Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO Uraian 2 3
1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran XXXX.EBD.XXX Layanan Perencanaan dan Penganggaran
2. SBK Layanan Pelatihan
a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan XXXX.EBC.XXX 1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama XXXX.EBC.XXX 2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Blended Learning) XXXX.EBC.XXX 3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator XXXX.EBC.XXX 4) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning) XXXX.EBC.XXX 5) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas XXXX.EBC.XXX 6) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)
b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan XXXX.EBC.XXX 1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil XXXX.EBC.XXX 2) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Blended Learning) XXXX.EBC.XXX 3) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2
3. SBK Layanan Audit Internal XXX.EBD.XXX
a. Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama XXX.EBD.XXX
b. Layanan Audit Internal Dalam Kota XXX.EBD.XXX
c. Layanan Audit Internal Luar Provinsi
4. SBK Pemantauan dan Evaluasi XXXX.EBD.XXX
a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator XXXX.EBD.XXX
b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal XXXX.FAE/UAE.XXX c. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
5. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi XXXX.EBA.XXX
a. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator XXXX.EBA.XXX
b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal
6. SBK Layanan Bantuan Hukum XXXX.EBA.XXX
a. Layanan Bantuan Hukum Pegawai XXXX.EBA.XXX
b. Layanan Bantuan Hukum Institusi
7. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN) XXXX.EBA.XXX
a. Layanan BMN untuk Satker Koordinator XXXX.EBA.XXX
b. Layanan BMN untuk Satker Vertikal
8. SBK Layanan Manajemen Kinerja XXXX.EBD.XXX
a. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator XXXX.EBD.XXX
b. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal
9. SBK Layanan Manajemen Keuangan XXXX.EBD.XXX
a. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator XXXX.EBD.XXX
b. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal
10. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia
Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO Uraian 2 3 XXXX.EBC.XXX
a. Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT XXXX.EBC.XXX
b. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil XXXX.EBC.XXX
c. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang XXXX.EBC.XXX
d. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar
11. SBK Layanan Hukum XXXX.EBA.XXX Layanan Hukum
12. SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal XXXX.EBA.XXX Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
13. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan XXXX.EBD.XXX
a. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator XXXX.EBD.XXX
b. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal
14. SBK Layanan Reformasi Kinerja XXXX.EBD.XXX
a. Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator XXXX.EBD.XXX
b. Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal
15. SBK Rancangan Standar Nasional INDONESIA 3 (RSNI3) XXXX.ADA.XXX
a. RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri XXXX.ADA.XXX
b. RSNI3 dengan Metode Adopsi Modifikasi XXXX.ADA.XXX
c. RSNI3 dengan Metode Adopsi Indentik Terjemahan XXXX.ADA.XXX
d. RSNI3 dengan Metode Adopsi Republikasi-Reprint
16. SBK Riset dan Inovasi XXXX.DDD/SDD.XXX a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi XXXX.DDB/SDB.XXX b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi XXXX.DDC/SDC.XXX c. Model Hasil Riset dan Inovasi XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX
d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX
e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX
f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi
17. SBK Naskah/ Kebijakan Aktual Strategis XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis
18. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga XXXX.AAG/PAG.XXX a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Internal XXXX.AAG/PAG.XXX b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Eksternal
19. SBK Peraturan PRESIDEN XXXX.AAD/PAD.XXX a. Peraturan PRESIDEN yang Bersifat Sederhana XXXX.AAD/PAD.XXX b. Peraturan PRESIDEN yang Bersifat kompleks
20. SBK PERATURAN PEMERINTAH XXXX.AAC/PAC.XXX a. PERATURAN PEMERINTAH yang Bersifat Sederhana XXXX.AAC/PAC.XXX b. PERATURAN PEMERINTAH yang Bersifat Kompleks
21. SBK Rancangan UNDANG-UNDANG
Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO Uraian 2 3 XXXX.AAA/PAA.XXX
a. Rancangan UNDANG-UNDANG Bersifat Sederhana XXXX.AAA/PAA.XXX
b. Rancangan UNDANG-UNDANG Bersifat Kompleks
22. SBK Peraturan Lainnya XXXX.AAH/PAH.XXX Peraturan Lainnya
23. SBK Sosialisasi dan Diseminasi XXXX.AEF/PEF.XXX Sosialisasi dan Diseminasi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
PENJELASAN SBK UMUM
A.
Ketentuan Umum SBK Umum (SBKU)
1. Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas rincian output yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO) merupakan keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
3. KRO dan RO mengacu pada pedoman penyusunan dan pemanfaatan klasifikasi rincian output dan rincian output dalam perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal yang membidangi anggaran pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan Deputi yang membidangi pembiayaan dan investasi pembangunan pada Kementerian yang menyelenggaran urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Satuan Kerja Koordinator adalah satuan kerja pada tingkat unit Eselon I atau yang setara, atau pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyusunan dan pemanfaatan keluaran bagi satker vertikal dalam Aplikasi SAKTI.
5. Satuan Kerja Vertikal adalah unit organisasi lini pada Kementerian Negara/Lembaga yang berada langsung di bawah unit eselon I, berkedudukan di luar kantor pusat, serta memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penuangan Volume RO pada SBKU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SBKU yang menggunakan satuan layanan dibatasi maksimal 1 (satu) volume.
b. Dalam hal satker Koordinator:
1) memiliki satker anggaran dibawahnya;
2) menggunakan Jenis RO Dukungan Manajemen Internal dengan satuan layanan; dan 3) pengalokasian anggarannya dilakukan secara terpusat;
jumlah volume SBKU berdasarkan jumlah satuan kerja yang dikelola dengan menggunakan besaran SBKU yang berlaku pada satuan kerja vertikal, sepanjang tidak duplikasi dengan alokasi pada RO yang sama pada satker anggaran dibawahnya.
c. SBKU yang menggunakan satuan selain layanan, menggunakan volume sesuai kebutuhan.
7. Untuk komponen/tahapan dalam pencapaian suatu Keluaran (output) pada SBKU dapat menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari:
a. perencanaan (planning);
b. pengorganisasian (organizing);
c. pelaksanaan (actuating); dan
d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan (controlling).
B.
Standar Biaya Keluaran Umum
1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran SBK layanan perencanaan dan penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk layanan perencanaan dan penganggaran untuk internal Kementerian/Lembaga hanya pada Biro Perencanaan atau unit yang menangani perencanaan dan penganggaran di tingkat Kementerian/Lembaga, termasuk di dalamnya layanan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran pada Kementerian/Lembaga tersebut.
2. SBK Layanan Pelatihan SBK Layanan pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk layanan pelatihan yang diperuntukan bagi SDM aparatur internal K/L.
SBK layanan pelatihan meliputi:
a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:
1) biaya perjalanan dinas peserta on campus; dan 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).
b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang terdiri dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan kategori 2 (dua). Satuan biaya ini tidak termasuk:
1) biaya perjalanan dinas peserta on campus; dan 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).
Pelatihan dengan blended learning dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
3. SBK Layanan Audit Internal SBK layanan audit internal merupakan penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal, pelaksanaan audit, tindak lanjut audit, reviu, pembinaan pengawasan kinerja dan penyusunan laporan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama SBK Layanan Audit Internal dalam perkantoran yang sama merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi pada perkantoran yang sama dengan satuan kerja penyelenggara audit.
b. SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi dalam kota yang sama dengan satuan kerja penyelenggara audit.
c. SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi di provinsi yang berbeda dengan satuan kerja penyelenggara audit.
4. SBK Pemantauan dan Evaluasi SBK Pemantauan dan Evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemonitoran, penilaian serta pelaporan atas pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat pada Program Dukungan Manajemen.
b. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang digunakan oleh satker vertikal pada Program Dukungan Manajemen.
c. SBK Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SBK Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan merujuk pada layanan pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemonitoran, penilaian serta pelaporan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan pada Program Teknis dan Program Lintas.
5. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan yang berkaitan dengan: 1) Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan informasi; 2) Pengumpulan data dan informasi mengenai pendapat, sikap, dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah; 3) Publikasi dan dokumentasi kebijakan pemerintah; 4) Pelayanan
informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator SBK layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
b. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang digunakan oleh satker vertikal.
6. SBK Layanan Bantuan Hukum SBK Layanan Bantuan Hukum merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang diberikan kepada Internal K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai merupakan SBK Layanan Bantuan Hukum yang diberikan kepada pegawai.
b. SBK Layanan Bantuan Hukum Institusi SBK Layanan Bantuan Hukum Institusi merupakan SBK Layanan Bantuan Hukum yang diberikan kepada institusi.
7. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN) SBK layanan BMN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan BMN untuk Satker Koordinator SBK layanan BMN untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan BMN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
b. SBK Layanan BMN untuk Satker Vertikal SBK Layanan BMN untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan BMN yang digunakan oleh satker vertikal.
8. SBK Layanan Manajemen Kinerja SBK Layanan Manajemen Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Layanan manajemen kinerja organisasi serta penyusunan laporan kinerja yang bersifat reguler/rutin. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat Eselon I/Setingkat.
b. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker vertikal.
9. SBK Layanan Manajemen Keuangan SBK Layanan Manajemen Keuangan merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Layanan Manajemen Keuangan adalah layanan yang merujuk pada pengelolaan atas fungsi- fungsi keuangan meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator SBK layanan manajemen keuangan untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
b. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker vertikal.
10. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) SBK Layanan Manajemen SDM merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan pengelolaan SDM, meliputi perencanaan kebutuhan SDM dan karir, pengembangan sistem manajemen SDM, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta. administrasi kepegawaian.
Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga Tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/Lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT merupakan SBK Layanan Manajemen
SDM untuk pemanfaatan pada kementerian/lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT.
b. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai s.d 3.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).
c. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai 3.000 s.d 10.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).
d. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai lebih dari 10.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).
Besaran alokasi pagu RO Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/anggota Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang dikelola oleh unit atau satuan kerja pengelola anggaran sumber daya manusia, dengan indeks Standar Biaya Keluaran Umum sebagaimana rincian diatas.
11. SBK Layanan Hukum SBK Layanan Hukum merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan yang merujuk pada keluaran rangkaian kegiatan berupa koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang- undangan hanya pada Biro Hukum atau unit setingkat yang mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian/Lembaga.
12. SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal merujuk pada layanan yang berkaitan manajemen organisasi, kelembagaan dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga, hanya pada Biro Organisasi dan Tata Laksana atau unit setingkat yang mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, kelembagaan dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga.
13. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan yang berkaitan dengan kearsipan yaitu rekaman atau dokumentasi kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
b. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang digunakan oleh satker vertikal.
14. SBK Layanan Reformasi Kinerja SBK Layanan Reformasi Kinerja merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi birokrasi dan penyusunan laporan.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Reformasi Kinerja yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.
b. SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Reformasi Kinerja yang digunakan oleh satker vertikal.
15. SBK Rancangan Standar Nasional INDONESIA 3 (RSNI3) SBK RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Produk RSNI3 yang dihasilkan pada tahap penyusunan, pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional INDONESIA (SNI) tingkat kementerian negara/lembaga. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.
b. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi modifikasi yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa INDONESIA mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
c. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi identik terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa INDONESIA mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
d. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi republikasi-reprint yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir berupa Produk RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.
16. SBK Riset dan Inovasi SBK Riset dan Inovasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk kegiatan riset dan inovasi.
Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. SBK ini meliputi persiapan, penyusunan, seleksi dan penetapan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penilaian keluaran/hasil atas suatu kegiatan riset dan inovasi. SBK riset dan inovasi terdiri dari:
a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual berupa hak cipta atau copyright, paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), perlindungan varietas tanaman/ PVT (plant variety protection)/galur hewan yang dilepaskan, desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret), serta indikasi geografis. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga.
b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa purwarupa. Purwarupa adalah hasil kegiatan riset dan inovasi yang dapat menjadi hasil akhir atau bagian dari hasil akhir sebagai proses pembuktian fungsi yang direncanakan, seperti material untuk produk biologi, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati penambah, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati baru, galur perbaikan, purwarupa laik industri, jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding, temuan senyawa/ sequence DNA penambah, temuan senyawa/ sequence DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati, jenis benih/ bibit/ varietas/ strain unggul hasil propagasi, domestikasi, breeding, ekstrak temuan baru, alat kesehatan, test kit,
hasil uji produk yang dilakukan di Laboratorium yang sudah terstandardisasi, protokol uji klinis, dataset hasil riset dan inovasi, atau jenis/ bentuk rupa awal (pertama) dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.
Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga.
c. Model Hasil Riset dan Inovasi SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa Model. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif, peta jalan (road map), inovasi sosial tertentu, buku referensi, karya seni monumental, atau jenis/ bentuk lain dari Model dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga
d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi global. Publikasi bereputasi global adalah publikasi yang diterbitkan/ disebarluaskan dan terindeks global.
Ketentuan terindeks global ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga.
e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan lnovasi SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi nasional. Publikasi bereputasi nasional adalah publikasi yang diterbitkan/ disebarluaskan dan terindeks nasional. Ketentuan terindeks secara nasional ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga
f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah kebijakan dari kegiatan riset terkait dengan hasil akhir berupa naskah kebijakan (Naskah Akademik, Naskah Urgensi, Monograf Kebijakan, Model Kebijakan, atau bentuk lain dari naskah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi). Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
17. SBK Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis SBK Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rekomendasi Kebijakan Bidang tertentu yang merujuk pada kebijakan,
termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait bidang tertentu.
18. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh menteri/kepala badan/kepala lembaga berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian negara/lembaga berkenaan.
b. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian negara/lembaga berkenaan.
19. SBK Peraturan PRESIDEN SBK Peraturan PRESIDEN merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan,termasuk di dalamnya rancangan peraturan PRESIDEN. Dalam hal SBK Peraturan PRESIDEN diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan PRESIDEN. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Peraturan PRESIDEN yang Bersifat Sederhana SBK Peraturan PRESIDEN yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan PRESIDEN yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.
b. SBK Peraturan PRESIDEN yang Bersifat Kompleks SBK Peraturan PRESIDEN yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan PRESIDEN yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.
20. SBK PERATURAN PEMERINTAH SBK PERATURAN PEMERINTAH merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan UNDANG-UNDANG
sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya rancangan peraturan PRESIDEN,dan tidak termasuk di dalamnya naskah akademis dalam rangka penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. Dalam hal SBK PERATURAN PEMERINTAH diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian PERATURAN PEMERINTAH. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK PERATURAN PEMERINTAH yang Bersifat Sederhana SBK PERATURAN PEMERINTAH yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan PERATURAN PEMERINTAH yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.
b. SBK PERATURAN PEMERINTAH yang Bersifat Kompleks SBK PERATURAN PEMERINTAH yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan PERATURAN PEMERINTAH yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.
21. SBK Rancangan UNDANG-UNDANG SBK Rancangan UNDANG-UNDANG merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN, termasuk di dalamnya Rancangan UNDANG-UNDANG, namun tidak termasuk Naskah Akademis dalam rangka penyusunan UNDANG-UNDANG. Dalam hal penyelesaian Rancangan UNDANG-UNDANG memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran, besaran SBK sebagaimana dimaksud merupakan akumulasi dari keseluruhan waktu pelaksanaan penyelesaian Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Rancangan UNDANG-UNDANG yang Bersifat Sederhana SBK rancangan UNDANG-UNDANG yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan UNDANG-UNDANG yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.
b. SBK Rancangan UNDANG-UNDANG yang Bersifat Kompleks SBK rancangan UNDANG-UNDANG yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan UNDANG-UNDANG yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.
22. SBK Peraturan Lainnya SBK Peraturan Lainnya merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian negara/lembaga
yang bersangkutan. Peraturan sejenis yang hanya mengikat ke dalam kementerian negara/lembaga tidak memerlukan alokasi anggaran tersendiri, dan apabila diperlukan biaya, dibebankan pada alokasi belanja operasional yang tersedia
23. SBK Sosialisasi dan Diseminasi SBK Sosialisasi dan Diseminasi adalah besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan/atau diseminasi informasi secara luring (offline) kepada pihak-pihak terkait, dengan tujuan penyebarluasan informasi terkait suatu kebijakan atau arahan tertentu kepada masyarakat, lembaga maupun badan usaha dengan tujuan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menerima, dan mengaplikasikan informasi tersebut, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.
