Pendapatan dikurangi dengan total belanja plus transfer [S/D = ∑Pendapatan – (∑Belanja + ∑Transfer)].
d. Akun Pembiayaan Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UNDANG-UNDANG tentang APBN.
Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan alokasi pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam UNDANG-UNDANG tentang APBN.
a) Akun Penerimaan Pembiayaan Akun Penerimaan Pembiayaan pemerintah diklasikasikan sebagai berikut:
Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 71 Penerimaan Pembiayaan Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN/Perda APBD b) Akun Pengeluaran Pembiayaan Akun Pengeluaran Pembiayaan pemerintah diklasikasikan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 72 Pengeluaran Pembiayaan Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN/Perda APBD
e. SILPA/SIKPA Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
3. Akun Laporan Operasional (LO)
a. Akun Pendapatan-LO Kodefikasi Uraian Akun 8 Pendapatan-LO 81 Pendapatan Perpajakan-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan yang berasal dari pendapatan perpajakan pemerintah pusat maupun pendapatan pajak daerah.
811 Pendapatan Pajak Dalam Negeri-LO Akun Pendapatan Pajak Dalam Negeri merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan Pajak Dalam Negeri pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pendapatan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini antara lain adalah PPh Migas, PPh Non-Migas, PPh Non-Migas Lainnya, PPh Fiskal, PPN, PPnBM, Cukai, Pajak Lainnya seperti Bea Meterai, dengan Akun Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok untuk Pendapatan Pajak Provinsi dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan internasional sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan kepabeanan.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar.
82 Pendapatan Bukan Pajak-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pemerintah pusat dan pendapatan bukan pajak pemerintah daerah (retribusi, dll.) Akun pendapatan bukan pajak (42) dielaborasi sekurang- kurangnya menjadi akun-akun berikut:
821 Pendapatan Sumber Daya Alam-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pemerintah pusat.
Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Alam, Pendapatan Pertambangan Umum, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan IIUPH (IHPH), Pendapatan Perikanan, Pendapatan Pertambangan Panas Bumi.
822 Pendapatan Bagian Laba BUMN/BUMD-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMN untuk pemerintah pusat dan pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMD untuk pemerintah daerah.
Akun Pendapatan Baian Laba BUMN/BUMD merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan Bagian Laba BUMN pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, dengan Akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
823 Pendapatan PNBP Lainnya-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak lainnya yang berasal dari pendapatan bukan pajak lainnya pemerintah pusat dan Lain-lain PAD yang sah bagi pemerintah daerah.
Akun Pendapatan PNBP Lainnya merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan PNBP Lainnya pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Pendapatan Penjualan dan www.djpp.kemenkumham.go.id
Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran, Denda dan Pendapatan lain-lain, dengan Akun Lain-Lain PAD yang Sah-LO pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Pendapatan Zakat dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah.
824 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari BLU maupun BLUD.
83 Pendapatan Hibah-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat dan pendapatan hibah pemerintah daerah.
831 Pendapatan Hibah Dalam Negeri-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya dari dalam negeri baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Akun Pendapatan Hibah Dalam Negeri merupakan penjumlahan dari:
Akun Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan, Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya, dengan Akun Pendapatan Hibah pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.
832 Pendapatan Hibah Luar Negeri-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya dari luar negeri baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pendapatan Lainnya-LO Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan lain yang sah yag tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun- akun pendapatan di atas.
f. Akun Beban-LO Kodefikasi Uraian Akun 9 Beban 91 Beban Pegawai Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban pegawai pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
911 Beban Gaji dan Tunjangan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban gaji dan tunjangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban gaji dan tunjangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Gaji dan Tunjangan merupakan penjumlahan dari:
Akun Belanja Gaji dan Tunjangan pada Pemerintah Pusat yang meliputi: (1) Beban Gaji PNS yang terdiri dari Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Beban Pembulatan Gaji PNS. (2) Beban Tunjangan-tunjangan PNS terdiri dari Beban Tunjangan Suami/Istri PNS, Beban Tunjangan Struktural PNS, Beban Tunjangan Fungsional PNS, Beban Tunjangan Umum PNS, Beban Tunjangan PPh PNS, Beban Tunjangan Beras PNS, Beban Tunjangan Kemahalan PNS, Beban Tunjangan Lauk Pauk PNS, Beban Uang Makan PNS. (3) Beban Tunjangan PNS lainnya terdiri dari Beban Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Beban Tunjangan Khusus Peralihan PNS, Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Beban Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/ Badan/Komisi, Beban Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS, Beban Tunjangan Khusus Papua PNS, Beban Tunjangan SAR PNS, Tunjangan Perumahan, Uang Duka Wafat, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tunjangan Kominikasi Intensif Pejabat Negara, Beban Penunjang Operasional Pejabat Negara, Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara, Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara, dan www.djpp.kemenkumham.go.id
Tunjangan lainnya untuk Pejabat Negara termasuk uang duka Pejabat Negara, dengan Akun Beban Pegawai pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Beban Pegawai BLUD (dari APBD).
912 Beban Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. khusus & beban pegawai transito sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai Beban pegawai pemerintah Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj.
khusus & belanja pegawai transito pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito merupakan penjumlahan dari:
Akun Beban Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Beban Pegawai Transito pada Pemerintah Pusat yang meliputi: honorarium, lembur, vakasi, tunj. Khusus dan Beban pegawai transito. Termasuk dalam akun ini adalah Beban Uang Honor Tetap, Beban Uang Lembur, Beban Vakasi, dengan Akun Beban Pegawai pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur.
913 Beban Kontribusi Sosial Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban kontribusi sosial sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai Beban pegawai pemerintah pusat yaitu berupa skema asuransi sosial untuk memperoleh hak atas sosial benefit untuk pegawainya, meliputi pensiun dan manfaat pensiun lainnya.
92 Beban Barang dan Jasa Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat beban barang dan jasa pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai beban barang dan jasa pemerintah.
921 Beban Barang Akun Beban Barang (521) digunakan untuk alokasi Beban barang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Akun Beban Barang merupakan penjumlahan dari:
Aku Beban Barang pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
bahan habis pakai, ATK, honor pengelola www.djpp.kemenkumham.go.id
keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi. Termasuk dalam akun ini yaitu:
Beban Bahan Pakai Habis, Beban Bahan/Material, Beban Pengiriman surat dinas pos pusat, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Makanan dan Minuman, Beban Barang Operasional Lainnya, Beban Barang Transito dan Beban Barang Non Operasional Lainnya, dengan Akun Beban Barang dan Jasa Pada Pemerintah Daerah yang meliputi Beban Barang antara lain:
Beban Persediaan, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
922 Beban Jasa Akun Beban Jasa (522) digunakan untuk alokasi Beban jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Jasa merupakan penjumlahan dari:
Akun Beban Jasa pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya.
Termasuk dalam akun ini yaitu:
Beban Jasa Kantor, Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor, Beban Jasa Profesi, Biaya Jasa Konsultansi, dan Beban Jasa Lainnya, dengan Akun Beban Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Beban Jasa yaitu: Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Jasa Konsultansi.
923 Beban Pemeliharaan Akun Beban Pemeliharaan (523) digunakan untuk alokasi Beban pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Pemeliharaan merupakan penjumlahan dari:
Akun Beban Pemeliharaan pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Beban Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor, Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan, dan Biaya Pemeliharaan Lainnya, dengan www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Beban Pemeliharaan pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan.
924 Beban Perjalanan Dinas Akun Beban Perjalanan Dinas
(524) digunakan untuk alokasi Beban perjalanan dinas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Perjalanan Dinas merupakan pejumlahan dari:
Akun Beban Perjalanan Dinas pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Beban Perjalanan Dalam Negeri, Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri, dengan Akun Beban Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Beban Perjalanan Dinas, Beban Perjalanan Pindah Tugas, Beban Pemulangan Pegawai.
925 Beban Barang BLU/BLUD Akun Beban Barang BLU digunakan untuk alokasi Beban yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU/BLUD Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Barang BLU/BLUD merupakan penjumlahan dari:
Akun Beban Barang BLU pada Pemerintah Pusat yang meliputi:
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Beban Barang BLU, Beban Jasa BLU, Beban Pemeliharaan BLU, Beban Perjalanan BLU, Beban Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya, dengan Akun Beban Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi: Beban Barang dan Jasa BLUD.
926 Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Akun Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat
(526) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akun Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga merupakan penjumlahan dari:
Akun Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga pada Pemerintah Pusat yang meliputi: Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga, Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat dan Beban Barang Yang Akan dijual Kepada Pihak Ketiga, dengan Akun Beban Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
94 Beban Bunga Akun Beban Bunga
(94) digunakan untuk alokasi Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah www.djpp.kemenkumham.go.id
untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Beban Bunga mencakup antara lain Bunga Utang Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi.
95 Beban Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
Beban ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.
Beban Subsidi mencakup antara lain:
Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan Swasta.
Akun Beban Subsidi (95) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
951 Beban Subsidi Kepada Perusahaan Publik Akun Beban Subsidi Kepada Perusahaan Negara
(951) digunakan untuk alokasi beban subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara/daerah.
952 Beban Subsidi Kepada Perusahaan Swasta Akun Beban Subsidi Kepada Perusahaan Swasta (952) digunakan untuk alokasi beban subsidi yang diberikan kepada perusahaan swasta.
96 Beban Hibah Akun Beban Hibah merupakan Pengeluaran Pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah pusat/daerah, dan organisasi internasional, Lebih lanjut pengaturan dan pengalokasian belanja hibah agar berpedoman kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai hibah serta peraturan perundangan terkait dengan belanja hibah.
Beban Hibah mencakup antara lain: Beban hibah yang diberikan kepada Pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, dan kepada Perusahaan atau kepada perusahaan negara/daerah, Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, www.djpp.kemenkumham.go.id
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan.
Akun Beban Hibah (56) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
961 Beban Hibah kepada Pemerintah Negara lain (luar negeri) Digunakan mencatat untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada pemerintah negara lain.
962 Beban Hibah kepada Organisasi Internasional Digunakan mencatat untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada Organisasi Internasional 963 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Digunakan mencatat untuk alokasi beban hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah 97 Beban Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam Beban Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
Beban Bantuan Sosial mencakup antara lain:
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.
98 Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga Pengeluaran/beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
99 Beban Akrual Lainnya Digunakan untuk mencatat beban-beban murni akrual yang hanya digunakan pada Laporan Operasional (LO) dan tidak akan ada pada LRA seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tidak tertagih, beban amortisasi, beban deplesi, beban kerugian selisih kurs.
4. Akun Resiprokal Dalam Rangka Konsolidasi Dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik diperlukan identifikasi atas akun-akun yang akan dieliminasi antara pemerintah pusat dan daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut: (identifikasi sementara – akan ada tambahan)
a. Akun Resiprokal LRA dan LO Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab./Kota Belanja Hibah kepada Pemerintah Propinsi Pendapatan hibah dari Pemerintah pusat - Belanja Hibah kepada Pemerintah Kab/Kota - Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat Pendapatan Hibah dari Pemerintah Propinsi Belanja Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat Pendapatan Hibah dari Pemerintah Propinsi Belanja Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah Kab/Kota Pendapatan hibah dari Pemerintah Propinsi Pendapatan hibah dari Pemerintah Kab/Kota Belanja Hibah kepada Pemerintah Propinsi Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab./Kota Pemberian Pinjaman/Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Propinsi Penerimaan Pembiayaan pinjaman dari Pemerintah Pusat Pemberian Pinjaman/Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Kab/Kota Penerimaan Pembiayaan pinjaman dari Pemerintah Pusat Transfer Dana Perimbangan ke Pemerintah Propinsi Pendapatan Dana Perimbangan Transfer Dana Perimbangan ke Pemerintah Kab/Kota Pendapatan Dana Perimbangan Transfer Dana Otsus dan Penyesuaian kepada Pemerintah Propinsi Pendapatan Dana Otsus dan Penyesuaian www.djpp.kemenkumham.go.id
Transfer Dana Otsus dan Penyesuaian kepada Pemerintah Kab/Kota Dana Otsus dan Penyesuaian Belanja Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi
b. Akun Resiprokal Neraca Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab./Kota Piutang Transfer kepada Pemerintah Propinsi Utang Transfer kepada Pemerintah Pusat - Piutang Transfer kepada Pemerintah Kab/Kota - Utang Transfer kepada Pemerintah Pusat Piutang dari Pinjaman/Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Propinsi Utang kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab./Kota Piutang dari Pinjaman/Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Kab/Kota Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Pemerintah Kab/Kota Utang kepada Pemerintah Propinsi Utang (SBN) yang dipegang oleh Pemerintah Daerah Piutang kepada Pemerintah Pusat (SBN) Piutang kepada Pemerintah Pusat (SBN) www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB IV KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH A. LATAR BELAKANG UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam penjelasannya mengatur penyajian statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kegiatan pemerintahan, analisis kebijakan fiskal dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan PP 71 tahun 2010 tentang SAP yang menggantikan PP 24 tahun 2005, yang mengatur penerapan akuntansi berbasis akrual. Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur bahwa pemerintah menyusun Pedoman Umum Sistem Akutansi Pemerintah yang akan menjadi acuan untuk penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah pusat dan daerah, yang diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional.
Sejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah meskipun laporan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah.
Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah mensyaratkan adanya konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Belum dapat tersusunnya konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh perbedaan dalam sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terutama dalam pengaturan kebijakan akuntansi dan bagan akun standar. Walaupun hal ini telah difasilitasi dengan adanya Buletin Teknis no. 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan konversi, pemerintah belum dapat menghasilkan laporan konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk tujuan Statistik Keuangan Pemerintah karena sistem akuntansi pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasikan keperluan mapping bagan akun standar sebagaimana diminta pada sistem Statistik Keuangan Pemerintah.
