Peraturan Menteri Nomor 44+ Tahun 2026 tentang tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di Bidang Perpajakan
PERMEN Nomor 44+ Tahun 2026
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada seorang kuasa untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Konsultan Pajak adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
4. Pihak Lain adalah seseorang, selain Konsultan Pajak dan keluarga, yang telah memperoleh surat keterangan terdaftar yang dapat ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai seorang kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keluarga adalah suami, istri, atau seseorang yang memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dari Wajib Pajak.
6. Izin Konsultan Pajak adalah izin Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
7. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa Pihak Lain dapat bertindak sebagai seorang kuasa.
8. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu adalah suatu proses pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan 1 (satu) jenis pajak, untuk 1 (satu) tahun pajak atau 1 (satu) bagian tahun pajak atau 1 (satu)/beberapa masa pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
BAB II
PIHAK YANG DAPAT DITUNJUK DAN PERSYARATAN KOMPETENSI SEBAGAI KUASA
(1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Konsultan Pajak;
b. Pihak Lain; dan
c. Keluarga
(3) Terhadap penunjukan seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakannya.
Pasal 3
(1) Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali Keluarga.
(2) Kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
(3) Konsultan Pajak yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memiliki Izin Konsultan Pajak.
(4) Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
(5) Tata cara memperoleh:
a. Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Pasal 4
(1) Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dalam hal sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Konsultan Pajak.
(2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dalam hal sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
(1) Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b harus terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Pendaftaran dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
a. Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku bagi Konsultan Pajak; atau
b. Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain.
(3) Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan:
a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
b. secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
(4) Dalam hal:
a. Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku bagi Konsultan Pajak; atau
b. Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain, telah tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang terintegrasi dengan sistem administrasi unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional, Konsultan Pajak atau Pihak Lain dianggap telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Tata cara penyampaian Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
Pasal 7
Pasal 8
(1) Suatu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk:
a. 1 (satu) orang kuasa; dan
b. Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.
(2) Seorang kuasa hanya dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
Pasal 9
Pasal 10
(1) Pemberian kuasa berakhir dalam hal:
a. masa berlaku Surat Kuasa Khusus berakhir;
b. Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa;
c. Izin Konsultan Pajak dibekukan dan/atau dicabut;
d. Surat Keterangan Terdaftar dibekukan dan/atau dicabut; atau
e. seorang kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.
(2) Seorang kuasa tidak dapat lagi melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepadanya sejak pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian akses pada Portal Wajib Pajak kepada seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) berakhir.
Pasal 11
(1) Wajib Pajak yang mencabut pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus membuat surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
(2) Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk kertas.
(3) Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik; atau
b. secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan, dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk kertas.
(4) Pencabutan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat pencabutan Surat Kuasa Khusus diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dan tidak berlaku surut.
(5) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa baru untuk Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang sama, surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa baru.
(6) Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12
(1) Dalam hal pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa kepada Wajib Pajak dan kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak.
(2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
(3) Surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik.
(4) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
(5) Surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa dapat meminta pegawainya atau orang lain untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat penunjukan dari seorang kuasa.
(2) Pegawai dari seorang kuasa atau orang lain yang ditunjuk harus menyerahkan surat penunjukan dari seorang kuasa kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban perpajakan yang dikuasakan setiap kali menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat penunjukan dari seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1) Menteri melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
(2) Tata cara pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Surat Kuasa Khusus yang diberikan Wajib Pajak kepada seorang kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dimaksud.
Pasal 16
(1) Seseorang selain Konsultan Pajak yang memiliki:
a. sertifikat brevet; atau
b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
(2) Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Surat Kuasa Khusus dalam bentuk kertas dengan melampirkan:
a. fotokopi sertifikat brevet; atau
b. fotokopi ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.
(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
(4) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tersebut.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1930), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN
CONTOH FORMAT SURAT KUASA KHUSUS, CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN, CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS, CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA, DAN CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA
A.
CONTOH FORMAT SURAT KUASA KHUSUS
SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK ......... (1) Nomor ......... (2) Tanggal ......... (3)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama
: ……………… (4) NPWP
: ……………… (5) jabatan
: ……………… (6) bertindak selaku: *)
Wajib Pajak
Wakil Wajib Pajak:
nama
:
……………… (7)
NPWP
:
……………… (8)
dengan ini memberikan kuasa khusus kepada: *)
Konsultan Pajak
Pihak lain
keluarga Wajib Pajak, nama
: ......................... (9) NPWP
: ......................... (10) Nomor Izin Konsultan Pajak/SKT : ......................... (11) status hubungan keluarga
: ......................... (12)
untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terkait ................
(13) berkenaan dengan jenis pajak .............. (14) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak **) ....... (15).