Kegiatan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil kegiatan, dengan jumlah peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
1. Kementerian Negara/Lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (001)
Kode No Uraian 1 2 3
001.02
Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
5003.ABC
Kebijakan Bidang Politik
1 Kebijakan Sistem Ketatanegaraan dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta pelaksananya oleh Badan Pengkajian
2 Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga
3 Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan
6487.AEB
Forum
4 Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD
6487.BLA
Persidangan Lembaga Legislatif
5 Sidang Paripurna MPR
2. Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat (002)
Kode No Uraian 1 2 3
002.02 Dewan
5801.ABC Kebijakan Bidang Politik 1 Program Legislasi Nasional
5807.AEA Koordinasi 2 Koordinasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi
3. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)
Kode No Uraian 1 2 3
004.01
Badan Pemeriksa Keuangan
1043.FAF
Pemeriksaan Keuangan Negara
1 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada Ditjen PKN V
2 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
3 Sumbangan IHPS Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
4 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
5 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
6 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
7 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN I
8 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN II
9 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN III
10 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN IV
11 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN V
12 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VI
13 Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VII
14 Sumbangan IHPS Ditjen PKN I
15 Sumbangan IHPS Ditjen PKN II
16 Sumbangan IHPS Ditjen PKN III
17 Sumbangan IHPS Ditjen PKN IV
18 Sumbangan IHPS Ditjen PKN V
19 Sumbangan IHPS Ditjen PKN VI
20 Sumbangan IHPS Ditjen PKN VII
21 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN I
22 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN II
23 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN III
24 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN IV
25 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN V
26 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VI
27 Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VII
28 Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
29 Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
30 Kajian Bidang Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
31 Kajian Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
32 Kajian Bidang Manajemen Risiko
33 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN I
34 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN II
35 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN III
36 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN IV
37 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN V
38 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VI
39 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VII
40 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN I
41 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada Ditjen PKN II
42 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN III
43 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN IV
44 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN V
Kode No Uraian 1 2 3
45 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VI
46 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN I
47 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN II
48 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN III
49 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN IV
50 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN V
51 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VI
52 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VII
53 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
54 Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen Pemeriksaan Investigasi
55 LHP Ditjen PKN I
56 LHP Ditjen PKN II
57 LHP Ditjen PKN III
58 LHP Ditjen PKN IV
59 LHP Ditjen PKN V
60 LHP Ditjen PKN VI
61 LHP Ditjen PKN VII
62 LHP BPK Perwakilan Aceh
63 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
64 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau
65 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
66 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi
67 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
68 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
69 LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung
70 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
71 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
72 LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten
73 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
74 LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
75 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
76 LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
77 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
78 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali
79 LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
80 LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
81 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
82 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
83 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
84 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
85 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
86 LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
87 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
88 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
89 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
90 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
91 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku
92 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
93 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua
94 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
95 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Kode No Uraian 1 2 3
96 LHP LKPP
97 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah
98 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan
99 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan
100 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya
101 LHP Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
102 LHP Tematik Ditjen PKN I
103 LHP Tematik Ditjen PKN II
104 LHP Tematik Ditjen PKN III
105 LHP Tematik Ditjen PKN IV
106 LHP Tematik Ditjen PKN V
107 LHP Tematik Ditjen PKN VI
108 LHP Tematik Ditjen PKN VII
109 LHP Investigasi
110 Laporan Penelaahan Informasi Awal
111 Laporan Pemberian Keterangan Ahli
1153.FAF
Pemeriksaan Keuangan Negara
112 Laporan Hasil Reviu Inspektorat
113 Laporan Hasil Pertimbangan Inspektorat
114 Layanan Manajemen Internal Inspektorat PIMK
115 Layanan Manajemen Internal Inspektorat PKMP
116 Layanan Manajemen Internal Inspektorat Penegakan Integritas
1167.FAF
Pemeriksaan Keuangan Negara
117 Kurikulum dan Silabus Diklat
118 Bahan Ajar Diklat
119 Layanan Manajemen Internal Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran
120 Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa
121 Perencanaan Diklat
122 Layanan Manajamen Internal Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat
123 Layanan Manajamen Internal Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat
6830.FAF
Pemeriksaan Keuangan Negara
124 Layanan Manajemen Internal Pusat LPBH
125 Layanan Manajemen Internal Pusat KHKKN
6831.FAF
Pemeriksaan Keuangan Negara
126 Layanan Manajemen Internal Pusat PSMK
127 Layanan Manajemen Internal Pusat Analisis Kebijakan PKN
128 Layanan Manajemen Internal Pusat EPP
6832.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
129 Layanan Manajemen Internal Biro Humas
130 Layanan Manajemen Internal Biro SDM
131 Layanan Manajemen Internal Biro Keuangan
132 Layanan Manajemen Internal Biro Umum
133 Layanan Manajemen Internal Biro Sekretariat Pimpinan
134 Layanan Manajemen Internal Biro Teknologi Informasi
135 Layanan Manajemen Internal Biro Ortala
4. Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)
Kode No Uraian 1 2 3
005.02
Kepaniteraan
1044.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
1 Putusan Perkara Pidana
2 Putusan Perkara Pidana Militer
3 Penyesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt
005.03
Ditjen Badan Peradilan Umum
1049.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
4 Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat
5 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat
6 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat
7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat
8 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat
9 Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah
10 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah
11 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah
12 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah
13 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah
14 Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur
15 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Timur
16 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur
17 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur
18 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur
005.04
Ditjen Badan Peradilan Agama
1053.AEA
Koordinasi
19 Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat
20 Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah
21 Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur
1053.QBA
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
22 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
005.05
Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Tun)
1058.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
23 Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama
24 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer
25 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua
26 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer Wilayah Papua
27 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer
1059.QBA
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
28 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
5. Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Agung (006)
Kode No Uraian 1 2 3
006.01
Kejaksaan Republik INDONESIA
1097.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal
1 Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri
2 Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri
1100.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
3 Kegiatan Produksi Intelijen
1102.AEG
Konferensi dan Event
4 Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
1102.BHB
Operasi Bidang Keamanan
5 Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO
6 Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
7 Operasi Intelijen melalui Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
8 Operasi Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
1102.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
9 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
1102.FAG
Pengawasan Pembangunan
10 Pengawasan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
1103.BAA
Pelayanan Publik kepada masyarakat
11 Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
6581.BAB
Pelayanan Publik kepada lembaga
12 Layanan Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6581.BCE
Penanganan Perkara
13 Perkara Perdata yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
14 Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
15 Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6582.BAA
Pelayanan Publik kepada masyarakat
16 Layanan Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
6582.BCE
Penanganan Perkara
17 Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
18 Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
19 Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
20 Layanan Penyelidikan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
21 Layanan Penyidikan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
22 Layanan Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
23 Layanan Eksekusi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
24 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A
25 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori B
26 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori C
Kode No Uraian 1 2 3
27 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori D
28 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A
29 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori B
30 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori C
31 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori D
32 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 1
33 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 2 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi darat
34 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 3 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi darat
35 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 4 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi laut
36 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 5 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi udara
37 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 1A Satker dekat dari Pengadilan Tipikor
38 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 1B Satker dekat dari Pengadilan Tipikor
39 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap
40 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap
41 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
42 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
43 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
44 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
45 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3E Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
46 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3F Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
47 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3G Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
48 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3H Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
49 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
Kode No Uraian 1 2 3
50 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
51 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
52 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
53 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
54 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
55 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
56 Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
57 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 1A Satker dekat dari LP
58 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 1B Satker dekat dari LP
59 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 2A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat
60 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 3A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat
61 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 3B Satker jauh dari LP dengan transportasi darat
62 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 4A Satker jauh dari LP dengan transportasi laut
63 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 4B Satker jauh dari LP dengan transportasi laut
64 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 5A Satker jauh dari LP dengan transportasi udara
65 Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 5B Satker jauh dari LP dengan transportasi udara
66 Layanan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan
6. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara (007)
Kode No Uraian 1 2 3
007.01
Sekretariat Negara
1126.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 Layanan Manajemen Ketatalaksanaan
1148.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
2 Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
5958.ABN
Kebijakan Bidang Sosial
3 Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
5959.ABC
Kebijakan Bidang Politik
4 Analisis Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan
6430.ABM
Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
5 Analisis Pengaduan Masyarakat
6 Analisis Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
7 Analisis Hubungan Lembaga Non Pemerintah
8 Analisis Bahan Kebijakan
6431.ABD
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
9 Analisis RPUU Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10 Analisis RPUU Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
11 Analisis RPUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
12 Analisis RPUU Bidang Perekonomian
13 Analisis dan administrasi penyelesaian hukum dan PUU
6432.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
14 Layanan Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya
6433.BEI
Bantuan Lembaga
15 Pemberian Bantuan Pemerintah
6433.FAA
Kearsipan
16 Layanan Kearsipan Kepresidenan
6434.AAE
Keputusan PRESIDEN
17 Rancangan Keputusan PRESIDEN tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian Personel TNI dan Polri
18 Rancangan Keputusan PRESIDEN tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6434.BAA
Pelayanan Publik kepada masyarakat
19 Layanan Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
007.06
Pasukan Pengamanan PRESIDEN
5965.BHB
Operasi Bidang Keamanan
20 Operasi Pengamanan Kediaman PRESIDEN, Wakil PRESIDEN dan Keluarganya serta Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN
007.07
Dewan Pertimbangan PRESIDEN
5966.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
21 Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan
007.10
Kantor Staf PRESIDEN
5969.ABC
Kebijakan Bidang Politik
22 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional
7. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri RI (010)
Kode No Uraian 1 2 3
010.01
Sekretariat Jenderal
6086.ADG
Standarisasi Profesi dan SDM
1 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri
2 Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri
3 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri
010.09
Ditjen Bina Keuangan Daerah
6141.BMA
Data dan Informasi Publik
4 Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
5 Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
6 Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
010.12
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1285.ADI
Sertifikasi Profesi dan SDM
7 Aparatur yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
6144.FAC
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
8 Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional
9 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi
10 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi
11 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
12 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Manajemen Kepemimpinan
13 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Fungsional dan Teknis
14 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 hari Bidang Fungsional dan Teknis
15 Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 14 hari Bidang Fungsional dan Teknis
8. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Luar Negeri RI (011)
Kode No Uraian 1 2 3
011.07
Ditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional
6030.AEC
Kerja sama
1 Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Ekonomi
011.08
Ditjen Protokol Dan Konsuler
6029.BAB
Pelayanan Publik kepada lembaga
2 Pelayanan Fasilitas Diplomatik
011.11
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
6027.ABC
Kebijakan Bidang Politik
3 Rekomendasi Strategi Kebijakan Multilateral
4 Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
5 Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa
9. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)
Kode No Uraian 1 2 3
012.01
Kementerian Pertahanan
1386.DBA
Pendidikan Tinggi
1 Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Prajurit Kadet
2 Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Kopral Kadet
3 Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Kadet
4 Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Dua Kadet
5 Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Satu Kadet
6 Prodi Sarjana Farmasi Prajurit Kadet
7 Prodi Sarjana Farmasi Kopral Kadet
8 Prodi Sarjana Farmasi Sersan Kadet
9 Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Dua Kadet
10 Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Satu Kadet
11 Prodi Sarjana Matematika Prajurit Kadet
12 Prodi Sarjana Matematika Kopral Kadet
13 Prodi Sarjana Matematika Sersan Kadet
14 Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Dua Kadet
15 Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Satu Kadet
16 Prodi Sarjana Biologi Prajurit Kadet
17 Prodi Sarjana Biologi Kopral Kadet
18 Prodi Sarjana Biologi Sersan Kadet
19 Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Dua Kadet
20 Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Satu Kadet
21 Prodi Sarjana Fisika Prajurit Kadet
22 Prodi Sarjana Fisika Kopral Kadet
23 Prodi Sarjana Fisika Sersan Kadet
24 Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Dua Kadet
25 Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Satu Kadet
26 Prodi Sarjana Kimia Prajurit Kadet
27 Prodi Sarjana Kimia Kopral Kadet
28 Prodi Sarjana Kimia Sersan Kadet
29 Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Dua Kadet
30 Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Satu Kadet
31 Prodi Sarjana Teknik Informatika Prajurit Kadet
32 Prodi Sarjana Teknik Informatika Kopral Kadet
33 Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Kadet
34 Prodi Sarjana Teknik Informatika Sesan Mayor Dua Kadet
35 Prodi Sarjana teknik Informatika Sersan Mayor Satu Kadet
36 Prodi Sarjana Teknik Sipil Prajurit Kadet
37 Prodi Sarjana Teknik Sipil Kopral Kadet
38 Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Kadet
39 Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Dua Kadet
40 Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Satu Kadet
41 Prodi Sarjana Teknik Elektro Prajurit Kadet
42 Prodi Sarjana Teknik Elektro Kopral Kadet
43 Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Kadet
44 Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Dua Kadet
45 Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Satu Kadet
46 Prodi Sarjana Teknik Mesin Prajurit Kadet
47 Prodi Sarjana Teknik Mesin Kopral Kadet
48 Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Kadet
49 Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Dua Kadet
Kode No Uraian 1 2 3
50 Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Satu Kadet
51 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru S-1
6549.BBA
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
52 Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)
6549.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
53 Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)
6549.BCB
Perkara Hukum Lembaga
54 Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 1
55 Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 2
56 Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1
57 Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2
58 Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4
59 Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 1
60 Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 2
61 Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1
6551.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
62 Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1
63 Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2
64 Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris
65 Kursus Intensif Bahasa INDONESIA Gelombang 1
66 Kursus Intensif Bahasa INDONESIA Gelombang 2
67 Kursus Intensif Bahasa Arab
68 Kursus Intensif Bahasa Jepang
69 Kursus Intensif Bahasa Jerman
70 Kursus Intensif Bahasa Korea
71 Kursus Intensif Bahasa Mandarin
72 Kursus Intensif Bahasa Prancis
73 Kursus Intensif Bahasa Rusia
74 Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan
75 Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan
76 Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan
77 Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda
78 Kursus Dasar Manajemen Pertahanan
79 Kursus Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pertahanan
80 Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan
81 Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama
82 Pelatihan Cyber Defence
83 Pelatihan Administrasi Umum
84 Pelatihan Alih Golongan Bagi PNS
85 Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat bagi Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan 2 Gelombang
86 Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat (Gabungan Ormas) 2 Gelombang
6554.DCG
Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
87 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I
88 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II
89 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III
90 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV
91 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V
92 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I
93 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II
Kode No Uraian 1 2 3
94 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III
95 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV
96 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V
97 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I
98 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II
99 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III
100 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV
101 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V
012.21
Markas Besar TNI
6527.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
102 Forum Komuniti Hukum
6530.BBA
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
103 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1
104 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2
105 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3
106 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4
107 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5
108 Petunjuk Pembinaan Napi Prajurit
6530.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Luar Kota
110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum TK. I Luar Kota
111 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1
112 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2
113 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3
114 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4
115 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5
116 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1
117 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2
118 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3
119 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4
120 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5
121 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer
122 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1
123 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2
124 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3
125 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4
126 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5
127 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer
128 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1
129 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2
130 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3
131 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4
132 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5
133 Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana
134 Lelang Sita Rampasan
135 Eksekusi Orang/Barang
136 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I
137 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding
138 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi
139 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK
140 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I
141 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
142 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
Kode No Uraian 1 2 3
143 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
144 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I
145 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding
146 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi
147 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK
148 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I
149 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding
150 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi
151 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK
152 Bantuan dan Nasihat Hukum Non Litigasi
153 Pendapat dan Saran Hukum
154 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit
155 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit
156 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana
157 Pengolahan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas
158 Harmonisasi Perpang TNI
159 Pengawasan Teknis Penyelesaian Perkara
160 Pengamanan Barang Bukti
161 Penelusuran Asset Perkara Pidana
162 Asistensi Penyelesaian Perkara
163 Eksaminasi Perkara
164 Sertifikasi Oditur Militer
165 Pengurusan Tahanan Sementara
166 Penyidikan Perkara Koneksitas
167 Penyidikan Perkara di Luar Negeri
6537.BHA
Operasi Bidang Pertahanan
168 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI
169 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon I
170 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon II
171 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon III
172 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon IV
173 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah)
174 Rahwan Rayon I
175 Rahwan Rayon II
176 Rahwan Rayon III
177 Rahwan Rayon IV
178 Rahwan Rayon V (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah)
179 Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL
180 Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL
181 Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL YONIF RK 114/SM, DAM IM ACEH
182 Pembentukan 5 Satgas UNIFIL
183 Kegiatan Gabungan 5 Satgas UNIFIL
184 Kegiatan Satgas MPU UNIFIL
185 Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL
186 Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL
187 Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL
188 Kegiatan Satgas Level II Hospital UNIFIL
189 Gabungan Gelar Siap dan Rotasi 5 Satgas UNIFIL
190 Gabungan Purna Tugas 5 Satgas UNIFIL
191 Pembentukan Satgas MTF
192 Kegiatan Satgas MTF
Kode No Uraian 1 2 3
193 Purna Tugas Satgas MTF
194 Pembentukan Satgas Yon RDB MONUSCO
195 Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO
196 Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO
197 Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO YONZIKON 1/DD, MEDAN SUMATRA UTARA
198 Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO
199 Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO
200 Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO
201 Pembentukan Satgas Kizi Minusca Car YONZIPUR 10/JP/2/, KOSTRAD PROBOLINGGO, JATIM
202 Kegiatan Satgas Minusca Car
203 Purna Tugas Satgas Kizi Minusca Car
204 Pembentukan Military Expert On Mission
205 Kegiatan Military Expert On Mission
206 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I
207 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II
208 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III
209 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I
210 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II
211 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III
212 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV
213 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V
214 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I
215 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II
216 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III
217 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV
218 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V
219 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Terpusat
220 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon I
221 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon II
222 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon III
223 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon IV
224 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon V
225 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I
226 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II
227 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III
228 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV
229 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V
230 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I
231 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II
232 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III
233 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV
234 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V
235 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter
236 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI
237 Peserta Operasi Siber TNI
238 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV
239 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V
240 Penggelaran Satgas Operasi Penerangan TNI
241 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Papua Selatan)
242 Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Papua Pagunungan)
243 Rahwan Rayon V (Papua Selatan)
Kode No Uraian 1 2 3
244 Rahwan Rayon V (Papua Pegunungan)
245 PEMBENTUKAN SATGAS TONZIHOR UNIFIL
246 LATPRATUGAS TONZIHOR UNIFIL
247 PURNA TUGAS TONZIHOR UNIFIL
6537.BHB
Operasi Bidang Keamanan
248 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I
249 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II
250 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III
251 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV
252 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V
6538.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
253 Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PK TNI
254 Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pnb TNI
255 Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI
256 Penerimaan CPNS UO Mabes TNI
257 Diklat Alih PNS
258 Pendidikan Dasar (Diksar) Integratif Capratar Akademi TNI
259 Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Taruna/Taruni Akademi TNI
260 Kursus Perwira Panitera TNI
261 Pendidikan Pertama Pa PSDP Pnb TNI
262 Pendidikan Lanjutan Pa PSDP PNB TNI
263 Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI
264 Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI
265 Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI
266 Lulusan Sesko TNI
267 Kursus Perwira Penerangan TNI
268 Kursus Tenaga Pendidik TNI
269 Pendidikan Pengembangan Khusus/Spesialisasi Perwira
270 Pendidikan Pengembangan Khusus/Spesialisasi Bintara
271 Pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang TNI
272 Kursus Jabatan Hakim Militer TNI
273 Kursus Jabatan Oditor Militer TNI
274 Kursus Tenaga Inti Pembinaan Mental TNI
275 Pendidikan SAR TNI
276 Pendidikan Susjemen Penanggulangan Bencana TNI
277 Kursus Dasar Perwira Intelijen
278 Kursus Perwira Kontra Intelijen
279 Kursus Perwira Intelijen Strategis
280 Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen
281 Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen
282 Kursus Dasar Bintara Intelijen
283 Kursus Perwira Intelijen Siber
284 Kursus Bintara Intelijen Siber
285 Kursus Perwira Intelijen Medis
286 Kursus Perwira Intelijen Ekonomi
287 Pembekalan Intelijen
288 Kursus Perwira Interogator
289 Kursus Bintara Interogator
290 Seleksi Asisten Atase Pertahanan RI
291 Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI
292 Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI
293 Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI
294 Seleksi Atase Pertahanan RI
Kode No Uraian 1 2 3
295 Seleksi Kursus Perwira Intelijen
296 Seleksi Kursus Bintara Intelijen
297 Penataran/Latihan Gabungan Bangspes
298 Penataran/Latihan PA Bangspes
299 Penataran/Latihan BA Bangspes
300 Penataran/Latihan TA Bangspes
301 Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMAI)
302 Kursus Perwira Intelijen Teknik
303 Kursus Bintara Intelijen Teknik
304 Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI
305 Kursus Perwira Penggalangan
306 Kursus Perwira PCI
307 Kursus Perwira Litpers
308 Kursus Atase Pertahanan RI
309 Penataran Istri Atase Pertahanan RI
310 Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial
311 Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial
312 Pendidikan Sekbang Terpadu TNI
313 Kursus Sandi Atase Pertahanan RI
314 Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI
315 Kursus Asisten Atase Pertahanan RI
316 Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI
317 Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI
318 Kursus Komputer Atase Pertahanan RI
319 Pendidikan Suspa Cyber TNI
320 Seleksi Sus Jab Oditor Militer
321 Seleksi Sus Jab Hakim Militer
322 Pendidikan Susjemen Pengadaan Barang/Jasa TNI
323 Pendidikan Susjemen Auditor Ahli Pertama TNI
324 Pendidikan Susjemen Rengar TNI
325 Kursus Perwira Administrasi Keuangan
326 Pendidikan Sistem Pertahanan Udara Nasional TNI
327 Kursus Perwira Perang Elektronika Pertahanan Udara
328 Kursus Perwira Pertahanan Udara Pasif
329 Pendidikan Pertama ( Dikma ) Pa PK Panselinda Khusus Pria TNI
330 Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Panselinda Khusus Wanita TNI
331 Pendidikan Pertama Pa PSDP Pertanian Pria TNI
332 Pendidikan Pertama Pa PSDP Pertanian Wanita TNI
333 Pendidikan Pertama Siber Pria TNI
334 Pendidikan Pertama Siber Wanita TNI
335 Pendidikan Kursus Dasar Operator Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) TNI
336 Pendidikan Kursus Perwira Sejarah TNI
337 Pendidikan Kursus Perwira Administrasi Pemilah Perkara TNI
6539.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
338 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri
339 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri
340 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I
341 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II
342 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III
343 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV
344 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V
345 Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI
346 Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI
Kode No Uraian 1 2 3
347 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah I)
348 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah II)
349 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah III)
350 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV)
351 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Maluku, Maluku Utara , Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,Papua Tengah)
352 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah I)
353 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)
354 Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel
355 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Papua Selatan)
356 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Papua Pegunungan)
357 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah III)
358 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah IV)
359 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Maluku, Maluku Utara , Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,Papua Tengah)
360 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Papua Selatan)
361 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Papua Pegunungan)
012.22
Markas Besar TNI AD
1466.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
362 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
363 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
364 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
365 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
366 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
367 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)
368 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)
369 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)
370 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)
371 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)
372 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)
373 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)
374 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)
375 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)
376 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)
377 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)
378 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)
379 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)
380 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)
381 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)
382 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
383 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
384 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
385 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
386 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
387 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)
388 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)
389 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)
390 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)
391 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)
392 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)
393 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)
394 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)
395 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)
Kode No Uraian 1 2 3
396 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)
397 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
398 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
399 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
400 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
401 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
402 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
403 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
404 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
405 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
406 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
407 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
408 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
409 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
410 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
411 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
6501.BBA
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
412 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I
413 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II
414 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III
415 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV
416 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V
417 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding
418 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi
419 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK
420 Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)
421 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I
422 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II
423 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III
424 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV
425 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V
426 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
427 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
428 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
429 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I
430 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II
431 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III
432 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV
433 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V
434 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I
435 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II
436 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III
437 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV
Kode No Uraian 1 2 3
438 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V
439 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I
440 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II
441 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III
442 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV
443 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V
444 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I
445 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II
446 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III
447 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV
448 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V
449 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I
450 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II
451 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III
452 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV
453 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V
454 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I
455 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II
456 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III
457 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV
458 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V
459 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I
460 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II
461 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III
462 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV
463 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V
464 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I
465 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II
466 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III
467 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV
468 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V
469 Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)
470 Bantuan Hukum (Non Litigasi ) Rayon I
471 Bantuan Hukum (Non Litigasi ) Rayon II
472 Bantuan Hukum (Non Litigasi ) Rayon III
473 Bantuan Hukum (Non Litigasi ) Rayon IV
474 Bantuan Hukum (Non Litigasi ) Rayon V
6501.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
475 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I
476 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II
477 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III
478 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV
479 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V
480 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I
481 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II
482 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III
483 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV
484 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V
485 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I
Kode No Uraian 1 2 3
486 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II
487 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III
488 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV
489 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V
490 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I
491 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II
492 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III
493 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV
494 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V
495 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I
496 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II
497 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III
498 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV
499 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V
500 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon I
501 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon II
502 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon III
503 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon IV
504 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V
505 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I
506 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon II
507 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon III
508 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon IV
509 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon V
510 Pengawalan Polisi Militer Rayon I
511 Pengawalan Polisi Militer Rayon II
512 Pengawalan Polisi Militer Rayon III
513 Pengawalan Polisi Militer Rayon IV
514 Pengawalan Polisi Militer Rayon V
6501.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
515 Bankum Non Litigasi Penyuluhan Hukum
516 Bankum Non Litigasi Pembekalan Hukum
517 Perjanjian Kerjasama
518 Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-Undangan
6505.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
519 Koptar Pria
520 Koptar Wanita
521 Sersan Taruna Pria
522 Sersan Taruna Wanita
523 Sermadatar Pria
524 Sermadatar Wanita
525 Sermatar Pria
526 Sermatar Wanita
527 Dikmaba Pria Rayon I
528 Dikmaba Pria Rayon II
529 Dikmaba Pria Rayon III
530 Dikmaba Pria Rayon IV
531 Dikmaba Pria Rayon V
532 Dikmaba Wanita
533 Dikmata Rayon I
534 Dikmata Rayon II
535 Dikmata Rayon III
536 Dikmata Rayon IV
Kode No Uraian 1 2 3
537 Dikmata Rayon V
538 Werving Taruna Matra Darat
539 Werving Bintara Umum Matra Darat
540 Werving Tamtama Matra Darat Umum
541 Diktukpa Reg/Sus
542 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon I
543 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon II
544 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon III
545 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon IV
546 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon V
547 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I
548 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II
549 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III
550 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV
551 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V
552 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I
553 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II
554 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III
555 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV
556 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V
557 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I
558 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II
559 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III
560 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV
561 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V
562 Pendidikan Seskoad
563 Diklapa I Cab Satpur/Banpur
564 Diklapa I Cab Banmin
565 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I
566 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II
567 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III
568 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV
569 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V
570 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I
571 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II
572 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III
573 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV
574 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V
575 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
576 Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur
577 Dikbangspespa Cab Banmin
578 Dikcab Perwira Satpur/Banpur
579 Dikcab Perwira Banmin
580 Dikbangspesba Rayon I
581 Dikbangspesba Rayon II
582 Dikbangspesba Rayon III
583 Dikbangspesba Rayon IV
584 Dikbangspesba Rayon V
585 Dikjur Bintara Rayon I
586 Dikjur Bintara Rayon II
587 Dikjur Bintara Rayon III
588 Dikjur Bintara Rayon IV
589 Dikjur Bintara Rayon V
Kode No Uraian 1 2 3
590 Diklatnis PNS
591 Dikbangspesta Rayon I
592 Dikbangspesta Rayon II
593 Dikbangspesta Rayon III
594 Dikbangspesta Rayon IV
595 Dikbangspesta Rayon V
596 Dikjur Tamtama Rayon I
597 Dikjur Tamtama Rayon II
598 Dikjur Tamtama Rayon III
599 Dikjur Tamtama Rayon IV
600 Dikjur Tamtama Rayon V
601 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I
602 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II
603 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III
604 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV
605 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V
606 Pendidikan Keahlian Rayon I
607 Pendidikan Keahlian Rayon II
608 Pendidikan Keahlian Rayon III
609 Pendidikan Keahlian Rayon IV
610 Pendidikan Keahlian Rayon V
611 Pendidikan Komando dan Gultor
612 Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus
613 Dik Iptek S-1
614 Dik Iptek D-3 Rayon I
615 Dik Iptek D-3 Rayon II
616 Dik Iptek D-3 Rayon III
617 Dik Iptek D-3 Rayon IV
618 Dik Iptek D-3 Rayon V
619 Dik Iptek SMK Rayon I
620 Dik Iptek SMK Rayon II
621 Dik Iptek SMK Rayon III
622 Dik Iptek SMK Rayon IV
623 Dik Iptek SMK Rayon V
624 Dik Iptek D4 Matra Darat
625 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I
626 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II
627 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III
628 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV
629 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V
630 Diklapa II Cab Satpur/Banpur
631 Diklapa II Cab Banmin
632 Latsar CPNS
633 Pratar Pria
634 Pratar Wanita
012.23
Markas Besar TNI AL
1506.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
635 Latihan Kematraan Rayon I
636 Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon I
637 Latihan Satuan Rayon I
638 Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri
639 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon I
640 Latihan Perorangan Marinir Rayon I
Kode No Uraian 1 2 3
641 Latihan Satuan Marinir Rayon I
642 Latihan Perorangan Taifib-Denjaka Rayon I
643 Latihan Satuan Taifib-Denjaka Rayon I
644 Latihan Kematraan Rayon II
645 Latihan Kematraan Rayon III
646 Latihan Intelejen TNI AL RAYON I
647 Latihan Kematraan Rayon IV
648 Latihan Kematraan Rayon V
649 Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon II
650 Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon III
651 Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon IV
652 Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon V
653 Latihan Satuan Rayon II
654 Latihan Satuan Rayon III
655 Latihan Satuan Rayon IV
656 Latihan Satuan Rayon V
657 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon II
658 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon III
659 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon IV
660 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon V
661 Latihan Satuan Marinir Rayon II
662 Latihan Satuan Marinir Rayon III
663 Latihan Satuan Marinir Rayon IV
664 Latihan Satuan Marinir Rayon V
665 Latihan Satuan Taifib-Denjaka Rayon V
666 Latihan Perorangan Taifib-Denjaka V
667 Latihan Perorangan Marinir Rayon II
668 Latihan Perorangan Marinir Rayon III
669 Latihan Perorangan Marinir Rayon IV
670 Latihan Perorangan Marinir Rayon V
671 Latihan Intelijen TNI AL Rayon II
672 Latihan Intelijen TNI AL Rayon III
673 Latihan Intelijen TNI AL Rayon IV
674 Latihan Intelijen TNI AL Rayon V
6525.BBA
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
675 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1
676 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2
677 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3
678 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4
679 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5
680 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1
681 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2
682 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3
683 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4
684 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5
685 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1
686 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2
687 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3
688 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4
689 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5
690 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1
691 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2
692 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3
Kode No Uraian 1 2 3
693 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4
694 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5
695 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1
696 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2
697 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3
698 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3
699 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5
700 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1
701 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2
702 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3
703 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4
704 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5
705 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1
706 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2
707 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3
708 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4
709 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5
6525.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
710 Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut
711 Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut
712 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1
713 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2
714 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3
715 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4
716 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5
717 Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding
718 Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi
719 Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK
720 Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer
721 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1
722 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2
723 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3
724 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4
725 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5
726 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
727 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
728 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
729 Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum
730 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1
731 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2
732 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3
733 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4
734 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5
735 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1
736 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2
737 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3
738 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4
739 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5
740 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1
741 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2
742 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3
743 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4
744 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5
Kode No Uraian 1 2 3
745 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1
746 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2
747 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3
748 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4
749 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5
750 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1
751 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2
752 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3
753 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4
754 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5
755 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1
756 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2
757 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3
758 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4
759 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5
760 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1
761 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2
762 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3
763 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4
764 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5
765 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1
766 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2
767 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3
768 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4
769 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5
770 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1
771 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2
772 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3
773 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4
774 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5
775 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat
776 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat
6557.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
777 Werving Calon Bintara Matra Laut
778 Werving Calon Tamtama Matra Laut
779 Peserta Diklapa
780 Peserta Diktukpa Reguler dan Singkat
781 Peserta Diktukba Reguler dan Singkat
782 Peserta Kursus Manajemen Strategik
783 Peserta Seskoal
784 Seleksi Dik D-3 STTAL dan Kesehatan
785 Seleksi Dik S-1 STTAL
786 Seleksi Dik S-2 STTAL
787 Peserta Dikspespa
788 Peserta Dikspesba
789 Peserta Dik Brevet
790 Peserta Penerbang TNI AL
791 DIKMA KOPTAR PRIA
792 Dik D-3 Kodiklatal
793 DIKMA SERTAR PRIA
794 Pendidikan Dasar Lanjutan Vokasi (Pria)
795 Pendidikan Dasar Lanjutan Vokasi (Wanita)
796 DIKMA SERMATAR Pria
Kode No Uraian 1 2 3
797 DIKMA SERMATAR Wanita
798 Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut
799 Dikma Bintara Pria Matra Laut
800 Diksargolan Bintara Matra Laut
801 Dikma Tamtama Matra Laut
802 Diksargolan Tamtama Matra Laut
803 Dik Seskoal
804 Diklapa Matra Laut
805 Diktukpa Matra Laut
806 Diktukba Matra Laut
807 Dikbangsus Perwira Matra Laut
808 Dikbangsus Bintara Matra Laut
809 Dikbangsus Tamtama Matra Laut
810 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut
811 Diksus Penerbang Matra Laut
812 Diksus Brevet Matra Laut
813 Dik STTAL D-3
814 Dik STTAL S-1
815 Dik S-2 STTAL
816 Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban
817 Diksargolan Bintara Matra Laut di Tanjung Uban
818 Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban
819 Diksargolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban
820 Dikma Bintara Matra Laut di Makassar
821 Diksargolan Bintara Matra Laut di Makassar
822 Dikma Tamtama Matra Laut di Makassar
823 Diksargolan Tamtama Matra Laut di Makassar
824 Dikma Bintara Matra Laut di Sorong
825 Diksargolan Bintara Matra Laut di Sorong
826 Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong
827 Diksargolan Tamtama Matra Laut di Sorong
828 Peserta Dikspesta
829 Dikma Bintara Matra Laut Di Manado
830 Diksargolan Bintara Matra Laut di Manado
831 Dikma Tamtama Matra Laut di Manado
832 Diksargolan Tamtama Matra Laut di Manado
833 Peserta Lemhanas
834 Peserta Sesko TNI (TNI AL)
835 Peserta Sus PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut)
836 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
837 DIKMA PRATAR PRIA
012.24
Markas Besar TNI AU
1536.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
838 Peserta Latihan Kematraan Rayon I
839 Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri
840 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri
841 Peserta Latihan Kematraan Rayon 2
842 Peserta Latihan Kematraan Rayon 3
843 Peserta Latihan Kematraan Rayon 4
844 Peserta Latihan Kematraan Rayon 5
1537.DCG
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