Salah satu kendala dalam penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah adalah belum adanya suatu pedoman yang mengatur mengenai penerapan Statistik Keuangan Pemerintah, yang menyebabkan timbulnya beberapa hal, yaitu:
1. Perbedaan persepsi mengenai Statistik Keuangan Pemerintahantara penyusun dan pengguna laporan Statistik Keuangan Pemerintah mengenai konsep dan manfaat Statistik Keuangan pemerintah. Selain itu, belum ada identifikasi dan koordinasi stakeholders statistik keuangan pemerintah secara kompreshensif, baik yang berfungsi sebagai penyusun maupun pengguna informasi statistik keuangan pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Bappenas, serta Pemerintah Daerah.
2. Belum ada pengaturan mengenai cakupan dan proses Statistik Keuangan Pemerintah (sektor dan unit), dan memberikan gambaran mengenai www.djpp.kemenkumham.go.id
Standard Operating Procedure (menjelaskan alur data, proses mapping dan konsolidasi, dan pihak yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakannya).
3. Variasi sumber data yang akan digunakan dalam Statistik Keuangan Pemerintah karena masih terdapat beberapa sumber data yang digunakan.
Selain itu, perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah juga menambah kesulitan dalam konsolidasi data.
Kendala-kendala tersebut pada akhirnya mempengaruhi kualitas informasi Statistik Keuangan Pemerintah.
Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Umum Sistem Akutansi Pemerintah (PU-SAP) diharapkan dapat menyediakan kerangka sistem akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.
Pendekatan yang seragam diharapkan dapat memfasilitasi pengertian yang lebih baik atas pengganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, yang pada akhirnya akan mendukung terlaksananya konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.
B. KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UNTUK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Pengembangan dan implementasi Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual merupakan suatu perkembangan yang besar dalam manajemen dan pelaporan sektor publik yang diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif akan aktivitas pemerintah dan pengaruh jangka panjang dari kebijakan yang diambil, sehingga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal pemerintah.
Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual menekankan pada kesinambungan dan manajemen fiskal yang baik untuk menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut juga berguna untuk menilai kinerja fiskal pemerintah dari waktu ke waktu.
Statistik Keuangan Pemerintah merupakan standar pelaporan ekonomi untuk pemerintahan berdasarkan standar internasional yang relevan. Standar internasional yang menjadi acuan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah adalah Government Finance Statistics Manual (GFSM) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF). IMF telah mengeluarkan GFS Manual 1986 yang berbasis kas dan GFS Manual 2001 yang berbasis akrual. GFS Manual 2001 memperkenalkan cakupan lengkap dari aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, sehingga dapat menghasilkan ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan dari sektor pemerintah umum (general government sector) atau sektor publik.
1. Hubungan antara akuntansi dengan statistik keuangan pemerintah Sebelum penerapan Statistik Keuangan Pemerintah, sistem akuntansi pemerintahan menghasilkan pelaporan keuangan pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban, yang juga digunakan dalam rangka pengambilan www.djpp.kemenkumham.go.id
keputusan fiskal.
Pada umumnya, sistem akuntansi belum sejalan/mengakomodasikan konsep-konsep statistik dan makro ekonomi.
Oleh karena itu, para pengambil kebijakan fiskal, ekonom dan ahli statistik perlu mengerti standar dan sistem akuntansi untuk dapat mengerti mengenai informasi akuntansi tersebut dan menggunakannya dalam pengambilan kebijakan fiskal.
Penerapan statistik keuangan pemerintah menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik. Kompilasi statistik merupakan hal yang penting dalam analisis moneter dan ekonomi, serta pengambilan kebijakan fiskal. Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah bersamaan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintahan akan menghasilkan dua jenis pelaporan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi untuk tujuan pertanggunjawaban dan laporan statistik keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan kebijakan fiskal dan perbandingan antara negara.
2. Sektor dan Unit Institusi Data statistik keuangan pemerintah dikompilasi untuk sektor publik dan sektor pemerintahan umum.
Sektor publik mengkonsolidasi transaksi dari semua sektor, yaitu:
a. Sektor pemerintah umum Sektor pemerintah umum mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa dengan tidak membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan.
Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan.
Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sektor pemerintah umum dibedakan menjadi:a) Pemerintah Pusat, b) Pemerintah Provinsi, dan c) Pemerintah Kabupaten/Kota.
Subsektor www.djpp.kemenkumham.go.id
pemerintah pusat terdiri dari kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali Pemerintah Pusat.
b. Sektor perusahaan publik Sektor perusahaan publik mencakup sektor perusahaan publik non keuangan dan sektor perusahaan publik keuangan.
Sektor perusahaan publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sektor perusahaan publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan.
Institusi pada sektor ini bertanggungjawab atas kewajiban keuangan yang ditimbulkannya.
Konsolidasi sektor publik dilakukan dengan mengeliminasi transfer antar sektor.
Dalam mengkompilasi statistik untuk sektor ini, transaksi dan hubungan debitur dan kreditur antar sub sektor dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari proses konsolidasi. Total pelaporan sektor publik juga dikenal dengan pelaporan pemerintah secara keseluruhan (whole of government reporting).
3. Pengolahan data Statistik Keuangan Pemerintah Ada empat langkah proses kompilasi statistik keuangan pemerintah:
a. Lingkup institusi dan sektor Langkah pertama dalam proses kompilasi statistik keuangan pemerintah adalah tentukan lingkup sektor dan identifikasi institusi yang merupakan lingkup kompilasi. Bab ini difokuskan pada sektor pemerintah umum (general government sector), yang terdiri dari unit yang dimiliki/dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Mengingat tujuan PU-SAP adalah dalam rangka konsolidasi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan Statistik Keuangan Pemerintah pada tahap awal akan difokuskan pada sektor pemerintah umum karena mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk pengenalan konsep Statistik Keuangan Pemerintah yang masih relatif baru baik untuk Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah.
b. Seleksi sumber data Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual adalah informasi akuntansi berbasis akrual, yang berasal dari sistem akuntansi yang menghasilkan data akuntansi dan laporan keuangan, yang disusun sesuai dengan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) lampiran I. Data transaksi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang melalui sistem akuntansi yang ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Kompilasi Statistik Keuangan Pemerintah Data akuntansi dan laporan keuangan tersebut diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan re- klasifikasi ke dalam klasifikasi Statisitik Keuangan Pemerintah dengan cara mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.
Kebutuhan mapping tersebut mengharuskan adanya pendefinisian BAS sistem akuntansi yang jelas dan pengakomodasian kebutuhan informasi Statistik Keuangan Pemerintah dalam BAS sistem akuntansi sehingga akan memudahkan mapping ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah.
Data yang dibutuhkan dalam Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu klasifikasi detail:
a. Pendapatan menurut jenis;
b. Beban menurut jenis (klasifikasi ekonomi);
c. Transaksi aset dan kewajiban - Aset non keuangan menurut jenis aset - Aset dan kewajiban keuangan menurut jenis instrumen
d. Keuntungan/kerugian atau perubahan volume aset dan kewajiban (jenis);
e. Aset dan kewajiban dalam Neraca (jenis);
f. Pengeluaran berdasarkan fungsi pemerintahan;
g. Transaksi dalam aset dan kewajiban keuangan menurut sektor dari pihak counterpart;
h. Total arus ekonomi lain dalam aset dan kewajiban (jenis).
Data yang akan di-mapping ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data pemerintah pusat dan data konsolidasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengirimkan data laporan keuangan ke Kementerian Keuangan.
Untuk penerapan Statistik Keuangan Pemerintah pada tahap awal, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan dan di-mapping ke klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, data hasil mapping pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan menjadi data konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum. Pedoman penerapan Statistik Keuangan Pemerintah dan pentahapannya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah mensyaratkan adanya konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Terdapat dua pilihan konsolidasi pemerintah pusat dan daerah, yaitu konsolidasi akuntansi dan konsolidasi statistik keuangan pemerintahan.
Konsolidasi tersebut dilakukan bukan dalam rangka pertanggungjawaban, melainkan untuk keperluan statistik keuangan pemerintah.
Hal yang harus diperhatikan dalam konsolidasi adalah identifikasi akun timbal balik (reciprocal accounts), yang mana area yang menjadi prioritas konsolidasi adalah:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Transaksi Transfer (hibah) antar unit pemerintah [GFS codes 133 and 263] Transaksi dalam aset dan kewajiban keuangan [GFS codes 32** and 33**] Pendapatan dan Beban Bunga [GFS codes 1411 and 243] Pajak yang dibayar oleh satu unit pemerintah kepada unit pemerintah lainnya Pembelian/penjualan barang/jasa Akuisisi/Disposal aset non keuangan
b. Neraca Hubungan debitur dan kreditur: Pinjaman [GFS codes 6214 and 6314] Surat berharga selain saham [GFS codes 6213 and 6313] Konsolidasi akuntansi diatur dalam PSAP 11, namun PSAP 11 tidak mengatur laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prosedur konsolidasi akuntansi, yang juga dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan/tanpa mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts).
Untuk memudahkah mapping statistik keuangan pemerintah tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyelaraskan bagan akun standar pada sistem akuntansi berbasis akrual dengan pengaturan dalam PU-SAP ini.
4. Bagan Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah Klasifikasi BAS Statistik Keuangan Pemerintah berbeda dengan BAS akuntansi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi (mapping) pada saat kompilasi Statistik Keuangan Pemerintah.
Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya, yang terdiri dari Pendapatan Pajak, Kontribusi sosial, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Konsolida si GFS BAS Nasiona Konsolidas i Akuntansi www.djpp.kemenkumham.go.id
lain. Pendapatan Pajak diklasifikasikan menurut obyeknya, yang terdiri dari Pajak pendapatan, laba dan keuntungan, Pajak atas gaji dan tenaga kerja, Pajak Property, Pajak atas barang dan jasa, Pajak perdagangan dan transaksi internasional, dan Pajak lainnya. Hibah diklasifikasikan menurut sumbernya, yang terdiri dari Hibah dari pemerintah asing, Hibah dari organisasi internasional dan hibah dari unit pemerintah lainnya. Hibah-hibah tersebut diklasifikasikan berdasarkan hibah tahun berjalan dan hibah modal.
Pendapatan lain diklasifikasikan menurut sumbernya, yang terdiri dari pendapatan property, penjualan barang dan jasa, serta denda, penalti, sita.
Beban diklasifikasikan menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi), yang terdiri dari Beban pegawai, Penggunaan barang dan jasa, Depreasiasi dan Amortisasi, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Lain-lain.
Aset diklasifikasikan menurut jenisnya dan tingkat likuiditasnya, yang terdiri dari aset non keuangan dan aset keuangan. Aset non keuangan terdiri dari aset tetap, persediaan, barang berharga dan aset non produksi.
Aset keuangan diklasifikasikan menurut tempat keterjadiannya/asal counterpart (dometik dan luar negeri) dan jenisnya, terdiri dari uang dan deposito, surat berharga selain saham, pinjaman, saham dan ekuitas lain, cadangan teknis asuransi, derivatif keuangan dan piutang lain.
Kewajiban diklasifikasikan menurut tempat keterjadiannya/asal counterpart dan jenisnya, terdiri dari uang dan deposito, surat berharga selain saham, pinjaman, saham dan ekuitas lain, cadangan teknis asuransi, derivatif keuangan dan utang lain.
Dalam melakukan mapping ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah, perlu diperhatikan relevansi BAS tersebut terhadap masing-masing BAS baik BAS Pemerintah Pusat maupun BAS pemerintah daerah.
Definisi masing- masing akun BAS Statistik Keuangan Pemerintah dan relevansinya terhadap BAS sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
BAGAN AKUN STANDAR STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Kode Akun Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1 Pendapatan 11 Pajak 111 Pajak pendapatan, laba dan keuntungan Pajak ini dibebankan pada (i) upah, gaji, tips, fee, komisi, fringe benefit dan kompensasi lain atas jasa tenaga kerja, (ii) bunga, deviden, sewa, penghasilan royalti, (iii) keuntungan dan kerugian modal mencakup distribusi keuntungan modal dari dana investasi, (iv) laba perusahaan, persekutuan, perusahaan pribadi, dan √ www.djpp.kemenkumham.go.id
dana perwalian, (v) bagian kena pajak dari jaminan sosial, pensiun, anuitas, asuransi jiwa dan pensiun lainnya, dan (vi) penghasilan lain-lain.
Pajak ini dapat diklasifikasikan sebagai pajak yang terutang oleh individual
(1111) atau pajak yang terutang oleh badan usaha dan perusahaan lain (1112). Jika terdapat kesulitan untuk mengklasifikasikan pajak tersebut ke dalam klasifikasi di atas, pajak tersebut diperlakukan sebagai pajak yang tidak dapat dialokasikan(1113).
1111 Pajak terutang oleh individu √ 1112 Pajak terutang oleh badan usaha dan perusahaan lain √ 1113 Pajak tidak dapat dialokasikan √ 112 Pajak atas gaji dan tenaga kerja Pajak ini terdiri dari pajak yang dikumpulkan dari pemberi kerja atau wiraswasta sebagai bagian dari gaji atau jumlah yang tetap per orang, yang tidak disisihkan untuk skema jaminan sosial.
