Peraturan Menteri Nomor 37-pmk-02-2012 Tahun 2012 tentang STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

PERMEN Nomor 37-pmk-02-2012 Tahun 2012

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 3

Koreksi

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013. (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013. (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai : a. batas tertinggi; atau b. estimasi. (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut: a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga; b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.

BAB III

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 6

Koreksi

(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013. (2) Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang; b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur; c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran; d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002. (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.

Pasal 7

(1) Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai : a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013; b. referensi untuk: 1) penyusunan prakiraan maju; dan/atau 2) bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014. (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan mengusulkan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) Dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga menggunakan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud. (3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap satuan biaya untuk menambah penghasilan dan fasilitas pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri. (4) Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013. (6) Tata cara penyusunan dan penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Peraturan Menteri Nomor 37-pmk-02-2012 Tahun 2012 tentang STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10