845 Werving Bintara Matra Udara
846 Werving Tamtama Matra Udara
Kode No Uraian 1 2 3
847 Peserta Seskoau dan Sessau Matra Udara
848 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara
849 Peserta Setukpa Matra Udara
850 Peserta Setukba Matra Udara
851 Sertar Pria
852 Sertar Wanita
853 Pendidikan Sermatar Pria
854 Pendidikan Sermatar Wanita
855 Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara
856 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara
857 Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara
858 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD
859 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD
860 Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara
861 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara
862 Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara
863 Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara Lanjutan
864 Pendidikan SIP/SIN Matra Udara
865 Pendidikan Seskoau
866 Pendidikan Sessau
867 Pendidikan Sekkau
868 Pendidikan Suspajemen
869 Pendidikan Setukpa
870 Pendidikan Setukba
871 Dikbangspes Perwira Matra Udara
872 Dikbangspes Bintara Matra Udara
873 Dikbangspes Tamtama Matra Udara
874 Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara
875 Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara
876 Koptar Pria
877 Koptar Wanita
878 Prajurit Taruna Pria
879 Prajurit Taruna Wanita
6544.BCA
Perkara Hukum Perseorangan
880 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1
881 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2
882 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3
883 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4
884 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5
885 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1
886 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2
887 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3
888 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4
889 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5
890 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1
891 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2
892 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3
893 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4
894 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5
895 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1
896 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2
897 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3
898 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4
Kode No Uraian 1 2 3
899 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5
900 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 1
901 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 2
902 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 3
903 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 4
904 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 5
905 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Banding
906 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Kasasi
907 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. PK
908 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1
909 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2
910 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3
911 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4
912 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5
913 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
914 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
915 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
916 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 1
917 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 2
918 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 3
919 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 4
920 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 5
921 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 1
922 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 2
923 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 3
924 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 4
925 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 5
926 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1
927 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2
928 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3
929 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4
930 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5
931 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1
932 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2
933 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3
934 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4
935 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5
936 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1
937 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2
938 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3
939 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4
940 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5
941 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1
942 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2
943 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3
944 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4
Kode No Uraian 1 2 3
945 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5
946 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1
947 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2
948 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3
949 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4
950 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5
951 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1
952 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2
953 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3
954 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4
955 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5
956 Pendapat dan Saran Hukum (PSH)
957 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1
958 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2
959 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3
960 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4
961 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5
962 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1
963 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2
964 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3
965 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4
966 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5
967 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1
968 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2
969 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3
970 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4
971 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5
972 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1
973 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2
974 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3
975 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4
976 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5
6547.BHA
Operasi Bidang Pertahanan
977 Pembinaan Fungsi Intelijen TNI AU
978 Operasi Militer Selain Perang
10. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Keuangan (015)
Kode No Uraian 1 2 3
015.01
Sekretariat Jenderal
4751.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
1 Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan
2 Rekomendasi/Kajian Perpajakan
3 Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
4751.BCE
Penanganan Perkara
4 Administrasi Persidangan
4751.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
5 Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri
4752.FAM
Hasil Kelolaan Dana
6 Seleksi Beasiswa
7 Penilaian Program dan Penerima Beasiswa
8 Persiapan Keberangkatan (PK) Penerima Beasiswa
9 Seleksi Riset
10 Penilaian Program dan Penerima Riset
4755.BMB
Komunikasi Publik
11 Layanan Kepustakaan
12 Pengembangan Contact Center Kemenkeu 134
13 Publikasi Media Cetak
14 Publikasi Media Elektronik
15 Publikasi Media Website
4757.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
16 Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS
4757.ABL
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
17 Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I
4757.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
18 Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Organisasi
19 Asistensi Pembangunan, Penilaian, dan Monev Keberlanjutan ZI/WBK/WBBM kepada Satker Lingkup Kemenkeu
4757.EBC
Layanan Manajemen SDM Internal
20 Pengelolaan Jafung
015.02
Inspektorat Jenderal
4738.EBA
Layanan Manajemen SDM Internal
21 Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
4740.ABL
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
22 Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I
4741.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal
23 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal
24 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara
25 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara
26 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
27 Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L
28 Rekomendasi Hasil Penindakan
29 Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN
30 Rekomendasi Kepatuhan Internal
6885.AAH
Peraturan lainnya
31 Harmonisasi Peraturan/Kebijakan
015.03
Ditjen Anggaran
4690.BMB
Komunikasi Publik
Kode No Uraian 1 2 3
32 Publikasi Media Elektronik
4766.FAD
Perencanaan dan Penganggaran
33 Nota Keuangan APBN/P
4776.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
34 Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat
35 Laporan Semester I dan Prognosis Semester II
4777.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
36 Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
4778.FAD
Perencanaan dan Penganggaran
37 Pagu Indikatif
38 Pagu Anggaran
39 Pagu Alokasi
40 DIPA
4785.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
41 Joint Program Penerimaan (PU)
4785.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
42 Rekomendasi Pengawasan PNBP (PU)
4786.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
43 Kajian PNBP
4786.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
44 Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNBP
015.04
Ditjen Pajak
4708.EBA
Data dan Informasi Publik
45 Rekomendasi Pengelolaan Organisasi
4709.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal
46 Rekomendasi Kepatuhan Internal
4710.CCL
OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
47 Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan
4791.BMA
Data dan Informasi Publik
48 Data dan Informasi Perpajakan
49 Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan
4792.AEA
Koordinasi
50 Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
51 Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
52 Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional
4792.AEC
Kerja sama
53 Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya
4792.AEG
Konferensi dan Event
54 Kemitraan Perpajakan Internasional
4792.BMA
Data dan Informasi Publik
55 Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP
4792.BMB
Komunikasi Publik
56 Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan
57 Layanan dan Konsultasi Perpajakan
58 Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan
59 Layanan Kepustakaan
60 Pembinaan/Edukasi Publik
4794.BIG
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
61 Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak
62 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan
63 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)
4794.FAJ
Benda Meterai dan Cukai
Kode No Uraian 1 2 3
64 Benda Meterai
4795.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
65 Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum
66 Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan
67 Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
68 Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional
69 Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan
70 Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional
71 Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus
72 Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan
73 Kajian di Bidang Keberatan dan Banding
74 Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan
6209.BCE
Penanganan Perkara
75 Dokumen Penyelesaian Banding DJP
76 SK Keberatan/Non Keberatan
77 Dokumen Peninjauan Kembali DJP
015.05
Ditjen Bea Dan Cukai
4696.BMB
Komunikasi Publik
78 Layanan Kepustakaan
79 Contact Center
80 Pameran/Eksibisi
81 Publikasi Media Cetak
82 Publikasi Media Elektronik
83 Implementasi PUG
4697.ABL
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
84 Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
4697.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
85 Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan
86 Penilaian Unit ZI WBBM
87 Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan
88 Rekomendasi Pengelolaan Organisasi
4699.CCL
OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
89 Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
4768.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
90 Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)
4768.AEB
Forum
91 Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)
4768.AEC
Kerja sama
92 Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai
93 Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas
4769.EBC
Layanan Manajemen SDM Internal
94 Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
4770.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
95 Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan
4787.BIG
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
96 Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
97 Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang
4787.EBC
Layanan Manajemen SDM Internal
98 Asistensi Di Bidang Cukai
99 Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan
100 Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan
101 Asistensi Di Bidang Pengelolaan Penerimaan
Kode No Uraian 1 2 3
102 Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum
103 Asistensi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai
104 Asistensi di bidang audit kepabeanan dan cukai
4787.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
105 Sertifikasi AEO/MITA
106 Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)
4787.QAE
Pelayanan Publik kepada UMKM
107 Promosi Ekspor UMKM (PN)
4788.BCE
Penanganan Perkara
108 Putusan Penanganan Perkara
109 Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai
4789.BHB
Operasi Bidang Keamanan
110 Pemberantasan Narkotika
111 Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)
112 Patroli Laut
113 Pengoperasian Kapal Patroli
4789.BIG
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
114 Laporan Hasil Audit (LHA)
115 Analysis Targetting
116 Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan
4789.QHB
Operasi Bidang Keamanan
117 Joint Task Force On Illegal Goods (PN)
015.06
Ditjen Perimbangan Keuangan
4729.BMB
Komunikasi Publik
118 Layanan Kepustakaan
119 Publikasi Media Cetak
120 Publikasi Media Elektronik
4730.ABL
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
121 Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I
4772.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
122 Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN
123 Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah
124 Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)
125 ALCO Regional (PU)
126 Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)
4779.FAC
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
127 Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa
4779.UBB
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
128 Bimtek BUMDes (PN)
4780.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
129 Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
130 Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)
131 Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)
4781.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
132 Laporan Keuangan TKD dan Hibah
6609.AAH
Peraturan lainnya
133 Harmonisasi Peraturan/Kebijakan
7789.BMA
Data dan Informasi Publik
134 Data Non Keuangan Daerah
015.07
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko
4807.BMA
Data dan Informasi Publik
135 Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat
Kode No Uraian 1 2 3
4807.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
136 Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor
4808.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
137 Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang
138 Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko
4808.FAL
Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
139 Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur
140 Register Pinjaman dan Hibah
141 Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan
142 Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02
143 Penerbitan SBSN
144 Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN
145 Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor
146 Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN
147 Perjanjian Pinjaman dan Hibah
148 Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah
149 Penguatan Hubungan Kelembagaan
150 Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara
151 Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor
152 Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN
153 Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN
4808.PBA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
154 Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)
4809.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
155 Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara
156 Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara
157 Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan
158 Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara
159 Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi
4810.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
160 Laporan Statistik Utang, Hibah, dan Pembiayaan Lainnya
6217.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
161 Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS)
6389.FAM
Hasil Kelolaan Dana
162 Hasil Kelolaan Dana Investasi
163 Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/Pinjaman
015.08
Ditjen Perbendaharaan
4718.BMB
Sistem Informasi Pemerintahan
164 Implementasi PUG
4725.FAB
Sistem Informasi Pemerintahan
165 Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)
6212.FAC
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
166 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU
167 Penajaman Metode Analytical BLU
6212.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
168 Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)
169 Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN
6212.FAL
Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
Kode No Uraian 1 2 3
170 Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas
171 Konsultasi Pencairan Dana
6213.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
172 Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah
6213.FAC
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
173 Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan
6213.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
174 Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
175 Rekomendasi atas Peningatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah
176 Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan
177 ALCo Regional
6213.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
178 Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
6214.FAL
Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
179 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
6215.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
180 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
6216.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
181 Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank INDONESIA
182 Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan
183 Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
184 Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan
015.09
Ditjen Kekayaan Negara
4702.BMB
Komunikasi Publik
185 Contact Center
4798.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
186 Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan
4798.FAC
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
187 Pengelolaan Jafung
4798.FAD
Perencanaan dan Penganggaran
188 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga
4798.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
189 Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang
190 Peta Tematik BMN (PU)
4799.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
191 Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN
4800.FAH
Pengelolaan Keuangan Negara
192 Laporan Barang Milik Negara
4801.ACD
Perizinan Lembaga
193 Perizinan Balai Lelang
015.11
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
4681.BMB
Komunikasi Publik
194 Jurnal BPPK
195 Pameran/Eksibisi
4682.BMB
Komunikasi Publik
196 Jurnal Keuangan Negara
4683.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
197 Kajian Akademis BPPK
4683.CAA
Sarana Bidang Pendidikan
198 Program dan Materi Pembelajaran
4683.DCF
Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan
Kode No Uraian 1 2 3
199 Sertifikasi Kompetensi
200 Alat Uji
201 Manajemen Pengetahuan
202 Regional Training Center
4683.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
203 Learning Organization
204 Rekomendasi Perencanaan Pelatihan
205 AKP Kewilayahan
4684.DBA
Pendidikan Tinggi
206 Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan
207 Program Pengabdian Masyarakat
7062.DBA
Pendidikan Tinggi
208 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama
015.12
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal
7792.AEG
Konferensi dan Event
209 International Tax Forum
015.13
Lembaga National Single Window
4746.BMB
Komunikasi Publik
210 Contact Center
4747.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal
211 Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan
4749.CCL
OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
212 Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW
213 Lisensi Sistem INSW
6611.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
214 Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW
6611.AED
Perjanjian
215 Perjanjian kerjasama di bidang Single Window
6611.PBA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
216 Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor dan Logistik (PN)
015.14
Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Sektor Keuangan
7794.ABA
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
217 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral
015.15
Badan Teknologi, Informasi, Dan Intelijen Keuangan
7778.ABL
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
218 Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu
11. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)
Kode No Uraian 1 2 3
018.01
Sekretariat Jenderal
1753.ADC
Sertifikasi Produk
1 Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pertanian
2 Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian
018.02
Inspektorat Jenderal
4578.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal
3 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat I
4 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat I
5 Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat I
6 Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat I
7 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat II
8 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat II
9 Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat II
10 Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat II
11 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III
12 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat III
13 Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat III
14 Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III
15 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat IV
16 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat IV
17 Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat IV
18 Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat IV
19 Laporan Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
018.06
Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
1783.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
20 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan
1783.QJA
Penyidikan dan Pengujian Produk
21 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan
1784.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
22 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan
1784.QJA
Penyidikan dan Pengujian Produk
23 Hasil Uji Mutu Obat Hewan
1785.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
24 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak
1786.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
25 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner
1786.QJA
Penyidikan dan Pengujian Produk
26 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan
5891.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
27 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
12. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perindustrian (019)
Kode No Uraian 1 2 3
019.04 Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
6062.PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM 1 Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan 2 Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam,Mesin,Alat Transportasi, dan Elektronika 3 Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Nasional
6062.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 4 Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur 5 Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas 6 Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya 7 Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control 8 Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing 9 Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas 10 Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing 11 Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN 12 Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika 13 Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029 14 Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Hilirisasi Sumber Daya Alam 15 Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan 16 Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri
6063.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 17 Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan INDONESIA Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture) 18 Industri Kreatif dan Digital yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional 19 Fasilitasi Industri Pengolahan Sisa Hasil Produksi Industri Smelter Logam Bukan Besi dan Turunannya
6068.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 20 Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
6070.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 21 Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan 22 Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan 23 Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan
6966.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 24 Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem
019.05 Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka
6071.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 25 IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan 26 IKM PFBB yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital
Kode No Uraian 1 2 3 27 IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar 28 IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan 29 Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan 30 IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital 31 IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan 32 IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan 33 IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital 34 IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan 35 Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6071.QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi 36 Pembiayaan Lembaga Pengelola Program
019.07 Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri
6077.AEC Kerja sama 37 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri 38 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian 39 Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi
40 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi 41 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi 42 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
43 Jasa Pelayanan Konsultansi 44 Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri 45 Jasa Pelayanan Verifikasi 46 Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal 47 Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik
6077.BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 48 Pemanfaatan Teknologi Industri
6077.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 49 Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0
6078.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 50 Perumusan Rancangan Standar Industri Hijau
6078.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 51 Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi
6079.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 52 Rancangan SNI, ST dan/atau PTC
6079.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 53 Hasil Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian
13. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)
Kode No Uraian 1 2 3
020.04
Ditjen Minyak Dan Gas Bumi
6348.ABI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
1 Penilaian dan Penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
2 Formulasi Harga Minyak Mentah
3 Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau reviu Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri
4 Penerimaan Negara dan PNBP Migas
5 Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi
6 Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi INDONESIA
7 Kebijakan terkait Harga Bahan Bakar Migas
8 Rekomendasi Kebijakan terkait Subsidi Bahan Bakar Migas
9 Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi
10 Pengawasan Investasi Migas
6348.PBI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
11 Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran
6348.QIH
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
12 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi
020.05
Ditjen Ketenagalistrikan
6350.ABI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
13 Harga Tenaga Listrik
6350.ACD
Perizinan Lembaga
14 Perizinan di Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika
6350.ADE
Akreditasi Lembaga
15 Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
6350.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
16 Layanan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
6350.PBI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
17 Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik
18 Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik
19 Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk
20 Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi
21 Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat
22 Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterairget NZE
6350.PEC
Kerja sama
23 Monitoring dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan
6350.QEG
Bantuan Peralatan / Sarana
24 Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T
6350.QIH
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
25 Pengawasan dan Pengendalian Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik
26 Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari
020.07
Dewan Energi Nasional
6382.ABI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
27 Rumusan rekomendasi penyiapan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor
Kode No Uraian 1 2 3