√ 113 Pajak kekayaan Pajak ini meliputi pajak atas penggunaan, kepemilikan atau transfer kekayaan.
Pajak ini dapat dibebankan pada interval yang teratur, hanya sekali atau pada saat perubahan kepemilikan.
√ 1131 Pajak berulang atas kekayaan tidak bergerak Pajak ini mencakup pajak yang dibebankan secara teratur atas dasar penggunaan atau kepemilikan kekayaan tidak bergerak, yang meliputi tanah, bangunan dan struktur lain. Pajak dapat dibebankan pada pemilik, penyewa atau keduanya sejumlah persentase tertentu dari nilai kepemilikan.
√ 1132 Pajak berulang atas kekayaan bersih Pajak ini mencakup pajak yang dibebankan secara teratur atas kekayaan bersih, yang umumnya didefinisikan sebagai nilai kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak √ www.djpp.kemenkumham.go.id
dikurangi kewajiban yang muncul atas kekayaan tersebut.
1133 Pajak atas bangunan, warisan dan hadiah Pajak ini mencakup pajak atas transfer kepemilikan pada saat kematian dan pemberian hadiah.
Pajak atas transfer kepemilikan pada saat kematian meliputi pajak atas bangunan dan pajak warisan.
√ 1134 Pajak atas transaksi keuangan dan modal Pajak ini meliputi pajak atas perubahan kepemilikan aset, kecuali yang diklasifikasikan sebagai hadiah, warisan atau transaksi bangunan.
Termasuk di dalamnya adalah pajak atas pengeluaran, pembelian, penjualan surat berharga, pajak atas cek dan bentuk pembayaran lain, dan pajak yang dibebankan atas transaksi hukum tertentu, seperti validasi kontrak dan penjualan aset yang tidak bergerak.
√ 1135 Pajak tidak berulang lain atas kekayaan Pajak ini meliputi pajak atas kekayaan bersih dan properti yang dibebankan hanya sekali atau pada interval yang tidak beraturan.
√ 1136 Pajak berulang lain atas kekayaan Pajak ini meliputi pajak berulang lain atas kekayaan yang tidak dimasukkan dalam kategori akun 1131, 1132, 1134.
√ 114 Pajak atas barang dan jasa Pajak ini meliputi semua pajak yang dibebankan atas produksi, ekstrasi, penjualan, transfer, sewa beli, penyampaian barang dan jasa.
Termasuk juga pajak atas penggunaan barang dan ijin penggunaan barang atau melakukan aktivitas.
1141 Pajak umum atas barang dan jasa Pajak ini meliputi semua pajak selain cukai dan biaya impor lainnya (1151) dan pajak ekspor (1152), dibebankan pada produksi, sewa beli, www.djpp.kemenkumham.go.id
penyampaian, penjualan, pembelian, atau perubahan kepemilikan lainnya atas barang dan jasa. Pajak tersebut dapat dibebankan baik untuk barang dan jasa yang diproduksi domestik atau diimpor, dan dapat dibebankan pada tahapan produksi atau distribusi manapun.
11411 Pajak Pertambahan Nilai Pajak ini adalah pajak atas barang atau jasa yang dikumpulkan secara bertahap oleh perusahaan tetapi pada akhirnya dibebankan penuh kepada pembeli akhir.
PPN umumnya dihitung berdasarkan harga barang/ jasa termasuk pajak lain atas produk tersebut.
√ 11412 Pajak Penjualan Pajak ini meliputi semua pajak umum yang dibebankan pada hanya satu tahapan tertentu, baik pada tahapan manufaktur atau produksi atau pada tahapan perdagangan grosir atau retail.
√ 11413 Pajak perputaran dan pajak umum lain atas barang dan jasa Pajak ini meliputi pajak kumulatif multi tahap, yang mencakup pajak atas setiap kali transaksi terjadi tanpa pengurangan pajak yang dibayar atas input dan semua pajak konsumsi umum yang meliputi kombinasi elemen pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atau pajak multi tahap 1142 Cukai Cukai adalah pajak yang dibebankan atas produk tertentu, atau atas cakupan yang terbatas dari produk, yang tidak diklasifikasikan dalam pajak umum atas barang dan jasa
(1141), laba atas monopoli fiskal
(1143), dan bea imigrasi dan impor lainnya
(1151), atau pajak atas ekspor
(1152).
Cukai dapat dibebankan pada tahap produksi atau distribusi manapun dan umumnya ditentukan berdasarkan nilai, berat, kekuatan dan kuantitas produk.
√ www.djpp.kemenkumham.go.id
Laba atas monopoli fiskal Akun ini mencakup bagian laba atas monopoli fiskal yang ditransfer ke pemerintah.
Monopoli fiskal adalah perusahaan publik atau quasi- perusahaan publik yang memiliki kekuatan monopoli atas produksi atau distribusi jenis barang atau jasa tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah yang sebaliknya dapat dikumpulkan melalui pajak atas produksi atau distribusi sektor swasta dari komoditas terkait.
Monopoli fiskal dibedakan dari perusahaan publik yang memiliki kekuatan monopoli atau quasi-monopoli dalam rangka melayani kepentingan ekonomi publik atau kebijakan sosial, bukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
√ √ 1144 Pajak untuk jasa khusus Pajak ini adalah semua pajak yang dibebankan atas pembayaran untuk jasa spesifik seperti pajak atas beban transportasi, premi asuransi, jasa perbankan, hiburan, restoran, dan biaya pemasaran.
√ 1145 Pajak untuk penggunaan barang dan ijin penggunaan barang atau melakukan aktivitas Salah satu fungsi pengaturan pemerintah adalah pemberian ijin khusus kepemilikan/penggunaan barang tertentu/pelaksanaan aktivitas tertentu.
Jika pengeluaran lisensi tersebut membutuhkan sedikit/tanpa usaha dari pemerintah, lisensi tersebut merupakan alat untuk menarik pajak walaupun pemerintah menyediakan otorisasi sebagai balasannya.
Namun, jika pemerintah menggunakan lisensi yang mewajibkan tindakan/aktivitas untuk fungsi pengaturan/pengendalian, maka penerimaan tersebut seharusnya diperlakukan sebagai penjualan jasa, bukan penerimaan www.djpp.kemenkumham.go.id
pajak, kecuali penerimaan tersebut secara jelas tidak proporsional terhadap biaya penyediaan jasa.
11451 Pajak kendaraan bermotor Pajak ini mencakup pajak atas penggunaan kendaraan bermotor atau ijin penggunaan kendaraan bermotor. Tidak termasuk pajak atas kendaraan bermotor sebagai kekayaan.
√ 11452 Pajak lain atas penggunaan barang dan ijin penggunaan barang dan melakukan aktivitas Lisensi bisnis dan profesional dimasukkan dalam kategori ini, yang dapat berupa jenis pajak atas ijin untuk melaksanakan bisnis secara umum/khusus atau profesi.
Kategori pajak ini selain lisensi bisnis dan profesional mecakup pajak atas ijin untuk berburu, menembak atau memancing, dan pajak atas kepemilikan binatang peliharaan ketika hak untuk melakukan aktivitas tersebut tidak diberikan sebagai bagian dari transaksi komersial normal. Termasuk juga lisensi radio dan televisi, kecuali otoritas publik menyediakan jasa penyiaran umum, yang membebankan pembayaran jasa, bukan pajak.
√ √ 1146 Pajak lain atas barang dan jasa Pajak ini meliputi pajak atas ekstrasi mineral, bahan bakar fosil, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dari deposit yang dimiliki swasta atau oleh pemerintah lain, dan pajak lainnya atas barang dan jasa yang tidak dimasukkan dalam kategori 1141 dan 1145.
√ 115 Pajak perdagangan dan transaksi internasional √ 1151 Bea masuk (imigrasi) dan bea impor lainnya Akun ini mencakup pendapatan dari semua pungutan yang dikumpulkan dari barang karena memasuki suatu negara atau jasa yang disampaikan √ www.djpp.kemenkumham.go.id
oleh bukan penduduk kepada penduduk.
1152 Pajak ekspor Kategori ini merupakan semua pungutan yang berdasarkan fakta bahwa barang yang dikirimkan keluar negeri atau jasa yang disampaikan kepada bukan penduduk oleh penduduk.
√ 1153 Laba ekspor atau monopoli impor Pemerintah dapat mendirikan perusahaan dengan hak monopoli untuk mengekspor atau mengimpor barang tertentu dan mengendalikan jasa yang disediakan atau diterima dari bukan penduduk untuk menaikkan pendapatan yang dapat diterima melalui pajak ekspor, import atau transaksi dalam mata uang asing.
Ketika monopoli seperti itu muncul, laba yang dikirimkan ke pemerintah oleh perusahaan atau badan pemasaran monopoli diperlakukan sebagai pajak.
Laba tersebut dicatat sebagai pendapatan pajak ketika ditransfer ke pemerintah dan tidak mencakup cadangan yang ditahan oleh perusahaan atau badan pemasaran.
√ 1154 Laba Pertukaran Ketika kekuatan monopoli pemerintah atau otoritas moneter dipergunakan untuk menarik marjin antara harga pembelian dan penjualan dari mata uang asing, selain untuk menutup biaya administrasi, pendapatan yang dihasilkan terdiri dari pungutan wajib yang ditarik dari baik pembeli maupun penjual mata uang asing.
Kategori ini tidak mencakup transfer ke pemerintah atas laba pertukaran yang direalisasikan selain dari hasil perbedaan nilai tukar.
√ 1155 Pajak Pertukaran Akun ini mencakup pajak yang dibebankan atas penjualan atau pembelian mata uang asing.
Termasuk pajak atas pengiriman luar negeri jika pajak dibebankan atas √ www.djpp.kemenkumham.go.id
pengiriman pembelian mata uang asing.
1156 Pajak lain atas perdagangan dan transaksi internasional Akun ini mencakup pajak yang dibebankan atas beragam aspek dari perdagangan dan transaksi internasional, seperti pajak yang dibebankan secara ekslusif atau dominan atas perjalanan keluar negari, pajak asuransi atau investasi luar negeri, pajak atas pengiriman uang keluar negeri.
√ 116 Pajak lain Akun ini mencakup pendapatan pajak yang dibebankan atas dasar selain dari yang dideskripsikan pada akun- akun pajak sebelumnya.
Termasuk pendapatan dari pajak yang belum dapat diidentifikasikan dan bunga dan denda untuk keterlambatan pembayaran tetapi tidak dapat diidentifikasikan dalam kategori pajak.
√ √ 1161 Terutang hanya oleh bisnis √ √ 1162 Terutang hanya oleh selain bisnis atau tidak dapat diidentifikasi √ √ 12 Kontribusi sosial 121 Kontribusi keamanan social 1211 Kontribusi pegawai 1212 Kontribusi pemberi kerja 1213 Kontribusi wiraswasta dan tidak bekerja 1214 Kontribusi yang tidak teralokasi 122 Kontribusi sosial lainnya 1221 Kontribusi pegawai 1222 Kontribusi pemberi kerja 1223 Kontribusi terkait 13 Hibah Hibah adalah transfer tahun berjalan atau modal yang tidak wajib yang diterima oleh unit pemerintah dari baik unit pemerintah lain maupun organisasi internasional.
Hibah diklasifikasikan berdasarkan jenis unit pemberi hibah dan apakah hibah tersebut meruapakan hibah tahun berjalan atau hibah modal.
√ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Ada tiga sumber hibah yang dikenal dalam sistem GFS yaitu hibah dari pemerintah negara asing (131), hibah dari organisasi internasional
(132), dan hibah dari unit pemerintah umum lain (133).
Hibah lancar adalah hibah untuk tujuan pengeluaran tahun berjalan dan tidak dihubungkan/bersyarat terhadap akuisisi aset oleh penerima.
Hibah modal meliputi akuisisi aset oleh penerima dan dapat terdiri dari transfer kas yang diharapkan/diharuskan untuk digunakan untuk akuisisi aset (selain persediaan dan kas), atau pembatalan kewajiban oleh persetujuan bersama antara kreditor dan debitur.
Jika keraguan muncul tentang karakter hibah, seharusnya diklasifikasikan sebagai hibah tahun berjalan.
131 Dari pemerintah asing √ √ 1311 Tahun berjalan √ √ 1312 Modal √ √ 132 Dari organisasi internasional √ √ 1321 Tahun berjalan √ √ 1322 Modal √ √ 133 Dari unit pemerintah umum lainnya √ √ 1331 Tahun berjalan √ √ 1332 Modal √ √ 14 Pendapatan lain Pendapatan lain adalah pendapatan selain pajak, kontribusi sosial dan hibah, yang meliputi penghasilan kekayaan, penjualan barang dan jasa, dan pendapatan lain-lain.
√ √ 141 Pendapatan kekayaan Penghasilan kekayaan meliputi berbagai bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh unit pemerintah umum ketika menempatkan aset keuangan dan/atau aset yang tidak diproduksi yang dimilikinya pada penguasaan unit lain.
Pendapatan kategori ini dapat berbentuk bunga, deviden, penarikan penghasilan quasi- korporasi, penghasilan kekayaan yang diatribusikan kepada pemegang kebijakan asuransi atau sewa.
√ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Bunga Bunga adalah pendapatan yang dihasilkan oleh kreditur yang memilikian aset keuangan tertentu karena mengijinkan debitur untuk menggunakan aset tersebut, seperti deposito, surat berharga selain saham, pinjaman dan piutang.
Pendapatan bunga terutang secara terus menerus selama periode aset keuangan.
√ √ 1412 Deviden Deviden adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai hasil dari penempatan dana ekuitasdari penghasilan tahun berjalan.