Surat Kuasa Khusus ini berlaku mulai tanggal …. (16) sampai dengan tanggal …. (17).
Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa dikuasakan untuk:
a. ............... (18);
b. ............... (18); dan/atau
c. ............... (18).
Dengan ini, pemberi kuasa menyatakan bahwa dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak.
Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima kuasa,
Pemberi kuasa,
........................... (19)
........................ (20)
Meterai
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA KHUSUS
Nomor (1) : Diisi dengan "BADAN" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan, "ORANG PRIBADI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi, “WARISAN YANG BELUM TERBAGI” dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
Nomor (4) : Diisi dengan:
a. nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. nama Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (5) : Diisi dengan:
a. NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. NPWP Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (9) : Diisi dengan nama penerima kuasa.
Nomor (10) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor Izin Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak atau nomor Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain. Dalam hal Kuasa merupakan selain Konsultan Pajak atau Pihak Lain, bagian ini tidak perlu diisi.
Nomor (12) : Diisi dengan status hubungan keluarga. Dalam hal Kuasa merupakan selain keluarga Wajib Pajak, bagian ini tidak perlu diisi.
Nomor (13) : Diisi dengan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Contoh: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, atau Surat Pemberitahuan.
Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya dikuasakan.
Contoh:
Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Pertambahan Nilai.
Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dikuasakan. Contoh: Juli 2026 atau Juni s.d. Agustus 2026.
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal mulai berlaku Surat Kuasa Khusus.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal berakhirnya Surat Kuasa Khusus.
Nomor (18) : Diisi dengan rincian hal-hal yang dikuasakan.
Contoh:
a. menghadap dan melakukan pembahasan dengan pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
b. menyampaikan klarifikasi, tanggapan, jawaban baik secara lisan maupun tertulis, atau dokumen kepada pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
c. menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa;
d. menandatangani surat-surat, formulir-formulir, atau dokumen perpajakan lainnya yang diperlukan dalam
pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepadanya;
Nomor (19) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan penerima kuasa.
Nomor (20) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani pemberi kuasa serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterangan:
*) Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai.
**) Pilih salah satu yang sesuai.
B.
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN Nomor ......... (1) Tanggal ......... (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama
: ……………… (3) NPWP
: ……………… (4) alamat
: ……………… (5) dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penerima kuasa nama
: ……………… (6) NPWP
: ……………… (7) alamat
: ……………… (8) merupakan ................ (9).
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi dalam pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberi kuasa,
........................ (10)
Meterai
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa.
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak pemberi kuasa.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemberi kuasa.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima kuasa.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima kuasa.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima kuasa.
Nomor (9) : Diisi dengan status hubungan keluarga.
Nomor (10) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani pemberi kuasa serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C.
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS
PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS Nomor ......... (1) Tanggal ......... (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama
: ……………… (3) NPWP
: ……………… (4) jabatan
: ……………… (5) bertindak selaku: *)
Wajib Pajak
Wakil Wajib Pajak:
nama
: ……………… (6)
NPWP
: ……………… (7) sebagaimana Surat Kuasa Khusus nomor ................ (8) tanggal ................ (9), telah memberikan kuasa untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terkait ................ (10) berkenaan dengan jenis pajak .............. (11) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak **) .............. (12) kepada: *)
Konsultan Pajak
Pihak Lain
keluarga Wajib Pajak, nama
: ......................... (13) NPWP
: ......................... (14) Nomor Izin Konsultan Pajak/SKT : ......................... (15) status hubungan keluarga
: ......................... (16) dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal ................ (17), sebagaimana perihal surat ini, mencabut kuasa dimaksud. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi.
Demikian Pencabutan Surat Kuasa Khusus ini dibuat.
Pemberi kuasa,
........................ (18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Nomor (3) : Diisi dengan:
a. nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. nama Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (4) : Diisi dengan:
a. NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. NPWP Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (5) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (10) : Diisi dengan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan, sebagaimana dimaksud pada Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis pajak yang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya dikuasakan, sebagaimana dimaksud pada Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dikuasakan, sebagaimana dimaksud pada Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (13) : Diisi dengan nama penerima kuasa.
Nomor (14) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor Izin Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain. Dalam hal Kuasa merupakan selain Konsultan Pajak atau Pihak Lain, bagian ini tidak perlu diisi.
Nomor (16) : Diisi dengan status hubungan keluarga. Dalam hal kuasa merupakan selain keluarga Wajib Pajak, bagian ini tidak perlu diisi.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal berlakunya pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterangan:
*) Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai.
**) Pilih salah satu yang sesuai.
D.
CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..........………… (1)
Nomor : ............................(2) .............................(3) Sifat : Segera Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Pemberian Kuasa
Yth. ...........................(4)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa pemberian kuasa kepada ........(5) atas Wajib Pajak .........(6) NPWP ............(7) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..........(8) tanggal ..............(9) dinyatakan BERAKHIR sejak ……..… (10) karena .............(11).
