Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

PERMEN Nomor 37 Tahun 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditandatangani secara elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2026 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN No. Periode Pengenaan Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan 1. Tahun Pertama, dengan periode 22 Mei 2026 – 21 Mei 2027 Rp324/kg 2. Tahun Kedua, dengan periode 22 Mei 2027 – 21 Mei 2028 Rp308/kg B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL No. Nama Negara No. Nama Negara 1 Afghanistan 30 Democratic Republic of the Congo 2 Albania 31 Djibouti 3 Angola 32 Dominica 4 Antigua and Barbuda 33 Dominican Republic 5 Argentina 34 Ecuador 6 Armenia 35 Egypt 7 Bahrain, Kingdom of 36 El Salvador 8 Bangladesh 37 Eswatini 9 Barbados 38 Fiji 10 Belize 39 Gabon 11 Benin 40 Gambia 12 Bolivia, Plurinational State of 41 Georgia 13 Botswana 42 Ghana 14 Brazil 43 Grenada 15 Brunei Darussalam 44 Guatemala 16 Burkina Faso 45 Guinea 17 Burundi 46 Guinea-Bissau 18 Cabo Verde 47 Guyana 19 Cambodia 48 Haiti 20 Cameroon 49 Honduras 21 Central African Republic 50 Hong Kong, China 22 Chad 51 India 23 Chile 52 Israel 24 Colombia 53 Jamaica 25 Comoros 54 Jordan 26 Congo 55 Kazakhstan 27 Costa Rica 56 Kenya 28 Côte d’Ivoire 57 Korea, Republic of 29 Cuba 58 Kuwait, the State of No. Nama Negara No. Nama Negara 59 Kyrgyz Republic 89 Peru 60 Lao People’s Democratic Republic 90 Philippines 61 Lesotho 91 Qatar 62 Liberia 92 Rwanda 63 Macao, China 93 Saint Kitts and Nevis 64 Madagascar 94 Saint Lucia 65 Malawi 95 Saint Vincent and the Grenadines 66 Malaysia 96 Samoa 67 Maldives 97 Saudi Arabia, Kingdom of 68 Mali 98 Senegal 69 Mauritania 99 Seychelles 70 Mauritius 100 Sierra Leone 71 Mexico 101 Singapore 72 Moldova, Republic of 102 Solomon Islands 73 Mongolia 103 South Africa 74 Montenegro 104 Sri Lanka 75 Morocco 105 Suriname 76 Mozambique 106 Chinese Taipei 77 Myanmar 107 Tajikistan 78 Namibia 108 Tanzania 79 Nepal 109 Thailand 80 Nicaragua 110 Timor-Leste 81 Niger 111 Togo 82 Nigeria 112 Tonga 83 North Macedonia 113 Trinidad and Tobago 84 Oman 114 Tunisia 85 Pakistan 115 Türkiye 86 Panama 116 Uganda 87 Papua New Guinea 117 United Arab Emirates 88 Paraguay 118 Uruguay No. Nama Negara No. Nama Negara 119 Vanuatu 122 Zambia 120 Venezuela, Bolivarian Republic of 123 Zimbabwe 121 Yemen MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9