Deviden yang dicatat pada tanggal pengumuman atau tanggal pembayaran jika tidak ada pengumuman sebelumnya.
Deviden juga meliputi semua distribusi laba oleh korporasi kepada pemegang sahamnya/ pemiliknya, termasuk laba bank sentral yang ditransfer ke unit pemerintah, dan laba yang dihasilkan dari operasi fungsi otoritas moneter diluar bank sentral.
√ √ 1413 Penarikan dari pendapatan quasi- korporasi Secara konsep, penarikan penghasilan tersebut setara dengan distribusi penghasilan perusahaan melalui deviden dan diperlakukan secara sama.
Berdasarkan definisinya, quasi- perusahaan tidak dapat mendistribusikan pendapatan dalam bentuk deviden, tetapi pemiliknya dapat memilih untuk menarik sebagian atau semua penghasilannya tergantung pada besarnya penghasilan bersihnya.
√ √ 1414 Pendapatan kekayaan yang dihubungkan dengan pemegang kebijakan asuransi Perusahaan asuransi menyimpan cadangan teknis dalam bentuk pembayaran dimuka dari premi, √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
cadangan klaim yang belum dibayar dan cadangan aktuaria terhadap risiko dalam kebijakan asuransi jiwa, yang dianggap sebagai aset dari pemegang kebijakan atau penerima manfaat termasuk unit pemerintah.
Penghasilan manapun yang diterima dari investasi cadangan teknis asuransi dikategorikan sebagai penghasilan kekayaan yang dikaitkan dengan pemegang kebijakan asuransi.
Jenis penghasilan properti seperti ini jarang atau hanya sedikit untuk unit pemerintah umum.
1415 Sewa Sewa adalah penghasilan kekayaan yang diterima dari sewa beli tertentu dari tanah, aset bawah tanah dan aset yang muncul secara alamiah lainnya.Unit pemerintah umum dapat memiliki aset bawah tanah dalam bentuk kandungan mineral atau bahan bakal fosil dan dapat memberikan sewa beli yang mengizinkan unit lain untuk mengambil kandungan mineral tersebut selama periode waktu tertentu dengan pembayaran.
Sewa jenis lain meliputi pembayaran hak untuk memotong rotan pada tanah pemerintah yang belum digarap, mengeksploitasi air yang belum dikelola untuk tujuan rekreasi atau komersial, meliputi memancing, menggunakan air untuk irigasi, dan memberikan makan hewan pada tanah pemerintah.
√ √ 142 Penjualan barang dan jasa √ √ 1421 Penjualan oleh market establishment Market establishment adalah bagian dari perusahaan yang ditempatkan dalam lokasi tunggal dan hanya mempunyai aktivitas produktif tunggal/utama yang mencakup hampir semua dari nilai tambah.
Market establishment dalam unit pemerintah menjual atau melepaskan semua atau sebagian besar dari output pada harga yang signifikan √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
secara ekonomi.
Semua penjualan perusahaan publik dimasukkan dalam kategori ini.
1422 Biaya administratif Biaya ini meliputi biaya lisensi wajib atau biaya administratif lainnya yang merupakan penjualan jasa.
Contohnya SIM, paspor, biaya pengadilan, lisensi radio dan televisi ketika otoritas publik menyediakan jasa penyiaran umum.
Agar biaya tersebut diperlakukan sebagai penjualan jasa, unit pemerintah umum harus mempunyai fungsi pengaturan, misalnya melakukan pengendalian dengan memeriksa kompetens/ kualifikasi pihak terkait, dan fungsi efisiensi/keamanan dari peralatan terkait yang jika tanpa biaya tersebut tidak wajib dilakukan.
√ √ 1423 Penjualan insidental oleh non market establishment Akun ini mencakup penjualan barang dan jasa oleh non market establishment unit pemerintah umum selain biaya administratif. Termasuk penjualan insidental kepada aktivitas sosial atau komunitas tertentu dari kementerian negara/lembaga, seperti penjualan produk yang dibuat pada sekolah ketrampilan, bibit untuk kebun percobaan, kartu pos dan reproduksi seni oleh museum, biaya pada RS dan klinik pemerintah, uang sekolah pada sekolah pemerintah, biaya masuk museum, taman, fasilitas budaya dan rekreasi milik pemerintah yang tidak dikelola sebagai perusahaa publik.
√ √ 1424 Penjualan terkait barang dan jasa Penjualan barang dicatat pada saat kepemilikan hukum berpindah. Jika waktu perpindahan tidak dapat ditentukan dengan tepat, pencatatan dapat dilakukan ketika ada perubahan kepemilikan atau kendali fisik. Transaksi jasa umumnya dicatat ketika jasa disediakan. Beberapa jasa ditawarkan atau terjadi secara terus √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
menerus, contoh sewa beli operasi dan jasa perumahan merupakan arus terus menerus dan dalam konsep dicatat secara terus menerus selama disediakan.
143 Denda, penalti, sita Denda dan penalty adalah transfer wajib tahun berjalan yang dibebankan pada unit oleh pengadilan atau badan quasi yudisial atas pelanggaran hukum atau peraturan administrasi termasuk keputusan diluar pengadilan.
Sita adalah jumlah yang disimpan karena adanya proses hukum atau administratif unit pemerintah umum yang tertunda dan akan ditransfer ke unit pemerintah umum sebagai hasil keputusan. Denda dan penalti lain yang diidentifikasikan berhubungan pelanggaran pajak diklasifikasikan sebagai pajak lain (116).
√ √ 144 Transfer suka rela selain hibah Kategori ini meliputi hadiah dan donasi sukarela dari individu, institusi nirlaba swasta, yayasan pemerintah, korporasi dan sumber lain selain pemerintah dan organisasi internasional.
√ √ 1441 Tahun berjalan Meliputi, contohnya, kontribusi kepada pemerintah berupa makanan, selimut dan obat-obatan untuk membantu yang membutuhkan.
√ √ 1442 Modal Meliputi transfer untuk kontruksi atau pembelian RS, sekolah, musium, theater, dan pusat budaya dan pemberian tanah, bangunan atau aset tak berwujud seperti paten dan hak cipta.
Jika tidak jelas apakah merupakan transfer tahun berjalan atau transfer modal, maka akan diklasifikasikan sebagai transfer tahun berjalan.
√ √ 145 Pendapatan lain-lain dan yang tidak teridentifikasi Kategori ini meliputi semua pendapatan yang tidak dapat masuk √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
dalam kategori lain, seperti penjualan barang bekas militer dan barang lainnya yang tidak diklasifikasikan sebagai aset, penjualan barang sisa/buangan, pembayaran yang diterima atas kerusakan kekayaan pemerintah, dan semua pendapatan yang tidak mempunyai informasi yang cukup untuk dimasukkan dalam klasifikasi lain.
2 Beban Beban adalah penurunan kekayaan bersih yang dihasilkan dari transaksi.
Klasifikasi ekonomi mengidentifikasi jenis beban yang muncul untuk aktivitas tersebut.Klasifikasi fungsi menyediakan informasi berdasarkan tujuan beban dikeluarkan. Contohnya fungsi pendidikan dan perlindungan lingkungan.
21 Kompensasi pegawai Kompensasi pegawai adalah total remunerasi, dalam kas atau non kas, terutang kepada pegawai pemerintah sebagai balasan dari pekerjaan yang dilakukan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang dikaitkan dengan pembentukan modal akun sendiri (pengecualian berlaku juga untuk sub kategori dari kompensasi pegawai meliputi upah dan gaji dan kontribusi sosial yang dilakukan atas nama pegawai kepada skema asuransi sosial).
Tidak termasuk jumlah yang terutang kepada kontraktor, pekerja wiraswasta dan pekerja lain yang bukan merupakan pegawai unit pemerintah umum, yang dicatat dalam penggunaan barang dan jasa (22). Kompensasi pegawai yang terlibat dalam pembentukan modal akun sendiri, merupakan produksi aset non keuangan untuk penggunaan sendiri, dicatat sebagai akuisisi aset non keuangan.
√ √ 211 Upah dan gaji Upah dan gaji terdiri dari semua kompensasi pegawai pemerintah dalam kas maupun non kas kecuali √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
kontribus sosial oleh pemberi kerja
(212).Kontribusi sosial yang dibayar melalui pengurangan dari upah dan gaji pegawai dimasukkan dalam kategori ini.
Upah dan gaji juga tidak mencakup social benefit yang dibayar oleh pemberi kerja dalam bentuk tunjangan anak, pasangan, keluarga, pendidikan dan lain-lain.
Social benefit tersebut dimasukkan dalam social benefit pemberi kerja (273).
2111 Upah dan gaji dalam kas Kategori ini meliputi pembayaran kas kepada pegawai sebagai balasan untuk jasa yang diberikan, sebelum pengurangan pajak withholding dan kontribusi pegawai kepada skema asuransi sosial. Termasuk upah dan gaji dasar, pembayaran lebih untuk lembur, pekerjaan malam dan pekerjaan di akhir minggu, biaya hidup, tunjangan lokal, tunjangan ekspatriat, bonus, pembayaran tambahan tahunan, seperti gaji ke- 13, tunjangan transpor menuju dan dari tempat kerja, pembayaran hari libur resmi atau tahunan dan tunjangan perumahan.
√ √ 2112 Upah dan gaji dalam non kas Kategori ini terdiri dari pembayaran dalam non kas kepada pegawai sebagai balasan dari jasa yang diberikan.
Contoh makanan dan minuman, termasuk yang dikonsumsi ketika dalam perjalanan bisnis, jasa perumahan atau akomodasi yang dapat digunakan oleh semua anggota rumah tangga tempat pegawai tersebut berada, seragam atau bentuk lain dari baju khusus yang dipilih pegawai untuk dipakai diluar dan di dalam tempat kerja, jasa kendaraan atau barang tahan lama lain yang disediakan untuk penggunaan pribadi pegawai, barang dan jasa yang diproduksi oleh pemberi kerja, seperti perjalanan gratis dengan pesawat pemerintah, olahraga, rekreasi atau √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
fasilitas liburan untuk pegawai dan keluarganya, transportasi menuju dan dari tempat kerja, parkir mobil dan day care untuk anak pegawai.
212 Kontribusi Sosial Kontribusi sosial adalah pembayaran, yang actual atau imputed, yang dilakukan oleh unit pemerintah umum kepada skema asuransi sosial untuk memperoleh hak atas social benefit untuk pegawainya, meliputi pensiun dan manfaat pensiun lainnya.
Beberapa kontribusi sosial dibayar langsung oleh unit pemerintah umum yang merupakan pemberi kerja kepada unit pemerintah umum lain, biasanya dana social security.
Transaksi ini tidak dihilangkan dalam konsolidasi karena mereka diarahkan ke pegawai, kemudian dari pegawai kepada skema asuransi sosial.
2121 Kontribusi Sosial aktual Kategori ini meliputi kontribusi yang terutang ke perusahaan asuransi, dana social security, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen skema asuransi sosial, meliputi unit pemerintah umum yang mengoperasikan dana pensiun non mandiri.
2122 Kontribusi Sosial imputed Beberapa pemerintah menyediakan social benefit secara langsung untuk pegawai, mantan pegawai, atau tanggungan dari sumber daya sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi atau dana pensiun mandiri/non mandiri.
22 Penggunaan barang dan jasa Akun ini terdiri dari barang dan jasa yang digunakan untuk produksi barang dan jasa market dan non market (kecuali pembentukan modal sendiri) termasuk barang yang dibeli untuk dijual kembali dikurangi perubahan bersih dalam persediaan dalam proses, barang jadi dan barang √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
yang disimpan untuk dijual kembali.
Unit pemerintah umum dapat melakukan transaksi barang dan jasa yang tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan barang dan jasa, khususnya:
Barang yang diperoleh untuk digunakan sebagai aset tetap atau barang berharga atau digunakan dalam pembentukan modal akun sendiri diklasifikasikan sebagai akuisisi aset tetap atau barang berharga. Pengeluaran atas barang tahan lama yang tidak mahal, seperti alat tangan, diperlakukan sebagai penggunaan barang dan jasa ketika pengeluaran tersebut dilakukan secara regular dan berjumlah kecil dibandingkan dengan pengeluaran mesin dan peralatan.
Barang dan jasa yang diperoleh untuk meningkatkan persediaan atau barang untuk berjaga-jaga atau dari bahan baku dan perlengkapan diklasifikasikan sebagai perubahan dalam persediaan, merupakan jenis akuisisi aset non keuangan.
Barang dan jasa yang digunakan sebagai kompensasi pegawai non kas diklasifikasikan sebagai kompensasi pegawai (21).
Barang dan jasa yang diperoleh dan ditransfer dalam bentuk non kas tanpa digunakan oleh unit pemerintah umum dalam proses produksi diklasifikasikan sebagai pembayaran transfer seperti subsidi
(25), hibah
(26), social benefit
(27), beban lain
(28), tergantung alasan transfer.
Pembayaran kembali oleh unit pemerintah umum untuk pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga dalam hubungan dengan skema bantuan sosial atau asuransi sosial diklasifikasikan sebagai sosial benefit (27).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Konsumsi aset tetap Konsumsi aset tetap adalah penurunan selama periode akuntansi atas nilai aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh unit pemerintah umum sebagai akibat dari penurunan kondisi fisik, kadaluarsa normal dan kerusakan karena kecelakan normal.
Konsumsi aset tetap dinilai berdasarkan harga rata-rata selama periode tersebut. Konsumsi aset tetap dapat memiliki deviasi yang berbeda dari depreasi yang dicatat dalam catatan keuangan pemerintah, yang secara normal dihitung menggunakan biaya perolehan awal aset tetap.