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
.................................,
..................................
NIP .................... (12)
Tembusan:
.................. (13)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
Nomor (4)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasa.
Nomor (5) : Diisi dengan nama penerima kuasa.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8)
: Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
Nomor (11) : Diisi dengan alasan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
Nomor (12) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.
Nomor (13) : Diisi dengan tujuan tembusan surat pemberitahuan jika diperlukan.
E. CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA
SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA Nomor ......... (1) Tanggal ......... (2)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
nama
: ……………… (3) NPWP
: ……………… (4) kuasa dari Wajib Pajak : ……………… (5) Nomor Surat Kuasa Khusus : ……………… (6) tanggal Surat Kuasa Khusus : ……………… (7)
dengan ini menunjuk:
nama
: ……………… (8) jabatan
: ……………… (9) NPWP
: ……………… (10)
untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan berupa ……………… (11) yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa ……………… (12).
Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
........, ..................... (13)
...................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penunjukan.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat penunjukan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama penerima kuasa yang menandatangani surat penunjukan.
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
Nomor (8) : Diisi dengan nama orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
Nomor (9) : Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
Nomor (10) : Diisi dengan NPWP orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa, dalam hal orang yang ditunjuk memiliki NPWP.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen perpajakan yang disampaikan dan/atau diterima.
Nomor (12) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan.
Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat penunjukan.
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima kuasa.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
(1) Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan harus memenuhi ketentuan:
a. selama mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar:
1. kewajiban berupa menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau
2. larangan berupa:
a) menyalahgunakan wewenang;
b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
d) melakukan pungutan di luar ketentuan;
e) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; atau f) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
dan
b. telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pensiun yang tercantum dalam surat keputusan pensiun.
(2) Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dan berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun harus memenuhi ketentuan:
a. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
b. selama mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar:
1. kewajiban berupa menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau
2. larangan berupa:
a) menyalahgunakan wewenang;
b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
d) melakukan pungutan di luar ketentuan;
e) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; atau f) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
dan
c. telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
(3) Untuk dapat menjadi seorang kuasa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Lain yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan harus memenuhi ketentuan:
a. selama bertugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin berat, akibat tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
atau
2. dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
dan
b. telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak:
1. tanggal berakhirnya masa kerja yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan; atau
2. tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi seseorang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan.
(1) Seorang kuasa untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak.
(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik atau kertas.
(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
a. paling sedikit memuat:
1. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tanda tangan Wajib Pajak pemberi kuasa;
2. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tanda tangan seorang kuasa;
3. status seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, meliputi Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau Keluarga;
4. Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang dikuasakan; dan
5. masa berlaku Surat Kuasa Khusus;
b. telah lunas bea meterai yang terutang; dan
c. melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan keluarga dalam hal seorang kuasa merupakan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c berupa:
a. salinan kartu keluarga dalam hal Keluarga yang ditunjuk sebagai seorang kuasa tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama dengan pemberi kuasa; atau
b. surat pernyataan dari pemberi kuasa yang menyatakan hubungan keluarga dalam hal Keluarga yang ditunjuk sebagai seorang kuasa tidak tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama dengan pemberi kuasa.
(5) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik; atau
b. secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk kertas.
(6) Dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik, surat kuasa dimaksud dianggap telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak pada saat Surat Kuasa Khusus selesai dibuat.
(7) Surat Kuasa Khusus yang dibuat dalam bentuk kertas harus diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
(8) Dalam hal Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, Wajib Pajak harus memberikan persetujuan akses pada Portal Wajib Pajak kepada seorang kuasa guna pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik.
(9) Surat Kuasa Khusus dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
b. menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional;
c. menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak; dan
d. melaksanakan peran sebagai seorang kuasa sesuai dengan klasifikasi Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar yang dimiliki.
(2) Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dilarang menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
a. memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang sedang dilakukan;
b. menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan, yang dibuktikan dengan berita acara pada proses pemeriksaan pajak;
c. tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak, termasuk yang digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, menyimpan dokumen lain, menyimpan uang, dan/atau menyimpan barang, yang dibuktikan dengan berita acara;
d. tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dibuktikan dengan berita acara;
e. tidak memberikan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik, yang dibuktikan dengan berita acara pemenuhan kewajiban atas
peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen dalam proses pemeriksaan;
f. menolak untuk dilakukan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan penolakan pemeriksaan atau berita acara penolakan pemeriksaan; dan/atau
g. menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang dibuktikan dengan berita acara penolakan pemeriksaan bukti permulaan.
(4) Dalam hal seorang kuasa:
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau
c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya, kepadanya dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.