28 Rumusan Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Energi INDONESIA
6382.BMA
Data dan Informasi Publik
29 Rumusan neraca energi nasional
30 Layanan kerja sama luar negeri
020.12
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Esdm
1915.CAN
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
31 Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi PPSDM Geominerba
6344.AEH
Promosi
32 Pengelolaan Pameran dan Promosi Pendidikan Sektor Geominerba
6344.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
33 Pelaksanaan IPTEK Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pendidikan Tridharma Sektor Migas
34 Akreditasi Lembaga PEM Akamigas
35 Aktualisasi Dosen PEM Akamigas
36 Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Pendidikan Sektor Geominerba
37 Aktualisasi Dosen PEP Bandung
38 Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung
6344.BMA
Data dan Informasi Publik
39 Publikasi Jurnal dan Buletin Pendidikan Subsektor Migas
6344.SAG
Pendidikan Vokasi Bidang Industri
40 Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS
41 Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEP Bandung
6345.AEC
Kerja sama
42 Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor MIGAS
43 Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor Geominerba
44 Kerjasama PPSDM KEBTKE
45 Kerja sama BDTBT
6345.AEH
Promosi
46 Promosi, Layanan Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Bidang KEBTKE
6345.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
47 NSPK Pengembangan SDM Subsektor MIGAS
48 NSPK Pengembangan SDM Subsektor Geominerba
49 NSPK Pengembangan Subsektor KEBTKE
50 NSPK Pengembangan Sumber Daya Manusia Subsektor Tambang Bawah Tanah
6345.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
51 Evaluasi Pelatihan Pengembangan SDM Subsektor MIGAS
52 Pengelolaan Sertifikasi dan Akreditasi Sub Sektor Migas
6345.SCB
Pelatihan Bidang Infrastruktur
53 Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE
6345.SCH
Pelatihan Bidang Industri
54 Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi
55 Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara
56 Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah
6452.BMA
Data dan Informasi Publik
57 Pengelolaan Data dan Informasi Publik PEP Bandung
6452.CAN
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
58 Pengelolaan Sistem Informasi PEM Akamigas
020.13
Badan Geologi
6346.ABS
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim
Kode No Uraian 1 2 3
59 Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi
60 Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan
6346.BMA
Data dan Informasi Publik
61 Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Kebencanaan Geologi
6346.BMB
Komunikasi Publik
62 Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gunung Api
63 Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
64 Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
65 Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi Terpadu
6346.PBS
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim
66 Rekomendasi Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Pernataan Ruang dan Infrastruktur
67 Rekomendasi Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rawan Bencana
6346.QMA
Data dan Informasi Publik
68 Peta Zona Kerentanan Likuifaksi
69 Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya
6346.RCM
OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana
70 Optimalisasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi
6347.ABI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
71 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
72 Usulan Wilayah Pertambangan Batubara
73 Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
6347.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
74 Layanan BLU Geologi Kelautan
6347.BMA
Data dan Informasi Publik
75 Layanan Data Konservasi Koleksi Geologi
76 Pengelolaan Pelayanan Publik Museum Geologi
6347.PBI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
77 Rekomendasi Penyelidikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi
78 Rekomendasi Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah
79 Rekomendasi Konservasi Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya
80 Rekomendasi Keprospekan Migas
81 Rekomendasi Warisan Geologi yang Ditetapkan
6347.QMA
Data dan Informasi Publik
82 Pusat Informasi Geologi
83 Pemetaan Sistematik Geologi Skala 1:50.000
84 Pemetaan Tematik Patahan Aktif
020.14
Bph Migas
6351.AAH
Peraturan lainnya
85 SK Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
86 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
6351.ABI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
87 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
6351.BAC
Pelayanan Publik kepada badan usaha
88 Pelayanan Kepada Badan Usaha Melalui Diklat Operasi SPBU
89 Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkut dan Badan Usaha Niaga
Kode No Uraian 1 2 3
6351.BMA
Data dan Informasi Publik
90 Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
91 Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
6351.QAC
Pelayanan Publik kepada badan usaha
92 Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga
6351.QIC
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
93 Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga
020.15
Ditjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
6352.ABI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
94 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biomassa dan Biogas
95 Rekomendasi Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi
6352.AEC
Kerja sama
96 Kerja Sama Bidang Bioenergi
6352.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
97 Rancangan Standar dan Panduan Bidang Bioenergi
98 Rancangan Standar dan Panduan Bidang Konservasi Energi
6352.BDH
Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
99 Investasi Bidang Bioenergi
100 Investasi Bidang Panas Bumi
6352.BDI
Fasilitasi dan Pembinaan Industri
101 Pembinaan Pengusahaan Bioenergi, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dan Rekomendasi Ekspor Impor Bahan Bakar Nabati
102 Investasi di Bidang Konservasi Energi
6352.BIC
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
103 Manajemen Energi Lembaga
6352.BIH
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
104 Monitoring dan Evaluasi K3 dan Lingkungan Bioenergi
6352.PBI
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
105 Volume Biofuel untuk Domestik
106 Penurunan Intensitas Energi Final
107 Penawaran Wilayah Panas Bumi
108 Penetapan Wilayah Panas Bumi
6352.PDA
Standarisasi Produk
109 Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi
6353.FAD
Perencanaan dan Penganggaran
110 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur EBTKE
6353.FAE
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
111 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
6353.FAG
Pengawasan Pembangunan
112 Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
14. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022)
Kode No Uraian 1 2 3
022.01
Sekretariat Jenderal
1940.ABM
Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
1 Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Sektor Transportasi
1941.AEB
Forum
2 Forum Komunikasi Sektor Transportasi
5877.AEE
Kemitraan
3 Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi
022.02
Inspektorat Jenderal
4669.AEC
Kerja sama
4 Kerjasama Bidang Pengawasan
022.03
Ditjen Perhubungan Darat
4637.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
5 Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banyumas
4637.QAH
Pelayanan Publik Lainnya
6 Layanan Angkutan Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Prioritas Nasional)
7 Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional)
8 Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)
9 Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Balikpapan (Prioritas Nasional)
10 Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional)
4638.CDP
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat
11 Terminal Penumpang Tipe-A dikelola
12 Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola
4639.CCC
OM Sarana Bidang Konektivitas Darat
13 Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor
4639.CDP
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat
14 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola
4639.PEH
Promosi
15 Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)
022.04
Ditjen Perhubungan Laut
4658.CBR
Dukungan Teknis
16 Perencanaan Teknis
4658.CCE
OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
17 OM Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
18 OM Telekomunikasi Pelayaran
19 OM Kapal Negara
20 OM Pengamatan Laut
4658.CDD
OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut
21 OM Fasilitas Pendukung
22 OM Bangunan Operasional
4659.QAH
Pelayanan Publik Lainnya
23 Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan
24 Layanan Konektivitas Angkutan Barang
25 Layanan Konektivitas Angkutan Ternak
26 Layanan Konektivitas Angkutan Rede
27 Layanan Konektivitas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
4660.CBR
Dukungan Teknis
Kode No Uraian 1 2 3
28 Perencanaan Teknis
4660.CCE
OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
29 OM Peralatan Pendukung Operasional
4660.CDD
OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut
30 Laporan Dokumen Lingkungan
4661.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
31 Studi
32 Kebijakan
4661.CDS
OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
33 OM Software
34 OM Hardware
022.05
Ditjen Perhubungan Udara
1960.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
35 Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Angkutan Udara
1960.BIF
Pengawasan dan Pengendalian Layanan
36 Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara
37 Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara
4614.AEC
Kerja sama
38 Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional
4645.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
39 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara
4645.BIF
Pengawasan dan Pengendalian Layanan
40 Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara
4645.RBE
Prasarana Bidang Konektivitas Udara
41 Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang
4646.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
42 Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan
43 Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
44 Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan
4646.BIF
Pengawasan dan Pengendalian Layanan
45 Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan
46 Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan
4646.CBE
Prasarana Bidang Konektivitas Udara
47 Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan
4646.CCD
OM Sarana Bidang Konektivitas Udara
48 Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan
4646.CCL
Prasarana Bidang Konektivitas Udara
49 Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
4647.CBE
Prasarana Bidang Konektivitas Udara
50 Dokumen Pendukung Bandar Udara
4647.CDE
OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara
51 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
52 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan
53 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)
022.08
Ditjen Perkeretaapian
4641.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
54 Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api
Kode No Uraian 1 2 3
4641.QAH
Pelayanan Publik Lainnya
55 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang
56 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput
57 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam
58 Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan
59 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare
60 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri
61 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5
4642.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
62 Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian
4642.CCK
OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
63 Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
64 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
4642.CDA
OM Prasarana Bidang Perkeretaapian
65 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)
66 Perawatan Prasarana Perkeretaapian
67 Operasi Prasarana Perkeretaapian
4643.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
68 Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian
4643.CCK
OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
69 Operasi Sarana Perkeretaapian
70 Perawatan Sarana Perkeretaapian
71 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
4643.RBA
Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
72 Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)
022.11
Badan Kebijakan Transportasi
6891.ABF
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
73 Rumusan NSPK Transportasi
74 Kebijakan Pembangunan Transportasi
022.12
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1975.AEC
Kerja sama
75 Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat
76 Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut
77 Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara
1975.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
78 SKKNI Transportasi Udara
79 Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Darat
80 Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Udara
81 Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara
1975.BMA
Data dan Informasi Publik
82 Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Darat
83 Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Laut
84 Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Udara
1975.DAB
Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
85 Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut
1975.DCB
Pelatihan Bidang Infrastruktur
86 Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten
87 Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten
Kode No Uraian 1 2 3
88 Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten
89 Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten
90 Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten
91 Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Darat
92 Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Laut
93 Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Udara
1979.AEC
Kerja sama
94 Kerja sama (SBK)
3996.AEC
Kerja sama
95 Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat
96 Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut
97 Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara
3996.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
98 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat
99 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut
100 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara
3996.BMA
Data dan Informasi Publik
101 Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Darat
102 Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Laut
103 Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara
104 Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat
105 Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut
106 Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara
3996.DAB
Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
107 Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat
3996.DCB
Pelatihan Bidang Infrastruktur
108 Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat
109 Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut
110 Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut
111 Diklat Peningkatan Kompetensi Penyegaran Transportasi Laut
112 Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara
113 Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat
114 Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut
115 Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara
3996.SAB
Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
116 Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)
3996.SCB
Pelatihan Bidang Infrastruktur
117 Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)
118 Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)
119 Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)
15. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)
Kode No Uraian 1 2 3
024.02
Inspektorat Jenderal
2052.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal
1 Pelaksanaan Pengawasan Program Transformasi Sistem Kesehatan/ Program Strategis Kementerian Kesehatan
2 Layanan Audit Kinerja Dalam Kota Lingkup Mitra Strategis Inspektorat
3 Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi Lingkup Mitra Strategis Inspektorat
4 Layanan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji
5 Layanan Penilaian Good Public Governance
6 Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
2056.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal
7 Hasil Pengawasan Internal
8 Pembinaan/Penilaian Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Lingkup Kementerian Kesehatan
024.03
Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas
4812.FAB
Sistem Informasi Pemerintahan
9 Modular Aplikasi Kesprimkom
7954.QAH
Pelayanan Publik Lainnya
10 Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS)
024.04
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
7957.PDE
Akreditasi Lembaga
11 Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna
7958.DCM
Pelatihan Bidang Kesehatan
12 Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)
7958.SCM
Pelatihan Bidang Kesehatan
13 Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)
14 Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)
15 Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR
16 Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)
024.05
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
7956.PFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
17 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori I
18 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori II
7960.QAH
Pelayanan Publik Lainnya
19 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)
20 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara
21 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN
22 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jakarta, Papua
23 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional
24 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh wilayah Jakarta Papua
25 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD
26 Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis
27 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare
28 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria
Kode No Uraian 1 2 3
29 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD
30 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria
31 Layanan survei faktor risiko penyakit diare
32 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS
33 Layanan survei faktor risiko penyakit TB
34 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat wilayah Jakarta Papua
35 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan
36 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria
37 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria skala besar
38 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota
39 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Jakarta, Papua
40 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota
41 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala kecil
42 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala besar
43 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota
44 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala kecil
45 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala besar
46 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
47 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
48 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
49 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
50 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
51 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
52 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Jawa, Bali, Nusa Tenggara
53 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
7961.PFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
54 NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori I (HS-29)
55 NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori II (HS-29)
56 NSPK Kesehatan Lingkungan Kategori I (HS-29)
024.07
Ditjen Farmasi Dan Alat Kesehatan
4814.CBT
Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
57 Pemeliharaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
7962.ACD
Perizinan Lembaga
58 Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
7962.FAB
Sistem Informasi Pemerintahan
59 Sistem Informasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
7965.ADF
Sertifikasi Lembaga
60 Sertifikasi dan Penilaian Kepatuhan Penerapan CDAKB
7965.BIC
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
61 Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Produk Alat Kesehatan dan PKRT
16. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)
Kode No Uraian 1 2 3
025.05 Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen
2136.QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah 1 Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP 2 Siswa SMPTK Penerima PIP 3 Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS 4 Siswa SMPTK Penerima BOS 5 Siswa SDTK Penerima BOS
2137.PEG Konferensi dan Event 6 Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparawi)
2137.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7 Lembaga Keagamaan Kristen dan Lembaga Budaya Keagamaan Kristen Yang Dibina dan Difasilitasi 8 Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan
2137.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 9 Penyuluh Agama Kristen Non ASN Penerima Tunjangan
4434.PDG Standarisasi Profesi dan SDM 10 Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi
4434.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 11 Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya
4434.QEI Bantuan Lembaga 12 Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan
4434.QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
13 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi
4434.SCI Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan 14 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya
5101.BGC Pelatihan Bidang Pendidikan 15 PTKKN yang Meningkat Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNBP
5101.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan 16 Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi
5101.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi 17 Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah
025.06 Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik
2131.PDG Standardisasi Profesi dan SDM 18 Dosen yang tersertifikasi
025.09 Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
2149.UAH Pengelolaan Keuangan Negara 19 Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel
025.11 Badan Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan
7894.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 20 Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan
7898.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 21 Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan
7898.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 22 Tenaga Teknis Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Platform Pembelajaran Digital
17. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Ketenagakerjaan (026)
Kode No Uraian 1 2 3
026.13
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
4053.PDF
Sertifikasi Lembaga
1 Pembinaan LSP
4053.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
2 SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih
3 Lulusan pelatihan vokasi yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja
4053.PFA
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
4 Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja
4055.SCI
Pelatihan Bidang Pendidikan
5 Instruktur Yang Berkompetensi Tinggi
6 Tenaga Pelatihan Berkompetensi Tinggi
7 Instruktur Berkinerja Tinggi
18. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan
(032)
Kode No Uraian 1 2 3
032.01 Sekretariat Jenderal
6453.BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 1 UMKM yang Dilayani Permodalan BLU
6453.BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan 2 Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha
6453.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 3 Laporan Pengelolaan Keuangan 4 Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha
032.03 Ditjen Perikanan Tangkap
2337.BKB Pemantauan produk 5 Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya
2339.PCA Perizinan Produk 6 Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan
2341.QKB Pemantauan produk 7 Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi
032.04 Ditjen Perikanan Budidaya
7021.QED Bantuan Tanaman 8 Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat
7022.QEL Bantuan Hewan 9 Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat 10 Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat 11 Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat 12 Benih Ikan Udang yang disalurkan ke masyarakat
7022.QJC
Penyidikan dan Pengujian Penyakit 13 Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji
7023.QEL Bantuan Hewan 14 Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat 15 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat
7023.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit 16 Sampel Survaillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji
7024.QEL Bantuan Hewan 17 Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat 18 Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
7024.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit 19 Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji
032.05 Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
2351.AEA Koordinasi 20 Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan
2351.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 21 NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran
2351.BCE Penanganan Perkara 22 Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani 23 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana
2352.ACA Perizinan Produk 24 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan
2352.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 25 NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 26 NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
2352.BHD
Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 27 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Kode No Uraian 1 2 3 28 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
2352.BII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 29 Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan
2352.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 30 Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan 31 Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan
2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 32 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya 33 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
2352.RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 34 Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
2353.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 35 Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan 36 Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan
2353.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 37 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
032.06 Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
2357.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 38 Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri
2357.PEE Kemitraan 39 Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri 40 Kerjasama pemasaran rumput laut
2357.PEH Promosi
41 Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan) 42 Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional 43 Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri
2358.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 44 Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah
5279.ADA Standarisasi Produk 45 Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya
5279.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 46 Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
7025.BMA Data dan Informasi Publik 47 Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP
7025.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 48 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)
7026.PEH Promosi 49 Promosi Usaha dan Investasi KP
7026.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 50 Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha
7026.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 51 Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina
032.12 Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
2375.ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 52 Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2375.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 53 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2376.SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan 54 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten
19. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)
Kode No Uraian 1 2 3
035.01 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2490.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1 Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi 2 Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah 3 Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
2491.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 4 Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital
2521.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 5 Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan
4543.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 6 Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion
4545.PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM 7 Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4550.PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM 8 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja
20. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036)
Kode No Uraian 1 2 3
036.01 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
6336.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 1 Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas
6336.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 2 Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan 3 Telaahan Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
6338.ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim 4 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana 5 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Bencana 6 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 7 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Konflik Sosial
6338.AEA Koordinasi 8 Koordinasi Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)
6339.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan 9 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 10 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 11 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan, Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan
6339.PEA
Koordinasi 12 Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 13 Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis
6340.ABN
Kebijakan Bidang Sosial 14 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 15 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 16 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas 17 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan
6340.AEA Koordinasi 18 Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI 2025 - 2029 19 Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi
6341.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 20 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 21 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Budi Pekerti 22 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bina Keagamaan 23 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa
6341.AEA Koordinasi 24 Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
6342.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 25 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar 26 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi 27 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan 28 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Riset, Teknologi dan Kemitraan Industri
6342.AEA Koordinasi 29 Koordinasi Penguatan Pendidikan, Riset, dan Teknologi
7067.ABN
Kebijakan Bidang Sosial 30 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
21. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(041)
Kode No Uraian 1 2 3
041.01 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4419.BBD Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha 1 Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN
4420.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 2 Rumusan Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengawasan BUMN bidang Hukum
22. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (047)
Kode No Uraian 1 2 3
047.01 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2787.AEC Kerja sama 1 Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA
2787.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 2 Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan anak di K/L
2790.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 3 K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG
2794.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 4 K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG
2795.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 5 K/L Bidang Ekonomi yang diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Penyelenggaraan PUG
2805.BEA Bantuan Masyarakat 6 AMPK yang mendapat pemenuhan kebutuhan khusus anak
2805.PDD Standardisasi Lembaga 7 Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
2809.PDD Standardisasi Lembaga 8 Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak
9 Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak
2809.PEA Koordinasi 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAPL
2811.QMB
Komunikasi Publik 11 KIE Kebijakan PHSIPA
2811.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 12 Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA
2812.AEA Koordinasi 13 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
2812.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 14 K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP
6373.PBN Kebijakan Bidang Sosial 15 Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Mental
23. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048)
Kode No Uraian 1 2 3
048.01 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
6189.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1 Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
6191.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2 Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
6191.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 3 Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi 4 Evaluasi WBK/WBBM 5 Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 6 Asistensi Tim Reformasi Birokrasi
6195.AEA Koordinasi 7 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
24. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Intelijen Negara (050)
Kode No Uraian 1 2 3
050.01 Badan Intelijen Negara
2851.DBA Pendidikan Tinggi 1 Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) 2 Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
5235.BHB Operasi Bidang Keamanan 3 Analisis Bidang Ideologi Politik dan Sosial Budaya 4 Analisis Bidang Keamanan Nasional 5 Analisis Bidang Ekonomi 6 Analisis Bidang Luar Negeri
25. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Siber dan Sandi Negara (051)
Kode No Uraian 1 2 3
051.01 Badan Siber dan Sandi Negara
3123.AEC Kerja sama 1 Kerjasama Kemitraan Pendidikan Tinggi
3123.AEG Konferensi dan Event 2 Konferensi dan Event Poltek SSN
3123.AEH Promosi 3 Promosi Poltek SSN
6653.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 4 Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Tata Kelola Keamanan Siber 5 Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Teknologi Keamanan Siber dan Sandi 6 Rekomendasi Kebijakan Prioritas bidang SDM Keamanan Siber dan Sandi
6654.AEB Forum 7 Forum Keamanan Siber
6655.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 8 Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Pusat
6655.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 9 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
6656.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 10 Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata
26. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)
Kode No Uraian 1 2 3
054.01 Badan Pusat Statistik
2887.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1 Diklat Teknis Substansi 2 Diklat Fungsional 3 Standarisasi dan Sertifikasi
2888.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 4 Program DIII 5 Program DIV
2896.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 6 Pembinaan Statistik Sektoral Pengembangan Dan Analisis
2896.BMA Data dan Informasi Publik 7 Publikasi/ Laporan Indeks Pembangunan Manusia
2898.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 8 Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Pengeluaran
2899.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 9 Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Produksi
2899.BMA Data dan Informasi Publik 10 Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)
2902.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 11 Pembinaan Statistik Sektoral Distribusi
2903.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 12 Pembinaan Statistik Sektoral Harga
2904.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
13 Pembinaan Statistik Sektoral Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi Dan Konstruksi
2905.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 14 Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
2906.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 15 Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat
2907.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 16 Pembinaan Statistik Sektoral Ketahanan Sosial
2908.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 17 Pembinaan Statistik Sektoral Keuangan, Teknologi Informasi Dan Pariwisata
2909.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 18 Pembinaan Statistik Sektoral Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan
2910.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 19 Pembinaan Statistik Sektoral Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
4203.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 20 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I
4204.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 21 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II
4205.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 22 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III
27. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas (055)
Kode No Uraian 1 2 3
055.01 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6263.ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah 1 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
6268.ABC Kebijakan Bidang Politik 2 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Politik dan Komunikasi
6271.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 3 Kebijakan Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan 4 Kebijakan Analisis Kinerja 5 Kegiatan Tata Kelola Internal PAKK
28. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
(056)
Kode No Uraian 1 2 3
056.01 Sekretariat Jenderal
5519.AEC Kerja sama 1 Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri 2 Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri
5526.AEC Kerja sama 3 Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi
5526.DBA Pendidikan Tinggi 4 Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan
6411.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 5 SK Surveyor Berlisensi
6412.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 6 Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 7 Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 :
1.000
6412.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha 8 Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000
6413.BAH Pelayanan Publik Lainnya 9 Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Printout Digital Warkah
10 Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi 11 Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)
12 Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 13 Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 14 Layanan Legalisasi Gambar Ukur
6413.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 15 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 16 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 17 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 18 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 19 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 20 PBT Non Sistematis Kategori 1 21 PBT Non Sistematis Kategori 2 22 PBT Non Sistematis Kategori 3 23 PBT Non Sistematis Kategori 4 24 PBT Non Sistematis Kategori 5
6413.QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 25 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 26 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 27 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 28 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 29 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 30 PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1 31 PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2 32 PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3 33 PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5 34 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 35 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 36 PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali
Kode No Uraian 1 2 3 37 PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 38 PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 39 PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 40 PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 41 PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga
6413.QAH Pelayanan Publik Lainnya 42 Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 43 Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali
6422.BAB Pelayanan Publik kepada lembaga 44 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis) 45 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis)
6422.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 46 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I 47 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II
056.03 Direktorat Jenderal Tata Ruang
6668.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 48 Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I 49 Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II
056.04 Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang
5544.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 50 NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik
5544.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha 51 Layanan Peta Tematik Kawasan
5546.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 52 NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
056.05 Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah
5549.BAH Pelayanan Publik Lainnya 53 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum
056.07 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Pertanahan
5563.BAH Pelayanan Publik Lainnya 54 Lisensi Penilai Tanah (SK)
056.09 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan
5576.BCE Penanganan Perkara 55 Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat
29. Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional RI (057)
Kode No Uraian 1 2 3
057.01 Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA
3004.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 1 Pemustaka Yang Memanfaatkan Layanan
3004.RAA Sarana Bidang Pendidikan 2 Alih Bahasa Naskah Kuno Nusantara 3 Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara 4 Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara 5 Saduran Naskah Kuno Nusantara 6 Kajian Naskah Kuno Nusantara 7 Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of The World (MoW)
3005.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan 8 ASN Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya
3005.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 9 Peserta Pelatihan Kepustakawanan ( Metode Pembelajaran Bauran )
3008.ADG Standarisasi Profesi dan SDM 10 Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya
3008.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 11 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan 12 Sertifikasi Pustakawan
3009.RAA Sarana Bidang Pendidikan 13 Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi 14 Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media 15 Bahan Perpustakaan yang Dialih media
3010.BAA
Pelayanan Publik kepada masyarakat 16 Pemustaka yang memanfaatkan layanan UPT Perpustakaan Proklamator
3010.CAA Sarana Bidang Pendidikan 17 Bahan Perpustakaan yang Diadakan, Diolah, Dianalisis, dan Dilestarikan
3010.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 18 Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
4380.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 19 Pembinaan dan Penghargaan SSKCKR
4380.CAA Sarana Bidang Pendidikan 20 Naskah Kuno Nusantara yang Diadakan 21 Koleksi KCKR yang Terhimpun 22 Bahan Perpustakaan yang Diadakan
4381.BAH Pelayanan Publik Lainnya 23 Pengajuan ISBN yang Diproses 24 Pengajuan ISMN yang Diproses
4381.CAA Sarana Bidang Pendidikan 25 Metadata Bibliografi yang Dihimpun 26 Bahan Perpustakaan yang Diolah
4382.BMA Data dan Informasi Publik 27 Layanan Data dan Informasi Publik
4382.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 28 Perpustakaan Tergabung Jejaring
4383.PDE Akreditasi Lembaga 29 Akreditasi Perpustakaan Umum 30 Akreditasi Perpustakaan Khusus 31 Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Kode No Uraian 1 2 3 32 Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi 33 Penjaminan Mutu Perpustakaan Terakreditasi
4385.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 34 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi
4386.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 35 Dokumen Hasil Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca, dan Literasi
4386.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 36 Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA)
5272.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 37 Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
5272.CAA Sarana Bidang Pendidikan 38 Bahan Perpustakaan Yang Diadakan, Diolah, Dan Dilestarikan
5272.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 39 Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
30. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital (059)
Kode No Uraian 1 2 3
059.09 Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
7436.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1 Persiapan, Pelaksanaan Dan Evaluasi On Site Kalibrasi Wilayah Pulau Jawa
7437.BAH Pelayanan Publik Lainnya 2 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera 3 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera 4 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sumatera 5 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera 6 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera 7 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera 8 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera 9 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa 10 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa 11 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa 12 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa
13 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa 14 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa 15 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan 16 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan 17 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan 18 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan 19 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan 20 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan 21 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan 22 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan 23 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi 24 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi 25 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sulawesi 26 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Sungai/Laut Wilayah Sulawesi 27 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi
28 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi
Kode No Uraian 1 2 3 29 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi 30 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua 31 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua 32 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua 33 Pemantauan Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Papua 34 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua 35 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Papua 36 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua 37 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan 38 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan 39 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan 40 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan 41 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan 42 Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan 43 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan 44 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan 45 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan 46 Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan
31. Kementerian Negara/Lembaga: Kepolisian Negara RI (060)
Kode No Uraian 1 2 3
060.01 Kepolisian Negara Republik INDONESIA
3097.DBE Pendidikan Non Gelar 1 Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri
3098.DBA Pendidikan Tinggi 2 Pendidikan Tinggi Ilmu kepolisian (S3)
3099.DBE Pendidikan Non Gelar 3 Sekolah Staf dan Pimpinan menengah Polri
3100.DBE Pendidikan Non Gelar 4 Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
3100.DCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan 5 Diklat Pim
3142.BCE Penanganan Perkara 6 Penanganan tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya 7 Penanganan tindak pidana pidana yang terkait kekerasan terhadap anak 8 Penanganan tindak pidana perdagangan orang, pelindungan buruh dan penyelundupan manusia
4342.BCE Penanganan Perkara 9 Penanganan Tindak Pidana Perairan
5069.DCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan 10 Peningkatan kualitas tenaga pendidik
5070.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 11 Penyusunan Kurikulum Diklat Polri
32. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)
Kode No Uraian 1 2 3
063.01 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha 1 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jakarta 2 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Bandung 3 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tasikmalaya 4 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Bogor 5 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Semarang 6 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Banyumas 7 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Surakarta 8 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Yogyakarta 9 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Surabaya 10 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kediri 11 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Jember 12 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Banda Aceh 13 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Aceh Tengah 14 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Aceh Selatan 15 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Medan 16 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Tanjung Balai 17 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Toba 18 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Padang 19 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Payakumbuh 20 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sijunjung 21 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Pekanbaru 22 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Dumai
23 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Indragiri Hilir 24 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jambi 25 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Bungo 26 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Palembang 27 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Lubuklinggau 28 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Bandar Lampung 29 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tulangbawang 30 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Pontianak 31 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sanggau 32 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Palangka Raya 33 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kotawaringin Barat 34 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Banjarbaru 35 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tabalong 36 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tanah Bumbu 37 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Balai Besar POM Di Samarinda 38 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Balikpapan 39 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tarakan 40 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Manado 41 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kepulauan Sangihe 42 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Palu 43 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Banggai 44 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Makassar 45 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Palopo 46 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kendari
Kode No Uraian 1 2 3 47 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Bau Bau 48 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Ambon 49 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kepulauan Tanimbar 50 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Denpasar 51 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Buleleng 52 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Mataram 53 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Bima 54 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kupang 55 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Ende 56 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Manggarai Barat 57 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jayapura 58 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Merauke 59 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Mimika 60 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Bengkulu 61 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Rejang Lebong 62 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Sofifi 63 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Pulau Morotai 64 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Serang 65 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tangerang 66 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Pangkal Pinang 67 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Belitung
68 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Gorontalo 69 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Batam
70 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Tanjungpinang 71 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Manokwari 72 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sorong 73 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Mamuju
4118.BKB Pemantauan produk 74 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas
33. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ketahanan Nasional (064)
Kode No Uraian 1 2 3
064.01 Lembaga Ketahanan Nasional
3190.SBE Pendidikan Non Gelar 1 Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional
3191.DBE Pendidikan Non Gelar 2 Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional
3195.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 3 Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
3197.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 4 Training Of Trainner (TOT) Nilai-Nilai Kebangsaan
3198.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 5 Dialog Wawasan Kebangsaan
3199.ABC Kebijakan Bidang Politik 6 Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik
3200.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 7 Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam
3201.ABN Kebijakan Bidang Sosial 8 Kajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, dan Demografi
3202.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 9 Kajian Strategis Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Geografi
34. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)
Kode No Uraian 1 2 3
066.01 Badan Narkotika Nasional
4020.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 1 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Kondisi Khusus di Balai Besar Rehabilitasi BNN 2 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Besar Rehabilitasi BNN 3 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Besar Rehabilitasi BNN 4 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah 5 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah 6 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka 7 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka 8 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Batam 9 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Batam 10 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda 11 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda 12 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
13 Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
6239.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 14 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya
35. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)
Kode No Uraian 1 2 3
068.01 Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
3316.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1 Pedoman di bidang akses pelayanan KB
3316.QEI Bantuan Lembaga 2 Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon
3316.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 3 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB
3317.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 4 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan keluarga dengan anak usia dini 5 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)
3319.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 6 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja
3319.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 7 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)
3319.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
8 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) 9 Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan BKR 10 Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan GenRe
3320.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 11 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan
3322.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 12 Pedoman di bidang pelayanan KB wilayah khusus
3322.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 13 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dibidang pelayanan KB wilayah khusus
3324.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 14 Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga
3324.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 15 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia 16 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan
3325.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 17 Pedoman di bidang Kerja sama Pendidikan kependudukan
3326.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 18 Pedoman di bidang Kebijakan Pengendalian Penduduk
3327.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 19 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
3327.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 20 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB
3328.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
21 Pedoman di bidang analisis dampak kependudukan
3328.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kode No Uraian 1 2 3 22 Kampung Keluarga Berkualitas (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)
3329.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 23 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Prov/Kab/Kota
3331.DCJ Pelatihan Bidang Sosial 24 SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota
3331.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 25 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja 26 Kampung Keluarga Berkualitas
3331.QEI Bantuan Lembaga 27 Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)
3331.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 28 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus
7557.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 29 Pedoman di bidang tata kelola data dan Teknologi informasi
36. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)
Kode No Uraian 1 2 3
074.01 Komnas HAM
5679.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 1 Penyebarluasan Wawasan HAM 2 Peningkatan Aktualisasi HAM INDONESIA 3 Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat 4 Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
5680.BCC Perkara Hukum Kelompok Masyarakat 5 Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM
37. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (075)
Kode No Uraian 1 2 3
075.01 Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
3344.BMA Data dan Informasi Publik 1 Layanan Teknologi Komputasi dan Pengelolaan Data yang Standar, Valid, serta Terintegrasi
3345.CCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Pemeliharaan Operasional Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas
3345.PEF Sosialisasi dan Diseminasi 3 Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat 4 Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah 5 Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur
3346.BMB Komunikasi Publik 6 Penerbitan Media Publikasi Dan Literasi Majalah Klima
3346.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7 Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Barat 8 Sekolah lapang Iklim Tematik Wilayah Tengah 9 Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Timur 10 Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Barat 11 Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Tengah
3349.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
12 Layanan informasi meteorologi penerbangan melalui Sekolah lapang meteorologi penerbangan
3350.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 13 Sekolah Lapang Cuaca
3350.BMB Komunikasi Publik 14 Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
3352.BAH Pelayanan Publik Lainnya 15 Layanan Informasi Prediksi Musim Nasional
3353.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 16 Layanan informasi tanda waktu melalui Sekolah Lapang Hilal
3353.BAH Pelayanan Publik Lainnya 17 Layanan Informasi Posisi Bulan dan Matahari
3353.PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 18 Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar
5201.CCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 19 Pemeliharaan operasional layanan informasi meteorologi maritim yang berkualitas
5201.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 20 Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah barat 21 Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah tengah 22 Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah timur
38. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemilihan Umum (076)
Kode No Uraian 1 2 3
076.01 Komisi Pemilihan Umum