√ √ 24 Bunga Bunga adalah beban yang timbul atas penggunaan pokok terutang oleh unit pemerintah umum (debitur), di mana nilai ekonomis telah disediakan oleh kreditur.
Beban bunga di-accrue secara terus menerus sepanjang periode kewajiban.
√ √ 241 Untuk non residen √ √ 242 Untuk residen selain pemerintah umum √ √ 243 Untuk unit pemerintah umum √ √ 25 Subsidi Subsidi adalah pembayaran yang tidak perlu dikembalikan pada tahun berjalan yang dilakukan unit pemerintah kepada perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, jual, ekspor, atau impor.
Subsidi dapat didesain untuk mempengaruhi tingkat produksi, harga output yang dijual atau remunerasi perusahaan tersebut.
Subsidi terutang hanya kepada produser, tidak kepada konsumen final, dan hanya transfer tahun berjalan, bukan transfer modal.
Transfer yang dilakukan secara langsung oleh unit pemerintah kepada rumah tangga sebagai konsumen dan sebagian besar √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
transfer kepada institusi nirlaba yang melayani rumah tangga diperlakukan sebagai social benefit (27) atau beban lain-lain (282) tergantung dari alasan pembayaran.
Sebagian besar transfer yang dilakukan kepada unit pemerintah umum dimasukkan dalam hibah (26).
251 Untuk korporasi publik √ √ 2511 Untuk korporasi publik non keuangan √ √ 2512 Untuk korporasi publik keuangan √ √ 252 Untuk perusahaan swasta √ √ 2521 Untuk perusahaan swasta non keuangan √ √ 2522 Untuk perusahaan swasta keuangan √ √ 26 Hibah Hibah adalah transfer tidak wajib tahun berjalan atau modal dari satu unit pemerintah ke unit pemerintah lain atau organisasi internasional.
Hibah diklasifikasikan pertama berdasarkan jenis unit penerima hibah dan kemudian berdasarkan apakah hibah tersebut hibah tahun berjalan atau modal.
Hibah tahun berjalan adalah hibah yang dilakukan untuk tujuan beban tahun berjalan dan tidak dikaitkan atau berdasarkan syarat atas akuisisi aset oleh penerima.
Hibah modal meliputi akuisisi aset oleh penerima dan dapat mencakup transfer kas yang diharapkan atau dibutuhkan untuk memperoleh aset (selain persediaan), transfer aset (selain persediaan dan kas), pembatalan kewajiban melalui persetujuan bersama antara kreditur dan debitur, atau asumsi atas utang unit lain. Jika muncul keraguan atas karakter hibah, maka hibah harus diklasifikasikan sebagai hibah tahun berjalan.
Hibah dalam bentuk non kas seharusnya dinilai dengan harga pasar kini. Jika harga pasar tidak tersedia, maka nilai yang digunakan adalah biaya eksplisit yang muncul dalam menyediakan sumber daya √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
atau jumlah yang seharus diterima jika sumber daya tersebut dijual.
261 Untuk pemerintah asing √ √ 2611 Tahun berjalan √ √ 2612 Modal √ √ 262 Untuk organisasi internasional √ √ 2621 Tahun berjalan √ √ 2622 Modal √ √ 263 Untuk unit pemerintah umum lain √ √ 2631 Tahun berjalan √ √ 2632 Modal √ √ 27 Social benefit Social benefit didefinisikan sebagai transfer dalam kas atau non kas untuk melindungi populasi secara keseluruhan atau segmen spesifik terhadap resiko sosial tertentu. Semua sosial benefit adalah transfer tahun berjalan, tidak ada yang merupakan transfer modal.
√ √ 271 Social security benefit 2711 Social security benefit dalam kas 2712 Social security benefit dalam non kas 272 Bantuan Sosial Bantuan sosial adalah transfer yang terutang kepada rumah tanggal untuk memenuhi keperluan jaminan sosial tetapi tidak dibuat di bawah skema jaminan sosial. Bantuan sosial dapat terutang ketika tidak ada skema asuransi sosial yang mencakup situasi tersebut, dan rumah tangga tertentu tidak berpartisipasi dalam skema jaminan sosial √ √ 2721 Bantuan Sosial kas √ √ 2722 Bantuan Sosial non kas √ √ 273 Manfaat sosial pemberi kerja Manfaat sosial pemberi kerja adalah manfaat sosial yang terutang dalam kas atau non kas oleh unit pemerintah kepada pegawainya atau pegawai unit pemerintah lain yang berpartisipasi dalam skema. Benefit yang disediakan serupa dengan yang disediakan oleh skema jaminan sosial, seperti pembayaran gaji secara terus menerus selama periode absen bekerja karena alasan kesehatan, kecelakaan, www.djpp.kemenkumham.go.id
kelahiran, dll, keluarga, pendidikan, atau tujungan lain, pesangon dalam hal ketidakmampuan, kematian karena kecelakaan, beban medis umum yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pegawai atau beban untuk pemulihan kesehatan dan rumah pensiunan.
2731 Manfaat sosial pemberi kerja dalam kas 2732 Manfaat sosial pemberi kerja dalam non kas 28 Beban lain √ √ 281 Beban kekayaan selain bunga Beban kekayaan adalah beban terutang oleh unit pemerintah umum kepada pemilik aset keuangan atau aset berwujud yang tidak diproduksi ketika unit pemerintah menggunakan aset tersebut. Beban kekayaan selain bunga dapat berupa deviden, penarikan penghasilan quasi korporasi, beban kekayaan yang diatribusikan kepada pemegang kebijakan asuransi, atau sewa.
√ √ 2811 Deviden (hanya korporasi publik) Karena korporasi publik menerima dana ekuitas dari unit pemerintah umum dan kemungkinan juga unit lain, mereka dapat membayar deviden kepada unit-unit tersebut.
√ √ 2812 Penarikan penghasilan quasi korporasi (hanya korporasi publik) Secara konsep, penarikan penghasilan tersebut setara dengan distribusi penghasilan korporasi melalui deviden dan diperlakukan dengan cara yang sama.
√ √ 2813 Beban kekayaan yang diattribusikan ke pemegang kebijakan asuransi Korporasi publik dapat berupa perusahaan asuransi, yang mana mereka akan memegang cadangan teknis dalam bentuk cadangan terhadap resiko terkait kebijakan asuransi jiwa.
Cadangan dipertimbangkan sebagai aset pemegang kebijakan atau penerima manfaat dan kewajiban √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
perusahaan asuransi.
Unit pemerintah umum mempunyai kemungkinan kecil untuk beroperasi dalam skema asuransi, tetapi jika ada dan mereka memelihara cadangan yang terpisah, beban kekayaan yang diatribusikan ke pemegang kebijakan asuransi akan dicatat dengan cara yang sama seperti korporasi publik.
2814 Sewa Sewa adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan sewa beli tertentu atas tanah, aset bawah tanah dan aset yang timbul secara alamiah lainnya.
√ √ 282 Beban lain-lain Beban lain-lain meliputi sejumlah transfer dengan tujuan yang berbeda dan transaksi beban lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
√ √ 2821 Tahun berjalan √ √ 2822 Modal √ √ 6 Kekayaan Bersih Kekayaan bersih adalah perbedaan antara total nilai semua aset dan kewajiban √ √ 61 Aset Non Keuangan √ √ 611 Aset Tetap Aset Tetap adalah aset yang dihasilkan yang digunakan secara berulang dan terus menerus dalam proses produksi selama lebih dari setahun √ √ 6111 Gedung dan Bangunan √ √ 61111 Rumah Kediaman Gedung yang digunakan seluruhnya atau terutama sebagai rumah kediaman √ √ 61112 Bangunan Bukan Tempat Tinggal Bangunan selain rumah kediaman √ √ 61113 Struktur lainnya Struktur selain gedung meliputi jalan, jembatan, jalan kereta api, bendungan, terowongan, sambungan komunikasi, fasilitas rekreasi, dll √ √ 6112 Peralatan dan Mesin √ √ 61121 Peralatan transportasi √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Peralatan untuk memindahkan orang dan obyek lainnya termasuk kendaraan bermotor, kapal, kereta, dll 61122 Peralatan dan Mesin lainnya Peralatan selain peralatan transportasi √ √ 6113 Aset Tetap lain √ √ 61131 Aset yang diolah Aset yang diolah terdiri dari hewan atau tanaman yang digunakan berulang kali dan terus menerus selama lebih dari setahun untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya termasuk ternak, sapi perah, domba untuk diambil bulunya, hewan yang digunakan sebagai alat transportasi.
√ √ 61132 Aset tetap tidak berwujud Aset tetap tidak berwujud meliputi eksplorasi mineral, software, aset artistik, literatur dan hiburan.
√ √ 612 Persediaan Persediaan adalah barang dan jasa yang disimpan untuk dijual, digunakan dalam produksi dan penggunaan lain di masa yang akan datang.
√ √ 6121 Persediaan stratejik Persediaan stratejik adalah barang yang digunakan untuk tujuan stratejik dan darurat, barang yang disimpan oleh organisasi regulasi pasar, dan komoditas yang penting bagi negara, seperti beras dan minyak √ √ 6122 Persediaan lain √ √ 61221 Bahan baku dan perlengkapan Bahan baku dan perlengkapan meliputi semua barang yang disimpan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses produksi √ √ 61222 Barang dalam proses Barang dalam proses terdiri dari barang dan jasa yang telah sebagian diproses namun biasanya tidak dijual, dikirim, atau diserahkan ke pihak lain tanpa proses lebih lanjut, dan akan dilanjutkan prosesnya pada periode berikutnya √ √ 61223 Barang jadi √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Barang jadi adalah barang yang menjadi output dari proses produksi tetapi masih disimpan dan tidak diharapkan untuk diproses lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak lain 61224 Barang untuk dijual Barang untuk dijual adalah barang yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali atau diserahkan ke unit lain tanpa diproses lebih lanjut √ √ 613 Barang berharga Barang berharga adalah barang yang diproduksi yang mempunyai nilai yang tinggi dan disimpan dengan tujuan utama untuk menyimpan nilai dan tidak digunakan untuk tujuan produksi atau konsumsi, termasuk batu dan logam mulia, lukisan, pahatan, perhiasan √ √ 614 Aset non produksi Aset non produksi terdiri dari aset berwujud yang muncul secara alami dengan kepemilikan yang dapat dipaksakan, dan aset non produksi tak berwujud √ √ 6141 Tanah √ √ 6142 Aset bawah tanah Aset bawah tanah adalah cadangan minyak, gas alam, batu bara, cadangan mineral logam dan non logam lainnya yang dapat dibuktikan √ √ 6143 Aset yang muncul secara alamiah lainnya Aset yang muncul secara alamiah lainnya meliputi sumber daya biologis yang tidak diolah, sumber air dan spektrum elektromagnetik.
√ √ 6144 Aset non produksi tak berwujud Aset non produksi tak berwujud adalah kontruksi masyarakat yang dibuktikan dengan tindakan hukum/ akuntasi yang sebagian memberikan hak bagi pemiliknya untuk bertindak dalam tindakan tertentu atau menghasilkan barang/ jasa spesifik tertentu dan menghalangi unit lain untuk melakukan hal yang sama tanpa ijin dari pemilik aset tersebut, √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
meliputi paten, sewa beli dan goodwill yang dibeli.
62 Aset Keuangan √ √ 621 Domestik √ √ 6212 Uang dan deposito Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran.
Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk melakukan pembayaran.
Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya √ √ 6213 Surat berharga selain saham Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau hal lain yang bernilai ekonomis √ √ 6214 Pinjaman Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut √ √ 6215 Saham dan ekuitas lain Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrument dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan √ √ 6216 Cadangan teknis asuransi Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum dibayar.
√ √ 6217 Derivatif keuangan Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan √ √ 6218 Piutang lain Piutang lain terdiri dari kredit dagang dan uang muka dan piutang lain yang harus diterima √ √ 622 Luar Negeri √ √ 6222 Uang dan deposito √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Surat berharga selain saham √ √ 6224 Pinjaman √ √ 6225 Saham dan ekuitas lain √ √ 6226 Cadangan teknis asuransi √ √ 6227 Derivative keuangan √ √ 6228 Piutang lain √ √ 623 Emas moneter dan SDRs Transaksi emas moneter merupakan tanggungjawab ekslusif otoritas moneter (Bank INDONESIA).
SDR disimpan oleh otoritas moneter dari anggota IMF.
63 Kewajiban √ √ 631 Domestik √ √ 6312 Uang dan deposito √ √ 6313 Surat berharga selain saham √ √ 6314 Pinjaman √ √ 6315 Saham dan ekuitas lain √ √ 6316 Cadangan teknis asuransi √ √ 6317 Derivative keuangan √ √ 6318 Utang lain √ √ 632 Luar Negeri √ √ 6322 Uang dan deposito √ √ 6323 Surat berharga selain saham √ √ 6324 Pinjaman √ √ 6325 Saham dan ekuitas lain √ √ 6326 Cadangan teknis asuransi √ √ 6327 Derivative keuangan √ √ 6328 Utang lain √ √ Dalam rangka pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah, BAS sistem akuntansi Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Bab III perlu mengakomodasikan keperluan informasi dalam rangka mapping ke klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah. Kebutuhan informasi untuk masing-masing akun BAS sistem akuntansi tersebut diatur dalam tabel di bawah ini.
a. Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Pusat Akun Neraca -Pemerintah Pusat Kodefikasi Uraian Akun 1 Aset 11 Aset Lancar 111 Kas dan Setara Kas Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Kas dan Setara Kas agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Kas dan Setara Kas dalam mata uang rupiah, dan Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing.
112 Uang Muka Rekening BUN – khusus pusat Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 113 Investasi Jangka Pendek Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Investasi Jangka Pendek selain agar dapat dibedakan Dalam Negeri dan Luar Negeri, juga dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
sekuritas (instrumen keuangan) selain saham, financial derivatives.
114 Beban dibayar di muka dan Uang Muka Belanja Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 115 Piutang Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Piutang agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
1. Piutang dagang dan uang muka, yang meliputi kredit dagang yang terkait secara langsung pada pembeli barang dan jasa dan uang muka untuk pekerjaan yang sedang dalam proses atau akan dilakukan
2. Piutang lain-lain meliputi pajak, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, kontribusi sosial, tunjangan sosial, dan item-item sejenis yang diakrualkan namun belum dibayarkan.
116 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 117 Persediaan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Persediaan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
1. Persediaan strategis untuk keperluan darurat seperti beras dan BBM,
2. Persediaan lainnya yang terdiri dari:
a) bahan baku dan perlengkapannya (materials and supplies), b) barang dalam proses (work in progress), c) barang jadi untuk dijual, dan d) barang untuk dijual kembali.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Investasi Jangka Panjang 121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen selain agar dapat dibedakan Dalam Negeri dan Luar Negeri, juga dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
sekuritas (instrumen keuangan) selain saham, financial derivatives.
yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya 122 Investasi Jangka Panjang Permanen Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Investasi Jangka Panjang Permanen agar dapat dibedaan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
13 Aset Tetap 131 Tanah Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun tanah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
permukaan tanah itu sendiri termasuk lapisan yang menutupinya, air permukaan, dan hasil olahan yang tidak dapat dipisahkan secara fisik dari tanah tersebut seperti waduk, danau, sungai dan air dalam tanah lainnya.
132 Peralatan dan Mesin Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Peralatan dan Mesin agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
1. Peralatan transportasi termasuk kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer, kapal, kereta api dan rolling stock, pesawat terbang, sepeda motor dan sepeda.
2. Peralatan dan mesin lainnya terdiri dari semua mesin dan peralatan selain peralatan transportasi. Termasuk dalam kategori ini adalah mesin untuk tujuan umum dan khusus;
peralatan kantor, akuntansi, dan perhitungan; mesin listrik;
radio, televisi, dan peralatan komunikasi; alat-alat musik;
dan perlengkapan olahraga.
133 Gedung dan Bangunan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Gedung dan Bangunan agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Rumah kediaman, termasuk garasi dan struktur terkait lainnya.
Selain itu juga termasuk rumah kapal, kapal tongkang, rumah mobil, dan karavan yang digunakan sebagai kediaman utama.
2. Bangunan bukan rumah kediaman merupakan semua bangunan selain rumah kediaman, seperti bangunan kantor, sekolah, rumah sakit, bangunan untuk pertunjukkan hiburan umum, bangunan gudang dan industri, bangunan komersial, hotel dan restoran.
3. Struktur lainnya.
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja jalan, irigasi dan jaringan agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi sebagai berikut:
struktur lainnya yang terdiri dari jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta, rel kereta bawah tanah, dan landasan lapangan terbang;
selokan, saluran air, pelabuhan, bendungan, dan bangunan air lainnya galian, terowongan, dan struktur lain yang berkaitan dengan penambangan aset subsoil; saluran komunikasi, saluran listrik, dan saluran pipa saluran komunikasi, saluran listrik, dan saluran pipa;
fasilitas olahraga luar ruangan dan fasilitas rekreasi.
135 Aset Tetap Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 136 Konstruksi Dalam Pengerjaan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 137 Akumulasi Penyusutan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 14 Dana Cadangan 141 Dana Cadangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 15 Piutang Jangka Panjang 151 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 152 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 153 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id
Pemerintah 154 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 155 Piutag Jangka Panjang Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 156 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 16 Aset Lainnya 161 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 162 Aset Tidak Berwujud Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Aset Tidak Berwujud agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Aset tetap tak berwujud terdiri dari eksplorasi barang tambang, perangkat lunak komputer, hiburan, karya sastra, dan kesenian asli serta aset tetap tak berwujud lainnya.
Nonproduced aset tak berwujud merupakan pembangunan untuk masyarakat umum yang dibuktikan dengan tindakan hukum dan akuntansi meliputi entitas yang dipatenkan, sewa guna usaha, kontrak-kontrak lainnya, serta goodwill pembelian.
166 Aset Lain-lain Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 2 Kewajiban/Utang Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Kewajiban agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas Kewajiban Dalam Negeri dan Kewajiban Luar Negeri. Selain itu agar dalam pengembangan akun-akun kewajiban/utang, sedapat mungkin dapat mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
1. Kewajiban berupa Kas dan Setara Kas;
2. Kewajiban berupa sekuritas selain saham;
3. Pinjaman pemerintah;
4. Financial derivatives;
5. Utang Lainnya.
21 Kewajiban Jangka Pendek 211 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Akun Laporan Realisasi Anggaran Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan 41 Pendapatan Perpajakan 411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan pajak dalam negeri agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Pajak atas Penghasilan, Laba dan Penambahan Modal agar dapat membedakan mana yang terutang oleh individu, dan mana yang terutang oleh perusahaan dan badan usaha lainnya.
Pajak atas Gaji, Upah dan Tenaga Kerja yang dipungut oleh pemberi kerja;
Pajak atas Properti yang terdiri dari Pajak atas Properti Tidak Bergerak, Pajak atas Kekayaan Bersih, Pajak atas Tanah, Warisan, dan Pemberian Hadiah, Pajak atas Transaksi Keuangan dan Modal, Pajak Properti Tidak Berulang Lainnya, Pajak Properti Berulang Lainnya;
Pajak atas Barang dan Jasa yang terdiri dari Pajak Umum 212 Utang Kepada Pihak Ketiga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 213 Utang Bunga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 214 Utang Subsidi Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 215 Utang Transfer Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 216 Bagian lancar Utang Jangka Panjang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 217 Utang Surat Perbendaharaan Negara Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 219 Utang Jangka Pendek Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 3 Ekuitas Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
atas Barang dan Jasa seperti:
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Perputaran Usaha dan Pajak Umum Lain atas Barang dan Jasa, Cukai, Laba atas monopoli fiskal, Pajak atas Pelayanan Khusus seperti pajak atas beban transportasi, premi asuransi, jasa perbankan, hiburan, restoran, dan biaya pemasaran Pajak atas Penggunaan Barang dan atas Ijin Untuk Menggunakan atau Melaksanakan Aktivitas seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Lain atas Penggunaan Barang dan atas Ijin penggunaan atau Melaksanakan kegiatan, Pajak lain-lain atas barang dan jasa.
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan pajak perdagangan internasional agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Bea Masuk dan Kewajiban Impor;
Pajak atas Ekspor;
Pajak atas Keuntungan Monopoli Ekspor atau Impor;
Pajak atas Keuntungan Pertukaran Mata Uang;
Pajak atas Nilai Tukar/Kurs;
Pajak Lainnya atas Perdagangan Internasional.
42 Pendapatan Bukan Pajak 421 Pendapatan Sumber Daya Alam Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 422 Pendapatan Bagian Laba BUMN Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan PNBP lainnya agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut: Deviden dan Penarikan-Penarikan atas penghasilan dari Organisasi Kuasi.
423 Pendapatan PNBP Lainnya Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan PNBP lainnya agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Penghasilan properti yang mencakup bunga, sewa; Penjualan atas barang dan jasa yang mencakup penjualan di institusi pasar, biaya administrasi, penjualan insidentil tidak melalui institusi pasar yang sudah dibentuk; denda, hukuman, tebusan; transfer sukarela diluar hibah yang mencakup uang dan barang modal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 43 Pendapatan Hibah Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat.
Akun pendapatan hibah (43) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan hibah dalam dan luar negeri agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi hibah yang berasal dari pemerintah lain, Pemerintah negara lain, dan dari organisasi internasional baik yang berbentuk uang maupun barang.
Kodefikasi Uraian Akun 5 Belanja 51 Belanja Pegawai Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja pegawai lainnya agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang:
gaji dan upah dalam bentuk uang maupun barang;
kontribusi sosial yang dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana social security, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen skema asuransi sosial, meliputi unit pemerintah umum yang mengoperasikan dana pensiun non mandiri, kontribusi sosial secara langsung untuk pegawai, mantan pegawai, atau tanggungan dari sumber daya sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi atau dana pensiun mandiri/non mandiri Akun Belanja Pegawai
(51) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
511 Belanja Gaji dan Tunjangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 513 Belanja Kontribusi Sosial Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja kontribusi sosial agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi tentang Belanja Kontribusi Sosial sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a) belanja kontribusi sosial aktual, yang merupakan kontribusi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, dana social security, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen skema asuransi sosial, meliputi unit pemerintah umum yang mengoperasikan dana pensiun non mandiri b) belanja kontribusi sosial ‘imputed’ yang merupakan social benefit secara langsung untuk pegawai, mantan pegawai, atau tanggungan dari sumber daya sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi atau dana pensiun mandiri/non mandiri 52 Belanja Barang dan Jasa 521 Belanja Barang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 522 Belanja Jasa Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 523 Belanja Pemeliharaan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 524 Belanja Perjalanan Dinas.
Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 525 Belanja Barang BLU Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 526 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 53 Belanja Modal 531 Belanja Modal Pengadaan Tanah Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 533 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 534 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 535 Belanja Modal Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Belanja Modal BLU Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 54 Belanja Bunga Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bunga agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja bunga yang dibayarkan kepada non residen (orang/badan/institusi) di luar negeri;
2. Belanja bunga yang dibayarkan kepada residen (orang/badan/institusi) selain dari pemerintahan umum (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Hal ini bisa berbentuk belanja bunga yang dibayarkan kepada BUMN/BUMD;
3. Belanja bunga yang dibayarkan kepada insitusi pemerintahan umum (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) 55 Belanja Subsidi 551 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Negara Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja subsidi kepada perusahaan negara agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Kepada Perusahaan publik sektor keuangan Kepada Perusahaan publik sektor non keuangan 552 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Swasta Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja subsidi kepada perusahaan swasta agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Kepada Perusahaan swasta sektor keuangan Kepada Perusahaan swasta sektor non keuangan 56 Belanja Hibah 561 Belanja Hibah kepada pemerintah negara lain (luar negeri) Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja hibah kepada pemerintah negara lain agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja hibah kepada pemerintah negara lain dalam bentuk uang, dan
2. Belanja hibah kepada pemerintah negara lain dalam bentuk barang.
562 Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun www.djpp.kemenkumham.go.id
belanja hibah kepada organisasi internasional agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja hibah kepada organisasi internasional dalam bentuk uang, dan
2. Belanja hibah kepada organisasi internasional dalam bentuk barang.
563 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja hibah kepada pemerintah daerah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, dan
2. Belanja hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang.
57 Belanja Bantuan Sosial Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bantuan sosial agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, dan
2. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang.
58 Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja lain-lain kepada pemerintah negara lain agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja lain-lain dalam bentuk uang, dan
2. Belanja lain-lain dalam bentuk barang.
Kodefikasi Uraian Akun 6 Transfer 61 Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 62 Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 63 Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 64 Transfer Dana Otonomi Khusus Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Transfer Dana Penyesuaian Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 71 Penerimaan Pembiayaan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun penerimaan pembiayaan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan dalam negeri, dan
2. Penerimaan pembiayaan luar negeri.
Untuk pengembangan lebih lanjut kode akun penerimaan pembiayaan, pemerintah pusat dapat menyusun lebih lanjut detil penyusunan dan struktur penerimaan pembiayaan.
72 Pengeluaran Pembiayaan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pengeluaran pembiayaan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri, dan
2. Pengeluaran pembiayaan luar negeri.
Untuk pengembangan lebih lanjut kode akun pengeluaran pembiayaan, pemerintah pusat dapat menyusun lebih lanjut detil penyusunan dan struktur pengeluaran pembiayaan.
Akun Laporan Operasional (LO) Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan-LO 41 Pendapatan Perpajakan-LO 411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan pajak dalam negeri agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Pajak atas Penghasilan, Laba dan Penambahan Modal agar dapat membedakan mana yang terutang oleh individu, dan mana yang terutang oleh perusahaan dan badan usaha lainnya.
Pajak atas Gaji, Upah dan Tenaga Kerja yang dipungut oleh pemberi kerja;
Pajak atas Properti yang terdiri dari Pajak atas Properti Tidak Bergerak, Pajak atas Kekayaan Bersih, Pajak atas Tanah, www.djpp.kemenkumham.go.id
Warisan, dan Pemberian Hadiah, Pajak atas Transaksi Keuangan dan Modal, Pajak Properti Tidak Berulang Lainnya, Pajak Properti Berulang Lainnya;
Pajak atas Barang dan Jasa yang terdiri dari Pajak Umum atas Barang dan Jasa seperti:
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Perputaran Usaha dan Pajak Umum Lain atas Barang dan Jasa, Cukai, Laba atas monopoli fiskal, Pajak atas Pelayanan Khusus seperti pajak atas beban transportasi, premi asuransi, jasa perbankan, hiburan, restoran, dan biaya pemasaran Pajak atas Penggunaan Barang dan atas Ijin Untuk Menggunakan atau Melaksanakan Aktivitas seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Lain atas Penggunaan Barang dan atas Ijin penggunaan atau Melaksanakan kegiatan, Pajak lain-lain atas barang dan jasa.
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan pajak perdagangan internasional agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Bea Masuk dan Kewajiban Impor;
Pajak atas Ekspor;
Pajak atas Keuntungan Monopoli Ekspor atau Impor;
Pajak atas Keuntungan Pertukaran Mata Uang;
Pajak atas Nilai Tukar/Kurs;
Pajak Lainnya atas Perdagangan Internasional.
42 Pendapatan Bukan Pajak-LO 421 Pendapatan Sumber Daya Alam-LO 422 Pendapatan Bagian Laba BUMN-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, Pendapatan Bagian Laba BUMN sedapat mungkin dikategorikan menjadi beberapa unsur antara lain Deviden dan Penarikan-Penarikan atas penghasilan dari Organisasi Kuasi.
423 Pendapatan PNBP Lainnya-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan PNBP lainnya agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Penghasilan properti yang mencakup bunga, sewa; Penjualan atas barang dan jasa yang mencakup penjualan di institusi pasar, www.djpp.kemenkumham.go.id
biaya administrasi, penjualan insidentil tidak melalui institusi pasar yang sudah dibentuk; denda, hukuman, tebusan; transfer sukarela diluar hibah yang mencakup uang dan barang modal 424 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)-LO Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 43 Pendapatan Hibah-LO 431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan hibah dalam dan luar negeri agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi hibah yang berasal dari pemerintah lain, Pemerintah negara lain, dan dari organisasi internasional baik yang berbentuk uang maupun barang.
49 Pendapatan Murni Akrual-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan akrual yang hanya ada pada Laporan Operasional (LO), tidak akan ada pada LRA seperti pendapatan untung selisih kurs unrealized Kodefikasi Uraian Akun 5 Beban 51 Beban Pegawai Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban pegawai lainnya agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang:
1. gaji dan upah dalam bentuk uang maupun barang;
2. kontribusi sosial yang dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana social security, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen skema asuransi sosial, meliputi unit pemerintah umum yang mengoperasikan dana pensiun non mandiri
3. kontribusi sosial secara langsung untuk pegawai, mantan pegawai, atau tanggungan dari sumber daya sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi atau dana pensiun mandiri/non mandiri Akun Beban Pegawai
(51) dielaborasi sekurang-kurangnya menjadi akun-akun berikut:
511 Beban Gaji dan Tunjangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 512 Beban Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj.
Khusus & Beban Pegawai Transito Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 513 Beban Kontribusi Sosial Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id
Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja kontribusi sosial agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang Beban Kontribusi Sosial sebagai berikut:
a) beban kontribusi sosial aktual, yang merupakan kontribusi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, dana social security, atau unit institusi lain yang bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen skema asuransi sosial, meliputi unit pemerintah umum yang mengoperasikan dana pensiun non mandiri b) beban kontribusi sosial ‘imputed’ yang merupakan social benefit secara langsung untuk pegawai, mantan pegawai, atau tanggungan dari sumber daya sendiri tanpa melibatkan perusahaan asuransi atau dana pensiun mandiri/non mandiri 52 Beban Barang dan Jasa 521 Beban Barang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 522 Beban Jasa Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 523 Beban Pemeliharaan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 524 Beban Perjalanan Dinas Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 525 Beban Barang BLU Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 526 Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 54 Beban Bunga Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bunga agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja bunga yang dibayarkan kepada non residen (orang/badan/institusi) di luar negeri;
2. Belanja bunga yang dibayarkan kepada residen (orang/badan/institusi) selain dari pemerintahan umum (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).
Hal ini bisa berbentuk belanja bunga yang dibayarkan kepada BUMN/BUMD;
3. Belanja bunga yang dibayarkan kepada insitusi pemerintahan umum (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) www.djpp.kemenkumham.go.id
Beban Subsidi 551 Beban Subsidi Kepada Perusahaan Negara Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban subsidi kepada perusahaan negara agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Kepada Perusahaan publik sektor keuangan Kepada Perusahaan publik sektor non keuangan 552 Beban Subsidi Kepada Perusahaan Swasta Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban subsidi kepada perusahaan swasta agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Kepada Perusahaan swasta sektor keuangan Kepada Perusahaan swasta sektor non keuangan 56 Beban Hibah 561 Beban Hibah kepada pemerintah negara lain (luar negeri) Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban hibah kepada pemerintah negara lain agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Beban hibah kepada pemerintah negara lain dalam bentuk uang, dan
2. Beban hibah kepada pemerintah negara lain dalam bentuk barang.
562 Beban Hibah kepada Organisasi Internasional Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban hibah kepada organisasi internasional agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Beban hibah kepada organisasi internasional dalam bentuk uang, dan
2. Beban hibah kepada organisasi internasional dalam bentuk barang.
563 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban hibah kepada pemerintah daerah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Beban hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, dan
2. Beban hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Beban Bantuan Sosial Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban bantuan sosial agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Beban bantuan sosial dalam bentuk uang, dan
2. Beban bantuan sosial dalam bentuk barang.
58 Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun beban lain-lain kepada pemerintah negara lain agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Beban lain-lain dalam bentuk uang, dan
2. Beban lain-lain dalam bentuk barang.
59 Beban Murni Akrual Digunakan untuk mencatat beban-beban murni akrual yang hanya digunakan pada Laporan Operasional (LO) dan tidak akan ada pada LRA seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tidak tertagih, beban amortisasi, beban deplesi, beban kerugian selisih kurs.
Akun Transfer-LO Kodefikasi Uraian Akun 6 Beban Transfer 61 Beban Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 62 Beban Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 63 Beban Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 64 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 65 Beban Transfer Dana Penyesuaian Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Akun Neraca Kodefikasi Uraian Akun 1 Aset 11 Aset Lancar Merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
111 Kas Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Kas agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Kas dalam mata uang rupiah, dan Kas dalam mata uang asing.
112 Investasi Jangka Pendek Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Investasi Jangka Pendek selain agar dapat dibedakan Dalam Negeri dan Luar Negeri, juga dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
sekuritas (instrumen keuangan) selain saham, financial derivatives.
113 Piutang Pendapatan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Piutang Pendapatan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Piutang dagang dan uang muka, yang meliputi kredit dagang yang terkait secara langsung pada pembeli barang dan jasa dan uang muka untuk pekerjaan yang sedang dalam proses atau akan dilakukan Piutang lain-lain meliputi pajak, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, kontribusi sosial, tunjangan sosial, dan item-item sejenis yang diakrualkan namun belum dibayarkan 114 Piutang Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 115 Penyisihan Piutang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Beban Dibayar Dimuka Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 117 Persediaan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Persediaan agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi sebagai berikut:
1. Persediaan strategis untuk keperluan darurat seperti beras dan BBM,
2. Persediaan lainnya yang terdiri dari:
a) bahan baku dan perlengkapannya (materials and supplies), b) barang dalam proses (work in progress), c) barang jadi untuk dijual, dan barang untuk dijual kembali.
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 12 Investasi Jangka Panjang Merupakan Aset non Lancar berupa Investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen selain agar dapat dibedakan Dalam Negeri dan Luar Negeri, juga dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
sekuritas (instrumen keuangan) selain saham, financial derivatives.
yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya.
122 Investasi Jangka Panjang Permanen Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Investasi Jangka Panjang Permanen agar dapat dibedaan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
13 Aset Tetap Merupakan Aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
Aset ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Tanah Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun tanah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
permukaan tanah itu sendiri termasuk lapisan yang menutupinya, air permukaan, dan hasil olahan yang tidak dapat dipisahkan secara fisik dari tanah tersebut seperti waduk, danau, sungai dan air dalam tanah lainnya.
132 Peralatan dan Mesin Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Peralatan dan Mesin agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
1. Peralatan transportasi termasuk kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer, kapal, kereta api dan rolling stock, pesawat terbang, sepeda motor dan sepeda.
2. Peralatan dan mesin lainnya terdiri dari semua mesin dan peralatan selain peralatan transportasi.
Termasuk dalam kategori ini adalah mesin untuk tujuan umum dan khusus;
peralatan kantor, akuntansi, dan perhitungan; mesin listrik; radio, televisi, dan peralatan komunikasi; alat-alat musik;
dan perlengkapan olahraga.
133 Gedung dan Bangunan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Gedung dan Bangunan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
1. Rumah kediaman, termasuk garasi dan struktur terkait lainnya.
Selain itu juga termasuk rumah kapal, kapal tongkang, rumah mobil, dan karavan yang digunakan sebagai kediaman utama.
2. Bangunan bukan rumah kediaman merupakan semua bangunan selain rumah kediaman, seperti bangunan kantor, sekolah, rumah sakit, bangunan untuk pertunjukkan hiburan umum, bangunan gudang dan industri, bangunan komersial, hotel dan restoran.
3. Struktur lainnya.
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id
Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja jalan, irigasi dan jaringan agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi sebagai berikut:
struktur lainnya yang terdiri dari jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta, rel kereta bawah tanah, dan landasan lapangan terbang;
selokan, saluran air, pelabuhan, bendungan, dan bangunan air lainnya galian, terowongan, dan struktur lain yang berkaitan dengan penambangan aset subsoil;
saluran komunikasi, saluran listrik, dan saluran pipa saluran komunikasi, saluran listrik, dan saluran pipa;
fasilitas olahraga luar ruangan dan fasilitas rekreasi.
135 Aset Tetap Lainya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 136 Konstruksi Dalam Pengerjaan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 137 Akumulasi Penyusutan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 14 Dana Cadangan 141 Dana Cadangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 15 Aset Lainnya Merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya.
151 Tagihan Jangka Panjang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 153 Aset Tidak Berwujud Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Aset Tidak Berwujud agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Aset tetap tak berwujud terdiri dari eksplorasi barang tambang, perangkat lunak komputer, hiburan, karya sastra, dan kesenian asli serta aset tetap tak berwujud lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Nonproduced aset tak berwujud merupakan pembangunan untuk masyarakat umum yang dibuktikan dengan tindakan hukum dan akuntansi meliputi entitas yang dipatenkan, sewa guna usaha, kontrak-kontrak lainnya, serta goodwill pembelian.
154 Aset Lain-lain Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 2 Kewajiban Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode- kode akun Kewajiban agar dapat mengidentifikasi/ memberikan informasi atas Kewajiban Dalam Negeri dan Kewajiban Luar Negeri. Selain itu agar dalam pengembangan akun-akun kewajiban/ utang, sedapat mungkin dapat mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
1. Kewajiban berupa Kas dan Setara Kas;
2. Kewajiban berupa sekuritas selain saham;
3. Pinjaman pemerintah;
4. Financial derivatives;
5. Utang Lainnya.
21 Kewajiban Jangka Pendek 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 212 Utang Bunga Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 214 Pendapatan Diterima Dimuka Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 215 Utang Beban Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 216 Utang Jangka Pendek Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Kewajiban Jangka Panjang 221 Utang Dalam Negeri Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 223 Utang Luar Negeri Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 224 Utang Jangka Panjang Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 3 Ekuitas 31 Ekuitas 311 Ekuitas Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 312 Ekuitas SAL Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Akun Laporan Realisasi Anggaran Kodefikasi Uraian Akun 4 Pendapatan-LRA 41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA 411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan pajak daerah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Pajak atas Penghasilan, Laba dan Penambahan Modal agar dapat membedakan mana yang terutang oleh individu, dan mana yang terutang oleh perusahaan dan badan usaha lainnya.
Pajak atas Gaji, Upah dan Tenaga Kerja yang dipungut oleh pemberi kerja;
Pajak atas Properti yang terdiri dari Pajak atas Properti Tidak Bergerak, Pajak atas Kekayaan Bersih, Pajak atas Tanah, Warisan, dan Pemberian Hadiah, Pajak atas www.djpp.kemenkumham.go.id
Transaksi Keuangan dan Modal, Pajak Properti Tidak Berulang Lainnya, Pajak Properti Berulang Lainnya;
Pajak atas Barang dan Jasa yang terdiri dari Pajak Umum atas Barang dan Jasa seperti:
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Perputaran Usaha dan Pajak Umum Lain atas Barang dan Jasa, Cukai, Laba atas monopoli fiskal, Pajak atas Pelayanan Khusus seperti pajak atas beban transportasi, premi asuransi, jasa perbankan, hiburan, restoran, dan biaya pemasaran Pajak atas Penggunaan Barang dan atas Ijin Untuk Menggunakan atau Melaksanakan Aktivitas seperti:
Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Lain atas Penggunaan Barang dan atas Ijin penggunaan atau Melaksanakan kegiatan, Pajak lain-lain atas barang dan jasa.
Yang termasuk dalam akun pendapatan pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA Terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, Pendapatan Bagian Laba BUMD sedapat mungkin dikategorikan menjadi beberapa unsur antara lain Deviden dan Penarikan-Penarikan atas penghasilan dari Organisasi Kuasi.
414 Lain-Lain PAD yang sah-LRA Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Lain-Lain PAD yang sah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Penghasilan properti yang mencakup bunga, sewa; Penjualan www.djpp.kemenkumham.go.id
atas barang dan jasa yang mencakup penjualan di institusi pasar, biaya administrasi, penjualan insidentil tidak melalui institusi pasar yang sudah dibentuk;
denda, hukuman, tebusan; transfer sukarela diluar hibah yang mencakup uang dan barang modal.
Yang termasuk akun ini antara lain Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
42 Pendapatan Transfer - LRA 421 Pendapatan Transfer dari Pempus-LRA Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 422 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 423 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 424 Bantuan Keuangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 43 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA 431 Pendapatan Hibah-LRA Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan hibah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang.
432 Pendapatan Lainnya-LRA Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 5 Belanja 51 Belanja Operasi 511 Belanja Pegawai Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 512 Belanja Barang dan Jasa Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 513 Belanja Bunga www.djpp.kemenkumham.go.id
Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bunga agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja bunga yang dibayarkan kepada non residen (orang/badan/institusi) di luar negeri;
2. Belanja bunga yang dibayarkan kepada residen (orang/badan/institusi) selain dari pemerintahan umum (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Hal ini bisa berbentuk belanja bunga yang dibayarkan kepada BUMN/BUMD;
Belanja bunga yang dibayarkan kepada insitusi pemerintahan umum (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) 514 Belanja Subsidi Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja subsidi kepada perusahaan daerah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
Kepada Perusahaan publik sektor keuangan Kepada Perusahaan publik sektor non keuangan Kepada Perusahaan swasta sektor keuangan Kepada Perusahaan swasta sektor non keuangan 515 Belanja Hibah Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja hibah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja hibah dalam bentuk uang, dan
2. Belanja hibah dalam bentuk barang.
516 Belanja Bantuan Sosial Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bantuan sosial agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, dan
2. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang.
52 Belanja Modal Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Belanja Modal Tanah Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 524 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 53 Belanja Tak Terduga Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuanga Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode- kode akun belanja lain-lain kepada pemerintah negara lain agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, dan
2. Belanja Tidak Terduga dalam bentuk barang.
Akun Transfer-LRA Kodefikasi Uraian Akun 6 Transfer 61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 611 Transfer Bagi Hasil Pajak Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 62 Transfer Bantuan Keuangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Akun Pembiayaan Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 71 Penerimaan Pembiayaan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun penerimaan pembiayaan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan dalam negeri, dan
2. Penerimaan pembiayaan luar negeri.
Untuk pengembangan lebih lanjut kode akun penerimaan pembiayaan, pemerintah pusat dapat menyusun lebih lanjut detil penyusunan dan struktur penerimaan pembiayaan.
711 Penggunaan SILPA Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 712 Pencairan Dana Cadangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 714 Pinjaman Dalam Negeri Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 715 Penerimaan Kembali Piutang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 7 Pembiayaan 72 Pengeluaran Pembiayaan Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pengeluaran pembiayaan agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri, dan
2. Pengeluaran pembiayaan luar negeri.
Untuk pengembangan lebih lanjut kode akun pengeluaran pembiayaan, pemerintah pusat dapat menyusun lebih lanjut detil penyusunan dan struktur pengeluaran pembiayaan.
721 Pembentukan Dana Cadangan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 724 Pemberian Pinjaman Daerah Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Akun Laporan Operasional (LO) Kodefikasi Uraian Akun 8 Pendapatan-LO 81 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 811 Pendapatan Pajak Daerah-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan pajak daerah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Pajak atas Penghasilan, Laba dan Penambahan Modal agar dapat membedakan mana yang terutang oleh individu, dan mana yang terutang oleh perusahaan dan badan usaha lainnya.
Pajak atas Gaji, Upah dan Tenaga Kerja yang dipungut oleh pemberi kerja;
Pajak atas Properti yang terdiri dari Pajak atas Properti Tidak Bergerak, Pajak atas Kekayaan Bersih, Pajak atas Tanah, Warisan, dan Pemberian Hadiah, Pajak atas Transaksi Keuangan dan Modal, Pajak Properti Tidak Berulang Lainnya, Pajak Properti Berulang Lainnya;
Pajak atas Barang dan Jasa yang terdiri dari Pajak Umum atas Barang dan Jasa seperti:
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Perputaran Usaha dan Pajak Umum Lain atas Barang dan Jasa, Cukai, www.djpp.kemenkumham.go.id
Laba atas monopoli fiskal, Pajak atas Pelayanan Khusus seperti pajak atas beban transportasi, premi asuransi, jasa perbankan, hiburan, restoran, dan biaya pemasaran Pajak atas Penggunaan Barang dan atas Ijin Untuk Menggunakan atau Melaksanakan Aktivitas seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Lain atas Penggunaan Barang dan atas Ijin penggunaan atau Melaksanakan kegiatan, Pajak lain-lain atas barang dan jasa.
Yang termasuk dalam akun pendapatan pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sedapat mungkin dikategorikan menjadi beberapa unsur antara lain Deviden dan Penarikan-Penarikan atas penghasilan dari Organisasi Kuasi.
814 Lain-Lain PAD yang sah-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun Lain-Lain PAD yang sah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi atas hal-hal sebagai berikut:
Penghasilan properti yang mencakup bunga, sewa; Penjualan atas barang dan jasa yang mencakup penjualan di institusi pasar, biaya administrasi, penjualan insidentil tidak melalui institusi pasar yang sudah dibentuk; denda, hukuman, tebusan; transfer sukarela diluar hibah yang mencakup uang dan barang modal.
82 Pendapatan Pendapatan Transfer – LO 821 Pendapatan Transfer dari Pempus-LO Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 822 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 823 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 831 Pendapatan Hibah-LO Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun pendapatan hibah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang.
Terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan, Pendapatan Hibah dari Luar Negeri.
832 Pendapatan Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 9 Beban 91 Beban Operasi 911 Beban Pegawai Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 912 Beban Barang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 913 Beban Bunga Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bunga agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja bunga yang dibayarkan kepada non residen (orang/badan/institusi) di luar negeri;
2. Belanja bunga yang dibayarkan kepada residen (orang/badan/institusi) selain dari pemerintahan umum (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Hal ini bisa berbentuk belanja bunga yang dibayarkan kepada BUMN/BUMD;
3. Belanja bunga yang dibayarkan kepada insitusi pemerintahan umum (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) 914 Beban Subsidi Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja subsidi agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Kepada Perusahaan publik dan swasta sektor keuangan Kepada Perusahaan publik dan swasta sektor non keuangan 915 Beban Hibah Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja hibah agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja hibah dalam bentuk uang, dan
2. Belanja hibah dalam bentuk barang.
916 Beban Bantuan Sosial Untuk mengakomodasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah, sedapat mungkin pengembangan kode-kode akun belanja bantuan sosial agar dapat mengidentifikasi/memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Beban bantuan sosial dalam bentuk uang, dan
2. Beban bantuan sosial dalam bentuk barang.
917 Beban Penyusutan Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 918 Beban Penyisihan Piutang Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 919 Beban Lain-lain Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah Kodefikasi Uraian Akun 92 Beban Transfer 921 Bagi Hasil Pajak Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah 925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Akun ini di-mapping langsung ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
Selain itu, sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengakomodasikan klasifikasi fungsi yang diatur dalam Statistik Keuangan Pemerintah, yang meliputi:
a. Pelayanan Umum
b. Pertahanan
c. Ketertiban dan Keamanan
d. Ekonomi
e. Perlindungan Lingkungan Hidup
f. Perumahan dan Pemukiman
g. Kesehatan
h. Pariwisata, Budaya, dan Agama
i. Pendidikan
j. Perlindungan sosial
5. Pelaporan Statistik Keuangan Pemerintah Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual akan menghasilkan tiga laporan utama yaitu: laporan operasional, termasuk arus ekonomi lain, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
5.1. Laporan operasional Laporan operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (net cost) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (full cost) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.
Selain menghasilkan hasil bersih dari transaksi (Saldo Operasi Bersih), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Bersih dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih.
Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:
- Saldo Operasi Bersih (net operating balance), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban, dan - Pinjaman Bersih (net lending/borrowing, yang juga dikenal dengan saldo fiskal/fiscal balance) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.
5.2. Neraca Neraca mencatat kumpulan aset dan kewajiban keuangan dan non keuangan pemerintah, pada setiap akhir tahun fiskal. Neraca menyediakan informasi sumber daya dan kewajiban yang dimiliki pemerintah.Neraca juga meliputi informasi atas aset keuangan, aset tetap dan kewajiban. Hal ini www.djpp.kemenkumham.go.id
membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor.
5.3. Laporan arus kas Laporan arus kas mencatat arus kas masuk dan keluar pemerintah, yang dialokasikan di antara berbagai aktivitas, dan pengaruh bersihnya terhadap saldo kas Laporan arus kas mengungkapkan bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan kas.
Laporan ini mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.Aktivitas operasi adalah aktivitas yang terkait dengan pengumpulan pajak, hibah, dan penyediaan barang dan jasa.
Aktivitas investasi adalah aktivitas yang terkait dengan akuisisi dan penghentian aset keuangan dan non keuangan. Aktivitas pembiayaan terkait dengan perubahan ukuran dan komposisi struktur keuangan pemerintah.
Laporan arus kas melaporkan dua ukuran fiskal yaitu kenaikan bersih pada kas dan surplus/defisit kas. Kenaikan bersih pada kas adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Surplus/defisit kas terdiri dari kas bersih dari aktivitas operasi, ditambah dengan penjualan dan dikurangi pembelian aset non keuangan.
6. Indikator Analitis untuk Kebijakan Fiskal Statistik Keuangan Pemerintah menyediakan sejumlah indikator untuk mengevaluasi kondisi posisi fiskal dan pengaruh kebijakan fiskal atas kondisi ekonomi, yang mencakup
a. Indikator yang menunjukkan perubahan dalam posisi fiskal selama periode pelaporan, serta mencerminkan pengaruh atas keputusan dan tindakan pemerintah dan pengukuran kembali pengaruh selama periode tersebut, antara lain meliputi saldo operasi bersih, pinjaman bersih (saldo fiskal), surplus/defisit kas dan perubahan dalam kekayaan bersih
b. Indikator yang memberikan informasi posisi fiskal pemerintah pada suatu waktu dan menyediakan informasi atas hasil keputusan di masa lalu, antara lain meliputi kekayaan bersih, utang bersih, kekayaan keuangan bersih, kewajiban keuangan bersih.
Dalam rangka mendefinisikan strategi fiskal,Pemerintah dapat menambahkan indikator sesuai dengan kebutuhan/keadaan ekonomiberdasarkan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan mengungkapkannya dalam laporan Statistik Keuangan Pemerintahan.
Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing indikator dan penggunaannya akan disajikan dalam Manual Statistik Keuangan Pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Keseimbangan utama GFS Saldo Operasi Bersih/Bruto (Net/gross operating balance) Saldo Operasi Bersih (Net operating balance) sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Saldo Operasi Bruto (Gross operating balance) sama dengan pendapatan dikurangi biaya selain konsumsi aset tetap.
Pinjaman Bersih (Net lending/borrowing) Pinjaman Bersih (Net lending/borrowing) sama dengan Saldo Operasi Bersih (net operating balance) dikurangi akusisi bersih aset non keuangan.
Pinjaman Bersih (Net lending/borrowing) sama dengan net akuisisi aset keuangan dikurangi jumlah kewajiban bersih yang terjadi Surplus/defisit kas Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus keluar kas bersih dari investasi aset non keuangan Keseimbangan lain Keseimbangan fiskal keseluruhan (Overal fiscal balance) Pinjaman bersih (Net lending/borrowing) disesuaikan melalui pengaturan transaksi aset dan kewajiban yang diperlukan untuk tujuan kebijakan publik. Semua penerimaan kas dari privatisasi (melalui penjualan aset tetap) masuk dalam kategori keuangan, subsidi dalam bentuk pinjaman diakui sebagai biaya.
Keseimbangan fiskal keseluruhan yang disesuaikan (Adjusted overall fiscal balance) Keseimbangan fiskal keseluruhan (Overall fiscal balance) atau Pinjaman bersih (net lending/borrowing) tidak mencakup sebagian atau semua pedapatan hibah, beberapa aktivitas yang berbeda seperti sektor perminyakan, dan/atau transaksi yang besar dan tidak sering yang dapat mengganggu analisis fiskal.
Keseimbangan primer keseluruhan (Overall primary balance) Keseimbangan fiskal keseluruhan (overall fiscal balance) ditambah beban bunga neto Keseimbangan primer operasi (Primary operating balance) Saldo operasi bersih (net operating balance) ditambah beban bunga neto Simpanan bruto (Gross saving) Keseimbangan operasi kotor (gross operating balance) dikurangi piutang transfer modal bersih (net capital transfers receivable), termasuk hibah modal bersih (net capital grants) dan pajak modal (capital taxes) www.djpp.kemenkumham.go.id
Variabel makroekonomi lain Beban Fiskal (Fiscal burden) Pendapatan pajak ditambah kontribusi social security wajib (sebesar persentase GDP) Total Biaya (Total expenditure) Biaya ditambah akuisisi bersih aset non keuangan (tidak mencakup barang berharga) Total komposisi biaya (Total expenditure composition) Pengelompokkan total biaya melalui klasifikasi fungsi (COFOG) Biaya konsumsi final pemerintah (Government final consumption expenditure) Biaya ini sebesar kompensasi pegawai, ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa.
Investasi kotor (Gross investment) Akuisisi dikurangi penghentian aset non keuangan (tidak termasuk barang berharga) Kekayaan dan Utang Posisi kekayaan bersih (Net wealth position) Kekayaan bersih, yang sama dengan total aset dikurangi kewajiban Posisi kekayaan keuangan bersih (Net financial wealth position) Total aset keuangan dikurangi kewajiban Posisi utang kotor (Gross debt position) Total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya dan derivatif keuangan Kewajiban kontinjensi (Contingent liabilities) Jaminan pemerintah (sektor publik) yang eksplisit ditambah dengan net present value dari kewajiban skema social security.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id