Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan Melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri

PERMEN Nomor 49 Tahun 2026

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG. 2. UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UNDANG-UNDANG. 3. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai. 4. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 5. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai. 6. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 7. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai. 8. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai. 9. Transaksi Digital Luar Negeri adalah pemanfaatan atau pertukaran jasa, dan/atau informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 10. Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, paling sedikit berupa peranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik. 11. Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, paling sedikit berupa layanan jasa berbasis peranti lunak. 12. Pemanfaat Barang adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. 13. Pemanfaat Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. 14. Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud kepada Pemanfaat Barang dan/atau melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemanfaat Jasa yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri. 15. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu masa pajak. 16. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai kepabeanan. 17. Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SPP-TDLN adalah sistem yang menggunakan teknologi untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri. 18. Penyelenggara SPP-TDLN adalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA yang mengatur mengenai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri. 19. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UNDANG-UNDANG Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 20. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas Transaksi Digital Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa. 21. Nomor Referensi adalah kode unik dari Transaksi Digital Luar Negeri yang dimintakan konfirmasi oleh Penerbit kepada Penyelenggara SPP-TDLN sehubungan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. 22. Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. 23. Imbal Jasa adalah pembayaran kompensasi kepada Penyelenggara SPP-TDLN dalam rangka pelaksanaan SPP-TDLN. 24. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 25. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 26. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga. 27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga. 28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 31. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 32. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 36. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan SPP-TDLN, diperlukan data yang terdiri atas: a. data Transaksi Digital Luar Negeri; dan/atau b. data transaksi dalam negeri yang digunakan dalam rangka pemetaan dan analisis Transaksi Digital Luar Negeri berupa transfer dana dan remittance. (2) Pihak Lain wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara SPP-TDLN untuk dikonfirmasi paling lambat pada saat Pihak Lain memberikan otorisasi pembayaran atas Transaksi Digital Luar Negeri. (3) Data yang disampaikan kepada Penyelenggara SPP-TDLN untuk dikonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang berkaitan dengan perpajakan, berupa: a. data Transaksi Digital Luar Negeri: 1. Nomor Referensi; 2. nominal transaksi; 3. mata uang transaksi; 4. nama pelaku usaha; 5. kode negara pelaku usaha; 6. tipe pembayaran; 7. tanggal dan waktu transaksi; 8. nama Pihak Lain; 9. kode negara Pihak Lain; 10. referensi asli transaksi; dan 11. tipe transaksi tujuan; b. data transaksi dalam negeri berupa transfer dana: 1. Nomor Referensi; 2. nominal transaksi; 3. mata uang transaksi; 4. tipe pembayaran; 5. tanggal dan waktu transaksi; 6. kode negara Pihak Lain; 7. referensi asli transaksi; 8. tipe transaksi tujuan; 9. institusi asal; dan 10. institusi tujuan; dan/atau c. data transaksi dalam negeri berupa remittance: 1. Nomor Referensi; 2. nominal transaksi; 3. mata uang transaksi; 4. tipe pembayaran; 5. tanggal dan waktu transaksi; 6. kode negara Pihak Lain; 7. referensi asli transaksi; 8. tipe transaksi tujuan; 9. institusi asal; 10. institusi tujuan; dan 11. remittance surcharge. (4) Dalam hal tersedia dalam sistem Pihak Lain, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Lain menyampaikan data: a. nama pelaku usaha; b. kode negara pelaku usaha; c. institusi asal; d. institusi tujuan; e. remittance surcharge; f. jenis barang; g. klasifikasi pelaku usaha; h. nama terdaftar pelaku usaha; i. nomor registrasi pelaku usaha; j. alamat email pelaku usaha; k. nama kota pelaku usaha; l. nomor telepon pelaku usaha; m. identitas institusi pelaku usaha; dan/atau n. institusi lembaga keuangan pelaku usaha, sepanjang tidak termasuk data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 atau huruf c angka 8 berupa transfer dana atau remittance, Pihak Lain menyampaikan data berupa nomor rekening tujuan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk nilai hasil fungsi hash. (6) Penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi paling lama 1 (satu) hari setelah Pihak Lain menyampaikan permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) melalui Penyelenggara SPP-TDLN. (8) Mekanisme penerapan fungsi hash sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Penyelenggara SPP-TDLN dengan mengacu standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat Transaksi Digital Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang: a. dibatalkan sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan adanya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut; atau b. dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri yang seharusnya tidak dipungut melalui SPP-TDLN, Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak terpungut dengan mengajukan permohonan kepada Penyelenggara SPP-TDLN melalui Pihak Lain. (2) Permohonan pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pihak Lain dan/atau Penyelenggara SPP-TDLN. (3) Dalam hal terdapat Transaksi Digital Luar Negeri yang dibatalkan sebagian atau seluruhnya, atau yang seharusnya tidak dipungut melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan ketidaksesuaian pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah disampaikan, Penyelenggara SPP-TDLN melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pembetulan. (4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dalam hal: a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan tindakan pemeriksaan; atau b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar disampaikan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1a) UNDANG-UNDANG Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan penjelasan dan rincian yang menyatakan alasan penyebab terjadinya pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. (6) Dalam hal Penyelenggara SPP-TDLN tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan pengembalian yang diajukan oleh pihak yang terpungut diselesaikan oleh Penyelenggara SPP-TDLN. (7) Atas pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, Penyelenggara SPP-TDLN dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (8) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar. (9) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah masa pajak yang dilakukan pembetulan. (10) Dalam hal Penyelenggara SPP-TDLN membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mengakibatkan jumlah pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pembayaran Imbal Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan berdasarkan rekonsiliasi antara KPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Pembayaran Imbal Jasa SPP-TDLN dan Penyelenggara SPP-TDLN paling lama 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya. (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi, KPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Pembayaran Imbal Jasa SPP-TDLN MENETAPKAN nilai Imbal Jasa sebagai dasar pembayaran dengan surat keputusan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran Imbal Jasa, dilakukan penghitungan pada pembayaran Imbal Jasa berikutnya. (5) Setelah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara SPP-TDLN menyampaikan tagihan Imbal Jasa atas penyetoran pajak untuk bulan berkenaan dan menyampaikannya kepada KPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Pembayaran Imbal Jasa SPP-TDLN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, dengan dilampiri paling sedikit: a. kuitansi; b. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan d. faktur pajak. (6) Berdasarkan penghitungan penyetoran pajak dan nilai Imbal Jasa yang disampaikan oleh Penyelenggara SPP- TDLN, PPK melakukan pengujian secara formal material terhadap: a. kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan Imbal Jasa; dan b. ketersediaan alokasi anggaran dalam DIPA BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Pembayaran Imbal Jasa SPP-TDLN. (7) Dalam hal tagihan sudah dinyatakan lengkap dan benar, PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM dengan melampirkan: a. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPSPM melakukan pengujian secara formal terhadap: a. kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan Imbal Jasa; dan b. ketersediaan dan pembebanan alokasi anggaran dalam DIPA BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Pembayaran Imbal Jasa SPP-TDLN. (9) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan dan menyampaikan SPM ke kantor pelayanan perbendaharaan negara dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja. (10) Mekanisme pencairan pembayaran Imbal Jasa dilakukan sesuai Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban BA BUN pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan Melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24