Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025

PERMEN Nomor 56 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pasal 3

(1) Diskon Biaya Listrik tahun 2025 dialokasikan pada Subbagian Anggaran BUN Belanja Lainnya (999.08). (2) Tata cara pengalokasian dana Diskon Biaya Listrik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri selaku pengguna anggaran bagian bendahara umum negara MENETAPKAN Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA BUN Diskon Biaya Listrik. (2) Dalam hal KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Menteri MENETAPKAN Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana tugas KPA BUN Diskon Biaya Listrik. (3) Dalam hal pelaksana tugas KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Menteri MENETAPKAN Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pelaksana tugas KPA BUN Diskon Biaya Listrik. (4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pejabat yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3): a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan/atau b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Diskon Biaya Listrik tidak dapat melaksanakan tugas. (5) Penetapan pelaksana tugas KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) berakhir dalam hal: a. KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terisi kembali oleh pejabat definitif; dan/atau b. pejabat definitif kembali dapat melaksanakan tugas. (6) Pelaksana tugas KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) KPA BUN Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerbitkan surat keputusan untuk MENETAPKAN PPK dan PPSPM. (2) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja.

BAB III

PEMBAYARAN DISKON BIAYA LISTRIK

Pasal 6

Koreksi

(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reviu terhadap pelaksanaan Diskon Biaya Listrik bulan Januari dan Februari tahun 2025 berdasarkan permintaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil reviu Diskon Biaya Listrik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan laporan hasil reviu Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian Keuangan melalui KPA BUN Diskon Biaya Listrik. (5) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Diskon Biaya Listrik mengusulkan anggaran Diskon Biaya Listrik kepada PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08). (6) Tata cara usulan anggaran dan/atau penggunaan anggaran, penyusunan, dan pengesahan DIPA BUN dalam rangka penganggaran Diskon Biaya Listrik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan tembusan hasil reviu yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengajukan permintaan pembayaran Diskon Biaya Listrik kepada KPA BUN Diskon Biaya Listrik. (2) Permintaan pembayaran Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi dan nomor rekening PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pasal 8

Tata cara pencairan Diskon Biaya Listrik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

Pasal 9

(1) Dalam hal Diskon Biaya Listrik belum dibayarkan sebagian atau seluruhnya sampai dengan akhir Desember tahun anggaran berjalan, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan DIPA BUN tahun anggaran berikutnya. (2) Pembayaran berdasarkan DIPA BUN tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (3) Penyediaan anggaran untuk pembayaran Diskon Biaya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16