7016.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1 Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
7018.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2 Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan
39. Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi RI (077)
Kode No Uraian 1 2 3
077.01
Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA
4246.BDC
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
1 Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Kegiatan)
40. Kementerian Negara/Lembaga: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (078)
Kode No Uraian 1 2 3
078.01
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
3365.DCF
Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan
1 Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
3384.QCE
Penanganan Perkara
2 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian
3 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup
41. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial - BIG (083)
Kode No Uraian 1 2 3
083.01 Badan Informasi Geospasial
6445.CCI OM Sarana Pengembangan Kawasan 1 Stasiun Ina-Cors yang dikelola di Pulau Bali 2 Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Jawa 3 Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sumatera 4 Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Kalimantan 5 Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sulawesi 6 Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Nusa Tenggara 7 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sumatera 8 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Jawa 9 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Kalimantan 10 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sulawesi 11 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Kepulauan Maluku 12 Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Papua 13 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Nusa Tenggara 14 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Papua 15 Stasiun Ina-Cors yang Dikelola di Pulau Maluku
16 Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Bali
6449.DCB Pelatihan Bidang Infrastruktur 17 Pelatihan Kompetensi Profesi Bidang IG
42. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Tenaga Nuklir - BAPETEN (085)
Kode No Uraian 1 2 3
085.01 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3563.AEC Kerja sama 1 Naskah Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral
3564.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 2 Sistem Informasi Pemerintahan
3568.ACB Perizinan Masyarakat 3 Izin Petugas Fasilitas Radiasi 4 Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
3568.ACD Perizinan Lembaga 5 Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan 6 Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri 7 Izin Reaktor dan Bahan Nuklir
3568.ADC Sertifikasi Produk 8 Sertifikasi Keandalan Peralatan Ketenaganukliran
3568.ADF Sertifikasi Lembaga 9 Penunjukan Laboratorium/Lembaga Uji dan Lembaga Pelatihan Ketanaganukliran
3568.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 10 Sertifikat Personil Uji Kesesuaian 11 Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif
3568.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 12 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Keselamatan dan Keamanan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)
13 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas Perizinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Radiologi 14 Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif 15 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Penyimpanan Lestari terhadap Sumber Radiasi Bekas dan Limbah Radioaktif guna Mendukung Aspek Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan
3569.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 16 Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir
4389.QII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 17 Peta Rona Awal Radioaktivitas Lingkungan Calon Tapak PLTN
43. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara (086)
Kode No Uraian 1 2 3
086.01 Lembaga Administrasi Negara
3611.DBA Pendidikan Tinggi 1 Seleksi Penerimaan 2 Wisuda
4827.ADE Akreditasi Lembaga 3 Akreditasi Program Pelatihan Pada Lembaga Pelatihan Pemerintah
44. Kementerian Negara/Lembaga: Arsip Nasional RI (087)
Kode No Uraian 1 2 3
087.01 Arsip Nasional Republik INDONESIA
3624.FAA Kearsipan 1 Arsip Statis yang Diolah di BAST sebagai Sarana Temu Balik
3625.FAA Kearsipan 2 Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Dipreservasi di BAST
3626.BAH Pelayanan Publik Lainnya 3 Layanan Jasa Penyimpanan Arsip (PNBP) 4 Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (PNBP) 5 Layanan Jasa Penataan Arsip (PNBP) 6 Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan (PNBP) 7 Layanan Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan (PNBP)
5357.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 8 SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi (PNBP)
5357.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 9 SDM Kearsipan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan
7034.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 10 Pemerintah Daerah Wilayah I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan 11 Pemerintah Daerah Wilayah II yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan
7036.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan 12 SDM yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis (PNBP) 13 SDM yang Mengikuti Diklat Teknis Kearsipan (PNBP)
7037.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
14 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan
7037.ADE Akreditasi Lembaga 15 Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi (PNBP)
7037.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 16 Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi
7038.FAA Kearsipan 17 Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan 18 Arsip Terjaga Nasional yang Diselamatkan 19 Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan pada BAST
7039.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 20 Pengguna Layanan Arsip Statis Kepresidenan yang Memanfaatkan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa
7039.FAA Kearsipan 21 Arsip yang direproduksi/Laminasi (PNBP) 22 Arsip Yang Dinominasikan sebagai Memory Of the World (MOW)
7039.UAA Kearsipan 23 Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)
7041.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 24 Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN
45. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kepegawaian Negara (088)
Kode No Uraian 1 2 3
088.01 Badan Kepegawaian Negara
3639.BCE Penanganan Perkara 1 Penyelesaian Banding Administratif
3655.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 2 Penyelenggaraan seleksi non CASN dengan sistem CAT
3664.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 3 Pendidikan Ilmu Kepegawaian
4845.ABQ Kebijakan Bidang Aparatur 4 Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja ASN
4846.BAB Pelayanan Publik kepada lembaga 5 Penetapan Mutasi Lainnya
46. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)
Kode No Uraian 1 2 3
089.01 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
3671.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1 Hasil Pengawasan Internal BPKP 2 Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal 3 Hasil Evaluasi SAKIP BPKP 4 Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP
3674.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 5 Diklat Fungsional Auditor RM 6 Diklat Fungsional Auditor PNBP 7 Diklat Fungsional Auditor STAR 8 Diklat Teknis Substansi RM 9 Diklat Teknis Substansi PNBP 10 Diklat Teknis Substansi STAR 11 Diklat Sertifikasi Non JFA RM 12 Diklat Sertifikasi Non JFA PNBP 13 Diklat Sertifikasi Non JFA STAR 14 Pelatihan Daring Massal (MOOC) PNBP 15 Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBP
3675.FAG Pengawasan Pembangunan
16 Hasil Analisis Isu Strategis dan Prioritas Pengawasan 17 Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan 18 Hasil Pengembangan Manajemen Pengetahuan dan Evaluasi Strategi Kebijakan Pengawasan
19 Hasil Penguatan Strategi Kebijakan Pengawasan
3701.FAG Pengawasan Pembangunan 20 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 23 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 24 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
3701.UAG Pengawasan Pembangunan 25 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4207.FAG Pengawasan Pembangunan 27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 28 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 29 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 30 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4207.UAG Pengawasan Pembangunan 31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4208.FAG Pengawasan Pembangunan 32 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 33 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 34 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
35 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Kode No Uraian 1 2 3 36 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4208.UAG Pengawasan Pembangunan 37 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 38 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 39 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 40 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4209.UAG Pengawasan Pembangunan 41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4210.FAG Pengawasan Pembangunan 42 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 43 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 44 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 45 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4210.UAG Pengawasan Pembangunan 46 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4211.FAG Pengawasan Pembangunan 47 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 48 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 49 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 50 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 51 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4211.UAG
Pengawasan Pembangunan 52 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 53 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4212.FAG Pengawasan Pembangunan 54 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 55 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 56 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 57 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 58 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4212.UAG Pengawasan Pembangunan 59 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4213.FAG Pengawasan Pembangunan 61 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 62 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 63 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 64 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4213.UAG Pengawasan Pembangunan 65 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4214.FAG Pengawasan Pembangunan
66 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 67 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
Kode No Uraian 1 2 3 68 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 69 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4214.UAG Pengawasan Pembangunan 70 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4215.FAG Pengawasan Pembangunan 71 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 72 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 73 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 74 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4215.UAG Pengawasan Pembangunan 75 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4216.FAG Pengawasan Pembangunan 76 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 77 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 78 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 79 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4216.UAG Pengawasan Pembangunan 80 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4217.FAG Pengawasan Pembangunan 81 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 82 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
83 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 84 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4217.UAG Pengawasan Pembangunan 85 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4218.FAG Pengawasan Pembangunan 86 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 87 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 88 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 89 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4218.UAG Pengawasan Pembangunan 90 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4219.FAG Pengawasan Pembangunan 91 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 92 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 93 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 94 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4219.UAG Pengawasan Pembangunan 95 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4220.FAG Pengawasan Pembangunan 96 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 97 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
98 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
Kode No Uraian 1 2 3 99 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 100 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4220.UAG Pengawasan Pembangunan 101 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 102 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4221.FAG Pengawasan Pembangunan 103 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 104 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 105 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 106 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4221.UAG Pengawasan Pembangunan 107 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4222.FAG Pengawasan Pembangunan 108 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 109 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 110 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 111 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4222.UAG Pengawasan Pembangunan 112 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4223.FAG Pengawasan Pembangunan
113 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 114 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 115 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 116 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 117 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4223.UAG Pengawasan Pembangunan 118 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 119 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4224.FAG Pengawasan Pembangunan 120 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 121 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 122 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 123 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4224.UAG Pengawasan Pembangunan 124 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4225.FAG Pengawasan Pembangunan 125 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 126 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 127 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 128 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4225.UAG Pengawasan Pembangunan
129 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4226.FAG Pengawasan Pembangunan
Kode No Uraian 1 2 3 130 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 131 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 132 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 133 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4226.UAG Pengawasan Pembangunan 134 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4227.FAG Pengawasan Pembangunan 135 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 136 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 137 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 138 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4227.UAG Pengawasan Pembangunan 139 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4228.FAG Pengawasan Pembangunan 140 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 141 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 142 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 143 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4228.UAG Pengawasan Pembangunan 144 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4229.FAG Pengawasan Pembangunan
145 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 146 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 147 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 148 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 149 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4229.UAG Pengawasan Pembangunan 150 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 151 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
7070.FAG Pengawasan Pembangunan 152 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 153 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 154 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 155 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7070.UAG Pengawasan Pembangunan 156 Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7988.FAG Pengawasan Pembangunan 157 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 158 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 159 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 160 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7988.UAG Pengawasan Pembangunan 161 Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7989.FAG
Pengawasan Pembangunan 162 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
Kode No Uraian 1 2 3 163 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 164 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 165 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7989.UAG Pengawasan Pembangunan 166 Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7990.FAG Pengawasan Pembangunan 167 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 168 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 169 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 170 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7990.UAG Pengawasan Pembangunan 171 Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7991.FAG Pengawasan Pembangunan 172 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 173 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial 174 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi 175 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 176 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
7991.UAG Pengawasan Pembangunan 177 Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 178 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
47. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)
Kode No Uraian 1 2 3
090.01 Sekretariat Jenderal
3706.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1 Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
3709.BMB Komunikasi Publik 2 Komunikasi Publik
3713.BAH Pelayanan Publik Lainnya 3 Layanan perlindungan WNI 4 Layanan Pembinaan WNI 5 Layanan Keimigrasian 6 Layanan Kekonsuleran
3714.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 7 Laporan Market Intelligence
3714.PEG Konferensi dan Event 8 Pertemuan di Bidang Perdagangan
3725.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 9 Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
3725.AEC Kerja sama 10 Pelaksanaan Kerjasama dan Program Mitra Kelembagaan yang Ditindaklanjuti
3725.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 11 Penerimaan Pengaduan Konsumen
3725.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 12 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yang Diberdayakan
3777.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
13 Market Intelligence
3777.PEH Promosi 14 Promosi ITPC Barcelona 15 Promosi ITPC Budapest 16 Promosi ITPC Busan 17 Promosi ITPC Chennai 18 Promosi ITPC Chicago 19 Promosi ITPC Dubai 20 Promosi ITPC Hamburg 21 Promosi ITPC Jeddah 22 Promosi ITPC Johannesburg 23 Promosi ITPC Lagos 24 Promosi ITPC Los Angeles 25 Promosi ITPC Mexico City 26 Promosi ITPC Milan 27 Promosi ITPC Osaka 28 Promosi ITPC Santiago 29 Promosi ITPC Sao Paulo 30 Promosi ITPC Shanghai 31 Promosi ITPC Sydney 32 Promosi ITPC Vancouver
3973.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 33 Rekomendasi Kebijakan Perjanjian Perdagangan Internasional
3973.BCE Penanganan Perkara 34 Layanan Penanganan Perkara Sengketa Perjanjian Perdagangan Internasional dan Trade Remedies
5048.ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi
Kode No Uraian 1 2 3 35 Rekomendasi Kebijakan Bidang Teknologi Informasi
5048.BMA Data dan Informasi Publik 36 Data dan Informasi Perdagangan
5048.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 37 Sistem Aplikasi Terpadu Perdagangan 38 Pengembangan Satu Data Perdagangan 39 Sistem Aplikasi Manajemen Layanan Kementerian Perdagangan 40 Sistem Aplikasi Pelaporan Harga (SP2KP)
090.02 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
3716.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 41 Profil Pola Konsumsi Rumah Tangga Nasional
3716.PEH Promosi 42 Promosi Pameran Pangan Nusa 43 Kampanye Bangga Buatan INDONESIA
3720.BKB Pemantauan produk 44 Pemantauan Perdagangan
3720.PEA Koordinasi 45 Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Dalam Pengawasan
3722.PEB Forum 46 Forum Konsultasi Pedagangan Besar dan Eceran termasuk Mobil dan Motor 47 Forum Dialog Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung
3722.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 48 Pembinaan Pelaku Usaha UMKM di Bidang Distribusi Tidak Langsung
5090.PEA Koordinasi 49 Logistik interaktif
5090.QDB
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 50 Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Sarana Perdagangan 51 Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Logistik Nasional
6907.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 52 Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan 53 Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)
6907.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 54 Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang Diberikan Bimbingan Teknis
090.03 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3730.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 55 Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
3730.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 56 Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
3730.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 57 Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan
3731.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 58 Rekomendasi Kebijakan Ekspor Komoditi Produk Industri dan Pertambangan
3731.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 59 Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
3731.PEB Forum 60 Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan
3736.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
61 Rekomendasi Kebijakan di bidang Fasilitasi Ekspor dan Impor
3736.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha
Kode No Uraian 1 2 3 62 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA dan Penerapan Sertifikasi Mandiri
3736.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 63 Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang
3736.QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha 64 Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor 65 Layanan Fasilitasi Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik (IBB)
3737.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 66 Rekomendasi Kebijakan Bidang Impor
3737.PEA Koordinasi 67 Koordinasi Pengendalian Impor 68 Penyusunan dan Pelaksanaan Penyederhanaan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dalam Kerangka Neraca Komoditas
3745.QCB Perkara Hukum Lembaga 69 Penanganan Kasus Trade Remedy dan Hambatan Teknis Perdagangan
090.04 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
3738.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 70 Fasilitasi Persidangan Perundingan Perdagangan Internasional 71 Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional
3738.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 72 Website FTA Helpdesk
3740.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 73 Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa
3742.PEC Kerja sama 74 Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Dialog
3743.PEC
Kerja sama 75 Komite Bersama Perjanjian Perdagangan Bilateral
3743.PED Perjanjian 76 INDONESIA-GCC CEPA 77 Perjanjian Perdagangan Bilateral Lainnya
3744.PEC Kerja sama 78 Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Internasional
090.05 Inspektorat Jenderal
3746.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 79 Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat Jenderal
090.06 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
3751.PEC Kerja sama 80 Kerja sama kelembagaan ekspor di dalam negeri 81 Kerja sama kelembagaan ekspor di luar negeri
3751.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 82 Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri
3753.PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 83 Analisa dan informasi pasar ekspor
3753.QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha 84 Layanan Inquiry dan Temu Bisnis 85 Permanent Trade Exhibition 86 Export Center
3753.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 87 Penghargaan Pelaku Usaha
6904.PEH Promosi 88 Jakarta Muslim Fashion Week
89 Partisipasi Pameran Luar Negeri Jasa dan Produk Kreatif 90 Partisipasi Pameran Dalam Negeri Jasa dan Produk Kreatif
Kode No Uraian 1 2 3 91 Misi Dagang Jasa dan Produk Kreatif
6904.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 92 Pendampingan Pengembangan Ekspor Jasa 93 Pengembangan Desain melalui INDONESIA Design Development Center (IDDC) 94 Peningkatan Daya Saing Jasa dan Produk Kreatif
6905.PEH Promosi 95 Trade Expo INDONESIA 96 Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer 97 Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Primer 98 Misi Dagang Produk Primer 99 Buying Mission
6905.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 100 Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer 101 Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Primer
6906.PEC Kerja sama 102 Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
6906.PEH Promosi 103 Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Manufaktur 104 Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Manufaktur 105 Misi Dagang Produk Manufaktur 106 (Inisiatif Baru) Branding Produk Manufaktur
6906.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 107 Peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur 108 Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera 109 Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera
090.07 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
3759.BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha 110 Pengawasan Pelaku Usaha SRG
3760.ACD Perizinan Lembaga 111 Perizinan Lembaga SRG
3760.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 112 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang
3760.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 113 Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG 114 Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG
3760.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 115 Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK 116 Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK
3761.BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 117 Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK
3762.BMA Data dan Informasi Publik 118 Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK
090.08 Badan Kebijakan Perdagangan
3763.AEA Koordinasi 119 Koordinasi Kesekretariatan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional
6901.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 120 Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Domestik
6902.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 121 Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan 122 Rekomendasi Kebijakan Kinerja Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan
6903.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Kode No Uraian 1 2 3 123 Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Internasional 124 Rekomendasi Kebijakan Kinerja Perdagangan Internasional
090.09 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
3724.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 125 Layanan Pengaduan Konsumen
3724.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 126 Bimbingan Teknis kepada SDM LPKSM
3726.ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 127 Rancangan Kebijakan dan NSPK bidang Metrologi Legal
3726.ACA Perizinan Produk 128 Layanan Perijinan Metrologi Legal
3726.ADC Sertifikasi Produk 129 Standar Ukuran Metrologi Legal Milik UPT yang Diverifikasi 130 Standar Ukuran Metrologi Legal milik UML yang diverifikasi 131 Layanan evaluasi tipe dan tera tera ulang penanganan khusus
3726.AEC Kerja sama 132 Implementasi Kerja sama di bidang metrologi legal
3726.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 133 Tindak lanjut pengawasan metrologi legal
3726.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 134 UTTP yang diawasi 135 BDKT yang diawasi
3726.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 136 SDM Metrologi Legal yang diuji dan dibina
3727.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 137 Pengawasan Barang Beredar di Pasar
3733.ACA Perizinan Produk 138 Sertifikat Sistem Mutu Yang Dipertahankan (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043)
3733.BAH Pelayanan Publik Lainnya 139 Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3733.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 140 Pemangku Kepentingan yang Dibina
3734.CCH OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan 141 Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi Yang Dipelihara dan Dikembangkan
3734.PDC Sertifikasi Produk 142 Layanan Kalibrasi
3735.ADC Sertifikasi Produk 143 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri 144 Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri 145 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri 146 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri
3735.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 147 Sertifikasi Person
3735.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 148 Survailen Terhadap Pelanggan
3992.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 149 Pelaku usaha yang diedukasi
3992.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 150 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan
3992.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk
151 Pengawasan Post Border
3992.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Kode No Uraian 1 2 3 152 Pengawasan Kegiatan Perdagangan
090.11 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
3707.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 153 Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah
3723.SBA 090_Kemendag'!D158= 154 Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi
3723.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 155 Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan
3756.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 156 Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan
3756.SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 157 Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Ekspor 158 Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Jasa Perdagangan 159 Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Metrologi 160 Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Mutu
6900.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 161 Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan
48. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)
Kode No Uraian 1 2 3
092.01 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga
3829.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 1 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional 2 Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional
3829.PEA Koordinasi 3 Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi 4 Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga
49. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093)
Kode No Uraian 1 2 3
093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi
3845.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1 Pendaftaran LHKPN 2 Hasil Analisis Pemeriksaan LHKPN
3846.BKC Pemantauan lembaga 3 Ketetapan Status Gratifikasi 4 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi 5 Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6566.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 6 Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Penyuluh Antikorupsi 7 Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Ahli Pembangun Integritas
6567.BKC Pemantauan lembaga 8 Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Korupsi 9 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan
50. Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Daerah (095)
Kode No Uraian 1 2 3
095.02 Dewan Perwakilan Daerah
7983.BMB Komunikasi Publik 1 Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses) 2 Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD
51. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)
Kode No Uraian 1 2 3
100.01 Komisi Yudisial RI
3866.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1 Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 2 Investigasi Pendalaman Kasus 3 Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA 4 Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik
3871.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 5 Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH 6 Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Lanjutan Atas Dugaan Pelanggaran KEPPH 7 Laporan Hasil Pemantauan Persidangan
3872.AEA Koordinasi 8 Advokasi Represif
3872.PDG Standarisasi Profesi dan SDM 9 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan
52. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB (103)
Kode No Uraian 1 2 3
103.01 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3873.AEC Kerja sama 1 Kesepakatan Kerja sama bidang Penanggulangan Bencana
3878.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2 NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB
3878.SCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional
3879.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Internal
3880.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5 Penyusunan Pedoman
3882.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 6 Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi dan RPKB
3882.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 7 Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
3884.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 8 NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik
3884.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 9 Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif
3885.AEH
Promosi 10 Kegiatan Promosi Terhadap Kelompok Terdampak Bencana
3885.QAH Pelayanan Publik Lainnya
11 Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana 12 Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daerah Pascabencana 13 Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana
3888.ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim 14 Indeks Pemulihan Pascabencana
3888.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 15 Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
3891.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 16 NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat
3893.BMA Data dan Informasi Publik 17 Peningkatan Komunikasi Bencana
4279.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 18 Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan
4281.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 19 NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
4281.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim 20 Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
4282.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 21 NSPK Bidang Kebencanaan
4284.AEA Koordinasi 22 Penguatan Sistem Peringatan Dini
4284.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 23 NSPK Bidang Peringatan Dini terkait Pedoman Peralatan Peringatan Dini Banjir
4285.FBA
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Kode No Uraian 1 2 3 24 Pembinaan Penyelenggaraan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada saat Keadaan Darurat Bencana
4286.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 25 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi
4287.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 26 Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Sistem Manajemen Pusdalops
4287.BHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 27 Layanan Pengendalian Operasi
4287.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 28 Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan
4289.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 29 NSPK Bidang Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
53. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP (106)
Kode No Uraian 1 2 3
106.01 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6319.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1 Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6320.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2 Rekomendasi Hasil Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP
6321.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 3 Peserta Sertifikasi SDM PBJ
6321.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4 Pedoman Sertifikasi PBJP 5 Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ 6 Pedoman Pelatihan PBJ
6321.CAA Sarana Bidang Pendidikan 7 Media Pembelajaran Berbasis TIK
6321.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 8 Sarana Sertifikasi PBJP
6321.DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 9 Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ
6322.BCE Penanganan Perkara 10 Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani
6322.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
11 Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House 12 Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House 13 Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ
6323.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 14 Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ 15 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
54. Kementerian Negara/Lembaga: Badan SAR Nasional (107)
Kode No Uraian 1 2 3
107.01 Badan SAR Nasional
3972.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 1 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat 2 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah 3 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur
6931.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 4 Diklat SAR di Permukaan Air
55. Kementerian Negara/Lembaga: Ombudsman RI (110)
Kode No Uraian 1 2 3
110.01 Ombudsman Republik INDONESIA
5618.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1 Akses Pengaduan Pelayanan Publik
5618.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 2 Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan 3 Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan
5619.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 4 Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan
5619.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 5 Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga
5619.QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 6 Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
5731.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 7 Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan 8 Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi
56. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pengelola Perbatasan- BNPP (111)
Kode No Uraian 1 2 3
111.01 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
4592.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 1 Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
57. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam - BPKPB Batam (112)
Kode No Uraian 1 2 3
112.01 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Bpkpb Batam)
5126.CCB OP Sarana Bidang Kesehatan 1 Pemeliharaan Gedung Instalasi Perawatan dan Kantor
5127.CDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Pemeliharaan dan Perawatan Pertamanan BP Batam
5130.CDN OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 3 Pemeliharaan Aset Kawasan Agrowisata Sei Temiang 4 Pemeliharaan Kawasan Wisata Galang
5134.BHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana 5 Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kerja BP Batam
58. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (113)
Kode No Uraian 1 2 3
113.01 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5096.BHB Operasi Bidang Keamanan 1 Assesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme
5097.BHB Operasi Bidang Keamanan 2 Operasi Intelijen Jaringan Terorisme 3 Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi
5097.PEA Koordinasi 4 Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional
5098.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 5 Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri
5098.AEC Kerja sama 6 Kerja Sama Bilateral Dalam Penanggulangan Terorisme 7 Kerja Sama Regional dan Multilateral Dalam Penanggulangan Terorisme
59. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Pemilihan Umum (115)
Kode No Uraian 1 2 3
115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
7014.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 1 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Pusat
60. Kementerian Negara/Lembaga: Televisi RI (117)
Kode No Uraian 1 2 3
117.01 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA
5153.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1 Layanan Promo 2 Konten Media Baru
5155.BAH Pelayanan Publik Lainnya 3 Siaran Berita, Current Affairs dan Olahraga 4 Siaran Program dan Promosi Acara
61. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119)
Kode No Uraian 1 2 3
119.01 Badan Keamanan Laut
5735.BHB Operasi Bidang Keamanan 1 Patroli Udara Maritim
5735.QHB Operasi Bidang Keamanan 2 Patroli Mandiri
62. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (122)
Kode No Uraian 1 2 3
122.01 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6926.ABN Kebijakan Bidang Sosial 1 Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila 2 Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila
6926.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 3 Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila
6926.QMB Komunikasi Publik 4 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila 5 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila
6927.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 6 Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya
6927.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 7 Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila 8 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Selaras Dengan Nilai Pancasila
6928.ABN Kebijakan Bidang Sosial 9 Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila
6929.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 10 Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
6929.SCJ Pelatihan Bidang Sosial 11 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
6930.ABC Kebijakan Bidang Politik
12 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila 13 Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila
6930.PBC Kebijakan Bidang Politik 14 Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila
6930.PBN Kebijakan Bidang Sosial 15 Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila
63. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(123)
Kode No Uraian 1 2 3
123.01 Sekretariat Jenderal
7012.AEC Kerja sama 1 Kerjasama
64. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)
Kode No Uraian 1 2 3
124.01 Badan Riset Dan Inovasi Nasional
6680.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi 1 Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi
6683.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2 Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri
65. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pangan Nasional (125)
Kode No Uraian 1 2 3
125.01 Badan Pangan Nasional
6874.AEC Kerja sama 1 Kerja Sama Bidang Pangan
6875.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 2 Pangan yang Terdistribusi
6875.QMA Data dan Informasi Publik 3 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan 4 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
6876.QMA Data dan Informasi Publik 5 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan 6 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
6877.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 7 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan
6877.QMA Data dan Informasi Publik 8 Data Situasi Konsumsi Pangan
66. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Karantina INDONESIA (127)
Kode No Uraian 1 2 3
127.01 Badan Karantina INDONESIA
7003.PDC Sertifikasi Produk 1 Layanan Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan
67. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (129)
Kode No Uraian 1 2 3
129.01 Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan
7385.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Pengarusutamaan Gender
68. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum (135)
Kode No Uraian 1 2 3
135.11 Badan Pembinaan Hukum Nasional
7136.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 1 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
7136.QBC Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat 2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi
135.13 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
7144.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 3 Pendidikan Taruna Tk II Jurusan Ilmu Pemasyarakatan 4 Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Ilmu Pemasyarakatan 5 Pendidikan Taruna Tk IV Jurusan Ilmu Pemasyarakatan 6 Pendidikan Taruna Tingkat II Jurusan Imigrasi 7 Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Imigrasi 8 Pendidikan Taruna Tingkat IV Jurusan Imigrasi 9 Masa Basis Calon Taruna
69. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
(137)
Kode No Uraian 1 2 3
137.03 Direktorat Jenderal Imigrasi
6159.BHB Operasi Bidang Keamanan 1 Operasi Intelijen Keimigrasian Tingkat Pusat
6159.BHB Operasi Bidang Keamanan 2 Operasi Gabungan Tingkat Pusat 3 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Tingkat Pusat
6159.QHB Operasi Bidang Keamanan 4 Operasi Mandiri Tingkat Pusat
6161.BHB Operasi Bidang Keamanan 5 Pengawasan Pengungsi 6 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat 7 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Tengah 8 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Timur 9 Operasi Gabungan di Wilayah Barat 10 Operasi Gabungan di Wilayah Tengah 11 Operasi Gabungan di Wilayah Timur 12 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat 13 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah 14 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur
6161.BIF
Pengawasan dan Pengendalian Layanan 15 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Barat 16 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Tengah 17 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Timur
6161.QHB Operasi Bidang Keamanan 18 Operasi Mandiri di Wilayah
137.04 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6166.AEC Kerja sama 19 Penyusunan Naskah Kerja Sama Bidang Pemasyarakatan
6169.BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan 20 Pengawasan dan Pengendalian Kode Etik Pemasyarakatan 21 Penyelesaian Pengaduan Layanan Pemasyarakatan
6170.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 22 Layanan Pendampingan Peradilan Anak 23 Pembimbingan dan Pengawasan 24 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan
6170.BHB Operasi Bidang Keamanan 25 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah 26 Operasi Keamanan dan Ketertiban
70. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (138)
Kode No Uraian 1 2 3
138.01 Sekretariat Jenderal
7575.QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah 1 Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program INDONESIA Pintar 2 Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program INDONESIA Pintar 3 Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program INDONESIA Pintar 4 Siswa SMK Yang Mendapatkan Program INDONESIA Pintar
7576.QMB Komunikasi Publik 5 Layanan Penguatan Karakter Peserta Didik 6 Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan 7 Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan
138.02 Inspektorat Jenderal
7591.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 8 Layanan Reviu Inspektorat I 9 Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I 10 Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I 11 Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I
7592.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 12 Layanan Reviu Inspektorat II 13 Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II
14 Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II 15 Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II
7593.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 16 Layanan Reviu Inspektorat III 17 Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III 18 Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III
7594.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 19 Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan 20 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
7683.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 21 Layanan Penanganan Pengaduan
138.03 Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, Dan Pendidikan Guru
7570.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 22 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir 23 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan
7570.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 24 Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal
7614.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 25 Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah
7615.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 26 Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir 27 Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan
7615.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 28 Penataan Guru Dikdas
7616.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 29 Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir 30 Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan
7616.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
31 Penataan Guru Dikmen dan Diksus
7618.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Kode No Uraian 1 2 3 32 Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir 33 Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan
138.04 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
7600.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 34 Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku 35 Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif 36 Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS
7601.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 37 SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter 38 SD yang Melaksanakan Program UKS 39 SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku
7602.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 40 SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter 41 SMP yang Melaksanakan Program UKS 42 SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku
7603.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 43 Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA 44 Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMA 45 Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum yang berlaku jenjang SMA
138.05
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus
7571.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 46 SMK yang Melaksanakan Program UKS
7572.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 47 Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS 48 Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku
7620.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 49 Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja 50 Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri
7620.PEC Kerja sama 51 Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
7620.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 52 SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan
7622.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 53 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja 54 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha
7623.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 55 Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja
7623.PEC Kerja sama 56 Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja
7835.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 57 Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif
7835.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 58 Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan
138.11 Badan Standar, Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan
7607.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 59 Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan 60 Soal yang Dikembangkan 61 Model Asesmen Pendidikan
7607.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Kode No Uraian 1 2 3 62 Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen
7609.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 63 Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial
7609.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 64 Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual
7609.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 65 Tim Pengembang Kurikulum yang berkompeten
7609.QMA Data dan Informasi Publik 66 Sistem Informasi Kurikulum
7610.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 67 Bahan Kebijakan Perbukuan yang Dikembangkan
7610.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 68 SDM Perbukuan yang Terbina
7611.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 69 Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan 70 Rapor Pendidikan yang dikembangkan 71 Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan
138.12 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa
7566.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 72 Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah
7567.BMA Data dan Informasi Publik 73 Istrumen Kemahiran Bahasa INDONESIA yang Tersusun
7567.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 74 Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi 75 Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi
7569.QMA Data dan Informasi Publik 76 Produk Penerjemahan
71. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (139)
Kode No Uraian 1 2 3
139.03 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
7726.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi 1 Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha 2 Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
7726.SBA Pendidikan Tinggi 3 Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat
7727.PDE Akreditasi Lembaga 4 Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)
7727.QEI Bantuan Lembaga 5 Akselerasi Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi
139.04 Direktorat Jenderal Riset Dan Pengembangan
7737.QEI Bantuan Lembaga 6 PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Competitive Fund (BOPTN Penelitian) 7 PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)
139.05 Direktorat Jenderal Sains Dan Teknologi
7741.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 8 Pelatihan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen LPTK
7743.QEI Bantuan Lembaga 9 Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)
72. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kebudayaan (140)
Kode No Uraian 1 2 3
140.03
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan Dan Tradisi
7407.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
1 NSPK Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
7408.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
2 NSPK Bidang Sejarah dan Permuseuman
7410.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
3 NSPK Bidang Internalisasi Nilai Budaya dan Hak Kekayaan intelektual
7411.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
4 NSPK Bidang Pelindungan Warisan Budaya
7412.QDD
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
5 Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya
140.04
Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi Dan Kerjasama Kebudayaan
7415.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
6 NSPK Bidang Diplomasi Kebudayaan
7415.QDD
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
7 Fasilitasi Bidang Kebudayaan
7416.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
8 NSPK Bidang Promosi Kebudayaan
7417.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
9 NSPK Bidang Kerja Sama Kebudayaan
140.05
Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan
7420.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
10 NSPK Bidang Film, Musik, dan Seni
7421.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
11 NSPK Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
7422.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
12 NSPK Bidang Budaya Digital
7423.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
13 SKKNI Bidang Kebudayaan
7424.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
14 NSPK Bidang Penyensoran
73. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (142)
Kode No Uraian 1 2 3
142.01
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
7160.PDC
Sertifikasi Produk
1 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha
74. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kehutanan (143)
Kode No Uraian 1 2 3
143.01
Sekretariat Jenderal
7262.BAB
Pelayanan Publik kepada lembaga
1 Layanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan
143.03
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
7264.BMA
Data dan Informasi Publik
2 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKHTL
7268.QAC
Pelayanan Publik kepada badan usaha
3 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
4 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH
143.04
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
7272.PEC
Kerja sama
5 Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)
7273.QDD
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
6 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
143.05
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan
7275.REA
Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
7 Pemantauan RHL secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan
143.06
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
7279.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
8 NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan
7280.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
9 NSPK usaha pemanfaatan hutan, Prosedur dan Kriteria
7281.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
10 NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
7282.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
11 NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
7283.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
12 NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
143.07
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
7284.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
13 Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
7284.QDD
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
14 Pemolaan Areal Perhutanan Sosial
7286.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
15 Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
7286.QAH
Pelayanan Publik Lainnya
16 Penangan konflik tenurial di kawasan hutan
7287.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
17 Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
7288.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
18 Layanan Pengendalian Perhutanan Sosial
75. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (144)
Kode No Uraian 1 2 3
144.01
Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
7508.BDH
Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
1 Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Kalimantan
2 Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Sulawesi dan Maluku
7508.FBA
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
3 Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Sulawesi dan Maluku
4 Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Papua
7528.ABJ
Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
5 Kebijakan dan regulasi pengurangan sampah
76. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum (145) Kode No Uraian 1 2 3
145.03
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
7689.BAH
Pelayanan Publik Lainnya
1 Layanan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
145.04
Direktorat Jenderal Bina Marga
7696.CBR
Dukungan Teknis
2 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan
7696.CDC
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
3 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
7696.CDF
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)
4 Preservasi Rutin Jembatan
7698.ABF
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
5 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan
6 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan
145.07
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
7761.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
7 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi
8 Rancangan Materi Kompetensi Konstruksi Strategis dan/atau Percontohan
145.12
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7771.EBC
Layanan Manajemen SDM Internal
9 Penilaian Kompetensi
77. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pariwisata (147)
Kode No Uraian 1 2 3
147.01
Kementerian Pariwisata
7210.PEA
Koordinasi
1 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)
7211.PEA
Koordinasi
2 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I
7212.PEA
Koordinasi
3 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II
7214.PEA
Koordinasi
4 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata
5 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
7216.PEH
Promosi
6 Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur
7218.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
7 NSPK Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata
7218.FAB
Sistem Informasi Pemerintahan
8 Platform Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
7232.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
9 Sertifikasi Profesi dan SDM
7233.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
10 Sertfikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang
7234.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
11 Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata NHI Bandung
7235.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
12 Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata Bali
7236.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
13 Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok
7237.PDI
Sertifikasi Profesi dan SDM
14 Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar
78. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Transmigrasi (152)
Kode No Uraian 1 2 3
152.03
Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7165.AFA
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
1 NSPK dalam Penataan Persebaran Penduduk
2 NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3 NSPK dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7165.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
4 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP
MENTERI KEUANGAN REPUPLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF